Sabtu, 26 Februari 2011


Oleh : Gun Gun Heryanto*
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, 12 Desember 2010)

Jerman di pengujung 2010 berselimut mendung dan beralaskan salju hampir sepanjang hari. Dingin menusuk tulang seakan menjadi penegas pergeseran empat musim di daratan Eropa.

Suhu yang berkisar antara 1 derajat hingga minus 7 derajat Celsius menghadirkan fenomena budaya berpakaian yang serba tertutup. Baju tebal, sal yang senantiasa melingkar di leher, penutup kepala, sarung tangan, dan sepatu bot panjang menjadi pemandangan yang biasa kita temukan di antara para pejalan kaki yang lalu lalang di berbagai ruas jalan.

City of Science

Gottingen, nama sebuah kota tua yang eksotis, multikultural, dan memancarkan aura mendalam penduduk pribumi terdidik dan memiliki kebanggaan atas setiap jengkal hamparan tanah mereka. Kota itu dikenal dengan sebutan city of science. Untuk mencapai Gottingen, dari Indonesia biasanya lewat bandara Frankfurt, salah satu metropolitan Jerman yang didesain menjadi kota perlintasan bagi banyak tujuan para pelancong ke kota-kota lain di Jerman.

Dua orang Jerman yang salah satunya penulis terkenal bernama Dr Fritz Schulze, ilmuwan ahli Asia khususnya tentang Indonesia dari Department of Southeast Asian Studies Universitat Frankfurt, menyambut penulis dengan sangat ramah.

Dia fasih sekali berbahasa Indonesia karena selain kajiannya soal Indonesia, juga kini beristrikan orang Padang, Sumatra Barat. Wajar, jika kini Fritz sangat 'mengindonesia', bahkan praktik bahasa tutur dan bahasa tubuh tertentu terasa high context culture seperti kebanyakan budaya berkomunikasi orang Indonesia. Dari Frankfurt, penulis naik kereta cepat ICE yang maksimum kecepatannya bisa mencapai 250 km/jam. Sepanjang perjalanan menuju Gottingen, hamparan tanah basah bekas hujan rintik dan pepohonan yang daun serta buahnya berguguran menjadi pemandangan utama.

Setelah melewati kurang lebih 26 terowongan, akhirnya kami sampai di stasiun Kota Gottingen. Penulis disambut hangat Prof Dr Irene Schneider, akademisi dari Georg-August Universitat Gottingen. Dia seorang ahli tentang dunia Islam, terutama mengkaji secara khusus soal hukum Islam. Melihat kondisi Gottingen, ingatan penulis melayang ke Kota Yogyakarta. Sebuah daerah istimewa yang bukan hanya kuat secara historis, melainkan juga kaya akan ragam budaya akibat berdatangannya banyak pelajar dan mahasiswa dari segenap penjuru Nusantara.

Seperti itu pula Kota Gottingen, banyak mahasiswa dari berbagai penjuru dunia datang dan belajar di sini. Mulai dari mahasiswa strata satu, program master, doktoral, dual degree program, maupun shortcourse. Sepanjang hari, pada 7 November, penulis bersama beberapa teman dipandu Prof Schneider melakukan city tour untuk mengetahui berbagai hal seputar Kota Gottingen.

Yang mengagumkan, Kota Gottingen sejak didirikan hingga sekarang senantiasa memelihara kotanya hanya sebagai kota ilmu. Dengan mudah, orang di Gottingen menyatakan profesi yang paling berpengaruh di Gottingen sekarang adalah ilmuwan.

Memang, jika berkeliling kota dengan berjalan kaki di sekitar kota seperti sepanjang jalan Papendiek, Garten, Weender, Friedrich, Weender dan sejumlah jalan lainnya tak akan kita temukan industri-industri besar di sana. Yang banyak kita temukan adalah gereja, toko buku, kampus, toko makanan, dan sejumlah toko-toko lain yang sejatinya masih banyak berhubungan dengan kehidupan kampus.

Pluralitas

Hal menarik lain yang bisa kita temukan di Gottingen adalah pluralisme beragama. Gottingen sangat ramah dengan keberadaan orang-orang berbeda etnis juga berbeda agama. Banyak orang-orang dari Arab Saudi, Pakistan, Irak, dan juga teman-teman dari Indonesia sangat nyaman berbusana Muslim dan tak merasakan sinisme atau perlakukan diskriminatif. Orang-orang Gottingen, baik pribumi maupun para pendatang sepertinya sudah sangat terbiasa menghormati perbedaan atas nama pengetahuan dan toleransi.

Senin, 8 November, penulis menghadiri forum diskusi dengan para peneliti dan mahasiswa program doktoral di Universitas Gottingen dan banyak berdiskusi dengan mereka. Di situ, saya mengetahui betapa banyaknya ilmuan dari dunia Islam yang studi di sini, antara lain, yang hadir pada kesempatan tersebut adalah dari Irak, Iran, Syiria, dan Pakistan. Mereka rata-rata studi soal Islam dengan pendekatan tradisi ilmiah Barat.

Menurut Prof Schneider, Islam dan dunia Islam telah mereka anggap sebagai sebuah kajian yang sangat istimewa. Banyak hal yang ingin mereka pelajari dari dunia Islam, mulai dari hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam, soal Alquran dan dinamika masyarakat di kawasan Islam. Oleh karena posisinya yang sangat penting itulah, Gottingen University sudah cukup lama membentuk secara resmi seminar fur Arabistik/Islamwissenschft semacam fokus kajian Islam yang di dalamnya terdapat sejumlah studi soal Islam dan dunia Islam. Misalnya, ada Iranian Studies, ada Arabic Language, dan lain-lain. Tak heran, banyak mahasiswa Gottingen University yang mahir berbahasa Arab dan familiar dengan banyak hal soal Islam.

Salah satu bukti mereka sangat perhatian soal Islam, pada 10 November 2010, pusat penelitian Gottingen University yang bernama Lichtenberg-Kolleg yang kini dikepalai oleh Prof Dr Dagmar Coester-Waltjen, menyelenggarakan seminar serius soal Islam bertopik "Islamic Law in Theory and Practice: Pakistan and England".

Ada dua pembicara utama, antara lain, Prof Dr Shaheen Sardar Ali seorang ilmuan keturunan Pakistan yang mengajar di Warmick School of Law, Inggris, dan Prof Dr Ralp Grillo dari University of Sussex, Inggris. Para partisipan yang hadir sangat beragam dari berbagai universitas terkenal di daratan Eropa. Dinamika diskusi menunjukkan Islam dipandang sebagai kekuatan penting dan kian berpengaruh dalam perbincangan dan praktik hak-hak asasi manusia, hukum, politik, dan sosial di dunia internasional. Mereka seolah mengamini bahwa wajah Islam radikal dan menakutkan hanya dilakukan oleh mereka para penyimpang yang sesungguhnya tak memahami Islam secara komprehensif.

Para akademisi termasuk Prof Irene Schneider dan Dr Fritz pun setuju, Indonesia kini bukan lagi wilayah pinggiran dalam kajian tentang dunia Islam. Oleh karenanya, mereka sangat berkeinginan memiliki Asian Studies termasuk kajian soal Indonesia karena dianggap sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang sesungguhnya bisa melakukan banyak peran di dunia.

Prof Schneider memandang Indonesia ke depan bisa menjadi salah satu pusat penting kajian tentang dunia Islam. Mungkinkah Indonesia bisa menunjukkan posisi penting tersebut? Tentu jawabannya akan kembali pada keseriusan bangsa Indonesia dalam menghargai pengetahuan dan jaringan global serta tetap mempertahankan wajah Islam yang multikultural.

http://koran.republika.co.id/koran/153/124945/Wajah_Islam_di_Gottingen

MENATA ULANG PRESIDENSIALISME


Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, 26/11/2010)

Pasca-Orde Baru, sudah tiga kali Pemilu kita lalui dengan beragam regulasi. Liberalisasi politik yang menguat, menjadikan atmosfir demokrasi di Indonesia gegap gempita.

Hampir setiap pemilu, kita merevisi paket UU Politik, namun selalu tak tuntas karena fragmentasi kekuatan yang sangat beragam dan dinamika kepentingan partai politik yang terlampau kuat. Terbentuknya pemerintahan SBY yang kedua pasca Pemilu 2009 pun kembali membuktikan betapa kuatnya beban kompromi politik yang harus ditanggung presiden terpilih, karena formula bersandingnya presidensialisme dengan multipartai ekstrem dalam fakta politik di Indonesia. Mitra koalisi dari beragam partai, kerap tak mencerminkan sikap politik partai pendukung pemerintah, melainkan senantiasa “main mata”, seraya menunggu momentum untuk mengartikulasikan kekuatan mereka, sekalipun tak sejalan dengan presiden yang mereka dukung.

Pilihan Desain

Kini, UU Paket Politik kembali menjadi topik utama bahasan DPR, bahkan menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Artinya, kembali ada momentum bagi para anggota DPR dari lintas fraksi untuk membahas ulang desain penguatan sekaligus pemapanan sistem demokrasi di Indonesia. Meski, banyak pihak skeptis, apa yang dirumuskan di DPR akan bermuara pada cita-cita perbaikan tatakelola politik yang lebih baik.

Kecurigaan itu wajar, mengingat di banyak kesempatan, DPR periode ini seperti halnya DPR sebelumnya kerap tak merepresentasikan idealitas lembaga perwakilan rakyat melainkan lebih menunjukkan wajah agresivitas politik parpol dan individu para politisi.

Tak dimungkiri, bahwa satu fenomena demokrasi paling menarik di Indonesia kontemporer adalah suasana demokrasi yang kian bergairah. Tentu saja hal ini memiliki plus minus. Kelebihannya, Indonesia kian tumbuh menjadi negara demokrasi besar yang sedang menunjukkan praktik politik prosedural yang bebas dan kian kompetitif. Kelemahannya, sangat sulit merawat momentum kebabasan untuk diakselerasikan ke dalam proses pemapanan politik yang sistemik.

Kerap terjadi paradoks di level elit, terutama dalam relasi eksekutif-legislatif dan partai politik di sisi lain. Salah satu paradoks yang mencolok adalah implementasi sistem presidensialisme yang mirip benang kusut, tak pernah terurai dan tak mampu menghasilkan sistem politik yang mapan.Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia sudah memilih desain institusional serta tipe kakuasaan eksekutif berdasarkan pada presidensialisme. Pilihan ini bukan persoalan benar atau salah melainkan cocok atau tidaknya dengan karakteristik, fakta dan dinamika politik yang berkembang di Indonesia.

Dari sudut karakteristik, sistem parlementer yang pernah dianut di Indonesia dinilai kurang cocok karena lebih menunjukkan spirit demokrasi barat yang menekankan pada individualisme dalam pengambilan keputusan, padahal akar musyawarah dan mufakat telah lama menjadi ciri dominan bangsa Indonesia. Sementara fakta dan dinamika politik juga menunjukkan, praktik parlementer dengan ciri dominan sistem multi partai tak sukses menjadikan Indonesia lebih baik.

Sejak Indonesia merdeka, kita telah menjalankan sistem multipartai. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta nomor X/1949 merupakan titik awal implementasi sistem multipartai di Indonesia.

Keputusan Wapres ini merupakan salah satu penyiapan penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI (22,32%), Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%). Terjadi ketidaksetabilan pemerintahan yang berlangsung antara tahun 1950an-1960an. Multipartai juga mengawali pemilu pertama di masa Orde Baru. Tahun 1971, diikuti oleh 10 partai politik, termasuk Golkar yang saat itu menjadi kekuatan politik pemerintah.

Soeharto lantas memaksakan penyederhaan parpol melalui kebijakan fusi. NU, Parmusi, PSII dan Perti direstrukturasi ke PPP. PNI, IPKI, Parkindo, Katolik direstrukturasi menjadi PDI sementara Golkar adalah parpol dominan yang menjadi sayap utama politik pemerintah. Meski dari sudut jumlah, menunjukkan masih multipartai sederhana dalam faktanya bisa dikatakan kita memasuki fase partai dominan untuk menghaluskan istilah partai tunggal, yakni Golkar sebagai satu-satunya kekuataan penguasa, meski jenis kelamin Golkar sebagai parti belum jelas. Jalur ABRI-Golkar-Birokrasi (ABG) menjadi penanda koorporatisme politik yang menempatkan Soeharto di puncak hirarki kekuasaan selama 32 tahun.

Reformasi politik pada tahun 1998, melahirkan kembali liberalisasi politik. Kurang lebih 200 parpol tumbuh, dan hanya 48 parpol yang bisa mengikuti Pemilu 1999. PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan PAN menempati 5 suara terbanyak. Pada pemilu 2004, hanya setengah dari jumlah parpol peserta pemilu 1999 yang bisa ikut. Hal ini terkait dengan UU No 3/1999 tentang electoral threshold. Partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Pemilu 2004 diikuti 24 parpol dan kembali membengkak menjadi 34 parpol di Pemilu 2009. Hasil Pemilu 2009, hanya ada 9 parpol yang lolos parliamentary threshold (PT) 2,5 persen sebagaimana disyaratkan dan menjadi kekuatan utama di DPR sekarang.

Dinamika multipartai di Indonesia hingga sekarang, masih menyisakan problem pada penguatan dan pelembagaan politik. Terutama dalam mendukung efektivitas pemerintahan sebagaimana lazimnya dipraktikkan dalam sistem presidensialisme. Sebelumnya, ada baiknya kita kembali mengingat beberapa perbedaan mendasar antara parlementarisme dengan presidensialisme. Mengutip tulisan Mahfud MD dalam Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2000:74), parlementarisme memiliki empat ciri utama. kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa). Kedua, pemerintah diselenggarakan melalui sebuah kabinet yang dipimpin seorang PM. Ketiga, kebinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan kabinet dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif lebih rendah dari perlemen dan bergantung pada parlemen.

Sementara dalam presidensialisme basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat bukan dari perlemen. Kekuasaan pemerintahan tidak terbagi antara kedudukan presiden sebagai kepala negara (head of the state) dan sebagai kepala pemerintahan (head of government). Jabatan Presiden dan wakil presiden merupakan instituasi tunggal sehingga menjadi satu paket dalam Pemilu. Presiden memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinet sebagai konsekuensi presiden pemimpin tertinggi eksekutif yang independen dan mandiri dari parlemen.

Rekomendasi

Problem mendasar kita saat ini adalah praktik presidensialisme banyak tereduksi oleh sistem multi partai ekstrem. Misalnya dalam membentuk pemerintahan, SBY-Boediono harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan parpol sehingga zaken kabinet yang seharusnya bisa dilakukan presiden dan wakil presiden yang memenangi pemilu dengan meyakinkan, akhirnya tak terwujud.

Postur birokrasi kembali mengalami obesitas akibat politik representasi. SBY-Boediono kerap harus melakukan power sharing dengan para elit di Setgab, sehingga menambah rumit akselerasi pemerintahan. Salahkah multi partai kita? Sekali lagi ini bukan soal salah benar. Melainkan lebih pada cocok tidaknya persandingan antara presidensialisme dengan multipartai ektrem. Koalisi parpol tak terikat secara permanen, sementara fragmentasi dari mereka yang berkoalisi pun sangat beragam dengan kepentingannya sendiri-sendiri.Tentu, kita punya kesempatan memperbaiki titik lemah presidensialisme ini di Pemilu 2014. Tak ada pilihan lain selain kita menyederhanakan parpol.

Bukan dengan cara direstrukturisasi secara paksa oleh penguasa seperti di era Orde Baru, melainkan melalui regulasi yang jelas di revisi paket UU politik yang saat ini dibahas di DPR. Tentu, juga dimasukan exit strategy bagi parpol yang berpeluang tak terakomodasi dalam postur kekuasaan legislatif pasca Pemilu mendatang. Sejumlah tawaran agregasi politik di antara berbagai kekuatan politik yang ada sekarang baik dengan pendekatan formal kelembagaan maupun kultural, layak dipertimbangkan.

Hal ini, bukan soal keadilan yang dikotomis bagi parpol besar atau kecil, melainkan lebih pada pertimbangan parpol ke depan harus semakin mencerminkan dukungan yang besar dan jelas dari pemilih sehingga jumlahnya tak perlu terlalu banyak.***

Tulisan ini bisa diakses di web Sindo:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/366451/


Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 19/11/2010)

Saat ini, berbagai pihak yang berperhatian terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan politik dan demokrasi di Indonesia sedang berharap-harap cemas atas pembahasan revisi paket UU politik yang sedang dibahas di DPR. Pembahasan paket UU politik menjadi salah satu prioritas Program Legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2010. Namun, hingga kini pembahasannya berlangsung alot dan sarat pertarungan kepentingan, mengingat setiap revisi atas paket UU politik biasanya menjadi pintu masuk bagi artikulasi kepentingan para politisi atau partai politik dalam menyongsong dinamika politik Indonesia ke depan.

Revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden sebenarnya menjadi titik krusial bagi penguatan politik dan pelembagaan demokrasi Indonesia ke depan. Betapa penting dan strategisnya keempat UU Politik tersebut, terlebih Indonesia akan melewati fase alih generasi kepemimpinan di Pemilu 2014. Namun, optimisme atas kinerja para politisi Senayan ini kian memudar. Alih-alih fokus pada penyelsaian bahasan secara tepat waktu, yang menguat justru aroma kepentingan politik yang kian tajam, dan kemungkinan tertundanya pengesahan hasil revisi paket UU politik di tahun ini. Sebuah paradoks antara apa yang diprioritaskan dengan kerja yang dilakukan.

Skeptisme

Revisi atas paket UU politik tentunya menjadi sebuah kebutuhan, mengingat banyak hal yang harus diperbaiki. Hanya saja, kita memiliki sejumlah catatan bahwa revisi senantiasa dilandasi bukan oleh motivasi untuk membuat komprehensifnya paket UU politik, melainkan lebih banyak dimotivasi oleh sejumlah variabel kepentingan para politisi dan partai politik yang membahas paket UU politik ini di DPR. Kurang lebih ada empat alasan mengapa kita layak skeptis dapat terselsaikannya paket UU Politik di tahun ini sesuai dengan prioritas mereka.

Pertama, para politisi di DPR terlalu disibukan oleh kontestasi kepentingan antar parpol. Dalam politik, tentu saja kontestasi antara kekuataan merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Namun, saat ada kepentiangan yang lebih besar yakni kualitas demokrasi dan pemapanan politik di negeri ini, maka kontestasi itu seyogianya mengacu pada kepentingan tersebut. Misalnya saja, soal aturan mengenai peningkatan angka parliamentary treshold (PT) pada revisi UU Nomor 10 Tahun 2008, seharusnya para politisi di DPR mendudukan perbincangan PT itu dalam konteks menyederhanakan parpol bukan dalam pemilahan biner kepentingan partai besar dan partai kecil.

Fakta dari dinamika politik yang berkembang sejak Orde Lama hingga sekarang telah menunjukkan multipartai ektrem tak sesuai dengan karakteristik desain institusional politik Indonesia. Kita pernah mempraktikan multipartai di Pemilu 1955, 1971, 1999, 2004 juga 2009. Hasilnya tak terlalu menggembirakan, karena ternyata hasil Pemilu tersebut tak menghasilkan pemapanan politik yang kuat. Multipartai ekstrem terlalu kompleks dalam mendukung efektivitas pemerintahan.

Kondisi multipartai ekstrem yang bersanding dengan presidensialisme terutama pasca Indonesia memasuki liberalisasi politik di tahun 1998 hingga sekarang, belum sukses membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Begitu juga pengalaman Indonesia di era pengelolaan politik yang dominan dari Orde Baru, tak menyehatkan demokrasi. Multipartai sederhana yang dipaksakan oleh Soeharto telah menempatkan Golkar sebagai kekuatan dominan, sementara PDI dan PPP hanya sekedar ornamen demokrasi. Baik multipartai ekstrem maupun sentralisasi politik pada satu partai dominan, sama-sama tak menguntungkan bagi pemapanan demokrasi Indonesia.

Kedua, suatu hal yang biasanya terjadi dalam setiap revisi UU Paket politik, bahwa penyelsaian pembahasan selalu mepet dengan penyelenggaraan Pemilu. Misalnya saja UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Sebenarnya, niatan awal menjadikan paket UU Politik ke dalam prioritas Prolegnas 2010 layak diapresiasi, karena memungkinkan publik mengkritisi, memperdebatkan, memberi masukan alternatif dalam bentuk naskah akademik dan lain-lain. Para anggota DPR semestinya menjadikan Pemilu 2009 sebagai pelajaran. Misalnya, betapa mepetnya persiapan para penyelengaraan Pemilu karena pengesahan revisi UU yang tak kunjung datang jauh-jauh hari. Hal ini, tentunya juga berefek pada kualitas hasil penyelenggaraan Pemilu 2009 yang kurang maksimal.

Ketiga, tak pernah ajegnya sebuah aturan yang sudah baik karena pertimbangan kompromi politik. Misalnya, saat ini menguat wacana dalam pembahasan revisi UU No.22 tahun 2007 bahwa para penyelenggara Pemilu akan dimungkinkan berasal dari parpol. Argumen yang berhembus dari para politisi Senayan bahwa kemandirian penyelenggara Pemilu dianggap terletak pada kelembagaaannya, bukan pada personel orang per orang. Wacana ini tentunya tak sekedar kemunduran berpikir, melainkan juga berbahaya bagi penguatan sistem pemilu dan demokrasi kita ke depan. Revisi bukan memperbaiki bagian yang masih lemah, tetapi justru menegasikan sesuatu yang sesungguhnya sudah baik. Hal ini terjadi tentu bukan karena para politisi DPR tak memahami persoalan, melainkan lebih karena pertimbangan kepentingan, merevisi untuk mencari peluang yang paling menguntungkan bagi upaya pemenangan partai politiknya.

Keempat, skeptisme juga menguat di tengah prilaku para politisi senayan yang kurang berhasil menunjukkan kinerja cemerlang di tahun pertama periode jabatan mereka. Sejumlah catatan wanprestasi lebih mengemuka dibanding implementasi fungsi-fungsi kelembagaan yang membanggakan. Deretan kontroversi tersaji secara kasat mata di mata publik mulai dari minimnya produktivitas legislasi, absensi, pleserian ke luar negeri, usulan dana aspirasi, rumah aspirasi, dan sejumlah persoalan lain yang kian mengukuhkan citra DPR-RI yang kusut-masai. Manajemen kehormatan DPR tak dibangun secara seksama, sehingga DPR lebih sibuk berbenah dari sorotan publik atas prilaku sebagian anggota mereka, dibanding fokus bekerja dan menyelsaikan sejumlah agenda yang sejatinya sangat penting dan menentukan masa depan bangsa.

Skala Prioritas

DPR bagaimana pun adalah lembaga politik. Jejak rekam para anggota DPR tentunya akan menjadi catatan tersendiri bagi publik. Meski seolah-olah diam, sesungguhnya publik bergerak melakukan penilaian untuk mengklasifikasi baik atau buruknya para anggota DPR kita. Memang, publik politik kita kerap berbaik hati untuk tak menghukum para politisi “rahwana” ini di Pemilu. Namun, kian hari kelompok publik berperhatian (attentive public) kian membesar dan perlahan tapi pasti menunjukkan geliat perlawanan “kelompok bungkam”. Media massa dan media baru (online) pun kian menunjukkan kontribusinya dalam memajang secara telanjang siapa dan bagaimana kiprah para anggota DPR kita. Tak menutup kemungkinan gejala rontoknya para elit parpol di Pemilu 2009 akibat sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak, akan kian menguat di Pemilu legislatif 2014. Mereka yang dianggap cacat politik atau tak memberi peran dan pesan politik transformasional, akan tersisih dari pilihan konstituennya.

Salah satu hal mendesak yang penting para anggota DPR periode ini lakukan adalah kerja keras menyelsaikan apa-apa yang telah mereka prioritaskan di tahun 2010, di antaranya adalah paket UU Politik. Jika pun meleset tidak di tahun ini, maka seyogianya bisa diputuskan tak terlalu jauh dari tahun prioritas mereka. Artinya, paling telat awal tahun 2011, paket UU Politik ini sebaiknya bisa dirampungkan. Jangan sampai, lagi dan lagi DPR terjerembab ke dalam kubangan persoalan berulang, yakni pengesahan regulasi yang dilakukan di penghujung harapan publik. Tugas para anggota DPR sekarang adalah menunjukkan secara cermat dan sungguh-sungguh bahwa pemapanan politik bukanlah sebuah utopia.

Tulisan ini bisa diakses di:

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Opini&berita=149819&pagecomment=1

MENCARI JALAN TENGAH SISTEM PEMILU


Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Pikiran Rakyat, Kamis, 18/11/2010)

Salah satu bahasan penting yang saat ini menjadi perdebatan hangat di DPR terkait dengan revisi UU Pemilu no.10 tahun 2008 adalah rencana sebagian politisi Senayan untuk mengembalikan sistem suara terbanyak ke nomor urut dalam pemilu legislatif. Pada 23 Desember 2008 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan untuk mengabulkan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008.

Konsekuensi keputusan MK tersebut, penetapan caleg untuk pemilu 2009 ditentukan dengan sistem suara terbanyak. MK memberi pertimbangan bahwa penetapan caleg berdasarkan nomor urut tidak sesuai dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Antaralain bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3 dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Intinya, saat itu MK memandang sistem nomor urut yang diatur dalam UU Pemilu dinilai bertentangan dengan asas pemilu luber dan jurdil.

Ide mengembalikan sistem pemilu ke nomor urut kian banyak mendapat dukungan dari para politisi lintas fraksi. Hal ini kerap dipandang secara skeptis karena dianggap akan mengembalikan oligarki partai politik. Kritik tajam diarahkan terutama pada tiga hal.

Pertama, sistem nomor urut akan mengembalikan elitisme dan feodalisme dalam parpol, karena mereka yang di nomor jadi, biasanya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elit parpol. Faktor kedekatan, geneologi politik dan politik patron biasanya menjadi faktor-faktor dominan yang menentukan. Mereka yang tak masuk dalam atmosfir elit atau tak memiliki akses ke pemilik otoritas parpol, biasanya hanya diletakkan di nomor buntut dan hanya sekedar menjadi ornamen dalam pesta demokrasi yang berlangsung.

Kedua, sistem nomor urut juga dianggap akan mengembalikan politik transaksional. Mereka yang jadi, dalam tradisinya membayar upeti ke parpol sehingga pertimbangan penetapan caleg tak lagi berbasis kompetensi dan pemilih, melainkan lebih pada seberapa besar uang yang bisa mengalir dari caleg ke parpol.

Ketiga, sistem no urut dianggap bisa merusak tatatan kaderisasi karena sirkulasi politik dalam distribusi dan alokasi sumberdaya tak lagi ditentukan oleh loyalitas dan tahapan kaderisasi melainkan oleh faktor kedekatan dan upeti tadi.

Mereka yang mendukung sistem nomor urut berargumen, bahwa sistem inilah yang paling ideal dalam menjaga peran dan otoritas partai. Karena suara terbanyak dianggap menghadirkan liberalisasi politik yang tak sepenuhnya bisa dikontrol oleh parpol.

Bagi mereka yang mendukung sistem suara terbanyak, alasan utamanya juga kesejatian demokrasi. Mereka yang akan menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang memang diinginkan oleh konstituen di suatu daerah pemilihan. Artinya, ada peran leluasa dari rakyat dalam menentukan siapa-siapa saja yang layak jadikan wakil mereka, bukan ditentukan terlebih dipaksakan oleh parpol.

Sistem suara terbanyak juga dianggap dapat menjadi mekanisme hukuman bagi para politisi dan partai politik yang tak sungguh-sungguh memperjuangan amanat rakyat.

Memang sepertinya dikotomi antara sistem nomor urut dan suara terbanyak masih akan berjalan alot, mengingat kedua usulan tersebut sarat dengan kepentingan para politisi yang akan bertarung di Pemilu 2014.

Namun tetap ada jalan kompromistis yang bisa ditempuh tanpa harus mengorbankan demokrasi. Langkah kompromi tersebut adalah mixed member proportional system. dengan cara mengawinkan nomor urut dan suara terbanyak. Beberapa kursi disediakan dengan menggunakan nomor urut dan berapa kursi lainnya melalui suara terbanyak. Harapannya, calon unggulan partai dan calon yang paling mendapat dukungan di dapil bisa terkakomodir secara bersamaan.

Komposisi anggota DPR ke depan, adalah para pekerja atau orang-orang yang memiliki kontribusi nyata pada partai politik dan kader yang memang secara faktual memperoleh dukungan konstituen.

Tulisan ini bisa diakses di:

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=164484

REFLEKSIVITAS PEMERINTAHAN


Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian SINDO, 19/10/2010)

Setahun sudah usia pemerintahan SBY berjalan. Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) II tertatih mengikuti dinamika dan ritme politik nasional, kawasan dan hubungan antar negara. Setelah fase seratus hari berlalu tanpa impresi pada 28 Januari 2010, evaluasi setahun pada 20 Oktober ini pun nyaris tak bergerak jauh dari skeptisme publik atas refleksivitas pemerintah dalam denyut nadi kehidupan khalayak. Dominannya kepentingan parpol, kerap menutup rapat geliat upaya perbaikan, bahkan logika kekuasaan pun senantiasa terjerembab ke dalam praktik oligarki partai politik. Sejumlah tindakan komunikasi politik pemerintahan SBY, menjadi sorotan utama dalam tulisan ini, mengingat iritasi politik yang ditimbulkannya, kian menghadirkan ruang telanjang disonansi kognitif dari masyarakat atas performa komunikatif pemerintah.

Kesadaran Diskursif

SBY adalah ikon kesuksesan politik citra dalam pendekatan marketing politik di Indonesia kekinian. Menerabas kekuatan arus utama politik yang telah mapan di Pemilu 2004, dan mengukuhkan jati diri politisi citra yang diminati pada Pemilu 2009. Secara kuantitatif, SBY mencatatkan kemenangan meyakinkan, lewat ronde final yang hanya berjalan satu putaran. Sejak mandat kekuasaan disematkan, SBY begitu peduli dengan urusan citra sehingga kerap mengalami kegamangan antara wibawa dan efektivitas birokrasi, antara politik santun yang menekankan harmoni dan kepempimpinan kuat berbasis kinerja. Kegamangan ini lah yang disadari atau tidak telah menjadi beban utama praktik komunikasi politik SBY sejak periode pertama kekuasaanya hingga sekarang.

Evaluasi setahun pemerintahan biasanya dibingkai dalam pendekatan dualistik (dualistic approach) yang menilai pemerintahan ini sukses atau gagal. Bahkan, kerap muncul desakan dari sekelompok orang, apakah pemerintahan ini layak dilanjutkan atau dihentikan di tangah jalan. Pendekatan seperti ini, biasanya hanya akan berujung pada interaksi diferensial di tengah dialektika relasional antara argumen-argumen dan klaim-klaim yang serba bersebrangan. Kelompok di luar kekuasaan banyak yang menilai SBY gagal, sementara pemangku kekuasaan dan aparaturnya, justru banyak mengklaim sejumlah keberhasilan. Pemerintahan pun, biasanya tetap melenggang semau yang mereka lakukan, tanpa banyak mengakomodasi kritikan-kritikan yang berserakan di berbagai media dan aksi-aksi publik.

Kita masih ingat, KIB II diawali dengan langkah yang penuh masalah. Jagat politik nasional digaduhkan sejumlah kasus mulai dari skandal kasus Century, misteri kasus Antasari Azhar, kriminalisasi Bibit- Chandra, penanganan kasus Anggodo yang sukses memarjinalkan program-program 100 hari dari perhatian publik. Kegagalan menunjukkan impresi yang memadai pada fase 100 hari, seharusnya menjadi pelajaran bagi SBY untuk memenuhi kepercayaan publik pada momentum evaluasi setahun pemerintahannya.

Poole, Seibold dan McPhee dalam A Structurational Approach to Theory Building in Group Decision Making Research (1986), memandang perlu adanya refleksivitas (reflexivity) dalam setiap upaya membangun perbaikan organisasi termasuk birokrasi. Refleksivitas pada dasarnya merujuk pada kemampuan aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dan perilaku mereka. Sebagian besar reflesivitas didasarkan pada pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan membaca masa lalu dan memperbaikinya, maka sesungguhnya bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik. Pemerintah seharusnya memiliki dua kesadaran dalam proses refleksivitas ini yakni, kesadaran diskursif (discursive conciousness) dan kesadaran praktis (practical conciousness).

Kesadaran diskursif, merujuk pada kemampuan untuk menjelaskan kepada khalayak atas sejumlah sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah sehingga khalayak bisa memahaminya dengan baik. Kenyataannya, kesadaran diskursif ini hingga sekarang masih tertutupi oleh prasangka berlebihan, mekanisme pertahanan diri, dan sejumlah pembenaran yang kerap berlebih-lebihan versi pemilik otoritas kekuasaan dan aparaturnya.

Kita mencatat, sejumlah kasus minimnya aktualisasi kesadaran diskursif dalam komunikasi politik pemerintahan SBY. Pertama, dalam kasus hubungan tak harmonis RI-Malaysia. Kegundahan publik menyeruak ke permukaan akibat kurang tegasnya pilihan sikap pemerintah. Menyimak keseluruhan isi pidato SBY di Mabes TNI, Rabu (01/09/10), mengenai hubungan RI-Malaysia, mempertegas watak kepemimpinan SBY sebagai penganut politik harmoni, sekaligus menempatkan poisi politiknya di zona nyaman. Uraian panjang lebar pidato SBY sangat datar, terprediksi jauh-jauh hari, dan tak memunculkan sikap serta solusi baru dalam mengurai benang kusut relasi antagonistik yang kerap muncul di antara bangsa kedua negara.

Kedua, kesadaran diskursif juga tak tercermin dari orang-orang dekat SBY dalam karut-marut administrasi pemerintahan, seperti tercermin dalam kasus posisi Jaksa Agung. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu mengeluarkan keputusan terkait posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji. Dalam uji materi UU Kejaksaan Agung terutama pasal 22 ayat 1 huruf D, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Konsekuensi putusan MK, bahwa sejak Rabu (22/09/10) pukul 14.35 WIB, Hendarman Supandji dianggap sudah tak lagi menjabat Jaksa Agung. Namun orang-orang di lingkar istana, seolah-olah yakin benar bahwa Jaksa Agung masih legal dan tak ada masalah serius. Untung saja, sikap minim kesadaran diskursif ini, cepat mereda saat SBY menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 104 P/2010 tentang Pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung.

Ketiga, pemerintah kurang mampu menjelaskan keganjilan posisi hubungan resmi istana dan kehidupan pribadi SBY beserta keluarga. Publik tentu ingat, di acara resmi kenegaraan tepatnya pada HUT-RI ke-65, para tamu undangan mendapatkan paket souvenir yang sarat dengan nuansa publisitas personal SBY dan keluarga. Antaralain CD album lagu SBY, buku Agus Harimurti dan Ani Yudhoyono. Kasus serupa juga menyisip dalam soal test CPNS Kementrian Perdagangan baru-baru ini. Lagi-lagi, ini soal kehati-hatian dalam pembentukan kesan free ride publicity yang tak elegan. Kita tentu sadar, bahwa dalam proses komunikasi politik, konteks menjadi penting dalam menilai posisi aktor.

Keempat, soal isu penggulingan kekuasaan yang selalu dihembuskan oleh orang-orang dekat istana menjelang momentum evaluasi pemerintahan. Beberapa waktu lalu, sebalum evaluasi 100 hari tiba, SBY sempat menghembuskan adanya penggalangan kekuatan yang akan mengancam kekuasaanya. Tak tanggung-tanggung, SBY pun mengumpulkan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara, yakni MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, Kamis (21/1/2010). Pertemuan tersebut, membawa pesan kuat bahwa pemakzulan (impeachment) bukanlah sesuatu yang relevan bagi eksistensi pemerintahan SBY-Boediono. Langkah ini tak elegan, dalam konteks keterjagaan independensi lembaga tinggi negara di mata rakyat. Bagaimanapun institusi seperti MK dan MA misalnya, tidaklah tepat berada dalam forum yang sangat politis seperti itu. Kini, menjelang evaluasi setahun pemerintahan, isu adanya kekuatan-kekuatan yang akan menggulingkan pemerintahan SBY kembali dihembuskan oleh orang-orang dekat istana. Benarkah akan ada penggulingan kekuasaan? nalar publik pun seolah tak memiliki tautan argumentasi dan fakta yang mendukungnya. Justru, hal ini akan memperkuat kesan fobia pemerintah atas kritisisme publik yang kian hari kian eskalatif. Jika pun hal itu sekedar manajemen konflik, tentu saja bukan cara yang elok.

Kesadaran Praktis

Hal lain yang dibutuhkan dalam refleksivitas pemerintahan adalah kesadaran praktis (practical conciousness). Pemerintah seharusnya dapat dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Kita bisa mencontoh aksi nyata Presiden Chili Sebastian Pinera, yang turun tangan dalam aksi penyelamatan 33 penambang yang terperangkap di bawah tanah selama 69 hari. Sebuah aksi nyata seorang pemimpin, yang layak mendapat perhatian dunia internasional. Tindakan cepat, tanpa basa-basi dan formalitas lembaga kepresidenan memancar dari aksi Pinera. Di saat hampir bersamaan, musibah pun melanda Indonesia. Sangat wajar jika media lantas membandingkan Pinera dengan SBY yang baru hadir di Wasior, Papua Barat setelah 9 hari bencana terjadi.

Realitas simbolik media menghadirkan dua impresi yang berbeda. Aksi Pinera digambarkan menyentuh, herois, dan menunjukkan kehadiran pemimpin serta pemerintah tepat di saat rakyat menunggu perannya. Sementara, kehadiran SBY di Wasior datar, formalis, terkesan protokoler dan justru menimbulkan polemik karena berbeda pandangan dengan para aktivis lingkungan hidup seperti Walhi yang menyatakan bahwa penyebab bencana adalah praktik illegal logging. Kita juga tentu ingat, lambannnya proses penangangan korban lumpur Lapindo oleh pemerintah hingga saat ini. Pinera dan SBY tentu saja punya watak kepemimpinan yang berbeda, dengan problem yang berbeda-beda pula. Namun, rasanya penulis harus jujur, bahwa arti kehadiran seorang pemimpin dalam tindakan nyata seperti digambarkan Pinera, belum nampak kuat di setahun pertama berjalannya KIB II. ***

Tulisan ini bisa diakses di web SINDO:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/358382/

ZONA NYAMAN KORPS KEJAKSAAN


Oleh: Gun Gun Heryanto

Tulisan ini telah dipublikasikan di Jurnal Nasional, 4/09/2010)

INSTITUSI kejaksaan kini masih diliputi mendung pekat akibat karut-marut persoalan serius dan kompleks seputar pergantian Jaksa Agung. Fase turbulensi penuh paradoks ini, menyebabkan korps adhiyaksa nyaris tersungkur dari harapan publik. Drama seolah mencapai titik kulminasi saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji. Dalam uji materi UU Kejaksaan Agung terutama pasal 22 ayat 1 huruf D, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.

Konsekuensi putusan MK, bahwa sejak Rabu (22/09) pukul 14.35, Hendarman Supandji dianggap sudah tak lagi menjabat Jaksa Agung. Dua hari setelah itu, Jumat (24/9), SBY pun menaati putusan MK, dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 104 P/2010 tentang Pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Sikap SBY kali ini mengundang respek karena menunjukkan niatan (good will) mengakhiri polemik pascakeluar putusan MK ini.Selesaikah fase turbulensi di tubuh kejaksaan ini? Ternyata tidak. Sejumlah persoalan mencuat dan menjadi polemik baru yang mempertegas ada krisis identitas kelembagaan yang harus segera diatasi korps ini. Ibarat perahu retak, belum ada Jaksa Agung definitif masih menimbulkan gelombang-gelombang persoalan yang jika tak diantisipasi akan merontokkan kewibawaan, kehormatan sekaligus power kejaksaan dan pemerintah SBY-Boediono.

Persoalan Krusial

Paling tidak, ada tiga persoalan krusial dalam fase turbulensi perubahan di institusi kejaksaan ini. Pertama, proses transisi kepemimpinan Jaksa Agung dengan pengangkatan Darmono sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung. Ada perbedaan tafsir antara DPR dengan pihak istana. Memang, jika merujuk pada Keputusan Presiden, Wakil Jaksa Agung ditugasi melanjutkan tugas dan kewenangan Jaksa Agung sampai jaksa agung definitif diangkat. DPR meragukan kewenangan Darmono, hingga sempat menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Jaksa Agung ini.

Tentu, langkah DPR ini kurang arif terutama jika merujuk Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Kejaksaan yang menyatakan, Wakil Jaksa Agung sebagai Plt juga unsur pimpinan. Seharusnya DPR menerima kehadiran Darmono untuk mewakili institusi Kejaksaan Agung. Dengan penolakan ini, DPR disadari atau tidak turut menghambat agenda-agenda kejaksaan yang sudah direncanakan. Terlebih, sejak polemik legalitas jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjadi bola panas, telah menggerus kinerja kejaksaan secara keseluruhan. Kerja-kerja operasional kejaksaan terganggu karena pusaran konflik elite dan kerancuan hukum administrasi pemerintahan.

Kedua, muncul kesenjangan komunikasi (communication gap) di antara publik internal dan publik eksternal korps adhiyaksa ini. Publik internal adalah para jaksa terutama yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang menolak Jaksa Agung definitif dari kalangan luar. Sikap para jaksa ini sama kurang arifnya dengan para anggota DPR yang menolak RDP dengan Darmono. Bedanya, penolakan yang mengklaim sebagai sikap 8.000-an jaksa se-Indonesia dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (16/9) itu, seolah menunjukkan tekanan kepada SBY. Padahal sudah sangat jelas pergantian jaksa agung hak prerogatif Presiden.

Analogi yang disampaikan para jaksa karir tarkait penolakan itu sungguh sangat dangkal. Mereka mengibaratkan diri seperti sedang naik bus, yang tiba-tiba harus berganti supir. Menurut mereka, seluruh penumpang akan lebih nyaman jika telah mengenal siapa supir pengganti daripada diganti oleh orang yang belum mereka kenal. Ini jelas sebuah analogi simplikatif, lucu dan mengada-ada. Mereka lebih mengedepankan aspek kenyamanan internal, dibanding akselerasi kelembagaan. "Supir" baru korps adhiyaksa dari internal bisa jadi akan berjalan aman namun lambat karena selalu mengembangkan politik harmoni dan menjaga kekompakan internal hingga tak akan banyak berbuat apa-apa. Sementara "supir" baru dari eksternal jika kompeten, punya track record baik berani dan berorientasi pada perubahan mendasar akan menjanjikan harapan baru.

Untuk saat ini, sepertinya Jaksa Agung yang berani dan mendedikasikan diri demi perubahanlah yang dibutuhkan institusi kejaksaan. Jika berhitung kelemahan, kemungkinan problem Jaksa Agung dari eksternal relatif lebih sedikit yakni pada persoalan komunikasi dengan publik internal yang harus dilakukan intensif, agar jangan menjadi "pendekar" kesepian. Berbeda dengan problem yang kemungkinan dimiliki Jaksa Agung dari internal. Jaksa karir akan lebih terbebani dengan semangat ke-kita-an korps (esprit de corps) yang telah menggurita dan mendarah daging di setiap jenjang birokrasi kelembagaan kejaksaan. Hingga akan lebih sulit mentransformasikan diri secara maksimal sesuai semangat reformasi internal kejaksaan.

Ketiga, bertumpuknya kasus-kasus penting dan menarik minat khalayak luas yang harus segera diselesaikan kejaksaan. Untuk kategori pidana umum misal, kasus Asian Agri, perkara arwana, dan hukuman mati terhadap sejumlah terpidana. Kategori perkara pidana khusus misal, perkara Sisminbakum juga Gayus Tambunan. Butuh kerja-kerja yang bersifat teknis, strategis dan operasional guna menyelesaikan kasus-kasus ini. Karena itu, seyogianya SBY segera mengangkat Jaksa Agung baru yang akan membawa institusi kejaksaan lebih progresif, tak cukup mengandalkan Plt Jaksa Agung terlalu lama.

Membangun Kewibawaan

Problem mendasar di Kejaksaan Agung saat ini reputasi lembaga compang-camping. Reputasi dalam perspektif komunikasi dibangun tak hanya dari cara pandang pihak luar melainkan internal lembaga. Sejumlah noktah hitam para jaksa telah mencoret kewibawaan korps adhiyaksa.

Sebagai contoh, kita tentu ingat seorang jaksa Esther Thanak (40) dan Dara Veranita (37), dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menjual barang bukti 343 butir pil ekstasi. Kewibawaan korps Adhiyaksa juga tercoreng dengan prilaku Jaksa Urip Tri Gunawan. Urip tertangkap KPK Minggu 2 Maret 2008, ketika menerima suap senilai US$660 ribu atau kurang lebih sekitar Rp6 miliar dari Artalyta Suryani. Ironisnya lagi, kasus yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Untung Udji Santoso, seolah menepi dan menghilang hingga tak memuaskan khalayak.

Belakangan publik disodorkan kenyataan pahit dugaan permainan hukum oleh Jaksa Cyrus Sinaga dan Fadil Rega. Keduanya belum tersentuh proses hukum, meski sejumlah saksi persidangan kasus Gayus Tambunan menyebutkan peran keduanya. Dalam persidangan tersingkap peran Cyrus dan Fadil yang diduga telah mengganti pasal korupsi dan pencucian uang menjadi penggelapan yang didakwakan kepada Gayus. Dugaan ini antara lain, disampaikan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini dan Komisaris Polisi Arafat Enanie yang lebih dahulu terseret kasus Gayus ini.

Kewibawaan kejaksaan juga tercidarai dalam kekalahan telak pada kasus-kasus perdata besar seperti kasus korupsi Yayasan Supersemar, tukar guling Bulog Goro, dan kasus PT Vista Bella. Sementara pada kasus pidana, lolosnya mantan Deputi V BIN Muchdi Purwopranjono dari dakwaan aktor intelektual pembunuhan aktivis HAM, Munir, telah melunturkan harapan masyarakat akan hadir kebenaran hukum.

Untuk membangun kewibawaan kajaksaan dibutuhkan "sang pencerah" yang berani melawan arus utama para jaksa yang terbiasa di zona nyaman kekuasaan mafia hukum. Untuk konteks saat ini, Jaksa Agung dari internal lebih sulit mewujudkan harapan publik untuk membuat perubahan akibat residu kekitaan di dalam korps yang senantiasa dominan. Jaksa Agung dari eskternal lebih menjanjikan perubahan meski harus harus ada kehati-hatian ekstra dalam pemilihan figur yang kompeten, kredibel, dan pro perubahan. ***

Tulisan ini bisa diakses di web Jurnal Nasional:

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Opini&berita=144988&pagecomment=1

Note:

Sumber Ilustrasi Gambar(Photo) dari:www.infokorupsi.com

MERAWAT SUARA TERBANYAK


Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dimuat di Koran Jakarta, 23/09/2010)


Perbincangan mengenai revisi UU Pemilu terus bergulir di Senayan. Melihat dari aspek waktu, tentu patut kita apresiasi terlebih jika DPR mau dan mampu menyelsaikan pembahasan revisi UU Pemilu ini sesuai dengan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010.

Andaikan bahasan revisi selsai sesuai target atau hanya meleset sedikit karena disepakati tahun 2011, ini akan lebih baik dibanding penyiapan regulasi tiga Pemilu sebelumnya yang selalu mencapai kata sepakat di injury time. UU No.3 tahun 1999, UU No.12 tahun 2003 serta UU No.10 tahun 2008, yang menjadi sandaran penyelenggaraan Pemilu, senantiasa diputuskan secara tergopoh-gopoh. Hasilnya, kualitas Pemilu kita hingga kini belum maksimal. Pengalaman itu, tentu saja jangan sampai terulang lagi, baik dari aspek waktu maupun substansi pembahasan.

Oligarki Parpol

Di tengah bahasan revisi UU No. 10 tahun 2008, muncul usulan dari PDIP untuk mengembalikan sistem Pemilu berdasarkan penetapan suara terbanyak atau proporsional terbuka ke sistem nomor urut yang pernah dipraktikkan di masa lalu. Sebagaimana diketahui, pada 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan untuk mengabulkan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008.

Konsekuensi keputusan MK tersebut, penetapan caleg untuk pemilu 2009 ditentukan dengan sistem suara terbanyak. MK memberi pertimbangan bahwa penetapan caleg berdasarkan nomor urut tidak sesuai dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Antaralain bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3 dan pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Intinya, saat itu MK memandang sistem nomor urut yang diatur dalam UU Pemilu dinilai bertentangan dengan asas pemilu luber dan jurdil.

Ide mengembalikan penetapan caleg berdasarkan nomor urut merupakan ide yang tidak transformatif. Bahkan, cenderung berpikir mundur dan membahayakan kualitas pemilu dan demokrasi di masa mendatang. Dampak negatif yang lazimnya muncul dari sistem penetapan berdasarkan nomor urut adalah menguatnya oligarki parpol. Plato dalam maha karyanya Republic yang pertama kali mengenalkan oligarki sebagai kekuasaan politik yang secara efektif dikuasai oleh sedikit kelompok elit. Tak hanya dalam birokrasi negara dan pemerintahan, kepemimpinan oligarkis juga sangat mungkin berkembang dan mapan di dalam birokrasi parpol.

Dalam buku yang disunting Syamsuddin Haris, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai (2005), menggambarkan fenomena oligarki yang begitu kental dalam proses pencalonan legislatif di Pemilu 2004. Hal tersebut terjadi dalam proses nominasi dan seleksi calon legislatif. Ini merupakan warisan Orde Baru yang mengharamkan partisipasi rakyat. Para politisi partai pasca-Soeharto terperangkap ke dalam kecenderungan oligarkis baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural lokal yang cenderung patrimonial dan feodalistik.

Paling tidak, ada tiga dampak negatif yang bisa meneguhkan oligarki parpol jika penetapan caleg dikembalikan ke nomor urut. Pertama, penetapan nomor urut akan menguatkan kembali tradisi nepotisme-feodal dalam proses seleksi dan nominasi para politisi. Nepotisme-feodal ini biasanya merujuk ke aspek geneologi atau asal muasal parpol yang bersangkutan. Pendiri dan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pendiri biasanya memiliki hak istimewa terlebih dahulu dibanding kader lainnya. Faktor geneologis yang menjadi pertimbangan dalam seleksi dan nominasi ini akan menyumbang pada rusaknya tatanan partai modern. Selain geneologi politik, hal yang bisa meneguhkan nepotisme-feodal adalah praktik patron-client. Ada mekanisme meloloskan kader-kader “anak emas” yang lahir dari hubungan di masa lalu, misalnya karena sama-sama di organisasi kemahasiswaan atau berafiliasi di ormas yang sama. Pola senior-junior dan gerbong kader bawaan yang kerap tak cukup dibarengi dengan seleksi ketat menyangkut kualitas dan kapasitas “anak emas” yang hendak diloloskan.

Kedua, nomor urut akan menyebabkan kesenjangan antara harapan konstituen dengan pilihan parpol. Di masa lalu, kerap terjadi parpol memutuskan caleg-caleg yang direstuinya di nomor jadi untuk dapil tertentu, sementara konstituen tak menghendaki mereka menjadi wakilnya. Bahkan tak jarang parpol mendrop caleg yang sama sekali tak dikenal di dapil yang bersangkutan. Dengan demikian, penetapan berdasarkan nomor urut jelas-jelas menciderai prinsip-prinsip kompetensi, constituency work dan representasi. Seorang caleg dari satu dapil diharapkan merupakan figur yang mampu menyuarakan kepentingan konsituennya serta jelas-jelas mewakili suara mereka karena menguasai isu, akar permasalahan dan solusi yang harus diperjuangkan karena tidak mencangkokan dirinya secara instan menjelang Pemilu melainkan jauh-jauh hari secara alamiah mengenal, bersentuhan dan terlibat dalam urusan-urusan konstituen yang hendak diwakilinya.

Ketiga, akan mereduksi proses kaderisasi dan pelembagaan parpol. Alur yang benar dalam proses kaderisasi adalah rekrutmen orang dari masyarakat untuk masuk ke partai, lantas mendidik dan mendayagunakan kader serta menominasikan dan mendistribusikan kader potensial untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Parpol harus membuka kontestasi secara terbuka, sehingga akan memberi kesempatan akselerasi yang sama bagi semua kader. Situasi dan budaya kompetitif dengan sendirinya akan menyemai banyak kader-kader handal secara alamiah. Hal ini, tentunya akan sontak rusak, jika parpol menerapakan nomor urut karena dengan sendirinya menutup akses bagi kader-kader non “anak emas”. Elit-elit parpol yang dekat dengan pemilik akses kekuasaan dan pemangku otoritas partai akan melenggang tanpa harus berjibaku dan berkeringat di dapil karena sudah pasti di nomor jadi, sementara kader lainnya dipaksa mawas diri di nomor sepatu.

Dalam situasi ini, efek lanjutannya adalah kader nomor sepatu biasanya berupaya melakukan strategi vertikal-pragmatis dengan sebanyak mungkin menyetor upeti ke parpol, agar pada Pemilu berikutnya memperolah akses untuk menjadi nomor jadi. Praktis, parpol menjadi pasar transaksi antara elit dan kader atau antara elit dengan politisi “kutu loncat” yang memiliki kekuatan ekonomi untuk membeli nomor jadi. Idealisme untuk membangun parpol berdasarkan kesamaan ideologi dan garis perjuangan hanya akan menjadi bualan atau bahan kelakaran.

Selain ide yang digulirkan PDIP, belakangan bergulir juga wacana mixed member proportional system. Hal ini dilakukan dengan cara mengawinkan nomor urut dan suara terbanyak. Jika diakomodir dalam revisi, UU akan menyatakan berapa kursi yang menggunakan nomor urut dan berapa kursi yang menggunakan suara terbanyak. Harapannya, calon unggulan partai dan calon yang paling mendapat dukungan di dapil bisa terkakomodir secara bersamaan. Ide ini muncul karena mengganggap suara terbanyak melahirkan praktik politik uang yang menjadi-jadi, rontoknya orang-orang yang telah berjuang di parpol tapi tak diminati konstituen dan mulai memudarnya otoritas parpol dalam konsolidasi politik di parlemen.

Namun jika kita simak lebih mendalam pengalaman Pemilu 2009, justru problem utamanya bukan pada pilihan penetapan caleg suara terbanyak, melainkan pada institusi parpolnya sendiri. Praktik politik uang memang bisa terjadi di sistem suara terbanyak, tetapi juga terjadi di sistem nomor urut berbentuk upeti ke perpol. Elit yang dilabeli “pejuang-pejuang” parpol rontok bisa jadi bukan semata-mata karena tak adilnya sistem suara terbanyak, melainkan bisa juga karena hukuman konstituen atas sikap, praktik dan performa politik sang elit. Sementara memudarnya otoritas parpol bisa jadi karena tak optimalnya fungsi-fungsi yang dijalankan.

Jika parpol mampu menerapkan manajemen organisasi secara baik, tentu kohesivitas parpol dengan legislatornya tak akan bermasalah. Yang dikhawatirkan, mixed member proportional system justru bukan menjadi solusi memperbaiki kualitas politisi dan parpol melainkan menjadi jalur khusus para elit yang untouchable untuk tetap melenggang meski mereka para “pendosa”.

Tulisan ini bisa diakses di situs Koran Jakarta :

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=63122