MENYOAL KOMUNIKASI SBY

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jogja, Senin 15 Februari 2010)

SBY kembali menjadi titik episentrum dari kontroversi yang mengundang kagaduhan publik belakangan ini. Bukan mengenai kinerja 100 hari yang dianggap publik berlalu tanpa impresi, bukan pula sikapnya menyangkut penyelsaian kasus Century, melainkan soal kerbau yang diberi label “SiBuYa” oleh para demonstran.

Ironis memang, hal yang teramat sederhana ini, justru menjadi menu utama curhat “colongan” seorang Presiden. Sesuatu yang sebelumnya nyaris tak masuk dalam prioritas perhatian publik, sontak berubah menjadi headline berbagai media massa. Ada apa dengan SBY? Pertanyaan tersebut bergulir dalam diskursus publik, seolah menyoal bahkan sebagian diantaranya bernada menggugat implementasi komunikasi politik SBY.

Reduksi Makna

Di lihat dari perspektif komunikasi politik, curhat SBY yang geram soal kerbau “SiBuYa”, sangatlah tidak strategis. Dinamisasi politik nasional yang kian hari kian resisten dan menempatakan SBY di bawah sorotan tuntutan publik, jelas kerap tak sejalan dengan upaya membangun citra serta reputasi pemerintahannya. Dalam situasi seperti inilah, kerapkali seorang pemimpin lupa, bahwa dia sedang berhadap-hadapan dengan tantangan nyata yakni soal pengelolaan opini publik. Kegeraman SBY soal kerbau tersebut, disadari ataupun tidak sesungguhnya telah mereduksi makna kepemimpinan dirinya. Hal ini, bisa kita amati dalam 3 hal yang saling terkait satu sama lainnya.

Pertama, menyangkut konteks kapan dan dimana pernyataan itu diproduksi dan didistribusikan. Pertemuan di Istana Kepresidenan, Cipanas, Selasa (2/2) merupakan Rapat Kerja dengan gubernur seluruh Indonesia dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Inilah forum yang seyogianya menjadi penanda bagi rakyat, bahwa pemerintahan ini serius memikirkan strategi pengelolaan negara dan bangsa ini ke depan. Jika pun ada pernyataan SBY yang disampaikan ke media massa dalam momentum itu, seharusnya membatasi diri pada penjelasan mengenai pencapaian program 100 hari dan orientasi pemerintah ke depan, tidak dicampuradukan dengan curhat yang justru menjadi blunder.

Bukti telah terjadi reduksi makna, keesokan hari pasca curhat, sebagian besar headline media massa lebih tertarik membingkai “SiBuYa” daripada memberitakan kesuksesan SBY. Tidak kali ini saja SBY alfa membaca konteks. Misalnya, kontroversi juga mencuat saat SBY menuding ada pihak-pihak yang tak puas dalam Pemilu terkait dengan momentum kasus bom di Ritz Carlton dan JW Marriott (17/7/2009). Kekeliruan dalam konteks yang lain adalah saat mengumpulkan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara, yakni MPR, DPR,DPD,BPK,MA,MK,dan KY, Kamis (21/1). Bisa saja pertemuan itu diklaim sebagai koordinasi biasa, tapi publik pasti tidak melupakan aroma politis forum ini, karena SBY dengan lantang berbicara mengenai isu pemakzulan dan tiadanya kriminalisasi kebijakan.

Kedua, dilihat dari substansi pesan, apa yang disampaikan SBY justru menunjukkan lemahnya daya tahan pemimpin dari kritik dalam situasi demokrasi yang paradoks. Di satu sisi, SBY berpesan bahwa para demonstran harus sesuai dengan kepantasan. Tapi di sisi lain, SBY juga memberi pesan yang tak pantas melalui berbagai pernyataannya yang mencurigai, menekan, bahkan melakukan perang urat saraf terhadap berbagai kekuatan masyarakat yang mulai menggeliat menentangnya. Contoh paling aktual adalah pernyataan SBY sebelum dan sesudah aksi demo evaluasi 100 hari. Sebelumnya, SBY juga mencurigai dan menekan secara verbal maupun non verbal, gerakan sosial pada Hari Antikorupsi (4/12/2009).

Berbicara kepantasan dalam komunikasi politik, tidaklah bersifat linear dan top down. Komunikasi dipakai guna mengordinasikan tata nilai politik yang diinginkan. Sehingga, tercapai tingkat kesepahaman yang tinggi sekaligus mengurangi resistensi lawan politiknya, dalam rangka mobilisasi sosial guna memperoleh dukungan, kepatuhan maupun integrasi politik. Komunikasi semestinya dioptimalkan sebagai bentuk umpan balik (feed back) atas sejumlah input bagi kebijakan pemerintah. Hal ini perlu agar terjalin komunikasi timbal balik (two way communication) antara rakyat dan pemimpin yang diberi mandat. Ketiga, terkait dengan keberadaan SBY selaku komuniktor politik yang berada dalam fragmentasi kekuatan. SBY begitu peduli dengan popularitas dan citra personalnya. Sehingga, nampak kegelisahan mendalam saat photo dirinya berserakan di jalanan. Muncul berbagai kata, simbol, dan satire yang menyerang ego serta kehormatan dirinya itu. Kerbau “SiBuYa” dianggap menghina SBY selaku simbol kenegaraan. Meskipun dalam komunikasi, simbol itu ibarat “citra”, muncul dalam konteks yang sangat beragam dan digunakan untuk berbagai tujuan.

Banyak yang berpendapat bahwa hubungan antara simbol dengan yang disimbolkannya bersifat arbitrer. Oleh karenanya, makna simbol itu menjadi interdependen pada konvensi di antara sesama penafsir. Dalam konteks inilah, SBY seharusnya memahami, bahwa saat harapan rakyat tak terpenuhi, mereka akan marah dan sangat mungkin mengekspresikan kekecewaan mereka melalui beragam cara. Semakin pemerintah mengecewakan, maka akan semakin kuat pula delegitimasi terhadap simbol-simbol kenegaraan tersebut.

Manajemen Komunikasi

Pengharapan rakyat pada SBY adalah perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Konsekuensinya, keberpihakan terhadap agenda kerja pro rakyat menjadi pertaruhan besar bagi SBY. Menurut Dan Nimmo dalam bukunya Political Communication and Public Opinion in America (1989), bagi komunikator politik, untuk menjadi pemimpin politik ia harus berprilaku sebagaimana yang diharapkan pengikut pada pemimpinnya. Dalam hal ini, rakyat mengaitkan kepemimpinan pada orang yang sesuai dengan pengertian mereka tentang pemimpin itu. Oleh karenanya, mustahil seorang pemimpin dapat mengordinasikan tata nilai politik dan idealisasi sosial secara seimbang, tanpa kemampuan mengoptimalkan komunikasi politik.

Dalam konteks proses dan prosedur komunikasi, sebaiknya SBY kembali mereview beberapa kesalahan komunikasi yang telah dilakukan. Menyangkut proses, SBY harus lebih seksama dalam menyeleksi mana batasan publik dan privat yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mana isu kelas terbang dan isu kelas berat yang layak diutarakan seorang Presiden.

Meminjam konstruk berpikir teori manajemen privasi komunikasi dari Petronio dalam bukunya Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclousure (2002), bahwa kita membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus disimpan dari orang lain berdasarkan “kalkulus mental” dengan mempertimbangkan kriteria penting tidaknya sesuatu yang mau kita sampaikan itu. Sah-sah saja SBY curhat kepada rakyatnya, namun harus jelas bobot isu yang dibicarakan, sehingga tidak menyisakan tanya, mengapa seorang Presiden mau menjerembabkan diri pada kubangan isu yang artifisial.

Sementara menyangkut prosedur komunikasi, sudah seharusnya SBY mendistribusikan pesan politiknya secara strategis. Dalam manajemen privasi komunikasi, sangat wajar terjadi dialektika berbentuk ketegangan-ketegangan antara keinginan untuk mengungkapkan atau menutupi informasi privat. Sebagai presiden yang memiliki juru bicara dan staf khusus, sudah pada tempatnya ada distribusi kewenangan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat luas. Menanggapi fenomena kerbau “SiBuYa” dalam demonstrasi misalnya, cukup dikemukakan juru bicara atau staf khusus saja.

Terakhir, setiap saat SBY adalah sumber berita bagi media massa. Oleh karenanya, seluruh ucapan dan prilakunya senantiasa berada dalam pembingkaian berita (news framing) media. Keberadaan media massa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi diri dan pemerintahan SBY. Kegeraman SBY soal “SiBuYa” menjadi contoh kongkrit bahwa pengendalian opini publik di berita media, bukanlah hal yang mudah. ***

Tulisan bisa diakses di:http://www.harianjogja.com/epaper/