Sphere of Reflection

PELUNCURAN BUKU "DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK"

2012-01-14T21:15:00.000-08:00

Kiri ke kanan: Pung Purwanto (Wapimred Koran SINDO, Idy Muzayyad (Komisioner KPI Pusat), Teresia Pardede (Anggota DPR-RI/Selebritis), Wanda Hamidah (Anggota DPRD DKI/Selebritis), Gun Gun Heryanto (Penulis Buku Dinamika Komunikasi Politik), Iding R Hasan (Deputi Direktur The Political Literacy Institute) dan Heru Sutadi (Badan Regulasi Telematika Indonesia/BRTI), dalam Launching buku "Dinamika Komunikasi Politik", Selasa 13 Desember 2011 di kampus UIN Jakarta

Tangsel-Pengurus Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Political Literacy Institute mengadakan bedah buku “Dinamika Komunikasi Politik” karya Gun Gun Heryanto. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 13 Desember 2011 di ruang Theater Prof. Dr. Aqib Suminto lantai 2 Gedung Fidkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyelenggaraan bedah buku ini merupakan satu kesatuan utuh dari gerakan literasi politik. Beragam peristiwa dibingkai dan diulas secara bernas. Tentunya, hampir setiap bahasan di buku tersebut, pekat dengan beragam analisis faktual, konseptual sekaligus ilmiah dari perspektif komunikasi politik yang sudah lama menjadi perhatian utama penulis. Jika meletakkannya dalam khazanah pengetahuan komunikasi politik, buku ini memiliki posisi strategis yakni menjadi semacam potret atas sejumlah peristiwa yang berlangsung di masa lalu, saat ini juga prediksi perulangannya di masa mendatang. Penulis termasuk akademisi yang mempercayai berbagai dinamika politik yang terjadi kerap mengalami pengulangan model atau modus meski melibatkan tokoh-tokoh dan zaman berbeda.

Bagi civitas akademia, buku semacam ini akan memperkaya tautan teori dan konseptual karena hampir setiap bagian tulisan selalu berorientasi pada isu-isu kontemporer yang menghiasai diskursus media massa. Penulis mengajak peserta bedah buku untuk sama-sama memahami pola yang terjadi pada setiap kejadian atau peristiwa politik dalam rentang waktu 2010 hingga 2011. Bagi Gun Gun Heryanto, ini merupakan karya ketiganya. Buku pertama berjudul “Komunikasi Politik di Era Industri Citra” rilis tahun 2010. Buku Kedua berjudul “Studi Pada Pemberitaan Kasus Century” (2011). Sementara buku “Dinamika Komunikasi Politik” yang kali ini dibedah merupakan buku ketiganya. Dalam waktu dekat, Gun Gun juga akan meluncurkan buku baru lagi berjudul “Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar” yang jeda penerbitanya tidak akan berjauhan dengan penerbitan buku “PR Politik” yang merupakan karya dari penulis yang sama.

Buku "Dinamika Komunikasi Politik" Karya Gun Gun Heryanto, Diterbitkan PT. Lasswell Visitama Jakarta, November 2011

Buku ini terdiri dari 7 bab yang memiliki keterhubungan satu sama lainnya. Bab pertama terdiri dari “Manuver Politik dalam Kontestasi Partai Politik”, bab kedua “Erosi Citra Kinerja DPR”, bab ketiga “Performa Komunikasi Politik SBY”, bab keempat “Hiperialitas Politik di Media Massa”, bab kelima “Transformasi Literasi Politik”, bab keenam “Rivalitas dalam Regulasi Politik”, bab ketujuh “Refleksi Komunikasi Politik Internasional”. Keseluruhan bab menjadi potret politik yang dinamis dan terbingkai dalam kajian komunikasi politik.

Para pembahas dalam Bedah buku "Dinamika Komunikasi Politik"

Prof Andi Faisal Bakti, Ph.D Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, mengatakan “buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih komunikasi politik pada perbaikan negeri ini”. Sementara itu, penulis yang juga kandidat Doktor Ilmu Komunikasi politik UNPAD Bandung -mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun politik yang sehat dan berdaya melalui buku ini. Dalam kapasitasnya sebagai penulis, Gun Gun memaparkan bahwa buku ini sejak awal diposisikan sebagai potret beragam peristiwa yang terjadi dalam dinamika politik nasional maupun global. Layaknya sebuah potret tentu tidak akan semua ‘angel’ bisa dicover penulis sehingga menjadi rekomendasi angel baru dalam pengembangan literatur komunikasi politik di masa mendatang.

Teresia Pardede, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat sedang membahas buku "Dinamika Komunikasi Politik" karya Gun Gun Heryanto

Narasumber yang hadir dalam bedah buku ini antara lain Wanda Hamidah, SH, M.Kn (DPRD-DKI) Theresia Pardede, S.Sos (Anggota DPR-RI), Ir. Heru Sutadi. M.Si (Badan Regulasi Telematika), Pung Purwanto, S.Sos (Wakil Pimpinan Redaksi Harian Seputar Indonesia), Idy Muzayyad (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), dan dimoderatori oleh Iding R. Hasan, M.Si (Diputi Direktur The Political Literacy Institute). Turut hadir membedah buku ini Prof. Andi Faisal Bakti, MA, Ph.D(Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Partisipan bedah buku beragam mulai dari mahasiswa, pers, para dosen, penggiat kajian, aktivis forum mahasiswa, utusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dll.

Para peserta bedah buku "Dinamika Komunikasi Politik" di Ruang Teater Prof. Aqib Soeminto, Fidkom UIN Jakarta, 13 Desember 2011

Bagi The Political Literacy Institute acara ini diposisikan sebagai upaya pengarusutamaan literasi politik. Bedah buku kali ini, diharapkan dapat menularkan semangat pencerahan dan penguatan basis politik kewargaan, sehingga kantong-kantong civil-society bisa bertahan di tengah dominasi partai politik. Buku ini bisa diakses di beberapa toko buku dan untuk pemesanan langsung bisa di nomer kontak 081314272883 atau di email markom@lasswellvisitama.com (*Pan)

RESENSI BUKU "DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK"

2012-01-14T21:05:00.001-08:00

Bingkai Politik Keindonesiaan

Judul Buku : Dinamika Komunikasi Politik
Penulis : Gun Gun Heryanto
Penerbit : PT. Lasswell Visitama, Jakarta
Tebal : xvi+ 324 halaman
Terbit : Desember 2011
Harga : 60.000,-
Pesan Langsung: 081314272883

Menyimak situasi politik Indonesia saat ini, tampak ada tiga fenomena yang menonjol jika dipotret dari perspektif komunikasi politik. Pertama, praktik demokrasi prosedural yang membuka ruang-ruang ekspresi dan partisipasi politik masyarakat.

Hal ini dimulai sejak transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke era demokrasi elektoral yang berjalan hingga sekarang. Fenomena ini melahirkan beragam manuver,rivalitas dalam perumusan regulasi untuk saling mendukung atau menundukkan. Kontestasi politik ini menyuburkan basis komunikasi politik sebagai kebutuhan di hampir seluruh tindakan aktor.

Kedua, banyak perkembangan baru yang muncul dan menjadi penanda modernisasi di bidang komunikasi politik. Misalnya, penggunaan sosial media dalam menyosialisasikan ide,gagasan dan sikap para aktor politik. Mewabahnya penggunaan Twitter, Facebook dan sejumlah sosial media lainnya oleh para politisi,membuat lingkup komunikasi politik semakin luas.

Bahkan,fenomena protes di cyber pun kian menggejala meski belum nampak matang sebagai gerakan hacktivist yang menentang superioritas rezim kekuasaan dan korporasi seperti dilakukan Wikileaks. Di buku karya Gun Gun Heryanto ini beberapa kali fenomena ini disebut sebagai third age of political communication.

Ketiga,tumbuh suburnya industri di seputar komunikasi politik. Misalnya, media massa, konsultan komunikasi politik, agen publisitas,profesional PR (public relation) politik dll. Kerap menjamurnya industri komunikasi politik ini masih ditandai oleh kegagapan kita akan fenomena ini. Misalnya, terkait dengan aturan main soal publikasi hasil riset opini publik melalui media yang hingga kini masih belum jelas.

Panggung politik Indonesia terutama yang dibingkai oleh media pun kerap hanya menyajikan hyperealitas politik yang berlebihan. Jika ditelisik, benang merah pemaparan Gun Gun nampak memosisikan beragam peristiwa politik sebagai hal yang berpola. Banyak kesamaan pola peristiwa meskipun antara satu peristiwa dengan peristiwa lain terjadi dalam waktu berbeda dan memiliki sejumlah aktor yang berbeda pula.

Misalnya saja konflik elite yang melibatkan partai politik, motif dan modusnya sering kali memiliki kesamaan dengan peristiwa di masa sebelumnya. Relasi kuasa yang dibangun antar aktor pun kerap berkisar dalam model-model relasi yang hampir sama. Dalam konteks inilah buku karya Gun Gun sebagai akademisi yang consern dengan isu-isu komunikasi politik di Indonesia ini mendapatkan tempat istimewa.

Kita senantiasa butuh sebuah dokumentasi yang memotret dinamika yang terjadi di masa lalu, sekarang dan prediksi mendatang. Dalam buku ini setidaknya penulis menggarisbawahi dua hal penting. Pertama, pentingnya membumikan literasi politik sebagai bauran pengetahuan, skill dan sikap politik. Gun Gun menilai, literasi politik sebagai gerakan evolutif merupakan simpul kekuatan civil society. Literasi ini dimaksudkan untuk membaca kamuflase politik elitis di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus menghindari dominasi politik kartel yang pekat dengan praktik kolusif.

Kedua, pentingnya asketisme politik sebagai laku para aktor. Asketisme politik dipahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Caranya, berpolitik tidak dengan mengedepankan kepentingan mengejar kekuasaan melainkan demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Artinya, asketisme politik diarahkan untuk meningkatkan “kesalehan”berpolitik baik di tingkat pribadi maupun institusional. Pemikiran analitis yang dibingkai dalam tujuh bab bahasan di buku ini menyoroti beberapa peristiwa dengan cukup detil dan memadai, mengacu pada momentum peristiwa politik yang hangat dalam diskursus media. Pada bab pertama, penulis menyoroti manuver politik dan kontestasi parpol.

Di bagian pertama ini, penulis menyajikan ulasan seputar manuver partai politik dalam kontestasi demokrasi. Di bab kedua,penulis membahas citra DPR. Bagian ini memotret berbagai peristiwa konflik, inisiatif,produktivitas kerja dan respons khalayak terhadap para politisi DPR. Bahasan bab ketiga secara khusus menyoroti performa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia yang telah terpilih dalam dua kali pemilu.

Bab keempat mengulas posisi media dalam politik. Penulis menawarkan solusi atas dinamika komunikasi politik kita dewasa ini pada bab kelima. Secara khusus, penulis menyoroti rivalitas dalam regulasi politik dalam bab keenam,di mana paket rancangan undangundang mengenai nasib politik bangsa dikoreksi dengan detil.

Resensi ini dipublikasikan di Koran SINDO, 11 Desember 2011, Peresensi adalah Shulhan Rumaru, Peneliti The Political Literacy Institute, Jakarta.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/450573/

Note: untuk pemesanan secara langsung bisa hub: 081314272883 atau email ke: markom@lasswellvisitama.com

MENYOAL PROPORSIONAL TERTUTUP

2012-01-14T20:48:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Koran Jakarta, 5/1/2012)

Salah satu bahasan penting yang saat ini menjadi perdebatan hangat di DPR terkait dengan revisi UU Pemilu No 10 Tahun 2008 adalah rencana sebagian politisi Senayan untuk mengembalikan sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sistem proporsional tertutup ini.

Jika solid, maka jumlah suara dari semua fraksi ini mencapai 242 suara. Sementara itu, pendukung proporsional terbuka adalah Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Hanura. Kalkulasi dukungan dari ketiga fraksi tersebut mencapai 211 suara. Sisanya adalah Partai Golkar yang mengusulkan langkah kompromistis mix member proportional system.

Langkah Mundur

Untuk mengingatkan, pada 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan untuk mengabulkan uji materi atas Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e UU No 10/2008. Konsekuensi keputusan MK tersebut, penetapan caleg untuk Pemilu 2009 ditentukan dengan sistem suara terbanyak. MK memberi pertimbangan bahwa penetapan caleg berdasarkan nomor urut tidak sesuai dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Uji materi tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 3, dan Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945. Intinya, saat itu MK memandang sistem nomor urut yang diatur dalam UU Pemilu dinilai bertentangan dengan asas pemilu luber dan jurdil. Ide mengembalikan sistem pemilu ke nomor urut sesungguhnya kemunduran dalam pemilu kita, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumbatan nyata dalam konsolidasi demokrasi.

Ide ini dapat mengembalikan oligarki parpol karena para elite banyak yang merasa tidak percaya diri dalam rivalitas perebutan suara secara terbuka. Paling tidak, terdapat tiga kritik utama terhadap sistem proporsional tertutup.

Pertama, sistem proporsional tertutup akan mengembalikan elitisme dan feodalisme dalam parpol karena mereka yang di nomor jadi, biasanya adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elite parpol. Kedekatan geneologi politik dan pola patron-client biasanya menjadi faktor-faktor dominan yang menentukan.

Mereka yang tak masuk dalam atmosfer elite atau tak memiliki akses ke pemilik otoritas parpol, biasanya hanya diletakkan di nomor buntut dan hanya sekadar menjadi ornamen dalam pesta demokrasi yang berlangsung.

Kedua, sistem ini juga dianggap akan mengembalikan politik transaksional. Mereka yang jadi, dalam tradisinya membayar upeti ke parpol sehingga pertimbangan penetapan caleg tak lagi berbasis kompetensi dan pemilih, melainkan lebih pada seberapa besar uang yang bisa mengalir dari caleg ke parpol.

Ketiga, sistem proporsional tertutup dianggap bisa merusak tatatan kaderisasi karena sirkulasi politik dalam distribusi dan alokasi sumber daya tak lagi ditentukan oleh loyalitas dan tahapan kaderisasi, melainkan oleh faktor kedekatan dan upeti tadi. Para pengusung proporsional tertutup kerap meletakkan basis argumennya pada upaya menjaga peran dan otoritas partai.

Suara terbanyak dianggap menghadirkan liberalisasi politik yang tak sepenuhnya bisa dikontrol oleh parpol. Muncul penyederhanaan logika, parpol bisa lebih optimal dalam menjaga garis perjuangan partai di legislatif jika diberikan peran utama dalam menentukan siapa saja yang berpeluang menjadi anggota DPR.

Dengan suara terbanyak seperti di pemilu 2009 kemarin, dianggap telah menghadirkan para politisi "kacangan" yang populer di masyarakat, namun tak optimal bekerja sesuai dengan harapan parpol.

Suara Terbanyak

Tak dinafi kan, sistem proporsional terbuka juga memang memiliki kelemahan. Pertama, sistem ini dianggap melemahkan kohesivitas parpol karena untuk mendapatkan suara terbanyak di suatu dapil, kerap melahirkan kontestasi dan konfl ik yang keras sesama rekan satu partai.

Kedua, sistem suara terbanyak mengubah peta upeti ke parpol menjadi upeti ke konstituen. Artinya, praktik money politic kian masif karena setiap caleg yang mau terpilih harus mengeluarkan ongkos politik yang sangat mahal di berbagai kantong pemilih.

Liberalisasi politik berbalut uang dikritik dapat mencederai demokrasi karena secara sengaja telah memapankan politik transaksional dalam skala yang lebih luas. Namun proporsional terbuka jauh lebih berpotensi besar dalam menjaga akses menuju kesejatian demokrasi, dibanding proporsional tertutup. Mereka yang akan menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang memang diinginkan oleh konstituen di suatu daerah pemilihan.

Artinya, ada peran leluasa dari rakyat dalam menentukan siapa-siapa saja yang layak dijadikan wakil mereka, bukan ditentukan, terlebih dipaksakan parpol. Tentu, pemilu 2009 belum menjadi contoh ideal proporsional terbuka, tapi bukan berarti salah untuk diteruskan. Sistem suara terbanyak juga lebih berpeluang untuk menjadi mekanisme hukuman bagi para politisi dan partai politik yang tak sungguh-sungguh memperjuangan amanat rakyat.

Misalnya, seseorang yang sudah terpilih sebagai anggota DPR tetapi tak optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka pada pemilu 2014, orang-orang yang tak kredibel ini sangat mungkin tak dipilih kembali oleh konstituen mereka. Memang muncul jalan kompromistis di antara dua tawaran tadi, yakni mixed member proportional system dengan cara mengawinkan nomor urut dan suara terbanyak.

Beberapa kursi disediakan dengan menggunakan nomor urut dan berapa kursi lainnya melalui suara terbanyak. Harapannya, calon unggulan partai dan calon yang paling mendapat dukungan di dapil bisa terakomodasi secara bersamaan. Komposisi anggota DPR ke depan, adalah para pekerja atau orang-orang yang memiliki kontribusi nyata pada partai politik dan kader yang memang secara faktual memperoleh dukungan basis konstituen di sebuah dapil.

Tentu saja, UU Pemilu perlu mengatur secara jelas berapa jumlah kursi yang disediakan untuk jalur nomor urut, dan berapa kursi yang akan dikontestasikan secara terbuka berdasarkan suara terbanyak dari pemilih. Jalan kompromi ini, bisa saja ditempuh di tengah kutubkutub ekstrem yang saat ini ada di DPR. Namun satu yang pasti, jika pilihannya tetap pada kutub proporsional tertutup, tentu pemilu kita akan kembali ke masa lalu ketika rezim parpol akan sangat dominan.

Tulisan bisa diakses di web Koran Jakarta:

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/80084

RAPUHNYA KONSOLIDASI DEMOKRASI

2012-01-14T20:45:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Catatan Akhir Tahun, dipublikasikan di SINDO, 28/12/211)

Larry Diamond,akademisi dari Stanford University, menulis soal definisi konsolidasi demokrasi dalam bukunya, Developing Democracy Toward Consolidation (1999).

Menurutnya, konsolidasi demokrasi itu sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi.Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Jika kata kunci itu merujuk pada kepercayaan dan legitimasi yang kuat, dinamika politik Indonesia sepanjang 2011 menunjukkan kian rapuhnya konsolidasi demokrasi. Momentum akhir tahun ini seyogianya menjadi saat yang tepat untuk membuat refleksi perjalanan demokrasi prosedural yang kita jalani, minimal dalam satu tahun terakhir ini. Sungguh! 2012 persoalan politik akan kian kompleks dan tren politisasi beragam isu akan kian eskalatif seiring dengan fokus para politisi yang kian tajam mengarah ke gelanggang Pemilu 2014.

Catatan 2011

Salah satu indikator kian rapuhnya konsolidasi demokrasi adalah persepsi publik yang semakin tidak puas dengan laju reformasi, bahkan sebagian di antaranya sudah menganggapnya gagal. Kita tentu masih ingat dengan salah satu hasil survei nasional Indo Barometer sepanjang 25 April hingga 4 Mei 2011.

Dari 1.200 responden di 33 provinsi yang menyatakan tidak merasa ada perubahan kondisi sebelum dan sesudah reformasi berjumlah 55,4%.Hanya 31% masyarakat yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik. Survei ini juga mencatat 55% di antaranya tak puas dengan reformasi, hanya 29,7% yang menyatakan puas.

Hasil survei tersebut setidaknya menjadi penguat dari pendekatan akademik dalam meraba gejala kekecewaan masyarakat kepada kaum elite baik di kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebenarnya tanpa survei ilmiah pun gejala kekecewaan atas jalannya reformasi bisa kita rasakan mulai dari diskusi di kampus-kampus, hingga warung kopi.

Bedanya, riset ilmiah meyakinkan kita dengan data dari sejumlah sampel, sehingga asumsi terverifikasi di lapangan. Sepanjang 2011 kita mencatat sejumlah sumbatan yang kian nyata kehadirannya. Jika dianalogikan,kondisi politik kita sepanjang tahun ini ibarat kemacetan Jakarta yang semakin parah.

Para pemain menumpuk di jalanan, sibuk saling mencaci satu sama lain dan lupa bahwa keegoan diri untuk melaju sesungguhnya menghambat dirinya sendiri dan orang lain. Dalam kekalutan ini, lantas perang pun berjalan asimetris. Tidak lagi jelas siapa kawan dan lawan, karena kerapkali mereka yang menjadi mitra koalisi justru lebih mengancam dan mematikan!

Paling tidak ada dua sumbatan utama dalam laju konsolidasi demokrasi sepanjang 2011. Pertama, pola ambigu dalam konsolidasi kekuatan penopang rezim SBY-Boediono. Cara kerja pemerintah lebih berorientasi ke dalam atau fokus mengelola risiko konflik dengan mitra koalisi dibanding orientasi ke luar guna memenuhi harapan publik.

Pola konservatif berbasis koorporatisme politik seperti tergambar dalam pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) ternyata tidak berjalan mulus,bahkan menimbulkan sejumlah paradoks karena gaya kepemimpinan SBY yang sangat kompromistik. Secara faktual, SBY gagal mendisiplinkan banyak parpol yang merasa menjadi pemilik saham dalam rezim kekuasaannya.

Berbagai momentum politik menunjukkan hanya Demokrat, PKB,PPP, dan PAN yang benarbenar menjadi poros kekuatan SBY.Sementara Golkar dan PKS justru membawa agendanya sendiri-sendiri dan kerapkali menunjukkan identitasnya sebagai partai koalisi bercitarasa oposisi.

Momentum reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Oktober lalu menjadi sinyal kuat bahwa SBY lebih berorientasi pada adaptasi kekuasaan untuk memelihara rezim hingga 2014. Dengan demikian, hubungan mesra, tapi “munafik” ini sempurna hanya untuk saling menjaga diri para elite dan bukan diposisikan untuk konsolidasi demokrasi.

Hubungan ini jelasjelas membuat rezim SBY tidak mampu bekerja optimal, tidak memperkuat institusionalisasi sistem presidensial,serta menghambat tuntasnya sejumlah regulasi untuk konsolidasi dan pelembagaan politik. Contoh aktual adalah ketidakjelasan Setgab dalam revisi UU Pemilu.

Energi mereka hanya dihabiskan untuk polemik seputar parliamentary threshold. Kedua, laju politik para elite tersandera oleh sejumlah kasus hukum. PDIP tersandar oleh kasus BLBI, SBY dan Demokrat tersandera Century, Golkar tersandera kasus Lapindo, dan banyak politisi lintas parpol yang terjerat atau terancam dengan berbagai laku korupsi politik.

Banyak pintu menuju korupsi bagi para politisi.Hanya,sangat sulit pintu korupsi tersebut dilewati oleh aktor tunggal. Korupsi politik pun akhirnya dilakukan secara berjamaah dan risikonya satu sama lain akan saling melindungi. Tidak heran jika Corruption Perception Index (CPI) menurut versi Transparency International (TI) tidak beringsut dari angka negara terkorup.

Skor Indonesia tahun ini 3,0 sekelas dengan Argentina,Benin,Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi,Meksiko, Sao Tome dan Principe, Suriname, dan Tanzania. Artinya Indonesia menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Tentu bukan prestasi yang membanggakan bukan?

Rivalitas Politik

Tahun 2012 segera datang. Alih-alih tensi politik menurun, yang akan terjadi justru kondisi politik yang semakin memanas. Para politisi akan semakin intensif melakukan tes pasar jelang Pemilu 2014. Berbagai strategi pencitraan, attacking lawan,publisitas,dan kontestasi regulasi seputar pemilu akan menjadi-jadi.Konsekuensi dari pertarungan tersebut,sejumlah langkah menjegal legitimasi lawan akan menyeruak ke permukaan.

Karena itu, proses konsolidasi demokrasi sangat tak mungkin dilakukan para elite parpol, karena energi mereka akan habis tersedot ke dalam pusaran kontestasi yang seolah tak pernah bertepi.●

Tulisan ini bisa diakses di web SINDO:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/455416/

DISKURSUS HAK MEMILIH TNI

2012-01-14T20:41:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini dipublikasikan di Harian Waspada, 22/11/2011)

Di dalam rapat-rapat DPR mengenai pembahasan revisi UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD, wacana mengenai hak memilih TNI dalam pemilu kembali mencuat. Bahkan, ada beberapa fraksi yang sepertinya mendukung kembalinya TNI ke gelanggang politik. Argumen para pengusul, dengan memberi hak memilih bagi TNI artinya mengembalikan hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki oleh mereka.

Namun benarkah hal tersebut menguntungkan bagi TNI dan bangsa ini?

Tatanan Demokrasi

Bagi penulis, wacana pemberian hak memilih bagi TNI ini akan bertentangan dengan UU, mengancam tantanan demokrasi sekaligus membahayakan bagi reformasi internal di tubuh TNI sendiri. Sangat jelas dan eksplisit pada Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis. Dengan demikian, TNI harus netral serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. TNI sebaiknya melanjutkan sikap netral seperti saat menghadapi Pemilu 2009.

Waktu itu, guna memperjelas sikap, Panglima TNI mengeluarkan instruksi nomor Ins/1/VIII/2008 pada 28 Agustus 2008. Poin pertama di instruksi tersebut mempertegas bahwa TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pembahas revisi UU Pemilu tentunya harus menjaga agar jangan sampai ada upaya pihak-pihak tertentu yang menarik kembali TNI ke dalam politik praktis, misalnya berupaya melibatkan TNI dalam dukung mendukung atau menjadikan mereka sebagai pengurus parpol. Hal ini, akan bertentangan dengan UU RI No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ketentuan tersebut terdapat dalam Bab II Pasal 3 ayat 2, yang pernah dijabarkan ke dalam PP No. 12/1999.

Disebutkan, bahwa pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Oleh karena itu, pegawai negeri termasuk anggota TNI yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai pegawai negeri atau anggota TNI. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.26-17/V.19-14/99 pada point 2.a yang memperkuat pelaksanaan UU No. 43 tahun 1999.

Bagi pegawai negeri sipil ataupun TNI yang menjadi anggota atau pengurus parpol setelah berlakunya UU tersebut, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan dengan hormat jika sebelum menjadi anggota atau pengurus parpol memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Begitupun mereka bisa diberhentikan secara tak hormat, jika sebelum menjadi anggota atau pengurus parpol tak memberitahukan diri. Larangan menjadi anggota atau pengurus parpol secara tegas juga diberikan kepada keluarga (istri/suami) prajurit TNI.

Di Pemilu 2009, sudah sangat jelas Prajurit TNI yang akan menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pemilu dan Pemilukada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif dengan kata lain pensiun sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Sikap ini lugas tertuang dalam surat telegram Panglima TNI Nomor STR/546 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Panglima TNI saat itu, menginstruksikan agara seluruh anggota TNI tidak diperkenankan menjadi anggota KPU di pusat maupun daerah. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu. Dilarang memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan parpol dan kandidat tertentu.

Anggota TNI dilarang menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Selain itu, juga tidak diperkanankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih, tidak campur tangan dalam penentuan dan penetapan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah). Selian itu juga terlarang menjadi peserta dan juru kampanye, termasuk menjadi tim sukses kandidat.

Jika pembahasan revisi UU No.10 tahun 2008 yang akan menjadi regulasi penyelenggaraan Pemilu 2014 nantinya menyepakati diperbolehkannya kembali para anggota TNI memilih, tentu ini sebuah kemunduran bahkan paradoks dengan salah satu amanat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sekaligus keinginan tersebut tak mengapresiasi upaya yang telah dilakukan TNI sendiri yang sejak tumbangnya rezim Orde Baru sedang berupaya menjaga jarak dari politik praktis.

Mereduksi Reformasi

Niatan memberikan hak memilih bagi TNI dikhawatirkan juga akan mereduksi reformasi internal yang saat ini sedang berjalan. Pasca reformasi, TNI telah berupaya merumuskan paradigma baru. Salah satu substansinya, TNI bertekad meninggalkan fungsi sosial politik yang di zaman Orde Baru populer dengan sebutan dwi fungsi dan berkonsentrasi pada fungsi pertahanan.

Dengan demikian, konsekuensinya seluruh jajaran TNI baik institusi, satuan, maupun perorangan tak lagi melakukan kegiatan politik praktis ataupun menjadi partisan salah satu parpol. Sebagai rujukan, berdasarkan TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 ditetapkan, peran TNI sebagai alat pertahanan NKRI. Untuk mewujudukan perannya sebagai alat negara, kebijakan TNI dalam Pemilu seyogianya mendukung agar penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana secara lancar dan konstitusional.

Sangat bisa dimaklumi, untuk mencapai tujuan politik, kontestan Pemilu baik untuk DPR, DPRD, DPD maupun calon presiden dan wapres akan sarat dengan persaingan. Terutama, dalam memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. TNI sebagai salah satu komponen bangsa yang masih mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat sangat mungkin dijadikan sasaran tarik-menarik kekuatan politik peserta Pemilu. Hal tersebut cukup beralasan mengingat TNI mempunyai organisasi yang terstruktur di seluruh penjuru tanah air.

Paling tidak ada dua hal yang rentan jika TNI kembali terlibat politik praktis. Pertama, karakteristik yang kental di tubuh TNI adalah satu komando (unity of command). Organisasi hirarkis yang sangat mengedepankan ketaatan pada atasan. Terbayang betapa bahayanya jika TNI harus mendukung parpol yang jumlahnya puluhan atau kandidat capres dalam pemilu. Fragmentasi kekuatan politik akan berpotensi menyeret mereka pada situasi ketidakpastian, terlebih di saat yang bersamaan tingkat kesejahteraan dan penguatan kelembagaan masih belum baik.

Kedua, saat ini reformasi internal di tubuh TNI belum tuntas. Pusaran konflik politik dalam Pemilu akan mengancam proses yang sedang berjalan, sehingga dikhawatirkan semuanya akan kembali ke titik nol.

Sumber tulisan:

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=224616:diskursus-hak-memilih-tni&catid=47:diskursus&Itemid=130

POLEMIK PEMILIHAN GUBERNUR

2012-01-14T20:39:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, 21/11/2011)

Hal merisaukan sekaligus menjadi sumber polemik antara pemerintah dengan berbagai pihak mengenai draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) adalah aturan yang akan mengembalikan pemilihan gubernur (pilgub) ke DPRD. Sebagaimana kita ketahui RUU Pilkada merupakan salah satu pecahan dari revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Ada dua argumentasi utama pemerintah yang patut dikritisi. Pertama, gubernur itu merangkap dua jabatan sekaligus, yakni kepala daerah dan juga wakil pemerintah pusat di daerah. Lantas muncul simplikasi bahwa peran gubernur itu sangat terbatas, sementara resiko politik yang harus ditanggung dalam kontestasi jauh lebih besar dan lebih rawan dibanding dengan pemilihan bupati atau walikota. Untuk membuat masuk akal, argumentasi ini, biasanya merujuk pada proses implementasi otonomi daerah yang basis utamanya di level kabupaten dan kota.

Argumen bahwa peran gubernur itu terbatas dalam konteks otonomi daerah tentu sangat rancu. Menyederhanakan otonomi hanya dalam perspektif administrasi pemerintahan semata. Padahal, jika kita kembali ke titik awal semangat reformasi yang menjadi landasan awal otonomi daerah, tentu kita akan menemukan substansi desentralisasi kekuasaan dalam konteks otonomi. Konsep desentralisasi itu sendiri merujuk pada dua aspek yakni administrasi dan politik.

Dalam perspektif desentralisasi adminitrasi, memungkinkan transfer tanggungjawab adminitratif dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal. Sementara dalam perspektif politik, desentralisasi dipahami sebagai transfer kekuasaan dari tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah dalam hirarki teritorial.

Pemerintahan Orde Baru yang terpusat, telah direformasi dan memunculkan semangat demokratisasi. Tak adil rasanya, jika demokratisasi itu hanya berlangsung di pusat. Salah satu di antara penandanya adalah pemilihan paket presiden dan wapres secara langsung. Tentu, di daerah pun demokratisasi harus dijalankan melalui pemilihan kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini, akan memberi peluang partisipasi politik rakyat hingga ke akar rumput.

Dalam konteks inilah, Pilkada harus dipahami sebagai alat pemberian legitimasi rakyat kepada pemimpin daerah. Bukan sebaliknya, Pilkada dikerdilkan sebagai mekanisme politik yang beresiko dan tak berimbang dengan posisi gubernur yang hanya dianggap sebatas wakil pemerintahan pusat di daerah.

Kedua, pilgub dianggap terlalu berbiaya tinggi. Tak hanya biaya finansial tetapi juga biaya sosial. Setiap kontestasi pilkada berlangsung, gelontoran dana nyaris tak terhindarkan. Atmosfir pilkada berbiaya tinggi dianggap sebagai salah satu sebab demokrasi di berbagai daerah berlangsung tak sehat. Selain itu, pilkada juga dituduh menjadi pangkal keruwetan masalah-masalah sosial seperti tawuran, demonstrasi, kekerasan dan lain-lain.

Apakah benar, mengembalikan pilkada gubernur ke DPRD akan menekan biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat dan penyelenggara? Bisa jadi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, justru akan kembali memapankan tradisi upeti ke parpol atau gabungan parpol. Upeti yang menjadi akses pencalonan diri kandidat oleh partai-partai yang berkuasa di DPRD, bisa jadi sama atau lebih besar dari pengeluaran pilkada langsung seperti sekarang.

Satu hal lagi yang sangat krusial dan lebih mahal dari sekedar angka-angka adalah keleluasaan masyarakat sipil berdemokrasi. Pilkada adalah koreksi terhadap demokrasi tidak langsung (perwakilan) yang lazimnya dipraktikkan di era Orde Baru. ***

MOMENTUM SEDERHANAKAN PARPOL

2012-01-14T20:35:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Koran Jakarta, 18/11/11)

Tensi pertarungan politik di DPR kian meningkat seiring dengan belum adanya titik temu partai papan tengah dan partai besar terkait angka parliamentary threshold (PT).

PDIP dan Golkar mengusulkan 5 persen, Demokrat 4 persen, PKS 3 hingga 4 persen, PPP, PAN, Gerindra, Hanura 2,5 persen. Terakhir, PKB yang justru mengusulkan turunnya angka PT menjadi 2 persen. Parpol menengah yang saat ini berada dalam lingkar kekuasaan pun mengancam akan keluar dari sekretariat gabungan (setgab) dan menginisiasi poros tengah.

Ambang Batas

Polemik soal peningkatan PT menjadi dilema tersendiri bagi para politisi di DPR mengingat banyaknya desakan untuk mengakomodasi kepentingan parpol dalam konfigurasi kekuasaan legislatif periode mendatang. Ambang batas ini berpotensi dijadikan sandera politik pembahasan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 bahkan UU paket politik lain yang belum tuntas.

Kebiasaan buruk dalam setiap revisi UU Paket politik adalah penyelesaian pembahasan selalu mepet dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPRD, dan DPD dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden disahkan mepet dengan penyelenggaraan pemilu 2009. DPR semestinya menjadikan pemilu 2009 sebagai pelajaran, betapa morat-maritnya persiapan para penyelengara pemilu karena pengesahan revisi UU yang tak kunjung datang jauh-jauh hari. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas hasil penyelenggaraan pemilu 2009 yang kurang maksimal.

Logika peningkatan angka PT mestinya diposisikan sebagai konsolidasi demokrasi melalui pelembagaan politik yang kian mapan. Merujuk ke pengalaman pemilu legislatif 2009 dengan penerapan PT 2,5 persen, dari 38 parpol peserta pemilu ada sembilan parpol yang lolos ke parlemen, antara lain Demokrat (20,85 persen), Golkar (14,45 persen), PDIP (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), PPP (5,32 persen), PKB (4,94 persen), Gerindra (4,46 persen), dan Hanura (3,77 persen).

Jika data tersebut menjadi dasar prediksi perolehan suara di Pemilu 2014, maka angka PT 5 persen akan melahirkan penyusutan jumlah parpol di DPR menjadi hanya 5 atau 6 parpol saja. Tentu, wacana ini akan sangat ditentang oleh parpol-parpol kecil yang sekarang tak terakomodasi di DPR sekaligus juga mendapat resistensi dari parpol papan tengah yang gamang dan belum percaya diri dapat meningkatkan suara melebihi ambang batas 5 persen. Peningkatan PT ini, sekali lagi, bukan mengamputasi parpol secara semena-mena, melainkan uji publik melalui kontestasi pemilu yang terbuka, sehingga semakin ke depan kita akan semakin menikmati atmosfer demokrasi yang solid dan kuat, dengan polarisasi yang tidak begitu kompleks.

Masalahnya sekarang penyederhanaan parpol di DPR itu selalu dianggap utopia. Logika politik selalu dibenturkan pada realitas politik yang seolah-olah belum memungkinkan adanya penyederhanaan. Parpol pun mencari seribu satu cara agar eksistensinya tetap terjaga sepanjang masa. PT ini hanya satu bagian kecil dari sederat regulasi lain yang harus dibahas dan dituntaskan DPR, oleh karenanya DPR jangan terus-menerus tersandera di ambang batas parlemen.

Konsolidasi Demokrasi

Pemilu 2014 akan menjadi fase menentukan apakah kita akan berada di jalur peningkatan konsolidasi demokrasi atau justru sebaliknya. Oleh karenanya, fase tersebut merupakan momentum kesejarahaan sekaligus ujian bagi bangsa ini. Jika diletakkan dalam konteks ini, revisi UU Pemilu menjadi strategis. Hanya saja, kita memiliki sejumlah catatan bahwa revisi senantiasa dilandasi bukan oleh motivasi untuk membuat komprehensifnya paket UU politik, melainkan lebih banyak dimotivasi oleh sejumlah variabel kepentingan para politisi dan partai politik.

Dalam politik, tentu saja kontestasi antara kekuatan merupakan hal yang sangat lumrah. Namun, saat ada kepentingan yang lebih besar yakni kualitas demokrasi dan pemapanan politik di negeri ini, maka kontestasi seyogianya mengacu pada kepentingan tersebut. Misalnya saja, soal aturan mengenai peningkatan angka parliamentary treshold (PT) seharusnya para politisi bukan dalam pemilahan biner kepentingan partai besar dan partai kecil.

Sistem politik kita rawan terjebak pada kutub-kutub ekstrem yang sesungguhnya tidak mendukung konsolidasi demokrasi. Kita pernah mempraktikkan kutub ekstrem fusi partai yang dipaksakan negara. Multipartai yang muncul di era Orde Lama ditekan sedemikian rupa oleh rezim Soeharto, sehingga menjadi tiga partai. Proses fusi tak berjalan alamiah karena PDI dan PPP hanya dijadikan ornamen tanpa mampu berbuat banyak. Konsekuensinya, muncul koorporatisme politik atas kekuatan civil society dan pressure group.

Kutub berikutnya adalah multipartai yang gegap gempita. Kita pernah mempraktikkan multipartai pada Pemilu 1955, 1971, 1999, 2004, juga 2009. Hasilnya tak terlalu menggembirakan karena ternyata hasil pemilu tersebut tak menghasilkan pemapanan politik yang kuat. Multipartai ekstrem terlalu kompleks saat harus mendukung efektivitas pemerintahan. Dinamika multipartai yang bersanding dengan presidensialisme terutama setelah Indonesia memasuki liberalisasi politik di tahun 1998 hingga sekarang, belum sukses membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik.

Satu hal mendesak bagi para anggota DPR di penghujung tahun ini adalah menyelesaikan seluruh paket UU Politik termasuk UU Pemilu, terlebih hal ini telah masuk di prioritas program legislasi nasional (prolegnas) mereka. Momentum itu penting, jangan sampai DPR kembali terjerembap ke dalam kubangan persoalan berulang, yakni pengesahan regulasi yang dilakukan di penghujung harapan masyarakat. Kita tentu tak berharap revisi dilakukan semata-mata tambal sulam, terlebih sekadar pelapis kelemahan parpol-parpol di Senayan.

Sekali lagi, pemilu 2014 adalah momentum yang tepat untuk masuk pada fase konsolidasi demokrasi setelah kita berkutat lama dalam kebuntuan yang disebabkan oleh fragmentasi kekuatan di DPR. Peningkatan ambang batas parlemen memang bukan satu-satunya mekanisme konsolidasi demokrasi, akan tetapi konsensus menyangkut peningkatan gradual ambang batas di pemilu 2014 dan sesudahnya akan turut mengurai benang kusut politik di Indonesia. ***

Sumber Tulisan:

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/76372

Sumber gambar:

www.republika.co.id

MENGAMPUTASI POLITIK DINASTI

2012-01-14T20:31:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 16/11/2011)

Baru-baru ini, pemerintah mengusulkan beberapa perubahan pelaksanaan pilkada dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Subtansi yang menonjol adalah adanya keinginan untuk menghapus praktik oligarki sekaligus mengamputasi mata rantai politik dinasti yang saat ini kian menggejala di berbagai daerah. RUU Pilkada merupakan salah satu pecahan dari revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Niat untuk menghapus monopoli kekuasaan tentu saja layak diapresiasi, tetapi sejumlah aturan main yang diajukan di RUU tersebut, berpotensi menimbulkan masalah baru yang sama rumitnya.

Hegemoni Keluarga Inti

Tak dimungkiri, fenomena politik dinasti memang semakin menguat. Kita bisa ambil contoh, sepanjang 2010 sedikitnya ada sembilan kepala daerah terpilih yang masih kerabat dekat kepala daerah sebelumnya (SINDO,7/11).

Bupati Kendal Widya Kandi (istri mantan bupati kendal Hendy Boedoro), Bupati Kutai Kertanagara, Rita Widyasari (anak mantan Bupati Kukar Syaukani HR), Bupati Lampung Selatan Ryco Mendoza (putra Gubernur Lampung Sjahruddin ZP), Bupati Pesawaran, Aries Sandi Dharma (anak Bupati Tulang Bawang), Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (anak Bupati Tabanan sebelumnya), Bupati Kediri Haryanti Sutrisno (istri bupati sebelumnya), Bupati Bantul Sri Suryawidati (istri bupati sebelumnya, Idham Samawi), Bupati Indramayu, Anna Sophanah (istri bupati sebelumnya Irianto MS Syafiuddin) dan Walikota Cilegon, Imam Aryadi (anak Walikota sebelumnya).

Tentu jika ditelisik lebih jauh lagi, sejak reformasi banyak sekali kepala daerah yang dipertukarkan dari, oleh dan untuk keluarga inti kepala daerah petahana (incumbent). Melihat gejala ini, pemerintah lantas mengusulkan aturan main soal pelarangan bagi keluarga inti (suami/istri dan anak) kepala daerah incumbent untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka baru boleh mencalonkan diri setelah kepala daerah yang bersangkutan tak berkuasa lagi selama satu periode jabatan atau 5 tahun. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode juga dilarang mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah.

Dalam praktik di Indonesia, politik dinasti memang menunjukkan preseden buruk bagi regenerasi kepemimpinan di daerah. Hal ini, menciptakan sistem yang feodal, bersifat patron-client dan membentuk hirarki kekuasaan berbasis struktur sosial-tradisional. Dampaknya, pertama integrasi vertikal ke kekuasaan menjadi sangat terbatas aksesnya. Warga kerap terpaksa untuk masuk ke dalam pilihan politik yang terbatas karena akses dikendalikan sedikit elit yang membentuk sistem protektif oleh keluarga, kerabat dan teman dekat. Kedua, dinasti politik juga kerap menjadi ‘penjaga setia’ kekuasaan korup sebelumnya. Artinya penguasa daerah yang korup bisa menyelamatkan jejak kekuasaannya yang buruk lewat pengendalian orang-orang yang berkuasa setelah lengser dari jabatannya.

Hanya masalahnya, UU Pilkada juga tidak bisa membuat aturan yang membatasi hak-hak sipil politik seseorang. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, asalkan memenuhi persyaratan. Pelarangan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kandidat memiliki nuansa pelanggaran HAM.

Praktik dinasti politik, merupakan realitas yang kerap kita dapati tak hanya di Indonesia melainkan juga di berbagai belahan dunia lain melintasi budaya, sistem maupun wilayah politik. Di India misalnya ada dinasti Gandhi yang diawali Jawaharlal Nehru (1889-1964) dilanjutkan Indira Gandhi (1917-1984), Perdana Menteri perempuan pertama di India. Dinasti Gandhi dilanjutkan putra Indira, Rajiv Gandhi (1944-1991) setelah itu estapet dinasti politik dilanjutkan putra Rajiv, Rahul Gandhi.

Di Pakistan kita mengenal dinasti Bhutto yang dimulai Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979) dan dilanjutkan Benazir Bhutto (1953-2007) yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama di Pakistan. Di Filipina, kita mengenal Cory Aquino perempuan presiden pertama yang memerintah Filipina 1986-1992 setelah suaminya, Benigno Aquino, dibunuh rezim Presiden Ferdinand Marcos. Masih di Filipina, kita juga mengenal Gloria Macapagal-Arroyo putri Presiden Diosdago Macapagal (1961-1965). Di Singapura, kita mengenal Dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga kini Lee Hsien Loong. Di Myanmar, tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi merupakan putri dari pejuang nasional Jenderal Aung San (1915-1947). Di Suriah, Presiden Bashar al-Assad meneruskan Presiden Hafez al-Assad (1930-2000). Di Argentina, Cristina Kirchner mantan istri Presiden Nestor Kirchner menjadi presiden. Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il (1966), putra Kim Il Sung (1912-1994). Di Indonesia sendiri kita mengenal dinasti Soekarno dalam kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Mekanisme Pengendalian

Politik dinasti dengan demikian tidak mungkin diamputasi, karena hasrat untuk berpartisipasi dalam politik melekat pada individu-individu. Seorang anak atau kerabat kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai kepala daerah tentu tidak bisa dilarang untuk berjuang meraih hasrat politiknya.

Kekeliruan yang menyebabkan kegundahan pilkada di banyak daerah sekarang ini, lebih disebabkan banyaknya keluarga inti yang menjadi kandidat karbitan!. Tidak memiliki historisitas berjenjang sebagai politisi atau pengelolaan urusan publik, tiba-tiba menjadi kandidat. Proses injeksi publisitas dan politik uang menjadi dominan untuk memenangkan keluarga inti yang diusung incumbent. Resikonya politik menjadi sangat transaksional, hight cost dan menempatkan suara rakyat dalam skenario manipulasi sistemik.

Oleh karenanya, mekanisme yang mendesak dipersiapkan dalam RUU Pilkada adalah pengetatan dan penguatan bobot syarat-syarat pencalonan menyangkut kapasitas, kapabilitas dan rekam jejak calon kepala daerah. Jangan sampai hanya karena seseorang anak, besan, mertua, atau pun kerabat dekat lainnya dari incumbent bisa melenggang dengan mudah menjadi kandidat.

Selain itu, dalam RUU Pilkada itu juga perlu diperkuat sistem pengawasan, mempertagas sanksi dan mekanisme pemberian sanksi sehingga menimbulkan efek jera. Parpol juga harus bertanggungjawab!, karena salah satu penyumbang suburnya dinasti politik adalah parpol yang tidak menjalankan fungsI-fungsinya dengan baik. **

Sumber di web SINDO:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/444126/

Gambar:

www.matanews.com

WAJAH PARADOKS OTSUS PAPUA

2012-01-14T20:25:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pelita Online, 7/11/2011)

Sejak Orde Baru hingga sekarang, Papua seolah tak pernah berhenti menjadi zona kekerasan. Sekarang pun, beragam bentuk kekerasan terus meningkat berkelindan dengan harapan akan kesejahteraan yang tak pernah kunjung datang. Inilah wajah penuh paradoks dari pemberlakukan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua atau lazim dikenal dengan sebutan UU Otsus Papua.

Apa yang Salah?

Otsus di Papua sudah berusia satu dekade. Substansi UU ini merupakan konsensus untuk mendelegasikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah dengan dukungan dana sangat besar. Orientasi awalnya adalah peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat Papua. Sumber dana mengucur deras dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus serta dana tambahan infrastruktur. Sebagai gambaran, kita ambil contoh total dana otonomi khusus yang telah dikucurkan ke bumi Cendrawasih sejak 2002 sampai 2011 mencapai 32 triliun rupiah.

Tapi, kesejahtaraan seolah mimpi mahal yang tak pernah bisa dijangkau masyarakat Papua. Merujuk pada laporan BPS Maret 2010, penduduk miskin di Papua mencapai 761.620 jiwa (36,80 persen), sementara di Papua Barat 256.250 jiwa (34,88 persen). Jika ditotal, penduduk miskin di kedua provinsi tersebut pada Maret 2010 mencapai 1.017.870. Sungguh ironis jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2002 saat otonomi khusus mulai dijalankan yang berjumlah 984.000 jiwa (41,80 persen)! Artinya setelah satu dekade otsus, justru ada peningkatan penduduk miskin sebanyak 33.870 jiwa. Yang lebih miris lagi, tingkat kemiskinan Papua melampaui rata-rata nasional sebesar 13, 33 persen.

Apa yang salah dengan otsus? Tentu, bukan pada konsepnya yang menjanjikan angin surga melainkan pada implementasi yang centang-perenang. Kucuran dana Otsus hanya menjadi lahan bancakan kaum elit pusat dan daerah. Contoh kecil, data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap anggaran otsus periode 2004-2009 menyebutkan ada penyimpangan sebesar 578 miliar rupiah atau 16 persen. Sekitar 70 persen penyimpangan tersebut berupa pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuknya proyek-proyek fiktif, penggelembungan nilai proyek, belanja yang menyimpang dan lain-lain. Hasil otsus bukannya kesejahtaraan masyarakat Papua, yang ada justru munculnya prilaku korup para pejabat di daerah yang sangat mungkin berjamaah dengan jejaring pusat.

Kini lampu kuning telah menyala di Papua, otsus yang konsep awalnya menjadi win-win solutions bisa antiklimaks jika dibiarkan dalam pengendalian para pencuri. Presiden SBY pada 20 September 2011 menandatangani dua peraturan presiden (perpres). Pertama perpres nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, Perpres nomor 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Lagi-lagi, bagian terpenting dari implementasi kebijakan khusus untuk Papua tersebut adalah benar-benar terwujudnya kesejahteraan, bukan membiarkan matarantai korupsi baru yang menjadi virus mematikan harapan orang-orang Papua. Kekerasan tidak bisa diselsaikan dengan kekerasan terus-menerus. Konflik politik dan kekerasan selama 30 tahun Orde Baru (Orba) di bumi Papua hanya menambah kesengsaraan, jangan sampai pemerintahan sekarang menempuh cara serupa. Kata kunci penyelsaian konflik Papua bukan pendekatan politik dan keamanan tetapi kesejahteraan. Selama hal itu belum terwujud, jangan heran jika kekerasan akan selalu menjadi menu harian.

Stigma dan Opini

Pemerintah harus berupaya keras untuk mengubah dua stigma yang kini lekat dengan Papua. Pertama, stigma sparatisme yang sudah diidentikan dengan masyarakat Papua sejak Orde Baru. Persoalan ini menyengsarakan rakyat Papua karena selalu berada dalam ketidakpercayaan (distrust). Setiap ekspresi kerap dimaknai sebagai upaya memisahkan diri dari NKRI. Bahwa ada bagian tertentu dari masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI benar adanya, namun jumlah mereka tidaklah mewakili keseluruhan masyarakat Papua. Dampak kecurigaan berlebih atas upaya sparatisme, memunculkan relasi antagonistik antara masyarakat Papua dengan pemerintahan pusat. Lebih jauh lagi, membuat posisi Papua termarginalkan di tengah laju pembangunan bangsa Indonesia.

Kedua, stigma Papua sebagi zona kekerasan. Tak dimungkiri, betapa banyak kepentingan yang bermain di Papua dan faktanya memang banyak kekerasan terjadi di wilayah tersebut. Namun jika ditelisik lebih mendalam, matarantai kekerasan sebenarnya berporos juga pada persoalan hulu yakni minimnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan mereka. Jika kedua stigma ini terus melembaga dalam kesadaran masyarakat Papua maka tentunya akan merugikan Indonesia.

Ada tiga solusi dalam mengurai persoalan Papua. Pertama, pemerintah pusat maupun daerah sesegara mungkin mewujudkan kesejahteraan di Papua. Butuh langkah cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai dana otsus atau alokasi dana lain untuk Papua bocor dimana-mana dan menyebabkan frustasi masif masyarakat Papua yang berhak menerimanya. Upaya mewujudkan kesejahteraan juga harus barengi dengan dialog berkelanjutan antar pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, terutama dengan mereka yang saat ini berada di hot spot konflik Papua.

Kedua, pemerintah harus cekatan membangun hubungan positif dengan media terkait dengan implementasi otsus Papua. Hubungan media (media relations) ini menjadi strategis dalam mengendalikan opini publik terutama yang dikonstruksi oleh media-media nasional, regional maupun global. Bukan dengan cara memberangus kebebasan pers atau sangat protektif terhadap isu Papua, melainkan membangun pemahaman bersama (mutual understanding) di antara pemerintah, masyarakat Papua dan media massa.

Ketiga, pemerintah juga harus terus mengintensifkan kerja-kerja lobi dan diplomasi di dunia internasional. Terutama untuk mengantisipasi kerja-kerja kelompok kecil yang memperjuangkan papua merdeka. Hal ini, bisa dilakukan melalui hubungan baik dengan berbagai negara di dunia. Upaya lobi dan diplomasi ini penting untuk mereduksi efek domino persepsi negatif yang terbangun di dunia karena eskalasi kekerasan di bumi Papua.

Tulisan ini bisa diakses di web:

http://www.pelitaonline.com/read-analisis-berita/9717/wajah-paradoks-otsus-papua/

AUDIT KINERJA MENTERI

2012-01-14T20:21:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Koran Jakarta, 29/10/2011)

Sisa tiga tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pertaruhan besar dalam sejarah kepemimpinannya. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah dirombak sesuai keinginan, skala prioritas, dan pertimbangan realitas politik yang dihadapi SBY.

Hampir mustahil membuat perombakan yang memuaskan semua kalangan. Oleh karenanya, bukan waktunya lagi kita berpolemik perihal tepat tidaknya formasi yang dibentuk SBY karena bagaimana pun kapal KIB II akan tetap melaju hingga berlabuh di 2014.

Fase Turbulensi

Tiga tahun ke depan bukanlah waktu yang ideal bagi SBY. Serangkaian proses politik menjelang Pemilu 2014 segara dimulai. Akhir 2012 misalnya, sejumlah partai politik sudah menyiapkan diri untuk melakukan rekrutmen internal calon-calon anggota legislatif. Pada 2013 akan semakin banyak uji coba politik sebagai strategi memanaskan mesin partai sekaligus memetakan kekuatan lawan dan kawan.

Memasuki 2014, kita akan memasuki fase turbulensi karena tak dimungkiri pertarungan kian eskalatif dan lebih terbuka dibanding Pemilu 2004. Alasannya, pertama kekuatan figur-figur kandidat calon presiden (capres) lebih beragam dan relatif memiliki peluang yang sama.

Hal ini berbeda dengan pemilu 2004, di mana posisi SBY yang menjadi incumbent dan memiliki elektabilitas di atas rata-rata kandidat lain. Pemilu mendatang, SBY tak akan mencalonkan diri lagi sehingga peluang semakin terbuka. Wajar jika uji coba pemasaran (marketing) politik kandidat diprediksi lebih gegap gempita.

Kedua, pertarungan antarpartai terutama yang masuk the big five saat ini juga akan berjalan sangat ketat dan diprediksi semakin terbuka di penghujung 2013. Hampir seluruh partai memiliki sejumlah strategi terbuka untuk menggarap segmen pemilih yang diprediksi lebih cair karena hampir seluruh partai tersandera oleh banyak kasus.

Untuk itu, pencitraan melalui publisitas dan lobi melalui simpul-simpul jaringan pemilih hingga ke akar rumput akan semakin masif, keras, dan memakan banyak biaya.

Dampak kondisi ini bagi eksistensi kabinet minimal ada tiga. Pertama, sangat mungkin para menteri yang masih dominan diisi para politisi partai koalisi kinerjanya terganggu karena konsentrasi mereka yang harus terbagi antara optimalisasi peran sebagai menteri KIB II dan kerja-kerja partai.

Terlebih, beberapa menteri juga memiliki posisi penting bahkan orang nomor satu di partainya. Kerja kabinet dan kerja partai politik menuju pemilu 2014 sangat mungkin beririsan di waktu bersamaan.

Kedua, akan selalu muncul godaan untuk menjadikan kementerian sebagai basis logistik partai. Bukan rahasia bahwa biaya demokrasi elektoral itu sangat mahal. Terlebih di era pasar bebas partai politik seperti sekarang. Kekuatan hadiah (reward power) seolah menjadi "mahar" yang wajib diberikan partai kepada konstituen.

Sementara itu, sumber finansial partai saat ini tidak jelas sehingga memungkinkan praktik korupsi politik berupa penerimaan suap, gratifikasi, pemufakatan jahat, serta penyalahgunaan pengaruh atau wewenang.

Ketiga, bagi para menteri yang bukan orang nomor satu atau bukan pengurus elite partai sangat mungkin tergoda untuk memiliki loyalitas ganda saat bertugas. Loyalitas utama sang menteri kepada elite partai, sementara loyalitas kepada presiden menjadi nomor dua. Hal ini sangat mungkin terjadi terutama jika sistem kontrol tidak jelas, ambigu, dan tidak terarah.

Mekanisme Kontrol

SBY tentu tak menginginkan perombakan kabinet yang telah dilakukan kemarin berakhir sia-sia. Ada sembilan agenda utama KIB II mulai dari penggunaan uang negara (APBN dan APBD) yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel, pemberantasan korupsi, pengurangan angka pengangguran, ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi (listrik, migas, panas bumi), peningkatan kinerja BUMN, pengelolaan TKI, penanganan kekerasan horizontal serta peningkatan integritas dan disiplin pejabat.

Oleh karenanya, butuh sejumlah sistem kontrol untuk bisa menutup potensi rembesan atau kebocoran di tubuh KIB II sehingga performa kabinet berjalan baik.

Pertama, sebaiknya SBY menerapkan audit kerja kabinet untuk menilai produktivitas kerja para menterinya dalam rentang waktu tiga bulanan. Saat ini, untuk mengevaluasi kerja para menteri, presiden mendapatkan masukan dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Evaluasinya sendiri bersifat tahunan. Misalnya laporan UKP4 pada 2011 menyebutkan kurang dari 50 persen instruksi presiden yang dijalankan. Padahal, instruksi itu bukan hanya sebatas lisan, melainkan sudah dituangkan ke dalam produk hukum instruksi presiden. Waktu yang dimiliki SBY saat ini terbatas, oleh karenanya butuh sistem kontrol dengan rentang waktu yang lebih ketat. Evaluasi tiga bulanan diharapkan bisa berpengaruh pada akselerasi kerja kabinet.

Sebaiknya, UKP4 setelah melaporkan temuannya ke presiden juga memublikasikan ke media agar masyarakat mengetahui prioritas apa saja yang belum tercapai dan kementerian mana yang prestasinya buruk. Jika dilakukan secara transparan seperti itu, tentu tak ada pilihan lain bagi para menteri selain giat bekerja karena performanya akan menjadi sorotan banyak pihak.

Kedua, ada pengetatan pakta integritas. Menteri-menteri yang sekarang menjabat di KIB II harus dikontrak ekslusif sebagai pembantu presiden. Konsekuensinya, loyalitas dia pada presiden untuk menyukseskan program pemerintahan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat harus lebih diutamakan alih-alih loyalitasnya pada elite partai.

Jika ada manuver menteri yang lebih mendahulukan diri pribadi atau pun partainya, maka harus ada ketegasan sikap SBY untuk memberi sanksi para pembantunya.

Ketiga, adanya kejelasan kewenangan untuk 19 orang wakil menteri (wamen). Jangan sampai masing-masing kementerian memiliki tafsir berbeda-beda terkait dengan posisi para wamen ini. Pakem awalnya, para wamen ini bukan anggota kabinet tetapi diharapkan bisa mendukung kebijakan dan program-program yang menjadi prioritas kementerian.

Jika dari awal tidak ada kerangka kerja dan tafsir kewenangan yang jelas, tentu akan selalu muncul potensi kekisruhan birokrasi terutama dalam fungsi koordinasi menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu lainnya di kementerian. Keberhasilan SBY menjadi nakhoda KIB II tak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab seluruh menteri.***

Tulisan ini bisa diakses di web Koran Jakarta:

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/74815

sumber gambar:

www.waspada.co.id

ARAH POLITIK KAUM MUDA

2012-01-14T20:18:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto (Tulisan ini telah dipublikasikan di Pelita Online, 27/10/2011)
AKHIR-akhir ini, gerakan kaum muda perlahan mulai menggeliat kembali seiring dengan meluasnya kekecewaan masyarakat pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski sifatnya masih sporadis dan mengusung tema yang berbeda-beda, alurnya mulai jelas: kaum muda skeptis bahkan pesimis pada pemerintahan SBY yang sudah berjalan 7 tahun.

Bandul kekuasaan SBY lebih mengarah pada politik kaum elit dan menempatkan rakyat pemilik mandat di wilayah pinggiran. Salah satu contoh politik kaum elit yang dijunjung SBY adalah reshuffle yang baru saja dilakukan. Perombakan kian meneguhkan dominasi elit parpol dalam kabinet sehingga wajar jika postur birokrasi-oligarkis berporos pada politik representasi. Dalam konteks situasi politik yang sedang mengalami sumbatan seperti sekarang, kaum muda seyogyanya meneguhkan kembali arah politiknya agar tetap memberi kontribusi pada bangsa dan negara.

Spirit Sumpah Pemuda

Pada momentum Hari Sumpah Pemuda kali ini, ada baiknya kita melakukan refleksi kembali munculnya spirit dan kekuatan politik pemuda yang telah menghantarkan NKRI sperti sekarang. Sedikit flashback sejarah nasional kita, artikulasi semangat pemuda Indonesia tak hanya dengan mengangkat senjata tapi dengan pemikiran dan pencerahan. Caranya, tentu saja melalui konsolidasi kekuatan personal dan organisasional yang memiliki spirit perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini tanpa pamrih berlebih.

Pada tahun 1925 para pemuda yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, telah melahirkan Manifesto Politik yang intinya menegaskan prinsip perjuangan yakni unity (persatuan), equality (kesetaraan), dan liberty (kemerdekaan). Konggres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 menjadi momentum lanjutan dari artikulasi politik kaum muda yang luar biasa. Sebuah manifesto dari para pemuda menjadi pintu menentukan bagi proses ikrar bersama sebuah masyarakat negara-bangsa (nation-state) yang berslogan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa" yakni Indonesia. Momentum ini melahirkan konsolidasi kekuatan politik pemuda untuk sama-sama memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara yang dicita-citakan. Kohesivitas kebangsaan dalam bingkai kepemudaan saat itu, mampu melintasi fragmentasi kepentingan primordial, etnis, dan ideologi. Singkatnya, para pemuda bisa menyatu dalam keberbedaan.

Proses berdemokrasi yang dinamis di setiap era yang bangsa Indonesia lalui, kerapkali melahirkan situasi krisis. Sejarah pun mencatat, setiap krisis muncul dan setiap perubahan era politik di negeri ini, senantiasa membutuhkan kontribusi politik kaum muda.

Presiden Soekarno sempat berujar “Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan ku ubah dunia”. Sebuah pernyataan retoris yang menekankan optimisme, jika kaum muda mau dan mampu membangun kapasitas individual mereka, tentu para pemuda ini akan menjadi sebuah harapan bagi berbagai perbaikan bangsa dan negara ini.

Politik para pemuda kerapkali mengalami dilema antara perjuangan idealisme dengan fakta politik yang berkembang. Biasanya ada 3 faktor yang kerap mereduksi idealisme para pemuda. Pertama, menguatnya kembali referent power yakni banyaknya politisi muda di partai politik, DPR maupun di birokrasi yang muncul ke permukaan karena menyandarkan dirinya ke kekuataan politik kerabat, patron politik dan nepotisme. Menguatnya kembali fenomena ini bisa kita amati di Pemilukada, Pemilu legislatif 2009, hingga proses regenerasi di tubuh parpol. Kekuataan “garansi” berbasis geneologi politik seolah mengingatkan kita pada saat Orde Baru sedang berjaya.

Kedua, dorongan rasionalitas instrumental yang kian mengental. Hal ini dipicu oleh banyaknya para petualang politik yang sudah kadung dilabeli “aktivis” atau “mantan aktivis” yang justru meruntuhkan citra politik pemuda yang idealis menjadi machieavellist. Migrasi vertikal mantan aktivis masuk ke DPR maupun ke birokrasi ternyata bukannya mengubah kondisi menjadi lebih baik, melainkan kian meneguhkan wajah buram politik di level suprastruktur. Bahkan ada kecenderungan politisi muda di DPR maupun di birokrasi, tak berbeda dengan politisi tua-kawakan yang juga menyandarkan kiprah politiknya pada persekongkolan jahat dengan cara ‘bancakan’ uang rakyat. Kasus Nazaruddin menjadi potret buram kiprah politisi muda.

Ketiga, kian marginalnya politik kerja dilakukan oleh para politisi muda dan banyak beralih ke politik citra yang kerap melahirkan disonansi kognitif di masyarakat. Tak dinafikan, di era industri media yang gegap gempita sosok politisi muda menjadi icon yang layak dijual. Kita bisa melihat, hampir setiap hari politisi muda kita live talkshow di televisi, radio, berkomentar di koran dan internet. Tetapi berapa banyak politisi muda yang memilih jalan hening bekerja untuk rakyat pedalaman, mengagregasi kepentingan politik di basis konstituennya?

Revitalisasi Politik

Kiprah politik kaum muda tak hanya diukur dari kuantitas melainkan kualitas kerjanya. Saat ini, kita butuh revitalisasi gerakan politik kaum muda untuk menghidupkan kembali semangat pencerahan yang belakangan tertutupi pekatnya politik transaksional.

Pertama, kita harus merevitalisasi kembali asketisme politik yang saat ini sudah dianggap utopia oleh banyak pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asketisme diberi arti 'paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban'. Sementara dalam Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2 (2000: 118) asketis merupakan sejumlah latihan penyesalan diri, hidup kekurangan, menahan malu atau aib, serta kontemplasi untuk menuju jiwa yang sempurna. Dengan demikian, asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Basis rasionalitasnya jika meminjam kategori dari Weber adalah wertrationalitat atau rasionalitas-bernilai. Prilaku politik mengacu pada komitmen rasional akan nilai yang dihayatinya secara pribadi baik nilai etis, estetis maupun religius.

Kedua, arah politik kaum muda harus selaras dengan denyut kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Artinya, kaum muda harus menjadi katalisator perubahan yang pro rakyat, meski pun harus berhadap-hadapan dengan rezim berkuasa. ***

http://www.pelitaonline.com/read-analisis-berita/9348/arah-politik-kaum-muda/

Sumber gambar:

www.budiutomo.com

KABINET MINUS HARAPAN

2012-01-14T20:15:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto (Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 22 Oktober 2011)

Seperti yang diprediksi banyak pihak, kegaduhan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hanya memuaskan segelintir elit kekuasaan, tetapi tidak memiliki impresi kuat terlebih memberi harapan baru bagi masyarakat. Prosesi politainment yang gegap gempita, lama, dan mengharubiru tak lebih dari sekedar ‘mainan’ politik representasi di penghujung kekuasaan SBY-Boediono. Benang merah perombakan kian mengukuhkan jati diri kepemimpinan SBY yang sangat kompromistis dan mengedepankan perfeksionisme instrumental daripada perspeksionisme substansial.

Orientasi Perombakan

Kabinet baru hasil perombakan telah diumumkan, Selasa (19/10), dan drama pun mengalami antiklimaks meski jauh-jauh hari sesungguhnya orang awam sekali pun sudah bisa meraba kemana arah kekuasaan SBY diorientasikan. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa perombakan KIB II sempurna menjadi kabinet tambal sulam.

Pertama, SBY tidak menyinggung sama sekali komitmen ‘good governance’ dan ‘clean goverment’ dalam memperbaiki kredibilitas pemerintahannya. Padahal, salah satu harapan publik yang terbesar atas perombakan KIB II adalah komitmen pemerintah yang dinahkodai SBY untuk tidak berada dalam pusaran kleptokrasi. Korupsi politik berbentuk suap-menyuap, gratifikasi, persekongkolan dan pemufakatan jahat serta penyalahgunaan pengaruh oleh pejabat publik menjadi perusak utama bangunan sistem pemerintahan ini.

Indikator yang paling menonjol dari lemahnya komitmen SBY dalam hal tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah tidak dirombaknya mentri-mentri yang jelas-jelas turut bertanggungjawab atas terjadinya praktik korupsi politik yang terjadi di institusi yang dipimpinnya. Mentri Pemuda dan Olahraga serta Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melenggang aman mengantongi garansi penuh, padahal di saat bersamaan banyak pihak mengharap matarantai korupsi diusut tuntas hingga ke para aktor utamanya. Bisa saja, menteri-menteri tersebut tidak terlibat, tatapi proses hukum belum tuntas sehingga belum ada jaminan juga mereka bersih atau tidak. Proses hukum ini tentu sedikit banyaknya akan mempengaruhi konsentrasi menteri yang bersangkutan. Wajar, jika banyak pihak menyangsikan komitmen kerja mereka di tiga tahun mendatang. SBY seharusnya ingat, variabel utama yang menyumbang turunnya popularitas SBY hingga di bawah ambang batas psikopolitis legitimasi seorang pemimpin adalah tindakan korupsi yang dilakukan orang-orang dekat di sekitarnya.

Kedua, proses perombakan KIB II merupakan skenario menutupi realitas dasar. Problem awal yang menjadi pertimbangan perlu dilakukannya perombakan adalah produktivitas dan efektivitas kinerja kabinet di tiga tahun terakhir. Untuk itu SBY meminta in put dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sekaligus SBY mengevaluasi pakta integritas masing-masing mentri. Sehingga logikanya adalah, perombakan dilakukan untuk mengganti atau memperkuat sejumlah pos yang memang bolong dan berpotensi membahayakan eksistensi pemerintahan. Tetapi faktanya, perombakan dilakukan atas dasar politik representasi berbasis pencitraan. Politik representasi kuat terlihat masih dominannya politisi partai politik dalam kabinet. Tidak hanya representasi partai yang tetap menjadi acuan, melainkan juga representasi daerah, kepentingan donor asing, dan representasi kelompok elit intelektual-teknokrat.

Representasi politik memang tidak salah, hanya saja mendudukan profesionalitas kerja di nomor dua setelah kepentingan politik tentu akan beresiko. Indikatornya, bisa terlihat dari bertahannya komposisi koalisi dari sebaran menteri yang berasal dari parpol meksipun ada yang jumlahnya dikurangi yakni PKS dan Partai Demokrat sendiri. SBY mencoba menutup skeptisme publik terhadap kabinet baru dengan cara melapisi menteri-menteri politisi dengan sejumlah wakil menteri yang profesional. Tercatat 19 wakil menteri yang menjadi wajah pencitraan SBY, seolah ingin menunjukkan ke publik bahwa kabinetnya yang sekaranga adalah kabinet politisi plus (ahli). Tapi jika kita kritisi lebih mendalam, para profesional yang menjadi wamen itu, tidak akan memiliki ruang gerak yang leluasa dalam memberikan dampak signifikan untuk perbaikan. Penyebabnya adalah keterbatasan wewenang. Para wamen itu bukan policy maker di kementrian, mereka juga bukan anggota kabinet, sekaligus dalam praktiknya akan berhadapan dengan tembok tebal politik representasi yang dibangun para mentri dengan SBY.

Ketiga, pada salah satu pertimbangan perombakan yang disampaikan SBY dalam pidato pengantar pengumuman nama-nama menteri hasil perombakan, eksplisit dinyatakan faktor ‘right man on the right place’. Praktiknya, publik terhenyak saat Jero Wacik direposisi ke Kementrian ESDM begitu pun saat Maria Elka Pangestu di pasang di Kementrian Pariwisata. Tambahan label ekonomi kreatif dalam Kementrian Pariwisata tidak lebih dari sekedar tempelan absurd untuk diidentikan dengan orang yang akan mengisi pos tersebut. Wajar jika publik masih skeptis dengan model distribusi dan alokasi menteri pascaperombakan.

Oligarki Parpol

Satu hal yang pasti adanya dari proses perombakan kabinet kemarin adalah wajah oligarkis parpol yang kian kental. SBY mengambil pilihan obesitas kabinet dan terkesan sulit memunculkan figur menteri (bukan wakil menteri) yang memiliki integritas karena tersandra oleh deal-deal politik dengan para elit partai investor kekuasaan di Pemilu 2009. Oligarki tumbuh karena kecenderungan pemimipin sibuk mengorganisir diri sendiri untuk kepentingan mereka.

Menurut Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy (1999) birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. Kalau itu yang menjadi pilihan, maka bahaya lanjutannya adalah kekuasaan menjadi proyek individual para elit parpol beserta asosiasi-asosiasi korporatisnya. Kini, perombakan telah berlalu tanpa harapan.

Untuk kesekian kalinya elit kekuasaan memraktikan prinsip sic volo sic jubeo, inilah kehendakku, dan berdasarkan itulah aku memerintah. Sehingga wajar jika apapun perubahan yang dilakukan selalu berorientasi pada hasrat dan kebutuhan politik kaum elit. Tak sedikit pula elit yang berpikir, biarkan rakyat sekarang teriak, toh mereka bisa kita manipulasi lagi di Pemilu mendatang!.

Ilustrasi Gambar:

www.inilah.com

MEMPERKUAT POLITIK WARGANEGARA

2012-01-14T20:12:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto (Tulisan ini telah dipublikasikan di Jurnal Nasional, 21 Oktober 2011)

Salah satu eposide politik nasional yang menyedot perhatian khalayak sudah dilewati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (19/10) telah mengumumkan kabinet baru hasil perombakan. Tentu tidak ada perubahan yang menyenangkan semua pihak dan dalam setiap perubahan, logika kekuasaan dengan logika orang awam kerapkali tidak mudah dipersatukan. Rentang waktu polemik seputar reshuffle sangat panjang, dan prosesinya telah menurunkan fokus bangsa ini atas sejumlah persoalan yang semestinya mendapatkan perhatian seimbang.

Tak bisa kita nafikan, wajah penuh bopeng praktik berpolitik para politisi negeri ini semakin membuat banyak pihak nyinyir dan penuh prasangka buruk terhadap apapun yang dilakukan atas nama politik. Kemanakah politik sehat itu? Konstruksi berpikir politik bangsa yang sesungguhnya penuh keadaban ini, seolah terjerembab ke dalam kubangan ritus jahat segelintir elit yang sibuk saling menyandra pihak lain. Sayangnya, segelintir elit ini punya ruang teramat besar dalam bingkai berita media, sehingga seolah-olah menjadi representasi politik Indonesia kekinian.

Literasi Politik

Tentu, bangsa ini tak ingin terus menerus larut dalam konflik elit yang tak berujung. Isu reshuffle kabinet, konflik Badan Anggaran (Banggar) DPR versus KPK, mafia pajak, mafia Pemilu, kasus Century dan lain-lain seolah menjadi ‘mainan’ yang untouchable dari politik warganegara. Semua kasus-kasus tersebut memiliki resonansi luar biasa bahkan sukses menyedot hampir seluruh energi kreatif bangsa ini, sehingga kehilangan fokus pada pengembangan dan penguatan diri maupun komunitas di tengah warga dunia. Hubungan mondial ditaklukan oleh hebohnya seribu satu isu lokal yang senantiasa mendapatkan tempat terhormat dalam media dan perbincangan publik.

Sudah saatnya kita menyalakan lagi semangat berpolitik sehat sebagai wujud politik warganegara. Tentu tidak mudah, butuh pengarusutamaan (mainstreaming) literasi politik yang tidak semata normatif melainkan bisa diimplementasikan dalam jejaring politik warganegara. Literasi politik menurut Bernard Crick dalam tulisannya Essays on Citizenship (2000: 61) merupakan upaya memahami seputar isu utama politik. Singkatnya, literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ini merupakan cara membuat seorang warganegara menjadi efektif dalam kehidupan publik dan mendorong mereka agar aktif-partisipatif dalam melaksanakan hak serta kewajibanya baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela.

Sementara dalam pandangan Catherine Macrae dkk., dalam Political Literacy Resource Pack (2006) literasi adalah bauran kompleks dari praktik-praktik sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. Mereka punya kemampuan dalam politik lokal, nasional maupun internasional. Membangun budaya politik sehat tak bisa dikerjakan dalam setahun dua tahun, butuh puluhan bahkan ratusan tahun karena menyangkut kesadaran yang tidak bisa dibuat instan. Jika demokrasi berjalan baik, maka kita selalu punya kesempatan untuk membangun politik sehat setiap saat.

Strategi Gerakan

Kini, saatnya literasi politik fokus pada tindakan. Hal ini dapat dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, warga didorong untuk bersama-sama memiliki kemampuan mendefinisikan kebutuhan informasi politik mereka. Hal ini, terkait dengan cara merumuskan definisi operasional tentang informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Misalnya, saat elit mengampanyekan dirinya dalam pemilu atau pun pilkada, tak ada salahnya jika ada gerakan independen yang kritis memublikasikan rekam jejak seluruh kandidat sehingga publik memiliki pengayaan informasi yang sifatnya komparatif.

Kedua, menetapkan strategi pencarian. Ini merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik. Misalnya, dari mana sumber pendanaan partai, apakah ada pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam penetapan anggaran. Dengan banyaknya organisasi independen melakukan hal ini, maka pelangaran seperti kasus korupsi di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga di Kementrian Pemuda dan Olahraga sejak dini akan terdeteksi lebih dini. Proses seperti ini, tidak semata-mata bergantung ke KPK atau lembaga penegak hukum lainnya melainkan juga pada pasrtisipasi masyarakat.

Ketiga, gerakan mengomunikasikan informasi. Pendekatan ini sangat terkait dengan peran media dalam proses publikasi fakta dan isu. Ada baiknya media menciptakan satu asosiasi yang kuat semacam jaringan pers untuk mengawasi sekaligus menjadi kekuatan arus utama penyeimbang. Misalnya saja, media massa mampu menelisik berbagai kejahatan baik perorangan, korporasi maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan para pemilik akses kekuasaan. Sehingga dapat mejadi informasi publik yang otentik.

Keempat, mengevaluasi produk dari proses akhir politik. Konteks pendekatan ini, terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan dan kritis pada setiap ujung dari peristiwa politik. Misalnya, dalam proses lahirnya kebijakan publik baik dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dll. Tentu produk akhir politik ini pada fase berikutnya akan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Politik sehat yang dilakukan warganegara, belum tentu terakomodasi dalam kebijakan dan implementasi kewenangan elit. Maklum warganegara bukanlah elit yang memerintah (governing elite). Semakin banyak warganegara yang tercerahkan maka akan semakin memperbesar rasio publik berperhatian (attentive public). Jumlah publik berperhatian di sebuah negara jarang melampaui angka 15 persen. Meski demikian, kelompok ini biasanya turut menentukan nasib bangsanya. Melalui literasi politik, semoga praktik politik sehat perlahan tapi pasti bisa diwujudkan meski tidak atau belum di lingkup kaum elit.

Nalar elit biasanya berada dalam dua orientasi yakni mengubah atau mempertahankan kekuasaan. Sangat sedikit waktu yang tersedia dalam melakukan pemberdayaan kapasitas politik masyarakat. Jika performa menjadi ukuran sukses tidaknya seorang elit, biasanya mereka lebih banyak mendahulukan citra dibanding kinerja. Tentu saja hal ini tidak sehat karena politik menjadi sangat artifisial dan tidak meraba degub jantung masyarakat. Akankah politik sehat menjadi utopia? Tentu sangat bergantung pada kedewasaan kita berdemokrasi.

Sumber gambar:

www.edgewoodjoppalive.com

PANGGUNG POLITAINMENT

2012-01-14T20:08:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto (Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, 21 Oktober 2011)

Drama reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mencapai klimaksnya pada Selasa (19/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengumumkan siapa saja menteri yang akan membantunya hingga 2014. Sebuah prosesi politik yang panjang, gegap gempita serta berbalut seribu satu cerita. Sisi lain dari kegaduhan reshuffle tersebut, semakin kokohnya Cikeas sebagai kutub kekuasaan di era SBY. Di Cikeaslah SBY menyusun strategi reshuffle untuk menjaga citra perombakan yang ‘aman’ bagi rezim kekuasannya. Pertemuan dengan para wakil menteri serta negosiasi ulang dengan para elit partai yang menjadi investor politik, lebih banyak di lakukan SBY di Cikeas. Oleh karenanya, Cikeas tak hanya populer, tetapi juga menjadi titik episentrum berita maupun gosip.

Kegaduhan Reshuffle

Puri Cikeas Indah yang terletak di Jalan Letda Natsir, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, telah menjelma menjadi panggung politik. Sejumlah peristiwa besar yang melibatkan SBY, Partai Demokrat dan para mitra koalisinya kerap diselsaikan ‘secara adat’ di panggung Cikeas ini. Saat memberi keterangan pers, Senin (10/10) Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengatakan SBY sejak awal berkeinginan untuk menjaga agar proses reshuffle tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, ini bukan infotainment juga bukan politainment melainkan peristiwa kabinet biasa.

Namun faktanya justru berbeda, prosesi reshuffle KIB II telah sempurna menjadi politainment di berbagai media massa. Cerita reshuffle tak semata terkait hak prerogatif presiden untuk memilih para pembantunya, melainkan sudah berbaur dengan drama dan gosip, sehingga peristiwa politik tersebut sangat mirip komodifikasi yang biasanya tersaji di dunia hiburan. Kalau meminjam perspektif interaksionis Erving Goffman, Cikeas telah menjadi panggung depan (front stage) dari proses dramaturgi yang dibangun SBY. Dalam konteks drama, tindakan selalu dipahami sebagai penampilan (performance) atau penggunaan simbol yang menghadirkan cerita dengan segala pesonanya.

Jörg-Uwe Nieland di The International Encyclopedia of Communication (2008) mendefinisikan Politainment sebagai bauran politik dan hiburan dalam komunikasi politik. Seperti halnya infotainment, yang digunakan sebagai label program televisi tertentu, istilah politainment menunjukkan pelibatan aktor politik, topik, dan proses dengan format budaya hiburan. Keduanya mengambil keuntungan, yakni potensi media massa untuk menarik penonton secara luas dan menciptakan ruang bagi para selebritas.

Sementara Natascha Fioretti dalam tulisannya di European Journalism and Observatory (2010) menyimpulkan, saat politik dikombinasikan dengan hiburan, maka melahirkan politainment yang substansinya adalah ‘politik pop’. Dalam konteks ini, akan terjadi proses saling menguntungkan, aktor politik mendapatkan publisitas sekaligus mengkonstruksi realitas sesuai citra yang diinginkannya, di sisi lain media mendapatkan keuntungan dengan memiliki sejumlah topik hangat bahkan sensasional untuk memalingkan perhatian khalayak.

Indikasi kuat bahwa proses reshuffle kali ini telah menjadi politainment bisa kita amati dari sikap SBY yang sukses menghadirkan mekanisme simulasi realitas melalui skenario “seolah-olah”. Reshuffle seolah-olah diorientasikan bagi penataan kabinet untuk efektivitas kerja hingga 2014, tetapi kenyataannya justru memprioritaskan keterjagaan politik representasi. Sejumlah aktor mulai presiden, juru bicara, staf khusus, hingga mereka yang dipanggil ke Cikeas dan ke Istana untuk menjadi menteri maupun wakil menteri membangun narasi bahwa perombakan adalah demi perbaikan !

Jean Baudrillard dalam tulisannya The Precession of Simulacra memaknai simulasi realitas sebagai tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi palsu yang seolah-olah mewakili kenyataan. Pidato SBY saat menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik, Kamis (13/10/2011), eskplisit mengatakan bahwa kenyataan politik mengharuskan SBY memerhatikan aturan, mekanisme, prosedur serta komunikasi dengan mitra koalisi jika ada pengurangan, penambahan atau pergeseran menteri. Dengan demikian, wajah KIB II pascaperombakan sesungguhnya akan tetap memperlihatkan cara-cara kompromistik. Munculnya pengangkatan sejumlah wakil menteri dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai upaya menutup realitas dasar yakni ketidaktegasan SBY menggunakan hak prerogatifnya untuk menataulang para politisi partai yang masuk di kabinet.

Akhir Drama?

Indikasi lain reshuffle telah menjadi politainment adalah rentang waktu yang panjang sejak isu ini bergulir hingga pengumuman resmi. Seluruh energi dan perhatian publik terutama sebulan belakangan terhisap oleh pusaran diskursus reshuffle. Nyaris tak tersedia ruang utama media untuk menghadirkan perhatian kita pada sejumlah isu penting seperti kasus Nazaruddin, pergantian Ketua KPK dll. Proses yang panjang ini telah memproduksi sejumlah gosip bahkan bumbu-bumbu cerita media yang mengarah pada individu-individu para menteri, antaralain soal perselingkuhan, poligamy dan isu-isu pribadi lainnya.

Tentu, jika tidak dimaksudkan menjadi drama, SBY akan merombak kabinet ini sesingkat-singkatnya. Pemerintahan tidak memiliki waktu lama untuk mengubah cara pandang kebanyakan orang yang sudah muali lelah. Seharusnya orientasi utama SBY dalam reshuffle ini adalah memaksimalkan kabinet guna menjamin kinerja bukan sekedar skenario politik representasi dan menciptakan panggung simulasi realitas. SBY telah mengambil keputusan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam line-up baru kabinetnya, tapi sepertinya drama belum berakhir seiring dengan laju kapal KIB II di tengah rivalitas menuju 2014.

Menurut SBY, salah satu penjelas mengapa dia tetap kompromistik dengan partai-partai karena dia menghormati kontrak politik. Namun, jangan sampai hanya karena itu, seluruh peluang optimalisasi kerja menjadi sia-sia karena mengakomodir politisi yang tak memiliki kecakapan bekerja. Para elit parpol mungkin saja meniru ucapan Don Corleone ke Johnny Fontane tentang Woltz dalam film Godfather "I am gonna make him an offer he can't refuse!" . Andai ini yang terjadi pada SBY, maka perombakan kabinet tambal sulam tak akan menghasilkan banyak perubahan, karena drama diskenariokan banyak orang.

Sumber Karikatur:

www.inilah.com

MENANTI KABINET TAMBAL SULAM

2012-01-14T20:05:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 4/10/2011)

Memasuki Oktober, isu reshuffle kabinet kian menggema. Meski hanya Tuhan dan SBY sendiri yang tahu kapan dan siapa saja yang akan dirombak, banyak yang setuju jika saat ini menjadi momentum paling tepat untuk memperbaiki perahu retak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tentu, ini bisa menjadi fase paling dilematis bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena terlalu banyaknya para pemilik ‘saham’ politik yang harus diperhatikan. Rumusan lama dalam politik “tak ada perubahan yang menyenangkan semua orang” sudah pasti sangat disadari SBY. Bisa dimengerti jika kalkulasi politik dalam kocok ulang kabinet, membuat langkah SBY menjadi lamban karena desakan tak semata datang dari kelempok penekan (pressure group) dan kelompok kepentingan (interest group) di luar Istana, melainkan juga dari lingkar dalam penyokong kekuasaan.

Sandra Politik

Bangunan kekuasaan SBY dilandasi investasi politik dari sekelompok partai berpola oligarki. Meski mengantongi 60,85 persen suara mengalahkan JK-Wiranto 12,59 persen, dan Megawati-Prabowo 26,56 persen, SBY tetaplah presiden yang tersandra politik representasi yang membuatnya gagal membentuk zaken kabinet. Meski hak prerogatif berada dalam genggaman SBY, susungguhnya kekuasaan dipertukarkan dalam skema politik harmoni berbasis kepentingan partai.

Sejumlah kasus hukum dan pengambilan kebijakan menjadi penanda nyata, bahwa masing-masing pihak yang menjadi investor politik dalam kekuasaan KIB II bukan fokus pada optimalisasi peran menyukseskan pemerintahan, melainkan pada tawar-menawar posisi dalam kekuasaan. Sejak KIB II bergulir 22 Oktober 2009, sesungguhnya sudah diprediksi laju pemerintahan SBY tak akan lebih baik dari periode pertamanya. Bukan karena kurangnya modal politik SBY, tetapi lebih pada distribusi dan alokasi kekuasaan yang tak mendukung efektivitas kinerja. Mitra koalisi setengah hati yang merasa berjasa dan menjadi investor politik justru menjadi pangkal utama persoalan. Relasi kuasa SBY dengan para mitra koalisi berjalan liar, keras, menyandra performa sekaligus menggerus produktivitas kabinet.

Tantangan terbesar bagi SBY dalam reshuffle kali ini adalah mampukah dia keluar dari sandra politik representasi? Jika SBY tetap mendahulukan keterwakilan politik daripada produktivitas kerja kabinet, seribu kali reshuffle dilakukan pun tetap tak akan mengubah keadaan. Pergantian orang bisa saja menjadi perubahan simbolik, tetapi substansi reshuffle sesungguhnya ada pada kontinum sirkulasi elit berbasis kredibilitas dan akuntabilitas sosok yang menggantikan. Dengan demikian, orientasi reshuffle seharusnya merujuk pada indikator-indikator kinerja mereka bukan semata-mata tambal sulam kekuasaan.

Kita mencatat, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pernah membuat laporan, kurang dari 50 persen instruksi Presiden selama 2011 yang dijalankan. Padahal, instruksi itu bukan hanya sebatas lisan, melainkan sudah dituangkan ke dalam produk hukum instruksi presiden. Bahkan secara gamblang diinformasikan, jika ukurannya kinerja menurut UKP4 sebagaimana disampaikan Kuntoro Mangkusubroto, hampir separuh kementerian mendapat nilai merah dalam penilaian kinerja triwulan kedua 2011 (Seputar Indonesia, 29/09).

Sejak dilantik hingga sekarang pemerintahan SBY nyaris berjalan tanpa impresi. Meski sejumlah kerja telah dilakukan di hal-hal mikro dan sektoral, citra dan kinerja pemerintahan SBY secara umum mengecewakan. Simpul kekecewaan itu adalah lemahnya good and clean governance dalam praktik keseharian pemerintahan. Hal ini, menjadi parasit karena dilakukan oleh orang-orang yang dekat dan memiliki akses kekuasaan, misalnya dalam kasus Kementrian Pemuda dan Olahraga juga Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reshuffle saat ini mutlak dilakukan! Sinyal SBY pun kian terang bahwa tak ada pilihan lain selain perombakan. Tapi, beranikah SBY keluar dari sandra politik representasi untuk mengefektifkan kebinet? Rasanya ini yang lebih menarik untuk kita simak dalam beberapa hari ke depan.

Sirkulasi Elite

Beragam respon para menteri saat dikonfirmasi wartawan soal rencana reshuffle. Ada yang cool ada juga yang verbal agresif seperti membawa-bawa nama partainya dan asal daerah seolah memberi pesan tegas kepada SBY bahwa dirinya tak mungkin diganti. Tentu saja sikap seperti ini harus dibaca secara kritis, yakni disaat kinerja dan integritas sang mentri sudah diragukan publik dan terpojok, maka dia mempertahankan diri dengan mengirim pesan tegas kepada pemilik hak prerogatif. Tentu tak mudah bagi SBY mengurusi sirkulasi elit yang memerintah (governing elite).

Dalam perspektif Vilpredo Pareto The Circulation of the Elite (dalam William D Perdue, 1986:95-103), proses sirkulasi elit itu digambarkan sebagai hubungan resiprokal dan bersifat mutual interdependence (ketergantungan bersama). Perubahan bukan berada dalam respon institusional yang dramatik Sebaliknya, tindakan dan reaksi dalam sistem menunjukkan sebuah proses pengelolaan keteraturan. Sepertinya, gambaran seperti itu pula yang akan kita dapatkan dari proses reshuffle kabinet ala SBY. Pertama, tidak mudah bagi SBY untuk menggeser terlalu banyak orang-orang partai yang dalam fakta politiknya memang menjadi poros utama KIB II. Kedua, SBY bukan tipe pemimpin pengambil resiko (risk taker leader) yang siap berhadap-hadapan dengan situasi yang serba tak menentu. Jadi, formula terbaik yang sepertinya akan dicapai dalam reshuffle kali ini adalah kabinet tambal sulam.

SBY kemungkinan akan menempuh dua cara. Pertama, mereposisi beberapa orang mentri dari satu pos kementrian ke kementrian lain. Sebagian besar publik tentu akan kecewa karena beberapa orang yang hanya direposisi itu jelas-jelas tak lagi memiliki lagi integritas dan produktivitas kerja. Kedua, mengganti beberapa orang menteri yang tingkat resistensi dari partai penyokongnya rendah dengan memasukan orang-orang ‘ahli’ yang memiliki kedekatan dengan partai tersebut. Ini tentunya ‘soft way’ untuk tetap memelihara hubungan homeostatis.

Singkatnya, daripada kecewa untuk kesekian kalinya publik sebaiknya siapkan mental untuk tidak berharap terlalu banyak pada kabinet tambal sulam karena logika perombakan hanya memprioritaskan terjaganya zona nyaman. **

Tulisan ini bisa diakses di web Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/432996/

SMI DAN PEMILU 2014

2012-01-14T19:52:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 10/09/2011)

Pemilu 2014 masih lama, tetapi atmosfir rivalitas antar kekuatan politik sudah gegap gempita. Segala teknik dan strategi menjual pesona kandidat sekaligus mengganjal lawan terpapar dalam bentuk halus hingga kasar. Demokrasi elektoral mewujud dalam ‘pasar pertaruhan’ masa depan Indonesia yang disesaki ragam publisitas, propaganda hingga uji coba ektabilitas partai dan calon presiden (capres). Bongkar pasang line-up kandidat utama maupun bayangan (shadow candidat) dijajaki lewat opini publik. Fase ini, seolah tak terhindarkan dalam konteks pemasaran politik, perang urang saraf, unjuk kekuatan, memperkuat percaya diri sekaligus determinasi para kontestan.

Memosisikan SMI

Sri Mulyani Indrawati (SMI) merupakan satu diantara kandidat yang sudah ‘berbunyi’ nyaring di media dan perbincangan publik. Belakangan, berbagai forum diskusi mulai dari kampus hingga warung kopi mulai menyebut peluang dan tantangan SMI menuju 2014. Dia baru diusung oleh Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang memasarkan SMI sebagai icon sekaligus magnet baru dalam bursa pemilihan capres 2014. Tentu, jika SMI maju, maka dia dan partai pengusungnya harus bekerja keras dalam meramu strategi untuk memosisikan dirinya agar diperhitungkan.

Banyak harapan muncul agar SMI di Pemilu 2014 tampil dalam kapasitasnya sebagai penantang. Tentu, syarat bagi seorang penantang tidaklah mudah, karena harus mengidentifikasi dirinya sebagai sosok berbeda yang membawa harapan sekaligus menggerakan.

Pengalaman dari tradisi pemilu di Amerika, sosok penantang yang sukses biasanya berporos pada tawaran perubahan. Pada tahun 1976 Jimmy Carter memenangi rivalitasnya atas Gerald Ford karena mampu mengkapitalisasi citranya sebagai penantang melalui slogan “A Leader, for a Change”. Pada tahun 1992, Bill Clinton yang saat itu Gubernur Arkansas menjadi penantang utama George W Bush lewat mantra “Hope, Change, and Unity”. Pola serupa juga dijual Obama pada Pemilu 2008. Secara impresif Obama tampil dengan formula sang penantang “Change, We Believe in!”. Dalam salah satu kampanyenya di Ohio, Obama berucap “jangan lengah, kita akan mengubah sejarah. Warga lelah dengan orang yang sama dan tak punya ideologi yang pas untuk mengatasi masalah...”.Bukan slogan dan ucapan retoris yang semestinya kita jadikan pelajaran, melainkan cara membangun impresi yang kuat, solid dan menggerakan.

Untuk menjadi sosok penantang butuh karakter kepemimpinan yang kuat, tegas, bersih dan program-program transformatif sehingga bisa menghimpun dukungan yang dibutuhkan untuk membentuk kesadaran kelompok bersama (shared group conciousness). Oleh karenanya, penantang harus piawai menghimpun kepercayaan publik (public trust) dan menyolidkan harapan akan perubahan. Visi retoris yang dibangun bukan gugusan konsep normatif dan abstrak melainkan sesuatu yang terjangkau, operasional dan terasa dekat dengan orientasi kebutuhan khalayak.

Peluang dan Tantangan

Saat ini, sebenarnya para penantang memiliki panggung di tengah frustasi masyarakat atas orientasi kepemimpinan yang ada. Menarik membaca beragam jajak pendapat yang telah dipublikasikan lembaga-lembaga riset opini publik. Garis merahnya hampir senada, bahwa trend memudarnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara tidak terlepas dari melemahnya kepemimpinan di negeri ini. Tidak ada sosok yang mampu menjadi simpul pengikat kekuatan masyarakat, sehingga bangsa ini mengalami krisis orientasi. Banyak masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan kepemimpinan lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Setelah permerintahan SBY periode kedua berusia 21 bulan, tingkat kepuasan publik pada SBY merosot tajam hingga di bawah angka psikologis 50 persen. Turunnya tingkat kepuasan masyarakat pada kepemimpinan SBY, tak terlepas dari adanya disparitas antara harapan dan kenyataan yang ada.

Situasi ini, secara faktual melahirkan disonansi kognitif yang kian meluas. Leon Festinger dalam buku lawasnya, A Theory of Cognitive Dissonnace (1957) menyebutkan, disonansi kognitif sebagai perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh sikap, pemikiran dan prilaku yang tidak konsisten. Kian hari harapan untuk perubahan kian menipis, sebaliknya tingkat disonansi (magnitude of dissonance) meningkat pesat. Kondisi ini, memunculkan harapan adanya sosok baru yang lebih baik dan menjanjikan.

Nama SMI disebut banyak pihak sebagai salah satu kandidat berpeluang menuju RI-1. Rekam jejak di birokrasi pemerintahan dianggap cukup memadai mulai dari Mentri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapennas, Mentri Keuangan dan Plt. Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). SMI juga relatif bisa diterima dalam pergaulan internasional terlebih posisinya saat ini sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia memungkinkan SMI mengembangkan jejaring yang lebih luas. Modal politik SMI semakin diperhitungkan karena secara psikopolitis kerap diposisikan sebagai orang yang dikorbankan dari KIB II akibat ketegasan SMI mengusik kelompok kuat mitra penguasa. Kita tentu ingat faktor hampir serupa pernah dialami SBY. Dia mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam pada 11 Maret 2004. Hal tersebut, melahirkan simpati yang meluas dan turut menyumbang peningkatan popularitasnya.

Tapi jika melihat sejumlah tantangan di depan, sulit rasanya bagi SMI memenangi Pemilu 2014. Pertama, dalam jangka pendek Partai SRI yang mengusung SMI harus melampaui aturan keparpolan seperti diatur UU Nomor 2 tahun 2011. Jika pun lolos, Partai SRI masih dihadang sejumlah regulasi lain misalnya ambang batas parlemen (parliamentary treshold) dan terpenuhinya syarat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres. Proses-proses itu membutuhkan jejaring yang tidak sederhana.

Kedua, SMI pasti dihadang lagi kasus Century yang akan dihidupkan lawan politiknya. Apakah skandal Century ini akan menghabisi langkah pencapresan SMI, atau sebaliknya membawa berkah popularitas yang tak pernah dibayangkan banyak pihak, yakni icon tokoh yang dikorbankan. Ketiga, SMI akan kesulitan membangun basis massa pendukung dan menerjemahkan figurnya agar tak elitis dan hanya diterima kalangan menengah terdidik. Pemilih di Indonesia 44 persen berpendidikan rendah, sementara visi retoris dan tema fantasi yang dibangun SMI masih bercitarasa kelompok mapan, perkotaan dan terdidik. Keempat, SMI juga harus bisa menepis stigma yang kini melekat kuat pada dirinya, bahwa pencalonan SMI disponsori pihak asing. Semoga saja tidak benar! ***

Tulisan ini bisa diakses di web SINDO:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/426557/

DEMOKRAT DI ERA DEMOKRASI ELEKTORAL

2012-01-14T19:47:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini dipublikasikan di Jurnal Nasional, 9/09/2011)

Usia Partai Demokrat genap 10 tahun pada 9 September ini. Sudah dua kali pemilu dilalui yakni 2004 dan 2009 dengan beragam dinamika yang menempatkan Demokrat tak lagi sekedar entitas partai politik, melainkan juga narasi yang mengundang banyak tafsir, diskursus sekaligus polemik dalam ranah politik nasional. Seperti halnya kealamiahan sifat partai politik, maka perjalanan Demokrat di era demokrasi elektoral pun tak bisa menghindar dari perebutan kuasa yang kerap menimbulkan turbulensi dan tensi politik yang terus meningkat terutama di fase-fase menjelang hajatan demokrasi lima tahunan.

Plus Minus Petahana

Saat ini, Demokrat merupakan kekuatan petahana (incumbent). Pada Pemilu 2004 sebagai newcomer Demokrat harus berjibaku jelang pemilu, hasil terbaiknya adalah perolehan suara 7,45% atau 57 kursi dari 550 kursi yang disediakan di ‘Senayan’. Pada Pemilu 2009, suara demokrat pun melonjak menjadi 20,85% yang berarti mendapatkan 148 kursi dari total 560 kursi di DPR. Kemenangan Demokrat, semakin lengkap saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono meraih dukungan 60,80 % yang berarti mengantongi 73.874.562 suara. Pasangan lain seperti Mega-Prabowo memperoleh 32.548.105 suara atau 26,79% dan pasangan JK-Wiranto meraih 15.081.814 suara atau 12,41 %. Pertarungan satu putaran, telah memandatkan kekuasaan pada SBY-Boediono sekaligus menempatkan Demokrat sebagai mesin utama pendukung kekuasaannya.

Tentu, di era pasar bebas partai politik seperti sekarang, menjadi petahana bukan jaminan selalu berada di zona nyaman (comfort zone). Situasi saat ini berbeda dengan yang dialami Golkar sebagai kekuatan berkuasa sejak pemilu 1971 hingga 1997. Korporatisme politik yang diberlakukan Soeharto pada hampir seluruh elemen kekuatan potensial di masyarakat, menyebabkan akses kekuasaan dari hulu ke hilir berada dalam pengendalian petahana. PDI dan PPP tak lebih dari sekedar ornamen dan pelengkap penderita dari demokrasi palsu yang diusung Orde Baru.

Sekarang, kekuasaan sentralistik tak lagi bisa diterapkan. Multipartai ekstrem dalam Pemilu membuat fragmentasi kekuasaan di eksekutif dan legislatif kian beragam. Ciri paling menonjol dari politik Indonesia pasca reformasi adalah anatomi kekuasaan yang mengacu pada akomodasi politik sebagai wujud pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati. Hampir tiadanya parpol oposisi yang efektif di parlemen, dan hubungan promiscuous (sering gonta-ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Sekali pun koalisi digagas dan dilembagakan seperti di Sekretariat Gabungan (Setgab), tidak menjamin kawan sekandang selalu loyal dan tak menggunting dalam lipatan. Jika dulu di Era Soeharto ada executive heavy atau dominan dan menonjolnya peran eksekutif sekarang justru menguat legislative heavy. Ranah pertarungan tak lagi di saat pemilu, melainkan berjalan sepanjang tahun.

Lucunya, model pertarungan pun tak lagi simetris antara petahana dan oposisi tetapi berlangsung juga di antara partai-partai yang turut menikmati kue kekuasaan. Kerap kali, konflik yang timbul di level elit parpol tidak semata mengacu pada substansi persoalan sesuai kehendak rakyat, melainkan bagian dari manajemen ‘buka-tutup’ kasus untuk penyelamatan dan negosiasi.

Tak disangkal, nilai plus bagi petahana adalah momentum dan akses berkuasa. Sisi normatif nilai plus ini adalah terbuka kesempatan untuk mengartikulasikan konsep, gagasan, program bahkan ideologi (jika ada) dalam pengelolaan pemerintahan. Jika petahana memiliki prestasi dalam mengemban mandat kekuasaannya, maka akan menyumbang prestise, elektabilitas bahkan sejarah!. Namun jika gagal, akan menyumbang pada suramnya masa depan petahana. Momentum dan akses, juga punya sisi pragmatis yakni gula-gula kekuasaan. Orang yang berada di lingkar kekuasaan akan dihadapkan pada godaan mudahnya menjangkau dan mencicipi lezatnya kekuasaan.

Tak salah, jika orang-orang berkuasa mencicipi kekuasaan yang mereka peroleh, tetapi akan sangat berbahaya jika tak dikontrol oleh dirinya sendiri dan orang lain, karena kekuasaan sejatinya cenderung korup. Sisi pragmatis ini pada tahap selanjutnya bisa menjadi nilai minus bagi Petahana, terutama jika isu bertalu-talu datang dan pergi menghantam dirinya. Sudah menjadi kelaziman, petahana diposisikan sebagai common enemy (musuh bersama). Tragedi serius, jika ternyata petahana sendiri yang memberi banyak celah untuk diserang karena lemahnya pengendalian diri orang-orang di sekitarnya.

Mempertahankan Kekuasaan

Demokrat tentu harus banyak belajar dari sejarah politik di negeri ini. Dukungan terhadap Golkar yang pernah menjadi petahana bisa anjlok. Pada pemilu 1999 Golkar meraih 22,44%, pemilu 2004 turun menjadi 21,58% dan pemilu 2009 hanya 14,45%. Begitu pun yang dialami PDIP saat menjadi petahana seusai memenangi pemilu 1999 dengan mengantongi 33,74%. Di pemilu 2004 suara PDIP turun menjadi 18,53% dan di pemilu 2009 hanya 14,03%. Artinya, menjadi petahana bukanlah jaminan akan selalu memenangi kontestasi.

Satu-satunya cara mempertahankan kekuasaan di era demokrasi elektoral adalah performa partai yang maksimal dan bisa diterima serta dirasakan kontribusi positifnya oleh khalayak luas. Pacanowsky dan O’Donnell dalam bukunya Communication and Organizational Culture (1982), mendefinisikan performa sebagai metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Dalam menjaga performa politik tentu saja terkait dengan dua aspek yang tak bisa dipisahkan, yakni citra dan agenda kerja.

Citra terkait dengan cara pandang masyarakat terhadap Demokrat dengan segala macam atributnya, sementara agenda terkait dengan program kerja nyata Demokrat saat ini dan ke depan. Sekarang, bukan waktunya lagi bagi demokrat hanya mengurusi aspek pencitraan melainkan harus fokus pada sejumlah agenda kerja guna menopang kesuksesan pemerintahan SBY jilid kedua.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi Demokrat agar bisa fokus. Pertama, tidak munculnya perpecahan akibat faksionalisme di tubuh partai. Hampir dipastikan partai yang di internalnya pecah, akan mengalami penurunan dukungan. Kedua, berjalannya secara tepat distribusi dan alokasi sumberdaya manusia di tubuh Demokrat berdasarkan mekanisme kaderisasi yang menjadi jangkar kekuatan partai modern. Ketiga, mampu merestriksi syahwat pragmatisme politik elit dan kader yang merusak tatakelola, kinerja dan citra sebagai petahana.

Bisa diakses di web Jurnas:

http://nasional.jurnas.com/newspaper/20110909

OPERA SABUN NAZARUDDIN

2012-01-14T19:43:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Jurnal Nasional, 24/08/2011)

CERITA Nazaruddin memasuki episode baru. Belakangan ia memainkan peran sebagai aktor pendiam, seolah tertekan, sayang keluarga. Yang menggelikan lagi, dia mengalami amnesia dadakan! Inilah simulasi realitas yang diproduksi dan didistribusikan Nazaruddin beserta "tim ahlinya" kepada khalayak lewat media.

Meminjam istilah filosof dan novelis Italia, Umberto Eco, dalam bukunya Travels in Hyperreality, Faith in Fakes (1986), inilah yang disebut sebagai the authentic fake atau kepalsuan yang otentik. Peran Nazaruddin tak lebih dari sekadar opera sabun yang membenamkan khalayak pada kubangan kotor hiperealitas.

Nazartainment

Nazaruddin telah sukses menjadi biang gosip. Seluruh cerita seputar dirinya ibarat magnet berita yang tak berujung. Andai ada istilah baru untuk menamai komodifikasi gosip seputar para pelaku korupsi politik, label Nazartainment layak dinominasikan untuk menandai keaktoran mantan politisi Senayan ini. Sebab, ia sukses bermetamorfosis dari satu peran ke paran lain.

Awalnya Nazaruddin adalah aktor protogonis saat dia memosisikan diri sebagai rising star sebagai pengusaha sekaligus politisi muda berpengaruh. Alur cerita menjadi dramatis saat secara mengejutkan dia berganti peran menjadi antagonis. Sejak 23 Mei 2011, dia mengubah status dirinya dari pejabat terhormat menjadi buronan Interpol sekaligus musuh bersama (common enemy). Penangkapan dia di Cartagena, Kolombia, merupakan puncak peran antagonis Nazaruddin saat media secara explosive memosisikan dirinya sebagai penjahat kelas kakap.

Kini, Nazaruddin kembali merenda drama dengan tema melankolis sebagai jualan utama. Pertama, dia memosisikan atau diposisikan "tim ahlinya" sebagai aktor yang dizalimi. Khalayak pasti ingat bagaimana pengacara Nazaruddin, OC Kaligis dkk dalam beberapa kesempatan menyebutkan mereka tidak diperkenankan mendampingi Nazar. Logika yang hendak disuntikkan ke benak khalayak adalah KPK telah berbuat sewenang-wenang, menyalahi konstitusi, dan tak mempedulikan hak-hak tersangka. Lucunya, pada penggalan cerita ini, beberapa politisi DPR tampak antusias menjadi "super hero" sekaligus menyudutkan KPK.

Kedua, sejak 13 Agustus sikap pendiam menjadi pilihan utama Nazaruddin. Tak hanya pesan verbal melainkan juga ekspresi muka dan bahasa tubuh yang diatur sedemikian rupa untuk menunjang kesuksesan lakon baru setelah prosesi penangkapan di Cartagena dan pemulangan dari Bogota. Dalam perspektif komunikasi politik, terjadi pergeseran strategi persuasi dari fear erousener dengan menebar ketakutan dan ancaman ke berbagai pihak yang disebutnya telah ikut "bancakan" uang rakyat, menjadi strategi icing device yang menitikberatkan pada sentuhan emosional.

Lihat, betapa pendiamnya Nazaruddin sekarang. Saat Nazar amnesia dengan mengatakan dia lupa seluruh "nyanyian" yang tempo hari didendangkannya telah mengunci rapat kotak pandora penelusuran kasus ini. Tak bisa ditolak, persepsi publik mengalir liar dan berupaya menghubungkan masing-masing puzzle yang terserak dengan persepsi sendiri-sendiri. Situasi seperti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Nazar untuk memosisikan dirinya hanya sebatas pion.

Harapannya, bisa timbul empati bahkan pemakluman atas semua yang dia lakukan dalam persekongkolan jahat para elite yang melebihi kuasanya. Tak dimungkiri, kejahatan korupsi politik tak pernah dilakukan aktor tunggal, tetapi memberikan pemakluman pada orang sekelas Nazaruddin juga sebuah kecelakaan.

Ketiga, opera sabun Nazaruddin juga membangun cerita sang aktor yang insyaf dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Simulasi realitas yang dilakukan adalah Nazaruddin menyurati Presiden SBY, 18 Agustus. Isinya: dia bersedia bungkam asalkan anak istrinya tidak diganggu. Narasi ini dibangun dalam garis linear dengan pernyataannya bahwa dia mengaku bersalah dan siap divonis hukum secepatnya.

Kepasrahan yang ditampilkan tentu jangan dibaca secara telanjang. Pada fase ini, Nazaruddin sesungguhnya teramat lihai karena berupaya memosisikan SBY sebagai simpul utama persoalan dirinya di tengah tekanan para pemain raksasa, memosisikan KPK sebagai institusi yang tidak independen, sekaligus menunjukkan kesan bahwa sosoknya penyayang keluarga. Publik harus hati-hati membaca pemain watak seperti Nazaruddin!

Persepsi Palsu

Opera sabun ala Nazar kini mengarah pada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam bukunya Simulacra and Simulation (1994) sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya, simulasi realitas ini merupakan tindakan yang bertujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu atau seolah-olah mewakili kenyataan. Ruang pemaknaan diisi oleh tanda-tanda yang sebenarnya saling terkait tetapi dianggap tak harus memiliki tautan logis.

Khalayak kritis tentu tak akan terlena dengan opera sabun Nazaruddin. Karenanya, diskursus publik dan ruang media jangan sampai terjajah oleh agenda Nazaruddin dan para konspirator lain yang berkepentingan merestriksi area kasus ini pada wilayah terbatas dan sulit diakses khalayak luas.

Kritisisme publik seyogianya dibangun pada tiga hal. Pertama, publik jangan pernah lelah mengawal proses penegakkan hukum pada kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin. Berbagai korupsi politik hampir selalu dilakukan berjamaah dan cerita penegakan hukumnya selalu menyuguhkan narasi tunggal sesuai skenario sang sutradara. Untuk memosisikan kasus ini sebagai kotak pandora, syarat utama: jangan sampai opera sabun Nazaruddin menutupi dan menyesatkan realitas dasar.

Kedua, harus muncul kewaspadaan pada pengarusutamaan opini yang memarginalkan bahkan berupaya menihilkan peran KPK. Belakangan publik disuguhi berbagai isu miring keterlibatan oknum KPK. Kita tentu harus mengkritisi oknum KPK yang terjerembab pada kubangan kasus, tetapi tidak menjustifikasi pelemahan dan pembubaran KPK. Kelahiran KPK sesuai UU No 30 tahun 2002 sangat penting untuk mengurangi extra-ordinary crime bernama korupsi.

Ketiga, publik harus mendapatkan benang merah bahwa titik kerawanan korupsi terkait langsung dengan oligarki partai politik dan praktik mafia anggaran. Kasus Nazaruddin merupakan puncak gunung es dari praktik korupsi serupa yang dilakukan oleh para politisi berbagai partai. Setiap perencanaan, pengesahan hingga distribusi anggaran selalu membuka peluang persekongkolan jahat. Sudah bukan rahasia, banyak partai kini tersandra korupsi.

BELAJAR DARI KASUS NAZAR

2012-01-14T19:40:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 16/08/2011)

Melihat prosesi penangkapan Nazaruddin di Cartagena, Kolombia yang terpapar di berbagai media, menyisakan pelajaran berharga bagi kita semua. Selalu ada potrem buram di balik kejahatan yang dilakukan para politisi partai politik, para diktator, para mafia dan penjahat kerah putih lainnya. Skandal yang direncanakan secara sistematis, rapih dan terorganisir pada akhirnya terkuak dan menjadi bom yang memporakporandakan seluruh karir dan kehormatan pelakunya. Benang merahnya sama, politik yang berklindan dengan kejahatan yang dikendalikan para penguasa ‘kegelapan’ hanya akan berujung pada kehancuran aktor pelakunya, sistem yang dikelola serta khalayak yang beririsan dengan kuasa yang pernah digengam mereka.

Potrem Buram

Kejahatan para politisi seolah tak ada habisnya. Sejarah pahit di ujung kehidupan para pelaku seolah kerap dilupakan. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran, betapa tragisnya nasib Mantan Presiden Mesir Husni Mubarok yang harus diterbangkan dengan helikopter dari rumah sakit di kawasan wisata Sharm el-Sheikh untuk diadili di Kairo, Rabu (3/8). Sang diktator kini lemah tanpa daya, menjadi pesakitan di atas tempat tidur sambil diteriakin kata-kata kotor menyakitkan dari rakyat yang dulu dipimpinnya.

Rezim Ferdinand Marcos yang memerintah Filipina sejak sejak 1965, jatuh pada bulan Februari 1986. Sejak itu dia bersama istrinya kabur ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Filipina, Clark, untuk kemudian diasingkan ke Hawaii. Sejak itu, dia harus merelakan dicaci-maki dan dipisahkan dari segala kuasa yang dulu disembahnya. Zine al-Abidine Ben Ali, yang memerintah Tunisia selama 23 tahun, dipaksa turun oleh aksi rakyat. Sejak 14 Januari 2011, Ben Ali yang sudah berusia 74 tahun melarikan diri ke Arab Saudi. Kini, dia sakit-sakitan dan sempat koma karena terkena stroke.

Elegi para diktator juga lekat dengan cerita hidup Soeharto, Mobutu Sese Seko, Sani Abacha, Slobodan Melosevic, Jean Claude Duvalier, Alberto Fujimori, Pavlo Larazenko, Arnoldo Aleman, Joseph Estrada dan lain-lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia pada 17 September 2007 menyebut nama mereka berbarengan dengan peluncuran program Stolen Asset Recovery atau StAR Initiative. Kekuasaan yang direguk habis-habisan telah menina-bobokan nurani dan kesadaran mereka hingga terjebak pada animal instinct mereka sendiri. Dengan demikian, pernyataan terkenal Baron Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton tahun 1887 Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely terkonfirmasi secara sempurna.

Para politisi tanah air pun tak pernah serius mengambil pelajaran. Sejumlah anggota atau mantan anggota DPR, DPRD, mantan mentri, Duta Besar, pejabat kepolisian, jaksa, hingga hakim yang asalnya menyandang status pejabat terhormat, berubah menjadi pesakitan yang diganjar hukum dan sumpah serapah masyarakat. Ibarat pepatah hilang satu tumbuh seribu, koruptor tak ada hentinya bermunculan di negeri ini. Kejahatan korupsi politik tak hanya dilakukan sendirian melainkan berjamaah, sehingga ketika satu kasus terkuak maka satu ‘kompi’ penjahat didapat. Hanya saja, biasanya pengungkapan kasus korupsi politik seperti itu sangat jarang sampai pada Godfather-nya.

Narasi Nazar

Nazaruddin adalah contoh aktual potrem buram politisi muda tanah air. Sekarang usianya baru 33 tahun dengan karir politik prestisius yang secepat kilat direngkuhnya. Kita bisa membayangkan selepas lulus kuliah S-1 di tahun 2004, dia tak butuh waktu lama mengembangkan jejaring politiknya untuk masuk ke Senayan di Pemilu 2009. Jalan mulus melakukan integrasi vertikal ke kekuasaan seolah tak menemui hambatan saat dia didaulat masuk jajaran teras kabinet Anas di Partai Demokrat. Tak mengherankan jika semuanya dia dapat, karena sepak terjangnya menginvestasikan gelontoran uang hasil kerja main proyek dengan memanfaatkan akses politik yang digenggamnya.

Kasus proyek wisma atlet menjadi titik balik perjalanan seorang Nazar. Dari orang penting di Senayan menjadi buronan. Dari pemegang akses logistik di berbagai pos proyek APBN menjadi daftar orang dicari interpol. Dia harus pecah kongsi dengan Anas Urbaningrum yang dulu mati-matian dibelanya. Persahabatan mereka berubah total dari saling mendukung menjadi saling menelikung. Semua sahabat yang dulu menyemut karena dia punya gula-gula uang dan tempat menambang uang, satu persatu meninggalkannya. Nazar yang sekarang adalah Nazar sang pesakitan. Dia tersangka dan dihadirkan secara paksa setelah diburu di berbagai negara. Wajahnya menjadi “most wanted” masyarakat, persis para penjahat kelas kakap. Inilah drama penuh ironi yang ditonton dan dibaca rakyat Indonesia berbulan-bulan.

Yang penulis khawatirkan, terpaparnya alur cerita kejahatan Nazar dengan segala bumbunya justru melahirkan disinhibitory effect. Menurut Bandura (2008), ini merupakan efek yang menyebabkan orang tidak malu untuk mengulang hal serupa. Miller dan Dollard dalam teori reinforment imitasi (2001) menggarisbawahi ada kemungkinan prilaku imitasi itu muncul melalui matched-dependent behavior. Artinya, individu belajar untuk menyamai tindakan orang lain melalui proses instrumental conditioning. Ulasan media yang berlebihan, stimulus berita soal kekayaan yang didapat seorang koruptor dalam waktu sekejap, kemudahan Nazar membalikan keadaan di media dari label penjahat menjadi pion yang dikorbankan, merupakan contoh-contoh pengondisian instrumental. Dampaknya, akan selalu ada khalayak yang terinspirasi melakukan kejahatan serupa di masa depan dengan pola dan modus hampir serupa tetapi dengan strategi yang lebih sempurna.

Kini, Nazar tak semata aktor melainkan sudah menjadi narasi. Oleh karenanya perlu kehati-hatian semua pihak terutama aparat penegak hukum dan media untuk tak menempatkan Nazar dalam posisi sebagai stimulan praktik korupsi politik di masa mendatang. Jika penegak hukum lalai menegakkan keadilan dan kewibawaan dalam pemberantasan korupsi artinya sama dengan memupuk para calon koruptor hebat di kemudian hari. Demikian pula, jika media menempatkan Nazar bak selebritas, tak menutup kemungkinan banyak orang belajar agar esok atau lusa bisa seperti Nazar. ***

BABAK BARU KASUS NAZARUDDIN

2012-01-14T19:35:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakkyat, 15/08/2011)

Akhirnya Nazaruddin tiba di tanah air Sabtu (13/08). Di tengah gegap gempita sorotan media, Nazaruddin muncul dengan penanda fisik yang kelelahan dan tertekan. Setelah melakukan pelarian ke luar negeri sejak 23 Mei lalu dan menjadi titik episentrum kekisruhan politik nasional selama berbulan-bulan, kini cerita Nazar memasuki babak baru.

Bagi pribadi Nazar, inilah titik balik perjalanan hidupnya. Dari pejabat terhormat di DPR dan orang penting pemilik akses sejumlah proyek di berbagai pos APBN lewat posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, menjadi tersangka KPK. Deretan kasus kakap menantinya, sehingga bisa dipastikan inilah awal dari fase panjang pembuktian sejumlah isu dan nyanyian yang berpusat pada sepak terjangnya selama ini.

Kasus Nazar, menjadi pertaruhan sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Tak dimungkiri, saat ini menyeruak skeptisme publik akankah kasus Nazar menjadi kotak pandora bagi keterlibatan sejumlah elit lain yang selama ini dipergunjingkan? Sebagaimana kita ketahui, modus korupsi politik tak pernah berhenti pada aktor tunggal. Biasanya, tindakan kejahatan kerah putih ini dilakukan secara sistematis dan berjamaah. Sehingga, ada sejumlah aktor lain yang harus ditelisik guna mengungkap tuntas kasus Nazar.

Jangan sampai kasus Nazar memperkuat obstruction of justice atau pengadilan dan pertanggunganjawaban pidana hanya berlaku pada orang-orang yang korup tetapi tak berkuasa. Nazar yang sekarang adalah Nazar yang bukan lagi pengurus teras Demokrat, partai berkuasa saat ini. Momentum penangkapan Nazar seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap sejumlah nama yang beberapa kali secara gamblang disebut dalam nyanyian Nazar.

KPK harus menunjukkan kredibilitas sebagai lembaga independen dengan cara menunjukkan ke publik bahwa siapapun yang terlibat harus diseret ke pengadilan meski mereka berasal dari orang-orang di lingkaran kekuasaan. Jangan sampai Godfather kasus ini menjadi untouchable. Kasus Nazar, punya potensi berhenti pada deal hukum dan politik sehingga perlahan tapi pasti menjadi permainan orang-orang berperkara untuk membawa kasus ini ke ruang negosiasi yang mengamankan semua pihak.

Jika kasus Nazar gagal menghadirkan keadilan bagi masyarakat, maka korupsi politik akan semakin melembaga atau meminjam istilah Jurgen Habermas sukses menjadi bentuk kehidupan (lebensform) yang sempurna di negera kita. Tentu, dampaknya negeri ini akan semakin terpuruk dalam pemberantasan korupsi. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara yang tersandra oleh prilaku korup.

Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2010 yang dilansir oleh Transparency International Indonesia (TII) stagnan diangka 2,8 atau diposisi 110 dari 178 negara. Kondisi ini tak berubah jika dibandingkan tahun 2009. Indonesia sekelas dengan negara Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands sama-sama di skor 2,8 dan peringkat 110.

Jika kasus Nazar ini gagal diurai, maka akan muncul kemuakan bahkan frustasi masyarakat yang meluas pada pemerintah, KPK dan penegak hukum lainnya. Para aktivis anti korupsi, media massa, dan pressure group lainnya sebagai jangkar kekuatan civil society harus terus mengawasi jalannya kasus ini karena bisa jadi proses penangkapan Nazar didesain untuk merestriksi kasus ini agar tak melebar ke orang-orang yang saat ini berkuasa. Tak berlebihan, jika kita mengkhawatirkan kasus Nazar tercemar, karena tradisi pengungkapan kasus korupsi politik di Indonesia tak memiliki rekam jejak membanggakan. ***

KONFIGURASI SKANDAL MEDIA

2012-01-14T19:27:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di SINDO, 23/07/2011)

Heboh skandal peretasan ribuan voicemail (pesan suara) milik para selebritas, politisi, wartawan kompetitor, dan korban pembunuhan yang melibatkan tabloid News of the World (NoTW) terus menggelinding menjadi bola panas yang menimpa banyak pihak.

Ditutupnya tabloid NoTW yang telah berusia 168 tahun dan bertiras 2,6 juta eksemplar ini menjadi contoh paling aktual jasa pelayanan simbolik media kerap tergoda untuk tersubordinasi logika dan konstitusi rezim kapital sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mengejar eksklusivitas, kebaruan, dan drama.

Terkuaknya penyadapan yang dilakukan oleh jurnalis NoTW terhadap telepon genggam milik Milly Dowler, gadis korban penculikan dan pembunuhan, menjadi kotak pandora skandal media global.

Katalisator Skandal

Konfigurasi skandal media ini sangat menghebohkan dunia dan menjadi salah satu kasus besar yang berpengaruh. Ada dua faktor utama yang turut menjadi katalisator. Pertama, tabloid NoTW merupakan media berpengaruh yang terintegrasi ke dalam imperium bisnis media milik Rupert Murdoch, News Corporation.

Pengaruh Murdoch tidak hanya di Australia, Amerika, dan Inggris tetapi juga di belahan dunia lainnya. Mengutip data dari www.bbc.co.uk jumlah pendapatan News Corporation ini lebih dari USD 31 miliar, setara Rp264,9 triliun, per tahun. Di Asia, News Corp menancapkan kaki lewat Star dengan memiliki sembilan stasiun televisi kabel di seluruh Asia dan memegang saham besar di delapan stasiun televisi lainnya.

Star juga memiliki saham mayoritas surat kabar Post Courier di Papua Nugini dan surat kabar Wall Street Journal Asia. Selain itu, Star memiliki 20% saham saluran televisi Tata Sky di India. Di Australia, Murdoch merupakan pemilik 150 surat kabar lokal dan nasional, termasuk the Australian,the Telegraph, dan the Herald Sun.

Dia juga memiliki 50% saham Premier Media Group yang mengoperasikan sembilan stasiun Fox TV di Australia. Di Eropa, News Corp memiliki 39% saham perusahaan televisi satelit BskyB.Tutupnya tabloid NoTW masih menyisakan tiga surat kabar nasional yang berpengaruh, yakni the Times, Sunday Times, dan the Sun.

Di Italia, News Corp memiliki televisi Sky Italia dan di Jerman perusahaan itu memiliki 45% saham Sky Deutschland. Di Amerika Serikat, Murdoch memiliki sejumlah surat kabar besar, termasuk Wall Street Journal,the New York Post, Community Newspaper Group, dan sejumlah koran bisnis termasuk Barons dan Market- Watch.

Rupert Murdoch juga diketahui menguasai 27 stasiun lokal televisi Fox, sepuluh perusahaan film milik News Corp termasuk 20th Century Fox. News Corp merupakan pemilik perusahaan penerbitan Harper Collins di Amerika, Kanada, Eropa, Selandia Baru, dan Australia, dan pemilik sebagian saham Harper Collins Asia.

Beragam contoh konsentrasi dan spesialisasi bisnis media yang membentang secara global itu memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait penyelewengan kerja jurnalisme seperti dilakukan awak tabloid NoTW.Modus serupa sangat mungkin terjadi di berbagai media lain milik Murdoch.

Kekhawatiran seperti ini sekarang melanda Australia seperti ditunjukkan oleh sikap Perdana Menteri Australia Julia Gillard terkait dengan keberadaan News Limited yang menjadi bagian dari News Corporation. Saat ini, tuduhan kejahatan peretasan juga mengarah ke kelompok wartawan The Sun yang juga bernaung di bawah grup News International.

The Sun dicurigai memperoleh informasi pribadi secara tidak pantas tentang laporan medis putra mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Imperium bisnis Murdoch selama ini nyaris tak tersentuh karena konsentrasi usaha yang sangat menggurita dan luar biasa berpengaruh.

Dalam Media Economics Concept and Issues (1989), Robert Picard menyebutkan konsentrasi pasar seperti ini menjadi ukuran atas kontrol produksi, para pekerja, dan indikator industri lainnya dalam sebuah pasar. Saat standardisasi kerja media didominasi oleh gurita bisnis oligopoli semacam Murdoch, maka prosedur kerja media tak lagi beroperasi secara bebas.

Wajar jika apa yang dialami NoTW memiliki efek domino pada skeptisisme publik, jangan- jangan prosedur peretasan semacam ini dianggap sah dalam menggali informasi yang eksklusif,dramatis, dan memiliki nilai jual.Keterlibatan Rebekah Brooks, mantan editor tabloid News of the World misalnya, menjadi indikasi kuat skandal tersebut dilakukan secara sadar, sistematis, dan kolektif.

Kedua,keterhubungan skandal ini dengan orangorang yang memiliki pengaruh politik. Misalnya, dalam kasus NoTW posisi Andy Coulson, mantan editor NoTW dan pernah dipekerjakan sebagai juru bicara Perdana Menteri Inggris David Cameron, mengundang kecurigaan banyak pihak bahwa skandal peretasan ini tak semata bermotif ekonomi tetapi juga politik.

Dugaan adanya persekongkolan telah meluluhlantakkan kepercayaan publik Inggris kepada Cameron. Dalam jajak pendapat opini yang digelar Reuters/ Ipsos MORI, kepuasan terhadap Cameron turun pada level terendah sejak dia menjabat pada Mei 2010. Yakni, hanya 38% yang masih menyukai cara kerjanya.

Deadly Sins

Terlepas dari apa pun motifnya, peretasan ribuan voicemail sejumlah orang oleh tabloid NoTW adalah pelanggaran serius dan membahayakan. Seorang jurnalis sekaligus sejarawan Amerika, Paul Johnson, pernah mengingatkan para jurnalis dalam makalah pidatonya yang berjudul What’s Wrong with the Media and How to Put it Right.

Menurutnya, ada tujuh praktik pers yang menyimpang dan menyebutnya sebagai seven deadly sins.Ketujuh dosa pers itu adalah distorsi informasi,dramatisasi fakta, serangan privacy, pembunuhan karakter, eksploitasi seks untuk meningkatkan sirkulasi atau rating, meracuni pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dalam konteks skandal tabloid NoTW, yang dilanggar secara dominan adalah privacy, abuse of power, serta dramatisasi fakta yang jelasjelas bertentangan dengan prinsip-prinsip etis kerja jurnalisme.

Kita tentu harus mengambil hikmah dari kasus tersebut bahwa keterhubungan tiga proses,yakni integrasi, diversifikasi dan internasionalisasi bisa memunculkan konsentrasi kontrol dan pengaruh terhadap sejumlah besar perusahaan media yang bernaung di satu atap.

Kondisi ini menjadi sangat lumrah dalam peran pasar (role of the market) tetapi juga membawa sejumlah penyakit bawaan yang mesti diwaspadai,antara lain monopoli informasi terkait akses dan praktik seven deadly sins dalam prosedur kerja.

Media seharusnya tak semata menghamba pada ritus ekonomi, atau relasi kuasa dalam dimensi politik, tetapi juga punya misi pemberdayaan dan pencerahan masyaraka

Sumber tulisan di web SINDO:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/414834/

Sumber Gambar:

www.centroone.com

PARTAI KEHILANGAN MAHKOTA

2011-10-21T09:46:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Telah dipublikasikan di harian KOMPAS, 22 Juli 2011)

Menarik mencermati berita utama Kompas (12/7) “Yudhoyono Menjamin Anas”. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono memandang penting mengeluarkan pernyataan yang menggaransi Anas Urbaningrum untuk tetap menjadi nahkoda partai. Konteks pesan Yudhoyono tersebut dapat kita posisikan sebagai peredam konflik internal antar faksi sekaligus berupaya meminimalisir efek turbulensi politik PD pasca “nyanyian ” Nazaruddin.

Menciderai Kekitaan

Dalam jangka pendek, sinyal SBY bahwa tidak akan ada kongres luar biasa (KLB), sepertinya masih akan didengar para elit Demokrat. Kita tentu memahami bahwa hingga sekarang, Yudhoyono masih berada di puncak hirarki kekuasaan partai. Dalam tradisi partai yang menyandarkan diri pada kekuatan figur sentral, dinamika politik yang terbangun biasanya bermuara pada gejala groupthink.

Irving Janis dalam bukunya Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982) menyebutkan salah satu ciri utama gejala groupthink ialah para kader organisasi akan menghindari pemikiran berlawanan dengan elit utamanya. Geneologi PD memosisikan SBY sebagai figur utama sekaligus pusat pergerakan sistem organisasi. Sekeras apapun upaya faksi non-Anas menggelindingkan isu KLB, tanpa restu SBY, hal tersebut hanya akan membentuk gelembung air sabun.

Namun, dalam jangka panjang pernyataan Yudhoyono pelan tapi pasti akan kehilangan koherensi karakterologis (characterological coherency). Hal ini ditandai dengan kian melemahnya kepercayaan publik di level konstituen dan publik eksternal partai pada karakter-karakter utama Yudhoyono sebagai pemimpin.

Konflik antarfaksi seusai kongres PD tahun lalu, mengalami fase ‘inkubasi’ saat skandal Nazaruddin terkuak. Perang terbuka pun aktual di media massa karena proses pengendalian konflik terhalang oleh kepentingan elit Demokrat yang berbeda-beda. Konsolidasi internal tak mampu menyolidkan lagi gerak ritmis para elit sehingga konflik menjadi eskalatif dan terbuka di mana-mana.

Partai Juara?

Tak dimungkiri, PD saat ini ibarat sang juara yang kehilangan mahkota. Setelah memenangi Pemilu 2009 dengan meraih 20,85 persen suara pemilih, Demokrat ternyata tak mampu mentransformasikan kemenangannya untuk membuat perubahan nyata.

Jajak pendapat Kompas, Senin (4/7/2011) menunjukkan kepercayaan publik terhadap Demokrat menurun drastis. Jika pemilu dilaksanakan sekarang hanya 35,6 persen pemilih Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Bahkan 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi. Mahkota bagi partai pemenang pemilu adalah kepercayaan, kewibawaan dan kredibilitas. Sebuah partai yang memenangi Pemilu tetapi tak lagi punya ketiga hal tersebut sama saja dengan juara tanpa mahkota.

Komentar Marzuki Ali (Kompas,12/7/2011) yang menyatakan bahwa keberhasilan Demokrat pada Pemilu 2014 ditentukan tiga pihak yakni Yudhoyono selaku pemimpin pemerintahan, dirinya di DPR dan Anas dalam mengonsolidasikan partai, menjadi cermin elit Demokrat yang menyederhanakan masalah. Marzuki mungkin lupa, faktor rakyat atau konstituen dalam membesarkan partai. Tanpa riset ilmiah sekalipun teraba bahwa rakyat kini tak hanya gelisah tetapi kecewa atas perkembangan penyelsaian kasus Nazaruddin.

Tak ada pilihan bagi Demokrat, selain mengoptimalkan perbaikan-perbaikan ke depan. Pertama, Demokrat harus tegas memecat kader-kader yang terlibat korupsi. Agenda pemberesihan para koruptor di tubuh demokrat seharusnya menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar 23-25 Juli ini.

Kedua, PD harus menunjukkan political will untuk menuntaskan kasus yang menjadi sorotan utama publik. Misalnya turut menunjukkan tanggungjawab untuk menghadirkan Nazaruddin di Indonesia. Jika gagal, maka publik akan selalu menghubungkan tindakan korupsi yang dituduhkan terhadap Nazaruddin dengan partai dan para elit PD lainnya. Sikap tegas Demokrat juga harus tergambar dalam penyelsaian kasus pemalsuan surat yang melibatkan Andi Nurpati. Sangat beresiko bagi Demokrat jika menjadi bungker orang-orang bermasalah.

Ketiga, dalam konteks kohesivitas organasasi perlu adanya penataan ulang dalam proses distribusi dan alokasi sumberdaya kader. Selain memiliki operator politik handal yang diperlukan dalam manajemen konflik seperti sekarang, perlu juga memperbanyak kader yang bekerja nyata untuk rakyat di luar masa Pemilu.

Sumber gambar::

www.waspada.co.id

REORIENTASI POLITIK PPP

2011-10-21T09:36:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, Kamis 7 Juli 2011

Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menentukan perjalanan partai ini ke depan, terutama terkait eksistensinya yang hingga kini terus terseok dan digerus oleh kekuatan parpol lain. Persoalan mendasar bagi PPP adalah menentukan reorientasi diri yang jelas sebagai bagian dari parpol modern. Bukan sebaliknya, terus berkutat dalam kegamangan yang menyebabkan merosotnya pemilih dalam demokrasi electoral yang kian kompetitif.

Kapal Tua

PPP sekarang adalah kapal tua yang butuh perawatan intensif agar tak bobrok dimakan zaman. Lampu kuning tanda bahaya bagi PPP sudah menyala, seiring dengan terus menurunnya suara pemilih dalam pemilu. Pada pemilu 1977, PPP memperoleh suara 29,3 persen, pemilu 1982 turun menjadi 27,8 persen, pemilu 1987 sebesar 15,9 persen, pemilu 1992 sebesar 14,6 persen, pemilu 1997 perolehan suara sempat naik yakni 22,4 persen, kemudian terjun bebas di pemilu 1999 dengan perolehan suara 10,7 persen, pemilu 2004 sebesar 8,1 persen, dan pemilu 2009 hanya dipilih oleh 5,5 juta pemilih atau sekitar 5,3 persen.

Menurunnya suara PPP itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, lemahnya strategi pengelolaan basis massa tradisional. Dalam konteks kerja partai, PPP kerap abai atau sangat jarang mengusung gagasan, program atau sekadar menjadi trend setter isu yang terkait dengan basis masa tradisionalnya. Partai tak mampu meyakinkan basis massanya untuk tetap loyal, sehingga tak mengherankan banyak pemilihnya lari ke partai lain, baik sesama partai Islam maupun nasionalis.

Kedua, PPP mengalami krisis figur. Tak disangkal bahwa setiap partai selalu butuh simpul ketokohan yang bisa menjadi perekat kohesivitas kelompok. Memang posisi tokoh bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa negatif, jika tokoh sangat dominan dan melembagakan kekuatan referen (referent power) dirinya sehingga partai mengalami feodalisme.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap figur dapat mengundang tradisi dinasti politik. Gejala ini akan menyebabkan menguatnya kesadaran diskursif (discursive conciousness) dan kesadaran praktis (practical consciousness) yang senantiasa menempatkan trah tokoh atau figur di puncak hierarki partai. Tetapi kekuatan figur akan positif bagi PPP jika ditempatkan sebagai salah satu sumber transformasi organisasi menuju partai modern. PPP butuh figur kuat, kredibel, yang mau dan mampu bekerja untuk partai sekaligus bisa dibanggakan parpol sebagai politisi ideologis. Tokoh seperti ini penting untuk mengerek kembali seluruh potensi kejayaan PPP.

Ketiga, PPP kerap terjebak ke dalam identifikasi citra simbolis yang eliteis. Sah-sah saja sebuah partai punya citra simbolis, seperti halnya PPP yang mengusung citra dirinya sebagai partai Islam. Tentu, untuk bisa bertahan lama, simbol dengan substansinya harus sejalan, bukan saling menegasikan. Partai butuh kerja-kerja konkret di luar pemilu sebagai bagian optimalisasi fungsi partai. Di antara fungsi-fungsi penting itu adalah menjadi saluran agregasi politik, pengendalian konflik dan kontrol.

Bagaimanapun, partai memiliki posisi penting dalam menstimulasi dan menunjukkan arah kepentingan politik yang semestinya menjadi perhatian publik. Selain itu, juga dapat menjadi saluran yang tepat saat konflik muncul dan eskalatif. Bukan sebaliknya, parpol menjadi alat manipulasi kesadaran khalayak sekaligus menjadi kendaraan utama untuk "bancakan" uang rakyat secara sistemis dan berjamaah.

Refleksivitas Politik

Tantangan nyata bagi PPP ke depan adalah munculnya titik jenuh khalayak terhadap keberadaan parpol. Sikap dan prilaku politik para politisi lintas parpol nyaris seragam, yakni kurang merepresentasikan aspirasi rakyat. Sehingga persentase kelompok apolitis kian membesar. Pasar bebas parpol di Indonesia yang kian kapitalistik juga menjadi tantangan tersendiri.

PPP harus bersaing dengan partai-partai lain yang punya sumber daya otoritatif (authoritative resource), sumber daya alokatif (allocative resources), dan sumber daya finansial (finansial resources) lebih siap dibanding PPP. Tantangan lain, PPP juga akan dihadapkan pada regulasi yang kian ketat seperti UU Parpol maupun dalam UU Pemilu. PPP, misalnya harus kerja ekstrakeras dalam menyikapi peningkatan angka Parliamentary Threshold (PT) dalam Pemilu 2014.

Muktamar bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reorientasi diri menuju partai modern. Pertama, PPP harus mengembangkan refleksivitas organisasi. Ketua umum baru terpilih harus mampu membawa PPP menuju masa depan dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Refleksivitas tercermin dari kemampuan untuk menentukan alasan-alasan dari pilihan perilakunya.

PPP jika ingin disebut partai modern harus progresif dalam beradaptasi dengan situasi dinamis, bukan selalu terjebak dalam gejala groupthink. Kecermatan dalam merumuskan dan mengaplikasikan platform partai menjadi keniscayaan, bukan semata fokus pada rencana pragmatis elite parpol.

PPP butuh memperkuat penstrukturan adaptif. Dalam terminologi Anthony Giddens sebagaimana dikutip West dan Turner dalam Introducing Communication Theory (2008), penstrukturan adaptif terjadi jika organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan yang berfungsi sebagai perilaku para anggotanya.

Kedua, jika ingin menjadi partai modern, PPP harus dibangun melalui kaderisasi yang kuat. Tahapan kaderisasi harus berjalan integratif dimulai dari perekrutan, pembinaan kader menjadi loyalis serta pendistribusian dan pengalokasian kader ke dalam posisi-posisi tertentu. Pragmatisme dan politik trasaksional kerap mencederai tahapan kaderisasi ini. Partai menjadi pintu masuk bagi munculnya para politisi nonkader yang mengatasnamakan partai dalam perebutan jabatan publik tertentu. Sehingga, merusak suasana batiniah kader sekaligus menumbuhkan parasit yang suatu saat akan menggerogoti kejayaan tubuh PPP.

Sudah bukan saatnya warga PPP berorientasi pada romantisme masa lalu sebagai satu-satunya rumah besar umat. Butuh kerja nyata untuk membentuk jejaring aktif melalui kaderisasi yang berkelanjutan agar PPP tetap bisa bertahan.

Tulisan bisa diakses di web Harian Jurnal Nasional:

http://nasional.jurnas.com/halaman/10/2011-07-07/175434

Sumber gambar:

www.inilah.com

PANGGUNG MAFIA PEMILU

2011-10-21T09:31:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Seputar Indonesia, Sabtu 2 Juli 2011)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memiliki panggung pertunjukkan yang menyedot perhatian publik terutama media massa. Label yang disematkan oleh para politisi Senayan terutama yang berada di Komisi II garang dan menyeramkan! Mereka membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 yang kemudian populer dengan sebutan Panja Mafia Pemilu.

Metode pertunjukkan hampir serupa dengan realitas simbolik yang dikonstruksi saat Panitia Khusus (Pansus) Century. Sama-sama menimbulkan kegaduhan publik, penuh kejutan, menebar bola liar isu, dan sangat impresif bagi media yang selalu memajang bad news is good news. Satu demi satu drama mengemuka dari paparan Mahfud MD (Ketua MK) dan Djanedjri M Gaffar (Sekjen MK) serta kian mengharu-biru saat Arsyad Sanusi (Mantan Hakim MK) dan Neshawati juga diberi panggung serupa. Inilah relasi antagonis yang mau tidak mau, suka tidak suka menjadi tontonan khalayak atas nama demokrasi.

Pemburu Mafia?

Mendengar istilah mafia yang dijadikan label Panja, merangsang kita untuk menerawang ke dunia kelam para kriminal. Di banyak literatur, kata mafia diartikan sebagai a crime syndicate atau semacam perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Konon awalnya, kata mafia merupakan istilah yang digunakan orang Sicilia untuk segala organisasi rahasia yang mengendalikan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Biasanya mereka menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya.

Penggambaran sistem kehidupan para mafia, secara menarik bisa kita baca di novel yang melegenda, The Godfather karya Mario Puzo (1969). Cerita mengenai para mafia Sicilia ini pun lantas dijadikan film yang sangat laris dan disutradarai oleh Francis Ford Coppola dengan judul yang sama dengan novelnya. Tokoh-tokoh Don Vito Corleone (Marlon Brando), Michael Corleone (Al Pacino) dan Santino ‘Sonny’ Corleone (James Caan) seolah menjadi icon peran para mafia.

Lalu, mampukah kira-kira tim pemburu para mafia ini memenuhi harapan publik agar sesuai dengan namanya yang sangar tadi? Di sinilah letak skeptisme muncul dan merebak di benak khalayak. Kita tentu ingat, DPR pada tahun 2009 pernah membentuk panitia angket tentang pelanggaran hak konstitusional warganegara untuk memilih yang kemudian lazim dikenal sebagai Panitia Angket Daftar Pemilih tetap (DPT) berdasarkan SK DPR No. 15/DPR RI/IV2008-2009. Panitia Angket ini diketuai oleh Gayus Lumbuun (PDIP).

Ada tiga hal yang dilakukan panitia angket tersebut. Pertama, menyelidiki akar permasalahan dan penyebab kekisruhan DPT yang menyebabkan sebagian warganegara kehilangan haknya untuk memilih. Kedua, mencari pihak yang paling bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut. Ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam penyusunan daftar pemilih. Pada 29 September 2009 Panitia Angket membuat rekomendasi yang diantaranya menyatakan bahwa KPU diminta agar mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih, penyusunan DPS dan DPT. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, direkomendasikan pemberhentian seluruh anggota KPU termasuk komisionernya dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Waktu pun berlalu tanpa kejelasan. Gegap-gempita kerja Panitia Angket DPT ibarat gelembung yang besar, rapuh dan cepat hilang sesuai dengan perubahan peta politik yang berlangsung di Senayan dan di lingkar kekuasaan. Hal serupa, juga terjadi saat Hak Angket Century. Seluruh energi bangsa ini masuk ke dalam pusaran kasus Century. Peristiwa itu, menjadi panggung kolosal bagi para politisi-selebriti dari Senayan, karena hampir setiap saat komentar mereka menjadi konsumsi media. Rekomendasi hanya drama yang berujung pada kesepakatan-kesepakatan politik sesama mereka.

Resiko Politisasi

Kita tentu patut mengapresiasi langkah Ketua MK Mahfud MD yang telah membuka kasus pemalsuan surat MK terkait penetapan kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I ke publik dan melaporkan tindakan pidana umum ini ke Polisi. Laporan Mahfud MD, sudah tepat untuk menjadi pintu masuk bagi pengungkapan ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Kepolisian pun menduga, bahwa pemalsuan surat keputusan MK dilakukan secara berkelompok. Tentu, dengan membuka kasus surat palsu MK tertanggal 14 Agustus 2009 yang substansinya berbeda dengan surat asli tertanggal 17 Agustus 2009 ini, sesungguhnya sudah menyediakan koridor yang tepat untuk membongkar siapa dan berbuat apa, mereka menggunakan surat palsu untuk apa, serta siapa aktor utama yang menyuruh pemalsuan surat tersebut. Tentu, kasus Dewi Yasin Limpo ini bisa menjadi kotak pandora untuk menyingkap tabir para mafia pemilu yang nyaris tak tersentuh selama ini.

Hanya saja, semua proses itu menjadi tidak sesederhana yang dipikirkan karena di saat bersamaan muncul resiko politisasi terutama setelah panggung politik bernama Panja Mafia Pemilu digelar di DPR. Menurut para politisi Senayan pembentukan Panja Mafia Pemilu menjadi keharusan. Pertama, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Kedua, dalam rangka penyempurnaan UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Mungkinkah fokus tersebut tidak akan melebar kemana-mana ? Di posisi inilah penulis meragukan panja buatan DPR tersebut.

Kekhawatiran itu kian menguat dalam 2 dinamika yang berlangsung di panja DPR. Pertama, muncul konstruksi opini yang melebar pada perang pribadi antara Mahfud MD versus Arsyad Sanusi. Kalimat verbal yang terucap sudah menyasar karakter personal dan melebar pada pembunuhan karakter masing-masing pihak yang bersetru. Layakah konflik personal itu mengemuka secara gamblang di media pada jam tayang yang bisa diakses semua usia. Resikonya, martabat dan kredibilitas MK sebagai institusi tentu juga akan tercederai, selain juga memberi pendidikan hukum dan politik yang keliru bagi masyarakat. Tidakah lebih tepat jika buka-bukaan itu fokus pada fakta hukum dan dipaparkan di pengadilan?

Kedua, dinamika panja juga menimbulkan kegaduhan politik nasional yang berpotensi memengaruhi fokus kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Sekali lagi, kegaduhan publik dalam jejak rekamnya DPR lebih banyak menciptakan bubble politic dibanding penyelsaian akhir yang memuaskan rakyat. Prosesi mirip pansus Century berpotensi terulang, dan goreng-menggoreng isu pun sangat mungkin terjadi. Tak berlebihan, jika advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai pembentukan Panja Mafia Pemilu sebagai langkah kegenitan ! Rakyat tak menginginkan lagi panggung sandiwara, tetapi butuh pengungkapan fakta hingga kita tahu siapa saja para mafia pemilu itu. ***

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409835/

KLEPTOKRASI DAN KORUPSI POLITIK

2011-10-21T09:26:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Jurnal Nasional, 8 Juni 2011)

Satu persoalan mendasar negeri ini yang hingga kini belum teratasi adalah praktik korupsi. Kejahatan tingkat atas (top-hat crimes) bernama korupsi ini hampir merata menjangkiti seluruh simpul pokok negara dari hulu ke hilir dan berklindan dengan kekuasaan di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Korupsi nyaris paripurna menampilkan identitasnya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) karena kerap mewujud dalam suatu kemapanan pola dan sukses menjadi totalitas historis atau meminjam istilah Jurgen Habermas menjadi bentuk kehidupan (lebensform).

Obstruction of Justice

Ironis memang, Indonesia kikinian adalah entitas negara yang tersandra oleh prilaku korup. Indeks persepsi korupsi tahun 2010 yang dilansir oleh Transparency International Indonesia (TII) stagnan diangka 2,8 atau diposisi 110 dari 178 negara. Kondisi ini tak berubah jika dibandingkan tahun 2009. Indonesia sekelas dengan negara Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands sama-sama di skor 2,8 dan peringkat 110. Kalah kelas dengan negara tetangga sekalipun seperti Singapura (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Meski cukup unggul dari Vietnam (2,7), Filipina (2,4), Kamboja (2.1), Laos (2,1) dan Myanmar (1,4).

Ini tentu menyedihkan, mengingat Indonesia telah menyia-nyiakan kesempatan good and clean governance pasca reformasi bergulir 13 tahun lalu. Tumbangnya otoritarianisme Orde Baru sukses melahirkan sejumlah perangkat hukum guna meminimalisir tindakan korupsi. Perang melawan korupsi seolah membara saat reformasi sukses memasukan pembrantasan korupsi ke dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara legal formalistik Indonesia turut menyetujui United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003, melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 dan menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman terhadap demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas bangsa Indonesia. Sebelum itu, karena praktik korupsi yang merajalela, Indonesia juga dengan gagah berani melahirkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu kelahiran KPK bukan karena alasan biasa, lembaga ini diharapkan mampu melakukan cara-cara luar biasa untuk membatasi pergerakan, modus, jaringan dan lain-lain dari sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang dianggap sudah meluas dan sistematis. Sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang juga luar biasa.

Kini KPK, Mahkamah Agung (MA), kejaksaan maupun kepolisian pun nampak terjebak ke dalam sebuah pola Obstruction of Justice atau pengadilan dan pertanggunganjawaban pidana hanya berlaku pada orang-orang yang korup tetapi tak berkuasa. Sementara mereka para Al Capone yang memiliki kuasa atau pengaruh atas kekuasaan politik dan hukum tetap tak tersentuh meski sejumlah data telah menunjuk hidung mereka sebagai God Father atau cukong tindakan korupsi.

Kleptokrasi

Kekhawatiran kita kian menjadi-jadi karena para elit yang menggenggam kuasa atas legislatif, eksekutif maupun yudikatif berjamaah melakukan korupsi. Sebagai contoh, gerombolan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 lintas partai menjadi tersangka kasus cek pelawat yang diduga sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Korupsi berjamaah juga dilakukan anggota DPRD di berbagai daerah. Yang teraktual, misalnya 11 angota DPRD Kota Madiun divonis penjara (31/05/2011). Mereka terbukti melakukan korupsi anggaran operasional dewan hingga merugikan negara 1,012 miliar.

Modus persekongkolan korupsi juga terjadi antara politisi di DPR dengan pejabat pemerintahan. Contoh aktualnya adalah suap dalam pembangunan wisma atlet yang melibatkan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora). Aroma kebusukan suap Sesmenporan pun telah menyeret politisi Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Sementara di yudikatif pun kejahatan korupsi tak kalah merajalela. Terbaru, seorang hakim pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berinisial S yang diduga menerima suap atas kasus kapailitan. Hakim nakal ini telah ditangkap tangan KPK 1 Juni 2011. Tentu dia merupakan satu diantara gerombolan penegak hukum yang menjerembabkan diri ke dalam kubangan kejahatan.

Berbagai contoh tadi, menjadi bukti kuat bahwa kejahatan oleh mereka yang memiliki kekuasaan kini merajalela. Bahkan ada kecenderungan Indonesia semakin terjebak ke dalam pusaran kleptokrasi (kleptocracy). Secara etimologi, istilah kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni klepto dan kratein yang berarti diperintah oleh para pencuri. Kleptokrasi bisa dipahami sebagai bentuk administrasi publik dengan menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri. Praktik korupsi, nepotisme dan persekongkolan kejahatan dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mempengaruhi kebijakan. Kita tentu ingat sebuah nasehat populer dari ekonom dan pemikir Prancis, Frederic Bastiat yang mengatakan bahwa jika lembaga negara penuh dengan praktik ilegal dan korupsi, negara pun berubah menjadi institusi kleptokrasi.

Istilah kleptokrasi dipopulerkan oleh Stanislav Andreski dalam Kleptocracy or Corruption as a System of Government (1968) yang menggarisbawahi peran penguasa atau pejabat tinggi yang tujuan utamanya adalah pengayaan pribadi. Mereka memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan pribadi tersebut sambil memegang jabatan publik. Sebuah negara yang kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutifnya tunduk pada para koruptor tentu hanya akan berjalan menuju titik nadir.

Pintu Masuk

Kleptokrasi sangat erat hubungannya dengan korupsi politik bahkan tak bisa dipisahkan. Dalam press release KPK (27/05/2011) eksplisit dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan korupsi politik adalah penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi. Lingkup korupsi politik sendiri mencakup antara lain suap-menyuap, jual-beli pengaruh, patronase, kecurangan pemilu, gratifikasi, penggelapan, pemufakatan jahat, dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisasi. Aktor dari korupsi politik bisa saja badan hukum partai poltik (parpol), pengurus dan kader parpol, anggota legislatif, calon/kandidat legislatif dan eksekutif yang diusung parpol, dan pelaku bisnis/swasta.

Korupsi politik akan menjadi momok krisis di sebuah negara dan menjadi penyebab krisis di bidang-bidang lain karena biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan politik. Para pelaku menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi sosial-politik mereka. Akan lebih parah jika korupsi politik ini dilakukan pemimpin negara atau pemerintahan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia pada 17 September 2007 menyebut sejumlah nama kepala negara dan pemerintahan yang melakukan korupsi politik. Di antara nama-nama tersebut adalah Soeharto, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Sani Abacha, Slobodan Melosevic, Jean Claude Duvalier, Alberto Fujimori, Pavlo Larazenko, Arnoldo Aleman, Joseph Estrada. Penyebutan nama mereka berbarengan dengan peluncuran program Stolen Asset Recovery atau StAR Initiative. Ini seolah mempertegas bahwa kejahatan korupsi politik harus menjadi perhatian seluruh warga dunia.

Saat ini, korupsi politik bisa dilakukan oleh siapa saja dan kelompok politik mana saja mengingat fragmentasi kekuataan politik di era demokrasi elektoral. Sejumlah pintu masuk menganga hingga kerap menarik minat para koruptor.

Pertama, sirkulasi jabatan strategis di pemerintahan seperti di sejumlah kementrian yang memungkinkan pengendalian uang rakyat untuk berubah fungsi menjadi basis logistik parpol atau kandidat. Hal ini juga berlaku pada posisi-posisi penting di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia dan sejumlah aset negara lainnya yang biasanya teramat rentan untuk dikuasai dan dikendalikan oleh para koruptor.

Kedua, dalam penyusunan, pengalokasian dan pendistribusian anggaran. Kerapkali terjadi politik transaksional, mark up proyek, dan pengaturan ilegal dalam anggaran.

Ketiga, korupsi politik juga kerap terjadi dalam proses penyusunan dan pengesahan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan sejumlah kebijakan publik lainnya. Korupsi terjadi karena kepentingan para pihak baik pengusaha swasta, pihak asing maupun institusi pemerintah sendiri dalam lolosnya sebuah regulasi.

Kita tentu tidak ingin fase konsolidasi dan pelembagaan demokrasi terus-menerus tersandra oleh tindakan korupsi politik. Jika korupsi politik tak bisa dibatasi dan dikendalikan secara efektif, maka seluruh energi bangsa ini akan terisap dan masuk ke dalam fase negara gagal. ***

Sumber gambar:

www.inilah.com

DI BALIK SKENARIO MR A

2011-10-21T09:22:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, 6 Juni 2011)

Konflik politik yang melibatkan elit Demokrat kian menjadi-jadi. Bergulirnya isu Mr A yang dihembuskan oleh politisi Demokrat, Ramadhan Pohan pada 1 Juni lalu, sontak menjadi bola panas yang bergulir liar kemana-mana. Sederet nama politisi berawalan A yang mulai masuk ke dalam pusaran isu tersebut adalah Abu Rizal Bakrie dan Akbar Tanjung dari Golkar, Arief Poyouno dari Gerindra.

Dalam pembacaan komunikasi politik, fenomena seperti ini kerap dipahami sebagai gelembung isu (bubble issue). Yang biasanya digunakan oleh aktor untuk menarik perhatian publik pada isu sesaat guna menyembunyikan kenyataan lain yang sedang menjadi sorotan. Pola serupa kerap menghiasi jagat politik kita di masa lalu. Gelembung isu biasanya tak memiliki dasar dan tautan fakta yang kuat dan bisa dibuktikan secara hukum, karena memang sejak awal tidak diskenariokan untuk masuk di pembuktian legal formalistik melainkan bentuk equivocal communication. Menurut Janet Beavin Bavelas dalam bukunya Equivocal Communication (1990) istilah ini memiliki makna pengemasan pesan yang sengaja dibuat tidak jelas, tidak langsung dan tidak lugas.

Konteks berhembusnya isu Mr A tentu tak bisa kita lepaskan dari kisruh kasus suap proyek wisma atlet SEA Games yang melibatkan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram dan menyeret politisi Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Setelah Nazaruddin pergi ke Singapura beredar serangkaian propaganda melalui sms dan situs jejaring sosial yang menempatkan Demokrat dan sejumlah elit partainya sebagai sasaran tembak. Ada dua teknik propaganda yang menonjol dan digulirkan oleh pengirim yang seolah-olah Nazaruddin lewat SMS bernomor Singapura.

Pertama, teknik name calling yakni memberi label buruk pada gagasan, orang, objek atau tujuan agar menolak sesuatu tanpa menguji kenyataanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Andi Nurpati dan Anas Urbaningrum seolah-olah menjadi korban propaganda ini. Kedua, propaganda yang beredar itu juga menggunakan teknik card stacking yakni dengan cara memilih pernyataan yang akurat dan tak akurat, logis dan tak logis untuk membangun suatu kasus. SMS yang beredar secara sengaja dan terencana mencampur-adukan pernyataan yang asumsinya bisa diterima tetapi miskin fakta verifikatif. Tujuan utamanya menghadirkan efek domino pada perbincangan publik, sehingga orang ramai menduga-duga adanya sejumlah kasus lain di luar kasus Nazaruddin tersebut.

Dalam membaca gelembung isu semacam ini kita harus lebih teliti karena bisa jadi skenario sesungguhnya tidak seperti garis linear yang nampak di permukaan. Kini, seolah Partai Demokrat sedang dikerjai oleh banyak pihak dan terkesan menjadi sasaran tembak propagandis yang intensif menyasar berbagai kelemahan partai pemenang Pemilu ini. Kemungkinan seperti ini memang tak bisa kita abaikan terlebih jika dikaitkan dengan rivalitas menuju 2014.

Namun, kemungkinan lain juga harus kita baca secara jernih. Serangan intensif yang terjadi belakang mungkin juga diskenariokan oleh orang-orang Demokrat sendiri sebagai bagian dari manajemen konflik. Mereka menempatkan diri seolah-olah sedang disakiti, didzalimi, dijadikan sasaran tembak. Ingat, posisi semacam ini dalam tradisi politik Indonesia kerap melahirkan empati publik sekaligus melahirkan kembali kohesivitas organisasi.**

Sumber Gambar:

www.inilah.com

BEBAN DEMOKRASI ELEKTORAL

2011-06-03T05:06:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Seputar Indonesia, 27 Mei 2011)

Banyak yang menyimpulkan demokrasi Indonesia tak pernah beranjak dari fase transisi. Setelah 13 tahun peristiwa reformasi,kita melewati tiga kali pemilihan umum (pemilu). Kekuasaan pun banyak diisi orang-orang baru meski banyak juga orang lama yang tetap melanggengkan dinasti politik mereka baik di pusat maupun di daerah.

Muncul beragam sumbatan dalam proses konsolidasi politik hingga kita tak pernah sampai pada demokrasi substansial yang diidealkan. Bahkan muncul kecenderungan kita terjebak dan berputar-putar dalam demokrasi elektoral yang kapitalistik.

Sejarah mencatat katalisator utama perubahan politik 1998 yang kita kenang sebagai peristiwa reformasi karena ada musuh bersama (common enemy) yakni Soeharto. Kekuasaan bercirikan bureaucratic polity yang diusung Soeharto telah menyebabkan pengerdilan kekuatan civil societydi Indonesia.

Dalam tulisan Karl D Jakson, Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia (1978), ciri dominan bureaucratic polity adalah mengisolir keputusan-keputusan penting hanya di lingkaran elite tertentu. Inilah zaman kegelapan demokrasi Indonesia karena semua kekuasaan tersentral pada sosok Soeharto. Setelah fase transisi itu lewat seharusnya kita memasuki babak baru yakni konsolidasi dan pelembagaan politik. Namun, hal ini tak mudah direalisasikan.Terlalu banyak hal pragmatis-instrumentalistik dalam berbagai hitungan matematika politik yang menyeret energi bangsa ini ke dalam lubang hitam politik rendahan.

Beban Politik

Kini, gaung reformasi telah menepi,bahkan muncul kecenderungan mati suri.Tragisnya lagi, reformasi mulai dianggap gagal! Masyarakat tak merasakan ada perbaikan signifikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan perekonomian. Meminjam data hasil survei nasional Indo Barometer April–Mei 2011 membuat kita semakin miris. Sebanyak 55,4% masyarakat tidak merasakan ada perubahan kondisi bangsa sebelum dan sesudah reformasi. Hanya 31% yang menganggap kondisi bangsa setelah reformasi jauh lebih baik. Survei terhadap 1.200 responden di 33 provinsi ini mencatat 55% di antaranya tak puas dengan reformasi,dan hanya 29,7% yang menyatakan puas.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya kecenderungan di masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan di era Orde Baru lebih baik dari era pascareformasi. Terlepas dari kritik banyak pihak terhadap metodologi yang tidak mengomparasikan secara apple to apple Era Reformasi dengan Orde Baru, survei Indo Barometer itu bisa menjadi semacam warning bahwa reformasi memang di titik nadir persepsi masyarakat.

Salah satu sumbatan nyata proses konsolidasi dan pelembagaan politik adalah dominannya demokrasi elektoral (electoral democracy) yang kapitalistik dalam sistem politik kita. Hal ini ditandai dengan pemilu reguler dan kompetisi antarparpol guna memperebutkan pemilih melalui basis transaksional. Pemilu menjadi pasar lelang suara sehingga ongkos untuk penguasaan pemilih menjadi sangat mahal. Dana internal parpol sangat tak memadai untuk membiayai pertarungan sehingga dibutuhkan dukungan dari pihak eksternal antara lain donatur dan para investor politik. Praktik ini melahirkan perselingkuhan abadi penguasapengusaha yang kerap mereduksi kesejatian demokrasi.

Hal tersebut juga sering menjadi pembenar bagi praktik kumulasi ekonomi para politisi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Dalam konteks inilah, kita sering melihat peran parpol sebagai bunker bagi para koruptor. Sudah bukan rahasia bahwa BUMN, proyek-proyek kementerian, pemda-pemda, sirkulasi jabatan, dan sejumlah kerja sama dengan pihak swasta kerapkali menjadi pintu masuk tindakan korupsi para politisi maupun para broker yang berafiliasi ke parpol tertentu. Beban demokrasi elektoral kita saat ini adalah politik tersandera oleh mekanisme transaksional. Para politisi mengidentikkan politik sebagai komoditi yang punya nilai pertukaran (exchange value) dan pasar (market).

Tak heran jika sirkulasi jabatan, pemilihan kepala daerah (pilkada), pembuatan kebijakan publik,hingga anggaran menjadi produk politik yang memiliki nilai transaksional. Konsekuensi dari cara pandang politik sebagai komoditi ini melahirkan korupsi, suap, dan penyalahgunaan jabatan untuk kumulasi ekonomi yang bersifat personal maupun organisasional. Politik tak bisa melepaskan diri dari rumusan money-commodity- more money (MCM) layaknya di produk komersial. Praktik ini tak hanya menerpa parpol penguasa, tapi juga mereka yang di luar kekuasaan.

Energi bangsa ini lebih banyak tersedot ke dalam rivalitas perebutan kekuasaan dan sirkulasi jabatan, tetapi lupa bagaimana mengoptimalkan kekuasaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat. Para elite lebih memilih ‘ko-opsi’ dan konsensus daripada kompetisi politik secara fair.Anatomi kekuasaan tetap mengacu pada akomodasi politik sebagai wujud pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati.

Hampir tiadanya parpol oposisi yang efektif di parlemen, dan hubungan promiscuous (sering gonta-ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Dalam memaknai demokrasi, kita kerap terjebak dalam logosentrisme. Menurut pemikir beraliran postmodernisme, Jacques Derrida, paham logosentrisme sering terdampar pada aspek fonosentrisme yang mendewakan kata.Kendati penafsiran tak akan lepas dari kata, makna demokrasi lebih dari sekadar kata-kata.

Tak cukup hanya membangun reformasi melalui kata-kata dan citra, melainkan juga harus hadir dalam realita yang sesungguhnya.

Ke depan, kita tentu tak ingin demokrasi terus-menerus tersandera oleh libido kekuasaan kaum elite. Demokrasi elektoral harus memiliki sumbangsih nyata bagi perbaikan bangsa ini, bukan semata perhelatan demokrasi lima tahunan yang miskin perubahan.●

Tulisan ini bisa diakses di web SINDO

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/401771/

Sumber ilustrasi gambar:

www.inilah.com

QUO VADIS REFORMASI?

2011-06-03T05:00:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Sinar Harapan, 23 Mei 2011)

Bulan Mei diidentikkan dengan reformasi, tonggak perubahan yang meruntuhkan kekuasaan Soeharto. Gerakan massa waktu itu ibarat air bah yang tak terbendung rezim tiran Soeharto.

Itulah sejarah yang melahirkan euforia kebebasan. Sekarang, justru kita gelagapan menghadapi realitas reformasi yang dianggap gagal. Bangsa ini tentu kaget bukan kepalang saat Indo Barometer memublikasikan hasil survei nasional sepanjang 25 April-4 Mei, yang menyatakan 40,9 persen responden mempersepsikan Orde Baru lebih baik dari Orde Lama dan reformasi. Hanya 22,8 persen yang memilih era Reformasi sebagai yang terbaik.

Kegagalan Reformasi

Kekagetan kita tak cukup berhenti di situ. Dari 1.200 responden di 33 provinsi yang menyatakan tidak merasakan adanya perubahan kondisi sebelum dan sesudah reformasi berjumlah 55,4 persen, hanya 31 persen masyarakat yang menganggap kondisi bangsa setelah Reformasi jauh lebih baik. Survei ini juga mencatat 55 persen di antaranya tak puas dengan reformasi, hanya 29,7 persen saja yang menyatakan puas.

Tentu, hasil survei itu menjadi polemik. Mereka yang melihat dari cara pandang skeptis akan memunculkan pertanyaan: benarkah hasil survei itu merefleksikan pandangan umum masyarakat Indonesia?

Memang pada dasarnya studi kuantitatif itu bisa menjadi refleksi, hanya saja tak ada salahnya menggali lebih dalam metodologi yang digunakan pihak Indo Barometer. Apakah mereka sudah mengomparasikan secara apple-to-apple antara Orde Baru dengan era Reformasi. Cara pandang seperti itu sah-sah saja dilontarkan sebagai sebuah kritik metodologis.

Tetapi bagi penulis, persoalannya bukan pada debat metodologis dalam survei, melainkan pada hal yang lebih substansial, yakni menguatnya gejala kekecewaan masyarakat terhadap kaum elite, baik di kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sebenarnya tanpa survei ilmiah pun gejala kekecewaan atas jalannya reformasi bisa kita raba mulai dari diskusi di kampus-kampus, hingga warung kopi. Bedanya, riset ilmiah meyakinkan kita dengan data dari sejumlah sampel, sehingga asumsi terverifikasi di lapangan.

Elite berkuasa tetap konservatif dalam pola-pola lama seperti dipraktikkan Orde Baru. Pola lama tersebut antara lain penguasaan akses dengan cara merestriksi berbagai peluang kuatnya check and balance dalam kekuasaan. Hal ini tergambar jelas dalam pembentukan pemerintahan yang tetap mengacu pada pola korporatisme atau pembonsaian politik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengantongi suara signifikan dalam Pemilu, tetap melanggengkan praktik koalisi besar. Akibatnya, muncul gejala obesitas kekuasaan yang membuat pemerintah tak leluasa bergerak melakukan banyak hal untuk rakyat.

Cara kerja pemerintah lebih berorientasi ke dalam atau fokus mengelola risiko konflik dengan mitra koalisi dibanding orientasi ke luar guna menyejahterakan rakyat. Pola korporatisme ini juga telah dipraktikkan Orde Baru, hanya posisi Soeharto sangat kuat karena mengendalikan tiga kekuatan utama Orde Baru hasil fusi yang dipaksakan, sementara SBY harus berkompromi dengan multipartai ekstrem. Kesamaannya adalah pada pola pengendalian kekuatan penyeimbang. SBY dan Soeharto sama-sama piawai membuat stabilitas politik dengan mengontrol kekuatan potensial.

Tentu tantangan bagi SBY lebih besar, karena terlalu banyaknya teman yang diangkut ke dalam gerbong Kabinet Indonesia Bersatu II dan kerap kali mitranya tersebut berperan ganda, yakni sebagai kawan seperjalanan sekaligus lawan yang siap menerkam. Hal ini sudah terlihat dalam kasus Hak Angket Century dan rencana Hak Angket Perpajakan. Mitra koalisi bercita rasa oposisi ini bukan tak mungkin melakukan manuver serupa di masa mendatang.

Hal lain yang membuat reformasi kita berjalan di tempat adalah politisasi hukum. Proses penegakan hukum menjadi lamban, bahkan terkadang keluar jalur dan masuk di ranah politik. Misalnya, rakyat mungkin sudah bosan melihat berbagai kasus hukum yang menguap tanpa alasan jelas. Tindakan korupsi yang dilakukan sejumlah politikus dan pejabat sangat kental dengan ciri permainan politik ketimbang penegakan hukum. Beragam kasus hukum didorong ke permukaan untuk menjadi pembuka sejumlah negosiasi dengan kekuatan lain.

Kita sudah bisa memastikan jika sebuah kasus dipetieskan, sudah barang tentu ada “zone of possible agreement” yang telah disepakati di antara sejumlah elite. Misalnya gegap gempita kasus korupsi Century, juga kasus Gayus yang hanya menyeret para “kroco”. Hukum menjadi komoditas politik yang memiliki pertukaran nilai (exchange values) dan pertukaran pasar (exchange market) bak produk komersial di pasar lelang.

Korupsi menjadi momok lain bagi jalannya agenda reformasi. Saat ini ada kecenderungan parpol tergerus habis oleh pusaran korupsi para elite yang ada di dalamnya. Budaya korupsi ini kian melembaga karena parpol harus bertarung di pemilu dan pilkada yang sangat mahal.

Ongkos demokrasi elektoral sangat tinggi akibat politik yang tak berbasis kinerja, melainkan hanya berupa transaksi menjelang pemilu. Konsekuensinya, politikus dan parpol harus bergerilya, bahkan kerap menjadi “drakula” untuk megisap banyak sumber finansial, agar bisa bertahan di medan pertempuran yang panjang dan melelahkan.

Arah ke Depan

Dalam tulisan RA Dahl, Dilemas of Pluralist Democracy: Autonom Vs Control (1982) disebutkan bahwa demokrasi melibatkan dua variabel, yakni kontestasi dan partisipasi. Keduanya sangat penting dalam menentukan proses demokrasi Indonesia ke depan. Kita tak cukup lagi mengklaim sebagai negara demokrasi karena sukses menggelar pemilu secara reguler. Apatisme masyarakat akan semakin membesar jika para elite masih terbiasa melakukan korupsi dan abuse of power.

Mampukah para politikus dan parpol mentradisikan politik sehat? Politik berbasis rasionalitas bernilai yang punya perhatian pada pemberdayaan kapasitas hak-hak sipil politik masyarakat. Selain itu, ke depan kita juga perlu melakukan konsolidasi demokrasi melalui pelembagaan politik yang kuat. Hal itu mestinya tercermin dalam regulasi seperti dalam paket UU Politik dan pengelolaan negara, yang merujuk pada kesejahteraan rakyat. Selain juga literasi politik yang lebih baik.

Tulisan ini bisa diakses di web Sinar Harapan:

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/quo-vadis-reformasi/

UJIAN KREDIBILITAS DEMOKRAT

2011-06-03T04:56:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, 16 Mei 2011)

Isu tak sedap kini berhembus kencang dari tubuh Partai Demokrat. Hal ini, terkait dugaan keterlibatan Bendahara Umum dan salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat di balik kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Selain itu, muncul juga isu lanjutannya bahwa kasus tersebut bergulir karena adanya konflik internal dalam kepengurusan Anas Urbaningrum.

Dugaan keterlibatan politisi dalam tindakan korupsi seolah kian memperteguh dominannya hasrat pragmatisme dalam mencari, mengelola dan mendistribusikan basis logistik politik. Sudah tak terhitung, berapa jumlah anggota DPR yang juga politisi parpol terjerembab dalam kubangan kasus korupsi. Misalnya, 25 aggota DPR secara “berjamaah” terlibat dalam kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI. Selain itu, ada juga kasus suap alih fungsi hutan lindung di Riau Kepulauan dan Sumatra Selatan. Contoh-contoh tersebut, seolah memperteguh jati diri politisi yang erat beririsan dengan tindakan korupsi.

Ada hal menarik yang patut kita catat dari bergulirnya kasus ini. Modus terbanyak tindakan korupsi politisi biasanya tak semata berdiri sebagai tindakan personal melainkan punya keterhubungan dengan orang atau kelompok yang menjadi basis afiliasinya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan, politisi yang korup terbiasa memiliki mitra “seperjuangan” baik dari sesama partai maupun lintas kekuatan. Perbedaan parpol kerap terjembatani oleh hasrat yang sama yakni kumulasi ekonomi secepat mungkin. Wajar, jika di beberapa kasus korupsi seperti dalam pemilihan Deputi Gubernur BI, kita bisa melihat politisi berbeda parpol terjerat kasus serupa. Tak ada lawan dan kawan yang abadi yang abadi hanyalah kumulasi ekonomi.

Dalam kasus suap wisma atlet SEA Games ini, tentu harus ada dentifikasi yang sangat memadai terkait jejak rekam serupa. Bagaimana keterhubungan para pelaku yang tertangkap tangan KPK dengan para politisi plus jaringannya. Tak mungkin ada asap jika tak ada api.Meski pada akhirnya, ini akan menjadi ujian berat bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Jika memang ada indikasi kuat keterlibatan politisi Demokrat dalam kasus ini, akankah Demokrat menjadi bunker bagi para politisinya korup? Inilah ujian kredibilitas bagi eksistensi PD sebagai partai pemenang pemilu, terlebih SBY berada di puncak hirarki organisasinya.

Sudah bukan rahasia bahwa prilaku korup para politisi ini juga terkait kebiasaan dalam demokrasi elektoral (electoral democracy) yang kapitalistik guna memperebutkan pemilih. Ruang pertarungan di pasar bebas parpol ini tentunya berbiaya sangat besar. Iuran internal parpol sangat tak memadai, sehingga dibutuhkan dukungan dana dari eksternal antaralain donatur, para pemodal, dan ekspansi basis-basis logistik di BUMN atau pun institusi lain yang bisa dikapitalisasi. Hal ini, telah menstimulasi beragam cara untuk korupsi. Diprediksi pola serupa akan meningkat menjelang Pemilu 2014, karena pertarungan jauh akan lebih keras di banding pemilu 2009.

Demokrat juga harus berupaya mengklarifikasi apakah benar terjadi konflik internal dalam kepengurusan Anas. Jika isu ini memang digulirkan secara sengaja oleh teman sekandang, tentu akan menjadi malapetaka bagi Demokrat ke depan. Soliditas parpol akan sangat menentukan langkah searah dalam penyiapan pertarungan besar di 2014. Publik tentu menunggu, akankah Demokrat lolos dalam ujian kredibilitasnya? ***

Ilustrasi Gambar:

www.mediaindonesia.com

PASAR BEBAS PARTAI POLITIK

2011-06-03T04:52:00.001-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Seputar Indonesia, 07/05/2011)

Sejarah partai politik (parpol) di Indonesia selalu berulang. Setiap menjelang pemilu selalu ada parpol baru yang muncul dan mencoba peruntungan untuk bersaing pada perhelatan demokrasi lima tahunan.

Kini,wajah-wajah parpol baru pun mulai menampakkan diri ke permukaan, antara lain Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Nasional Republik (Nasrep),Partai Persatuan Nasional (PPN), dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI).Tentu,hasrat politis untuk berserikat dalam parpol merupakan hak konstitusional warga negara meskipun upaya mewujudkan hasrat tersebut kerap kali tak dibarengi modal yang kompetitif.

Tipologi Parpol

Tak berlebihan jika kita sebut demokrasi kita saat ini telah menjadi pasar bebas parpol. Siapa pun dapat mendirikan parpol dan berkompetisi dalam pemilu setelah melewati berbagai syarat formal dan lolos menjadi kontestan, baik karena menyiapkan diri maupun karena keahlian para politikus meretas beragam celah aturan main yang tersedia. Pengalaman pada Pemilu 2009, dari 38 parpol yang menjadi kontestan, hanya 9 yang bisa melampaui angka parliamentary threshold (PT) 2,5% dan akhirnya menjadi penghuni rumah rakyat di Senayan. Jika kita amati,paling tidak ada empat tipologi parpol baru yang saat ini mulai beredar.

Pertama, parpol yang diinisiasi oleh elite yang tersisih dari atmosfer kekuasaan parpol besar. Partai Nasdem masuk dalam kategori ini. Sebagaimana kita ketahui, Nasdem tak terpisahkan dari sosok Surya Paloh meskipun secara formal tak diketuai langsung olehnya.Konteks kelahiran Nasdem diawali histori kontestasi Paloh vs Aburizal Bakrie dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Saat Paloh tersisih, dia mulai mengejawantahkan hasrat politisnya lewat Nasdem. Memang, secara organisasional Partai Nasdem dipimpin oleh Patrice Rio sebagai ketua dan Ahmad Rofiq sebagai sekretaris jenderal.Namun,publik juga sangat paham bahwa genealogi politik Nasdem bisa dirunut ke Paloh.

Mirip posisi SBY di awal kelahiran Partai Demokrat, tak duduk sebagai ketua umum parpol, tetapi berada di puncak hierarki kebijakan organisasi sehingga memiliki kuasa menentukan arah perjalanan parpol.Paloh dalam konteks ini sedang menjalankan two step models of leadership. Model ini digunakan untuk manajemen tes situasi dan respons khalayak dalam sebuah pasar bebas parpol yang begitu kompetitif. Jika Nasdem di kemudian hari gagal bersaing dalam pasar bebas parpol, orang diharapkan tak akan langsung menunjuk sebagai kegagalan total Paloh karena secara manajerial, organisasi ditukangi oleh orang lain.

Kedua, parpol baru yang muncul dari konflik organisasional yang menyebabkan dualisme kepengurusan. PKBI merupakan parpol produk konflik terbuka antara kubu Muhaimin Iskandar dan putri kedua almarhum Gus Dur,Yenny Wahid.Tertutupnya islah melahirkan keputusan pendirian parpol baru yang sama-sama akan menggarap basis masa kaum nahdliyin. Tentu, modal awal PKBI adalah reference power dari figur Gus Duryang dilekatkan dengan sosok Yenny sehingga diharapkan menjadi katalisator modal sosial, politis, dan finansial bagi ekstensi PKBI ke depan. Jika berbicara ceruk pasar kaum nahdliyin yang sangat potensial, tentu kehadiran PKBI sedikit banyaknya akan merugikan eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2014.

Ketiga, parpol produk agregasi politik dari beberapa kekuatan yang telah ada sebelumnya. Partai Persatuan Nasional (PPN) merupakan hasil fusi dari 10 partai kecil. Dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik muncul sejumlah pengetatan aturan,misalnya verifikasi parpol yang harus selesai paling lambat akhir 2011, keharusan memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75% kabupaten/kota yang ada di provinsi, serta minimal 50% kecamatan di kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Belum lagi polemik soal peningkatan angka PT dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif yang dirasakan kian mengancam eksistensi parpol-parpol kecil.Maka,setelah mengalkulasi hitung-hitungan politik ke depan,10 parpol kecil itu akhirnya bersepakat melakukan fusi.

Keempat, parpol baru pengusung romantisme sejarah Orde Baru.Pasca-Reformasi selalu ada tipe parpol yang jualan utamanya adalah kedigdayaan politik Soeharto. Misalnya, menjelang Pemilu 2004, tepatnya 9 September 2002, didirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) oleh Jenderal (Purn) Hartono yang menggandeng Siti Hardijanti Rukmana sebagai salah satu deklarator. Napas serupa sepertinya kini juga ada pada parpol Nasrep dengan memosisikan Tommy Soeharto sebagai modal dasar pergerakan Nasrep.

Persaingan

Keberadaan parpol dengan identitas baru, tetapi tipologi lama ini sepertinya berat bersaing di era demokrasi pasar bebas. Pertama, munculnya titik jenuh khalayak terhadap keberadaan parpol. Sikap dan perilaku politik para politikus lintas parpol nyaris seragam, yakni kurang merepresentasikan aspirasi rakyat.Sementara parpol baru yang hadir tak memiliki cukup nilai distingtif yang bisa memberi impresi sekaligus referensi baru bagi pemilih. Kedua, parpol baru pun masih terjebak pada identifikasi citra simbolik elite daripada jejaring kader ideologis. Misalnya lebih mengedepankan nama-nama besar Surya Paloh, Yenny Wahid (Gus Dur),Tommy (Soeharto). Ketiga, regulasi yang lebih ketat baik dalam UU Parpol maupun dalam UU Pemilu.Tentu, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi parpol baru.

Peluang parpol baru memang kecil,terutama jika mereka tak mampu mentransformasikan gagasan dan hasrat politis mereka di level kerja praktis, jejaring kader dan massa mengambang, figur,sumber finansial, serta berbagai pendekatan marketing politik berbasis komunitas. Ke depan pasar bebas parpol di Indonesia seharusnya memasuki fase konsolidasi, bukan terus-menerus menjadi ajang pencarian peruntungan para petualang.●

Tulisan ini bisa diakses di web Sindo:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/397160/

Sumber gambar:

www.monitorindonesia.com

POLEMIK CAPRES INDEPENDEN

2011-06-03T04:48:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Republika, 30 April 2011)

Akhir-akhir ini pro kontra seputar wacana calon presiden (capres) independen kembali mengemuka. Polemik tentang hal ini sesungguhnya telah mengemuka sejak Pemilu 2009 lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (17/02/2009) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Fadjroel Rahman, Mariana, dan Bob Ferdian.

Kini, seiring dengan rampungnya naskah amendemen kelima UUD 1945 yang dibuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), isu ini pun kembali menjadi salah satu topik utama yang menarik perhatian. Salah satu bahasan dalam naskah itu adalah usulan agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur perseorangan diakomodasi.

Konteks gagasan

Menarik untuk membaca konteks mengapa polemik ini menjadi penting dan memberi tawaran menggiurkan bagi reformulasi sistem pemilihan presiden di Indonesia. Pertama, konteks legal formalistik yang tertuang dalam konstitusi kita. Ada upaya untuk pemberian tafsir ulang atas hak-hak politik warga negara terkait dengan capres dan cawapres.

UUD 1945 pada Pasal 6A ayat 2, secara eksplisit menyatakan pasangan capres/cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik. Dasar inilah yang dijadikan rujukan MK saat memutus permohonan Fadjroel Rahman. Saat itu, Fadjroel dkk memohonkan pengujian pasal-pasal dalam UU Pilpres yang hanya memberikan kesempatan kepada parpol atau gabungan parpol dan menutup hak konstitusional calon independen dalam pilpres. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 9, dan seluruh muatan pasal 13 ayat 1. MK pun berpendapat, ketentuan pasal-pasal yang diuji materi dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bagi kelompok yang menginginkan diakomodasinya capres independen, termasuk yang dilakukan DPD saat ini, mencoba melihat sisi lain dari konstitusi. Misalnya, yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yakni setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sehingga bisa dipahami, setiap WNI memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, asalkan memenuhi persyaratan. Dua sisi yang seolah paradoks inilah yang dianggap membutuhkan kejelasan sehingga memerlukan langkah amendemen.

Kedua, konteks politik terkait dengan fenomena disonansi kognitif yang dialami pemilih atas tawaran parpol yang berkutat di elite yang itu-itu saja. Disonansi kognitif biasanya muncul akibat perbedaan dari apa yang dipikirkan dengan realitas yang didapatkan para pemilih. Parpol di Indonesia hingga sekarang tidak memberi impresi yang memadai. Bahkan, ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan publik atas peran dan fungsionalisasi parpol.

Apatisme publik terhadap eksistensi parpol ini semakin menjadi di saat parpol ramai-ramai melibatkan diri ke dalam kekuasaan. Sejak reformasi hingga sekarang, DPR sebagai representasi kiprah partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan, ternyata gagal memberi keyakinan kepada publik. Bahkan, cenderung semakin menguatkan gejala delegitimasi simbol wakil rakyat. Begitu pun kiprah parpol dalam sirkulasi elite.

Mekanisme sirkulasi elite cenderung memperteguh oligarki parpol. Plato dalam mahakaryanya, Republic, pertama kali mengenalkan oligarki sebagai kekuasaan politik yang secara efektif dikuasai oleh sedikit kelompok elite. Tak hanya dalam birokrasi negara dan pemerintahan, kepemimpinan oligarkis juga sangat mungkin berkembang dan mapan di dalam birokrasi parpol.

Para politikus partai pasca-Soeharto terperangkap ke dalam kecenderungan oligarki baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosiokultural lokal yang cenderung patrimonial dan feodalistik. Kejenuhan dalam merespons calon-calon presiden parpol itulah, yang menjadi konteks mengapa gagasan capres independen yang bergulir saat ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Skeptisme parpol

Saat gagasan capres independen ini bergulir, respons para politikus parpol kebanyakan skeptis, bahkan menunjukkan gejala tidak bisa menerima, padahal mereka belum membangun argumentasi yang komprehensif terkait plus minus gagasan ini. Parpol sesungguhnnya tidak perlu khawatir, jika mereka menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan menghidupkan mekanisme kompetisi serta sirkulasi elite yang benar, maka capres independen itu biasanya tak memiliki dukungan yang signifikan saat pemilu. Pengalaman di Amerika, kandidat presiden dari parpolah yang diminati dibanding kandidat independen.

Misalnya di pemilu Amerika pada 2008 lalu, kandidat presiden Partai Demokrat Barack Obama dan kandidat presiden Partai Republik Jhon McCain, jauh lebih diminati dibanding calon-calon independen yang beredar sebelum fase pemilu nasional. Misalnya, nama Ralp Nader yang berpasangan dengan Matt Gonzalez sebagai calon independen, ternyata tak menarik minat warga AS.

Para capres independen tersebut tak laku jual karena warga Amerika cenderung lebih memercayai kandidat yang berasal dari parpol. Satu mekanisme yang membuat kandidat parpol itu menarik minat pemilih adalah mekanisme konvensi.

Jalan terjal akan mengadang realisasi gagasan capres independen ini. Pertama, amendemen UUD 1945 agar bisa mengakomodasi calon nonparpol. Kedua, hal ini juga harus masuk dalam perubahan UU Pilpres. Idealnya para politikus parpol tidak menjegal gagasan ini di tengah jalan, sehingga bisa menjadi pemacu kiprah optimal parpol saat ini dan ke depan.

Tulisan ini bisa diakses di web Republika:

http://koran.republika.co.id/koran/24/134137/Polemik_Capres_Independen

Sumber gambar:

www.matanews.com

METAMORFOSIS TERORISME

2011-06-03T04:43:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Koran Jakarta, 26 April 2011)

Teroris seolah tak ada matinya. Bak pepatah lama, hilang satu tumbuh seribu. Matinya tokoh-tokoh teroris sekelas Noordin M Top, Dr Azhari, Imam Samudra dan Amrozi tak lantas mematikan jaringan aktif kaum teroris. Hingga kini, mereka tetap leluasa menjadikan Indonesia sebagai zona tindakan teror meski para pelakunya bisa jadi tak berada dalam satu jaringan yang sama. Bom buku, bom bunuh diri Mohammad Syarif, dan paket bom di jalur pipa gas sekitar Gereja Christ Cathedral, Serpong, Tangerang, menjadi bukti teroris masih menjadi ancaman serius.

Jika kita melihat para pelaku teror bom buku yang ditangkap, faktanya mereka rata-rata sarjana. Bahkan yang mengagetkan, kaum teroris pun kini berupaya melibatkan jurnalis dalam desain perilaku terornya. Teroris kini berupaya mentransformasikan diri dengan menyasar lebih banyak lagi kalangan potensial di masyarakat.

Bagaimana pun, terorisme telah menjadi kejahatan utama bagi kemanusiaan. Gerakan ini laten dan bisa kembali aktual kapan pun dalam sosok serta jaringan yang sama atau pun berbeda. Doktrin ajaran tak toleran dan radikal yang meliputi ide, gagasan, pemikiran sekaligus tindakan pragmatisnya masih tertanam di banyak kader.

Terorisme telah disemai dan tumbuh subur di tengah balutan ideologisasi agama dengan tafsir yang keliru, kemiskinan, kelengahan pengelola dan aparatur negara, serta ketidakpedulian masyarakat. Embrio terorisme siap menetas, menjadi stelsel aktif yang mengimplementasikan semangat dan cara pandang teroris di kemudian hari. Terlebih bangsa ini kerap menjadi bangsa pelupa di tengah bekerjanya gurita para pemilik otoritas modal dan kekuasaan yang kerap dengan sengaja membuat proyek lupa. Satu kasus sengaja didorong ke permukaan untuk menutupi kasus-kasus lain yang mengancam si pemilik otoritas. Sehingga, masyarakat masuk ke dalam dimensi lupa yang sengaja diciptakan dan dilembagakan.

Kita perlu mewaspadai transformasi terorisme baik di level gagasan ideologis, spirit gerakan radikal maupun pola dan sosok pelakunya. Terlebih jika mereka memiliki role model yang keliru tentang konsep diri “pejuang”, “syuhada”, “pembawa kebenaran”, “imam atau amir” dan lain sebagainya. Kini, bisa jadi teroris tak semata faktual melainkan juga simbolis. Artinya, teroris tak hanya ada dalam realitasnya sebagai pribadi, tetapi juga menjadi kesadaran kelompok terbagi yang penetratif ke berbagai kalangan potensial seperti kaum muda. Sungguh berbahaya jika terorisme telah mengalami konvergensi simbolis di berbagai kelompok masyarakat.

Menurut Ernest Bormann dalam John F Cragan, Understanding Communication Theory: the Communicative Forces for Human Actions (1998) menyatakan, konvergensi simbolis ini merupakan kekuatan komunikasi dibalik penciptaan kesadaran umum (realitas simbolis) yang disebut sebagai visi retoris. Menyediakan sebuah drama dalam bentuk cara pandang, ideologi, dan paradigma berpikir.

Jika cara pandang menghalalkan bom bunuh diri, membunuh atau menebar teror menjadi kesadaran kelompok bersama, maka terorisme akan sangat berbahaya karena satu tahap lagi akan memanen banyak pelaku organik tindakan teror.

Teror dan Media

Setiap aksi teror sudah pasti diarahkan pada upaya menebar ketakutan luar biasa. Semakin masif ketakutan, maka semakin sukses desain teror dijalankan si pelaku. Aksi para teroris bukan semata kejahatan sesaat, tetapi biasanya sistematis, terorganisasi dan diorientasikan pada efek domino pasca kejahatan itu dilakukan.

Oleh karenanya, teror merupakan pesan yang dikonstruksi. Biasanya melalui pengemasan “teater” kematian yang dibuat sangat sadis, dramatis, chaos dan dapat menyebabkan situasi traumatis. Dalam praktiknya, dia membutuhkan sebuah “panggung pertunjukan” untuk memalingkan perhatian publik pada tindakannya itu. Panggung yang memungkinkan tindakannya menjadi kejadian sangat luar biasa (extra ordinary news). Dengan demikian, teroris selalu menjadikan praktik terornya sebagai praktik tie-in publicity, yakni menciptakan popularitas melalui kejadian sangat luar biasa.

Mereka sangat sadar bahwa setiap kejadian luar biasa dengan sendirinya diliput media. Aspek dramatis dan berdarah-darah yang ditampilkan oleh media itulah yang menjadi publisitas teror sekaligus menebar horor, di dalam negeri melainkan juga di dunia internasional. Bagi para pelaku, bukan hanya sekadar meledaknya bom dan jatuhnya banyak korban melainkan lebih dari itu yakni publisitas teror melalui media massa dan perbincangan publik. Sehingga hal tersebut memunculkan ketakutan, kesedihan, lumpuhnya kepercayaan internasional, dan situasi yang serba tak menentu.

Aksi teror biasanya mengacu pada aktualisasi kebencian, frustrasi, disorientasi sosial, atau mungkin juga cara pandang yang keliru mengenai implementasi ideologi tertentu. Liputan media massa tentunya tak terhindarkan dari setiap aksi teror bom. Setiap detail dari tempat kejadian, menjadi menu utama pemberitaan. Tentu, hal ini tak bisa disalahkan karena memang sudah menjadi tugas media memberitakan peristiwa extra ordinary seperti pemboman.

Namun demikian, seyogianya media massa juga proporsional dalam pemberitaan dan tak terjebak oleh keinginan para pelaku teror dengan mendramatisasi ketakutan, menimbulkan trauma berlebihan bagi korban dan keluarga korban serta tak mengembus-embuskan asumsi- asumsi liar tanpa bukti memadai. Memori publik diingatkan pada pemboman sebagai pesan teror serupa di waktu lalu. Misalnya, bom di kediaman Duta Besar Filipina (2000), Gedung BEJ (2000), bom Bali I (2002), Bandara Soekarno-Hatta (2003), Hotel JW Marriott (2003), Kedutaan Australia (2004), bom Bali II (2005), bom di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott (2009) dan sejumlah peristiwa bom di tempat lainnya.

Selain menyangkut tindak kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, peristiwa bom ini juga harus dipahami dalam konteks pesan yang didesain pelakunya, sehingga kita tak masuk ke dalam jebakan publisitas teror yang sejak awal memang diinginkan para pelaku tak bermoral di balik peristiwa tersebut.

Opini publik seputar tindakan kaum teroris dapat berjalan liar, yang kemudian menjadi bola api yang terus menggelinding dan memperbesar ketakutan. Oleh karena itu, perlu kearifan semua pihak terutama para elite politik dan media massa untuk sama-sama mencegah meluasnya publisitas teror.

Tulisan ini bisa diakses di web Koran Jakarta:

http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=81054

Sumber Karikatur :

Karya Herpri Yanto di www.humorreview.blogspot.com

DILEMA KONSOLIDASI DEMOKRASI

2011-06-03T04:35:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 28 April 2011)

Polemik seputar wacana peningkatan angka Parliamentary Threshold (PT) kian mengerucut ke angka kompromistik. Rapat pleno Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Senin (4/4), akhirnya menyepakati angka 3 persen dalam draf RUU Pemilu Legislatif. Sebagaiman kita ketahui, batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen. Dengan ketentuan ini, parpol yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Angka 2,5 persen tersebut kemudian diusulkan oleh beberapa parpol untuk naik. Alasannya, demi konsolidasi dan pemapanan demokrasi di Indonesia.

Sebelumnya, sempat muncul empat polarisasi usulan. Pertama, usulan peningkatan menjadi 5 persen yang didukung Golkar, dan PDIP. Kedua, usulan untuk tetap 2,5 persen yang didukung oleh Hanura, Gerindra, PPP, PKB dan PAN. Ketiga, 3 hinga 4 persen yang diusung PKS. Terakhir, usulan 4 persen yang terlontar dari Demokrat. Memang polemik soal peningkatan PT untuk konsolidasi demokrasi ini, menjadi dilema tersendiri bagi para politisi di DPR, mengingat banyaknya desakan untuk mengakomodir kepentingan parpol dalam konfigurasi kekuasaan legislatif di periode mandatang.

Angka Kompromistik

Merujuk ke pengalaman pemilu legislatif 2009 dengan penerapan PT 2,5 persen, dari 38 parpol peserta pemilu ada sembilan parpol yang lolos ke parlemen, antara lain Demokrat (20,85 persen), Golkar (14,45 persen), PDIP (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), PPP (5,32 persen), PKB (4,94 persen), Gerindra (4,46 persen), dan Hanura (3,77 persen). Jika data tersebut menjadi dasar prediksi perolehan suara di Pemilu 2014, maka angka PT 5 persen akan melahirkan penyusutan jumlah parpol di DPR menjadi hanya 5 atau 6 parpol saja. Tentu, wacana ini akan sangat ditentang oleh parpol-parpol kecil yang sekarang tak terakomodasi di DPR sekaligus juga mendapat resistensi dari parpol papan tengah yang gamang dan belum percaya diri bisa meningkatkan suara melebihi ambang batas 5 persen.

Proses loby dalam penyusunan ambang batas ini memang cukup krusial bagi eksistensi parpol-parpol papan tengah di DPR. Sehingga, wajar jika polarisasi dan perdebatan seputar rencana peningkatan PT ini menjadi satu di antara prioritas pertarungan di DPR. Langkah Baleg DPR yang memutuskan angka 3 persen untuk masuk ke dalam draf RUU Pemilu Legislatif ini bisa dibaca sebagai arah kompromositik di antara parpol-parpol penghuni Senayan. Dengan angka tersebut, kemungkinan 9 parpol yang ada sekarang masih memiliki peluang besar kembali menghuni “rumah rakyat” di Senayan pasca Pemilu 2014.

Tentu, masih ada peluang dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif ini, karena momentum perdebatan masih terbuka lebar di rapat paripurna DPR masa persidangan IV 2010-2011, Mei mendatang . Hanya saja, inisiasi ini juga menjadi penanda nyata bahwa sepertinya usulan dan keinginan sebagian pihak untuk melakukan penyederhanaan parpol kian sulit memperoleh dukungan dari parpol-parpol yang ada parlemen.

Penyederhanaan

Logika peningkatan angka PT bisa diposisikan sebagai konsolidasi demokrasi melalui pelembagaan politik yang kian mapan. Bukti paling kongkritnya adalah bagaimana menyederhanakan sistem multipartai ekstrem yang ada sekarang menjadi multipartai sederhana. PT tentu saja bukan alat untuk pemberangusan eksistensi parpol dan kesempatan orang berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana diatur oleh Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945. Sejatinya keinginan berserikat itu tetap diakui dan diakomodir. Hanya dalam praktik berdemokrasi, tentu ada pilihan-pilihan desain institusional dan tipe kekuasaan yang disepakati.

Kita telah bersepakat dengan desain presidensialisme. Pilihan ini, bukan persoalan benar atau salah melainkan cocok atau tidaknya dengan karakteristik, fakta dan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Sudah menjadi fakta politik, bahwa persandingan antara presidensialisme dengan multipartai ekstrem hanya akan melahirkan sejumlah paradoks. Problem utamanya adalah pada penguatan dan pelembagaan politik akibat carut-marutnya multipartaisme.

Formula kompromistik angka PT menjadi 3 persen hanya menaikan setengah persen saja dari ambang batas di Pemilu 2009. Itu artinya, konfigurasi kekuatan politik yang akan ada di DPR periode mendatang tak akan jauh berbeda dari komposisi sekarang. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa langkah kompromistik ini tidak mengacu pada upaya perbaikan dan cita-cita penyederhanaan, melainkan lebih pada pelanggengan kekuatan parpol pengisi parlemen seperti yang ada sekarang.

Padahal, jika dinaikan menjadi 4 atau 5 persen, maka kemungkinan Pemilu 2014 akan kian menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di DPR. Model PT ini, sekali lagi bukan mengamputasi parpol secara semena-mena, melainkan uji publik melalui kontestasi Pemilu yang terbuka. Sehingga semakin ke depan kita akan semakin menikmati atmosfir demokrasi yang solid dan kuat, dengan polarisasi yang tidak begitu kompleks.

Harapan kita, pembahasan revisi terkait angka PT yang diakomodir dalam revisi UU Pemilu Legislatif ini, akan memberi dorongan bagi kiprah parpol yang lebih berdaya guna dan bernilai guna pada sistem politik kita. Sekaligus, juga memiliki variabel yang ketat untuk menyeleksi parpol berdasarkan suara yang mereka peroleh di Pemilu. Bukan melalui cara-cara kompromistik yang kerap berujung kesia-sian dan kian menjauhkan kita dari keinginan melakukan konsolidasi demokrasi melalui penataan sistem kepartaian dan pemilu.

Tentu, harus ada solusi untuk mengatasi suara rakyat yang akan hangus jika terjadi peningkatan angka PT. Menurut penulis, skema stambush accord atau kesepakatan penggabungan suara bisa dipertimbangkan. Di Pemilu 2009 kemarin, stambush accord baru dipraktikkan di daerah tingkat I dan II. Solusi lain adalah diakomodasinya gagasan penggabungan parpol baik dalam format fusi maupun konfederasi. Masing-masing format penggabungan parpol tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jalan terjal menghadang, karena tradisi kepartaian di Indonesia yang sangat pekat dengan basis transaksional dibanding basis ideologi dan platform organisasi. Sudah saatnya regulasi soal pemilu, kita dorong menuju penyederhanaan politik bukan terus menerus berada dalam labirin demokrasi yang menyesatkan. Tentu peningkatan angka PT bukan satu-satunya alat konsolidasi demokrasi. Namun demikian, menjadi salah satu penanda nyata bahwa politik kita sedang menuju arah yang benar dan memberi harapan.***

Sumber photo:
www.okezone.com

FENOMENA POLITISI LOMPAT PAGAR

2011-04-21T01:29:00.001-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, Kamis 14/04/2011)

Sudah dipastikan Partai Amanat Nasional (PAN) tak akan lagi menjadi rumah politiknya Dede Yusuf. Dinamika lompat pagar politisi yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat telah menjadi perhatian publik tak hanya di tingkat lokal melainkan juga di nasional.

Fenomena lompat pagar dari satu partai ke partai lain yang dilakukan para politisi yang menjabat di pemerintahan daerah, tak hanya dialami Dede Yusuf dan PAN. Pikiran Rakyat (Rabu,13/04) menyebutkan sejumlah nama antaralain Aceng Fikri (Bupati Garut) dari independen ke Golkar. KH. Nashiruddin AM (Bupati Kebumen) dari partai PDIP yang menyebrang ke Demokrat. Mardani H Maming (Bupati Tanah Bambu) dari PKB ke PDIP. Satono (Bupati Lampung Timur), Palino Popang (Wakil Bupati Toraja) dan Vicky Lumenttut (Wali Kota Manado) hijrah dari Golkar ke Demokrat. Deretan nama tersebut tentu masih akan bertambah seiring dengan dinamika internal partai dan hitung-hitungan politik para politisi ke depan.

Jika kita identifikasi, paling tidak ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penyebab mengapa para politisi lompat pagar. Pertama, adanya rasionalitas pragmatis berbasis matematika politik yang ditelah dibuat oleh para politisi terkait dengan karir politiknya di masa mendatang. Tentu, sebagai politisi yang masih memiliki peluang untuk berkuasa, hasrat mempertahankan kekuasaan menjadi sesuatu yang lumrah dan seolah apa adanya.

Dalam konteks menyusun basis dukungan dan pemetaan kekuatan inilah, kerapkali politisi tergoda untuk menyebrang dari rumah politiknya, karena dia tak lagi yakin dengan simpul dan jejaring basis suara partainya sekarang. Pemilukada Jabar akan berlangsung 2013. Sangat mungkin Dede Yusuf membaca peta dan memiliki asumsi bahwa Partai Demokrat akan lebih memungkinkan dirinya maju dan memenangi Pemilukada. Rasionalitas pragmatis ini basis dasarnya adalah kepentingan, eksternalisasi diri, penyesuaian diri serta mekanisme pertahanan diri.

Kedua, gagalnya kaderisasi parpol. Hal ini terkait dengan mekanisme internal partai yang kerap tidak berjalan karena lemahnya fungsi-fungsi organisasi dalam membentuk dan menyalurkan kader ideologis. Dalam tahapan kaderisasi yang baik partai seharusnya tak hanya mampu merekrut, tetapi juga membina kader loyalis dan ideologis. Sejak Pemilu 1999 hingga 2009, banyak parpol bertindak pragmatis dengan mengisi jabatan-jabatan publik yang diperolehnya melalui mekanisme transaksional.

Selain itu, banyak juga yang mengusung politisi wakil untuk mengisi kursi DPRD, DPR-RI hingga jabatan kepala-kepala daerah. Politisi wakil biasanya bukan berasal dari kader, melainkan dari figur-figur tertentu yang dianggap memiliki popularitas sehingga diharapkan menjadi vote getter (pendulang suara).

Ketiga, adanya oligarki partai dalam mekanisme pembuatan keputusan. Plato dalam maha karyanya Republic yang pertama kali mengenalkan oligarki sebagai kekuasaan politik yang secara efektif dikuasai oleh sedikit kelompok elit. Tak hanya dalam birokrasi negara dan pemerintahan, kepemimpinan oligarkis juga sangat mungkin berkembang dan mapan di dalam birokrasi parpol.

Jika melihat fenomenanya saat ini, ketiga faktor tadi sangat dominan mewarnai parpol-parpol yang ada sekarang. Jadi, tidak mengherankan jika banyak politisi yang sudah menjabat dan berhitung dengan jabatannya ke depan, akan berpikir pragmatis seperti selama ini disimulasikan oleh parpol di mana dia bernaung. Sebuah pelembagaan karakter politik berbasis traksaksional.***

Sumber Gambar:

www.buletininfo.com

TITIK NADIR CITRA DPR

2011-04-21T01:24:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Sinar Harapan, Senin, 11/04/2011)

Citra DPR hingga saat ini masih menjadi “si buruk rupa”.Seolah tak pernah mau belajar dari berbagai kesalahan para anggota DPR periode sebelumnya, wakil rakyat periode 2009-2014 ini pun kerap terjerembab pada berbagai tindakan yang paradoks dengan identitas simboliknya yang terhormat. Belakangan ini, citra DPR tampak terjun bebas seiring dengan sikap keras mereka untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru.

Di tengah proyek mercusuar pembangunan gedung baru, pada Jumat (8/4) juga mencuat perilaku tidak etis Arifinto, salah satu anggota dewan yang membuka situs porno di tengah rapat paripurna yang sedang membicarakan urusan rakyat. Meski tak ada hubungannya dengan rencana pembangunan gedung baru, publik bertanya, pantaskah mereka mendapatkan kehormatan berlebih di tengah melorotnya kinerja dan fungsionalisasi peran DPR?

Bukan Wakil Rakyat

Tanpa sebuah riset opini publik yang ilmiah sekalipun, tampak sudah sangat kasat mata bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR ini mendapatkan penentangan yang sangat luar biasa dari publik. Rapat konsultasi antarpemimpin DPR, pemimpin fraksi, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pada Kamis (7/4) memutuskan dengan sangat gagah berani bahwa proyek tersebut jalan terus, ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Hanya ada dua fraksi yang menolak, yakni Fraksi Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Gerindra. Selebihnya, mereka gagah berani menentang suara rakyat yang jelas-jelas tidak rela Rp 1,3 triliun uangnya digelontorkan hanya untuk memuaskan obsesi segelintir kelompok elite. Terlebih, politikus elite Senayan itu banyak yang tak amanah atas fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Tampak ada kekeliruan basis logika sangat mendasar dalam proses berlanjutnya pembangunan gedung baru DPR. Pertama, keputusan tersebut mencederai kehakikian tugas mereka sebagai wakil rakyat. Seorang anggota DPR dalam praktik demokrasi perwakilan seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Elite harus mau mendengar dan menyalurkan tuntutan, desakan serta alternatif pemikiran rakyat, bukan sebaliknya, memanipulasi dan sombong dengan menyatakan rakyat tak perlu diajak bicara dalam konteks urusan yang sedang menjadi perhatian mereka. Kalau urusannya sekadar prosedur pembangunan yang sudah berjalan, mekanisme rapat konsultasi pemimpin atau forum rapat paripurna DPR bisa saja menganulir rencana tersebut.

Kedua, setumpuk pekerjaan rumah 2011 belum usai. Sejumlah RUU dan revisi atas UU mendesak untuk segera dituntaskan. Akan lebih elegan jika DPR mengawali paruh pertama 2011 ini dengan menunjukkan stimulus kerja optimal ke publik, baik pada fungsi legislasi, kontrol maupun anggaran. Bukan sebaliknya, serta merta menstimulasi rakyat dengan rencana pembangunan gedung baru. Lagi-lagi, ini menunjukkan cara berkomunikasi politik yang lemah. Kita tentu masih ingat bagaimana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 sangat amburadul karena banyaknya bahasan yang belum tuntas.

Ketiga, tampak ada permainan tak elok di panggung media mengenai sikap para anggota DPR dan elite parpol yang seolah-olah pro opini masyarakat untuk menentang rencana pembangunan gedung baru, tetapi dalam praktiknya fraksi mereka sangat bulat mendukung keberlanjutan rencana. Penolakan bersifat basa-basi sekadar urusan pencitraan di media saja. Bahkan, penulis menangkap ada semacam persekongkolan berjamaah dalam rencana ini. Sepatutnyalah kita mewaspadai kepentingan ekonomi yang dominan di balik ini.

Menurut Vilfredo Pareto sebagaimana dikutip William D Perdue (Sociological Theory: Explanation, Paradigm and Ideology, 1986) kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah tindakan logis yang mengarahkan pada maksimalisasi kepuasan serta kerap menihilkan nilai dalam memahami sistem sosial. Seribu satu cara bisa dilakukan untuk membuat argumentasi logis, seolah-olah semua fasilitas itu memang layak dan seharusnya diberikan kepada anggota dewan untuk mendukung optimalisasi kinerja mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga turut andil dalam penolakan model basa-basi ini. Dalam konteks ini, SBY menginstruksikan perlunya penghematan anggaran, terutama dalam pembangunan gedung kantor serta rumah-rumah dinas, jika tidak memiliki urgensinya. Ironisnya, seolah tidak menghiraukan pernyataan SBY, para elite di DPR melanjutkan misi “petualangan” mereka. Menarik memosisikan SBY dalam konstelasi ini, terutama hubungannya dengan sikap Partai Demokrat sebagai partai besar. SBY di luar jabatannya sebagai presiden adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Arahannya sangat didengar kebijakan Demokrat, karena secara geneologi politik, SBY merupakan figur yang teramat menentukan di dalam tubuh partai berlambang bintang mercy ini. Instruksi presiden SBY soal penghematan anggaran nyatanya tak memperoleh tautan respek publik yang memadai, karena SBY sangat terlambat merespons isu ini, sekaligus terkesan basa-basi. Hasilnya pun bisa ditebak, fraksi Demokrat tetap mendukung rencana pembangunan gedung baru.

Moralitas Politikus

Satu hal lagi faktor yang menyebabkan citra DPR di titik nadir adalah persoalan moralitas dan etika. Kegaduhan opini publik kini bersumber dari sosok politikus PKS, Arifinto. Perbuatannya membuka situs porno di saat rapat paripurna telah menjadi penyempurna wajah buruk DPR kita. Terlepas dari sengaja atau tidak tindakan ini sudah out of context dari fungsi dan peran anggota dewan.

Tentu ini merupakan pukulan telak bagi brand image fraksi PKS di DPR, karena saat ini kampanye mereka banyak mengusung tema bersih dan peduli, selain gencar menyuarakan moralitas dalam berpolitik dengan identitas sebagai partai dakwah. Tentu, PKS bukan hanya Arifinto, karena masih banyak kader lainnya. Oleh karenanya, PKS diimbau lebih terbuka dan tidak menjadi bungker pertahanan orang bermasalah.

Perbuatan melihat situs porno di saat sidang paripurna tidak saja merusak nama partai tempat si politikus berada, melainkan juga kian mendelegitimasi kehormatan DPR. Oleh karenanya, Badan Kehormatan (BK) DPR juga harus transparan menindaklanjuti masalah ini. Jika tidak, DPR benar-benar akan sampai di titik nadir.***

Tulisan ini bisa diakses di web Sinar Harapan:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/titik-nadir-citra-dpr/

Sumber gambar:

www.kebebasaninformasi.org

ZONA PERANG INFORMASI GLOBAL

2011-04-21T01:19:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, Jum'at 08/04/2011)

Laporan utama harian Seputar Indonesia, Kamis (7/4), mengulas secara khusus opini negatif yang belakangan kembali marak menyerang Indonesia.

Tulisan “Indonesia Diserang Opini Negatif” seolah mengingatkan pembaca akan sebuah konstelasi perang global yang kerap luput dari perhatian khalayak, yakni perang informasi. Relasi kuasa antarnegara serta antarblok kekuatan politik dan ekonomi kerap membentuk zona perang asimetris (zona of asymetric warfare) yang tak lagi berbasis gerakan militer sebagaimana kita pahami dalam konsep perang konvensional, melainkan melalui penetrasi informasi. Media menjadi alat pengendalian isu, penggiringan opini, penciptaan momentum spesifik, sekaligus juga penekan melalui “tsunami informasi”yang membuat pihak kawan maupun lawan terhenyak dan tak mampu mengelak.

Strategi Perang

Perang informasi yang patut kita cermati sekarang ini beroperasi melalui tiga strategi. Pertama, strategi pengemasan informasi melalui media massa konvensional seperti tv, radio, majalah, koran maupun new media yang bersifat interaktif dan dinamis. Para pemangku kekuasaan di dunia ini tentu sangat sadar jika media merupakan second hand reality atau realitas buatan sehingga sangat mungkin dipengaruhi oleh acuan ideologi dan politik yang dikemas menjadi seolaholah “kepribadian” masingmasing media.Fenomena inilah yang oleh C Wright Mills dalam buku The Power Elite (1968) dikategorikan sebagai penyajian dunia “pulasan”.

Dalam konteks ini, sangatlah wajar jika muncul pembacaan ulang, bahwa apa yang diberitakan The Age, Sydney Morning Herald (SMH), Times, The Wall Street Journal terkait juga dengan upaya menjadikan Indonesia dalam zona perang informasi. Pada 11 Maret 2011, The Age dan SMH yang sama-sama berada di dalam naungan grup Fairfax Media secara berbarengan memublikasikan informasi yang mendiskreditkan SBY.Judul besar The Age misalnya, Yudhoyono ‘Abused Power’, menjadi headline dan didedah dengan bahasa yang provokatif yang bersumber dari bocoran WikiLeaks. Terlepas dari benar tidaknya substansi pemberitaan tersebut, ada garis merah penyetingan agenda terkait dengan momentum ledakan informasi tersebut.

Isu itu dicuatkan bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Canberra untuk berunding dengan pelaksana Perdana Menteri (PM) Australia Wayne Swan. Berita negatif soal Indonesia juga dipaparkan dalam tulisan Kelley Currie di harian The Wall Street Journal yang berjudul Indonesia’s Seven-Year Itch.Kemasan artikel opini yang dimuat 30 Maret 2011 ini pun langsung menusuk kredibilitas SBY yang dianggap gagal mengelola sistem politik,hukum,dan HAM. Berita terkini yang sama negatifnya soal Indonesia adalah berita Majalah Time “Holidays in Hell: Bali’s Ongoing” yang ditulis oleh Andrew Marshall yang menulis secara provokatif soal Bali.

Marshall sengaja menggunakan istilah neraka untuk menggambarkan Bali yang penuh sampah, limbah industri, dan kemacetan lalu lintas yang akut.Secara faktual laporan Marshall tersebut memang banyak benarnya.Hanya pengemasan kata-kata yang sangat provokatif dan sinis membuat kita seolah sedang membaca media kuning bukan majalah bereputasi baik di dunia Internasional. Menurut Maxwell McCombs dan Donald L Shaw dalam tulisan klasik mereka berjudul The Agenda Setting Function of Mass Media (1972) dijelaskan jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa,maka media akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.Sangat mungkin media massa dijadikan instrumen dalam perang informasi di era modern seperti sekarang.

Strategi kedua melalui penguasaan akses pendistribusian informasi global. Saat ini arus informasi internasional mengalir deras dari negaranegara maju ke negara berkembang sehingga muncul ketergantungan media-media massa di negara berkembang seperti Indonesia ke kantor-kantor berita negara maju. Sebanyak 60–70% berita media di antero dunia bersumber dari AP (Associated Press), UPI (United Press International), Reuters, dan AFP (Agence France Presse). Kantor berita Amerika (AP dan UPI) sejak lama beroperasi di 110 dan 114 negara. Reuters milik Inggris beroperasi di 153 negara. Sementara AFP milik Prancis beroperasi di 147 negara.Tentu perang informasi bisa dimulai dari sini.

Strategi ketiga, perang informasi juga biasa dilakukan melalui film dan games.Produk budaya seperti film dan games ini biasanya digunakan dengan memanfaatkan proses kultivasi atau menanam cara pandang, nilai, keyakinan, gaya hidup yang perlahan tetapi dalam jangka waktu tertentu berdampak signifikan.Inilah yang oleh penggagas teori kultivasi George Gerbner disebut sebagai the central cultural arm.

Pola Implementasi

Dalam praktik perang informasi melalui media massa,ada beberapa pola yang biasanya bisa kita baca. Pertama,memberikan status (status conferral) pada orang atau negara yang sedang dijadikan target dalam zona perang simetris. Hal ini lazimnya digunakan melalui berbagai media massa. Pemberian status ini misalnya melalui teknik name calling atau pemberian label negatif untuk melemahkan serta mendelegitimasi lawan. Contohnya pemberian label “neraka”, abuse of power,pemimpin gagal,pelanggar HAM, gang of nih, Nine Dragon, dan lain-lain.

Kedua, biasanya perang dihembuskan oleh komunikator dalam hal ini penulis dan media yang memiliki reputasi, sehingga diharapkan memberi impresi sekaligus gaung yang kuat pada khalayak yang dituju. The Wall Street Journal yang terbit di New York misalnya, merupakan koran sangat berpengaruh di AS.Koran ini bertiras 1,8 juta eksemplar. Pernah nomor satu di AS dengan tiras 2,6 juta eksemplar, meski sekarang menjadi nomor dua setelah USA Today.Begitu pun Time,The Age dan SMH merupakan media-media yang berpengaruh. Para penulisnya seperti Kelley Currie yang menulis di The Wall Street Journal merupakan peneliti senior Project 2049 Institute,sebuah lembaga think-tank di Washington. Philip Dorling yang menulis di The Age dan SMH, adalah sejarawan alumni program doktor dari Flinders University yang saat ini tercatat sebagai visiting fellow pada Australian Defence Force Academy yang berafiliasi pada University of New South Wales, Australia.

Perpaduan antara reputasi media dan penulisnya ini dalam perang informasi menjadi modal penting terutama untuk peneguhan pengaruh saat informasi didistribusikan ke khalayak internasional. Zona perang informasi global memang nyata ada di hampir seluruh negara di dunia, oleh karenanya Indonesia harus terus mencermati pergerakannya sehingga tak sekadar menjadi korban atau pelengkap penderita.●

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/391695/

Sumber gambar:

www.arrahmah.com

POLITIK TANPA LITERASI

2011-04-21T01:12:00.001-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Politika, Harian Jurnal Nasional, 30/03/2011)

Jika asumsi banyak orang terkait praktik politik kekinian di Indonesia disederhanakan, maka kemungkinan akan muncul tiga kata yang mewakilinya yakni traksaksional, pertarungan dan kekuasaan. Ketiga penggambaran tersebut, seolah memiliki tautan dengan realitas dan dinamika politik yang kini berkembang dari hari ke hari. Pemilu 2014 masih lama, tapi kontestasi yang melibatkan manajemen konflik, strategi menaikan legitimasi diri dan mendelegitimasi kekuatan yang lain sudah membuat jagat politik kita sangat gaduh sebelum waktunya. Seluruh energi elit tercurah pada pemetaan kekuataan dan matematika politik untuk pergantian kekuasaan pasca Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tahun Kontestasi

Tahun 2011 memang sudah diprediksi akan menjadi tahun kontestasi. Bahkan muncul gejala komplikasi yang menyebabkan politik kita tak sehat. Kontestasi yang paling mencolok terjadi di tiga bidang.

Pertama, kontestasi dalam mengisi dan menentukan arah dari tipe kekuasaan eksekutif yang telah menjadi pilihan. Saat ini, Indonesia menganut sistem presidensialisme meski kerap bercitarasa parlementarisme. Dinamika multipartai di Indonesia hingga sekarang, masih menyisakan problem pada penguatan dan pelembagaan politik. Terutama dalam mendukung efektivitas pemerintahan sebagaimana lazimnya dipraktikkan dalam sistem presidensialisme.

Problem mendasar kita saat ini adalah praktik presidensialisme banyak tereduksi oleh sistem multi partai ekstrem. Misalnya dalam membentuk pemerintahan, SBY-Boediono harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan parpol sehingga zaken kabinet yang idealnya bisa dilakukan presiden dan wakil presiden yang memenangi pemilu dengan meyakinkan, akhirnya sulit terwujud. Birokrasi kerap tersandra oleh politik representasi.

Kita bisa melihat dengan kasat mata, bagaimana etika politik dari mitra koalisi yang kerap tidak terjaga. Tekanan politik yang signifikan, justru lebih banyak datang dari dalam lingkar kekuasaan. Dalam hal ini, dari partai-partai yang memproklamirkan diri sebagai mitra koalisi. Golkar dan PKS misalnya bisa dengan leluasa menikmati atmosfir kekuasaan yang dibagikan oleh SBY, dan di saat bersamaan juga menerapkan strategi mirip oposisi. Tentu saja, hal ini tak terlepas dari upaya mereka menaikan daya tawar di kekuasaan dan memperkuat legitimasi menuju 2014.

SBY lebih mengedepankan politik harmoni dalam penyelsaian kegaduhan politik pasca pengajuan Hak Angket Pajak yang sempat membuat hubungan antar mitra koalisi merenggang. Memang kondisi politik penuh paradoks ini, memberi pilihan dilematis bagi SBY. Saat itu, sempat beredar empat formula yakni PKS dikeluarkan dari koalisi dan mempertahankan mitra yang lain. Ini artinya total kursi kekuatan SBY di DPR sebanyak 366 kursi (65,36 persen). Pilihan lain, PKS-Golkar sama-sama ditendang dari gelanggang artinya SBY akan didukung oleh 260 kursi (46,43 persen). Sebuah peta kekuatan yang sangat riskan bagi eksistensi pemerintahan SBY ke depan. Formula berikutnya yang tersedia adalah PKS dicerai dan menggandeng pasangan baru yakni Partai Gerindra serta tak mengubah posisi mitra lainnya. Skenario ini akan menghasilkan peta kekuatan 392 kursi (70 persen). Terakhir, PKS-Golkar “ditalak empat” dan memasukan Gerindra ke dalam koalisi. Skenario ini akan menghasilkan dukungan kursi di DPR berjumlah 286 (51,07 persen).

Hingga kini, SBY memang belum membuat perubahan komposisi. Mitra koalisi lama masih dipertahankan dan berupaya menjaga stabilitas guna menyelsaikan pemerintahan hingga 2014. Meskipun, formula menjaga kongsi yang ada sekarang pun bukan tanpa resiko. Diprediksi, hak angket pajak maupun sebelumnya hak angket Century akan menjadi prototipe bagi mitra koalisi untuk menerapkan strategi dua kaki. Artinya masih sangat mungkin, tindakan bercitarasa oposisi ini akan mencuat lagi pada kasus berbeda di masa mendatang. Sehingga, berpotensi melahirkan langkah para mitra yang tak lagi ritmis. Dalam tipe kekuasaan presidensialisme, sesungguhnya SBY memiliki posisi yang menentukan dalam eksekutif. Terlebih saat Pemilu, SBY memenangi dukungan suara signifikan yang bisa menjadi modal percaya diri sekaligus legitimasi untuk mengefektifkan kerja-kerja eksekutif. Jika selalu tersandra oleh politik representasi berbasis harmoni, maka penulis khawatir SBY tak akan bisa memaksimalkan langkah menjawab harapan publik yang teramat besar di periode kedua pemerintahannya ini.

Kedua, kontestasi juga akan kian eskalatif di parlemen. Terutama menyangkut sejumlah regulasi yang akan menentukan aturan main dalam zona political game ke depan. Misalnya kontestasi paling kongkret terdapat dalam pembahasan paket UU Politik. Dari keempat paket UU Paket Politik yang sudah tuntas dibahas baru perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik. Masih ada sejumlah regulasi lain yang sangat krusial yakni perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, kemudian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Kontestasi dalam ramah legislasi ini terutama dalam konteks perumusan aturan-aturan yang paling menguntungkan bagi kekuatan politik masing-masing. Jejak rekam pembahasan sejumlah regulasi dari satu periode ke periode kekuasaan yang lain, bukan diorientrasikan pada penyempurnaan aturan, melainkan pada motif rasionalitas pragmatis agar aturan-aturan tersebut menjadi pintu masuk bagi kemudahan-kemudahan politik para pembuatnya. Meskipun, kerapkali rasionalitas yang dibangun mereka menciderai harapan publik. Misalnya, dalam aturan main menyangkut penyelenggara Pemilu, ramai-ramai partai mengusulkan agar orang-orang partai politik dibolehkan terlibat sebagai penyelenggara Pemilu. Gagasan ini tentu saja bertolak belakang dengan harapan publik agar penyelenggara Pemilu independen untuk menjaga kredibilitas dan kualitas Pemilu ke depan.

Ketiga, kontestasi juga akan terjadi di domain media massa. Mulai sekarang hingga menjelang 2014, akan selalu muncul serangkaian strategi dan pola menggarap opini publik media. Sebagaimana kita ketahui, salah satu karakteristik opini publik itu adalah dikonstruksi. Media menjadi ranah pertarungan para pemilik modal, petualang dan pemilik kekuasaan politik. Realitas simbolik media diperebutkan untuk mengkonstruksi legitimasi diri sekaligus mendelegitimasi kekuatan lawan. Kita bisa melihat misalnya bagaimana sekarang PKS harus berjibaku dengan isu keretakan internal akibat manuver Yusuf Supendi dan sejumlah isu lain. Jika PKS tak hati-hati dalam mengelola manajemen konflik sekaligus PRC (Public Relation Crisis) akan sangat mungkin muncul delegitimasi PKS di basis masa utamanya maupun di masyarakat umum.

Inkonsistensi Logis

Kontestasi dalam politik tentunya hal yang wajar. Tetapi jika seluruh energi bangsa ini setiap saat tersedot ke dalam pusaran konflik elit juga akan melahirkan disonansi kognitif pada khalayak luas. Menurut Leon Festinger dalam West & Turner, Introducing Communication Theory: Analysis and Application (2008) desonanasi kognitif dipahami sebagai ketidakcocokan hubungan antar elemen kognisi. Hal ini merupakan perasaan tak seimbang yang dimiliki orang ketika mereka menemukan sesuatu yang berbeda antara apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka rasakan.

Hubungan disonan ini menyebabkan inkonsistensi logis pada khalayak. Jika awalnya mereka punya pandangan bahwa politik itu memiliki harapan untuk perubahan sehingga mereka turut berpartisipasi dalam Pemilu, maka sekarang bisa jadi harapan itu menjadi absurd. Konflik elit yang terus-menerus tidak memberikan literasi politik. Politik yang dilakukan kaum elit seharusnya memberi pengetahuan, keterampilan dan impresi sikap politik dalam penguatan politik kewargaan. Muatan literasi politik ini tergambar dari dua hal yakni partisipasi dan kritisisme masyarakat. Jika masyarakat semakin jenuh dan cenderung makin apolitis maka tentu ada yang salah dari prilaku politik elit dalam mengedukasi dan menyosialisasikan nilai-nilai serta prilaku politik mereka. ***

Sumber Karikatur:

www.matanews.com

MASA INKUBASI KEKERASAN

2011-03-21T06:57:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 21 Maret 2011)

Teror bom kini ada di mana-mana. Setelah “bom buku” meladak di KBR 68 H, Utan Kayu, Jakarta pada 15 Maret kemarin, teror pun kian menjadi-jadi. Belum jelas benar, bagaimana teror itu menyeruak ke ruang publik dan menjadi headline banyak media. Ada situasi ketidakpastian sekaligus ancaman kekerasan yang bisa aktual setiap saat. Situasi seperti ini, bisa menjadi masa inkubasi kekerasan yang membahayakan kehidupan bangsa ini.

Virus Kekerasan

Jika merujuk ke literatur dunia kesehatan, masa inkubasi kerap dimaknai sebagai rentang waktu sejak masuknya penyakit ke dalam tubuh (saat penularan) hingga timbulnya penyakit tersebut. Hal ini, biasanya ditandai dengan adanya gejala penyakit yang jika dibiarkan akan menumbuhsuburkan virus. Bangsa ini ibarat tubuh manusia. Virus kekerasan sangat mungkin masuk dan menyebar ke dalam kehidupan masyarakat. Ada bebera faktor yang sangat mungkin memediasi aktualnya kekerasan.

Pertama, konflik elit yang memiliki implikasi pada masyarakat luas. Sejarah panjang bangsa ini telah mencatat betapa banyaknya konflik elit yang mengorbankan masyarakat akar rumput (grassroot). Misalnya, bagaimana elit mengalihkan perhatian opini publik yang berkembang melalui “proyek-proyek lupa”. Saat fakta menyudutkan elit tertentu, biasanya harus ditutup dengan memunculkan isu yang memiliki daya ledak sama atau lebih besar. Kita tentu ingat kasus pembunuhan ala ninja, santet, kerusuhan berbau SARA di bebarap tempat, yang jika ditelisik memiliki irisan dengan konflik di level elit. Proses mendistribusikan konflik dari elit ke masyarakat akar rumput ini, tentunya merupakan masa menanam kekerasan yang sempurna. Suatu saat, akan tiba masa memanen kekarasan yang dianggap sebagai hal lumrah dan apa adanya.

Kedua, adanya proses peneguhan kekerasan dari media massa. Maksud hati memberi khabar, bisa jadi berbuah kekerasan terpola. Media sadar atau tidak kerap menyumbang informasi berulang seputar kekerasan. Proses produksi, distribusi dan konsumsi isi media massa pun memapankan bahkan melembagakan konstruksi kekerasan dalam persepsi dan prilaku khalayaknya. Seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality). Media pada dasarnya menyusun realitas hingga membentuk sebuah “cerita”.

Peter L Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya the Social Construction of Reality (1990), menyebutkan bahwa realitas itu dikonstruksi secara sosial (reality is socially constructed). Mengkonstruksi makna, tentu tak lepas dari proses pelembagaan dan legitimasi untuk memapankan sesuatu sehingga terpola dan menjadi kenyataan obyektif. Sekaligus juga terdapat internalisasi sebagai dimensi subyektif dari proses konstruksi tersebut. Jika media terus menerus dan terpola mendistribusikan khabar kekerasan terlebih dengan cara-cara berlebihan, bukan tak mungkin kekerasan itu nantinya dianggap sah dan apa adanya dalam internalisasi kesadaran individu-individu khalayak.

Berita seputar teror bom misalnya, memang patut diberitakan oleh media karena terkait dengan kepentingan orang banyak. Hanya saja, berita yang ditampilkan oleh media seyogianya proporsional dan memegangteguh prinsip-prinsip jurnalisme. Kita tentu terhenyak, saat sebuah stasiun tv berita, menayangkan detik-detik meledaknya bom buku di KBR 68 H. Bagaimana tangan polisi yang berdarah-darah akibat terkena ledakan bom ditayangkan berulang-ulang. Bingkai berita penuh sensasi pun dinarasikan serta divisualkan sedemikian rupa terkait dengan teror bom di berbagai tempat di Jakarta. Akibatnya, muncul histeria massa, dan teror pun memperoleh publisitas sehingga tentunya menguntungkan mereka yang mendesain perbuatan tersebut.

Jika pun benar “bom buku” dan bom-bom lain belakangan ini sebagai teror sudah barang tentu diarahkan pada upaya menebar ketakutan luar biasa. Semakin massif ketakutan, maka semakin sukses desain teror dijalankan si pelaku. Aksi pelaku teror bukan semata kejahatan sesaat, melainkan diorientasikan pada efek domino pasca kejahatan itu dilakukan. Oleh karennya, teror merupakan pesan yang dikonstruksi. Biasanya melalui pengemasan “teater” kematian yang dibuat dramatis, chaos dan menyebabkan situasi traumatik. Bisa jadi pula, perulangan berita media yang penuh sensasi dan memprovokasi itu menginisiasi pola prilaku teror dari orang atau sekelompok orang yang awalnya tak berniat melakukan hal tersebut. Jadi, media harus proporsional agar tak menjadi alat penebar ketakutan.

Ketiga, tidak kredibelnya aparat keamanan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan. Misalnya, kita bisa melihat tidak optimalnya peran Polri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap warga Ahamadiyah di Cikeusik, Pandeglang dan beberapa daerah lain. Peran Polri yang tak optimal tersebut, turut menyumbang eskalasi kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu. Persepsi tentang tidak kredibelnya aparat akan menyumbang pleonasme simbol Polri sebagai aparat penegak hukum. Dalam buku Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik (1999) pleonasme atau kemubadziran dapat memaksimalkan relasi antagonis dan meminimalkan sharing dalam pembentukan kebersamaan. Virus konflik berbau suku, agama, ras dan antargolongan akan cepat muncul dan beranak pinak jika aparat keamanan tak lagi dipercaya memainkan perannya.

Keempat, kekerasan bisa juga mengemuka saat muncul kecenderungan adanya kesenjangan komunikasi (communication gap) antara para pemuka agama dengan pemerintah. Idealnya, langkah ritmis pemerintah dengan para pemuka agama itu diperlukan untuk menyokong harmonisasi kehidupan masyarakat. Hanya saja, dalam praktiknya para pemuka agama kerap tak sejalan dan tak saling menguatkan dengan pemerintah. Bahkan, beberapa kali muncul indikasi adanya keengganan berkomunikasi (Communication Apprehention/CA). Istilah CA ini dipopulerkan oleh James McCroskey dalam Stephen W Littlejhon, Theories of Human Communication, yang manyatakan bahwa ada saat-saat orang mengalami keengganan berkomunikasi yang disebabkan faktor keadaan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka akan sulit menempuh sharing dan penyelesaian masalah. Kesenjangan komunikasi yang berlarut-larut bisa merangsang persepsi publik yang keliru dan tentu turut menyempurnakan masa inkubasi kekerasan.

Penyikapan Kasus

Teror bom yang kini lagi tren di masyarakat seyogianya disikapi secara cerdas dan proporsional oleh masyarakat. Kita punya pengalaman banyak mengenai pola serupa di masa lalu. Jangan sampai khalayak tergiring serta-merta ke dalam pusaran opini publik dan histeria yang didesain sistematis oleh kekuatan tertentu. Ada dua kemungkinan dari mengemukanya teror ini.

Pertama, menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat. Situasi tidak pasti dan tidaknyaman merupakan potensi keuntungan bagi para petualang baik itu dari kalangan politisi maupun kelompok ekslusif yang memiliki agenda politik tertentu. Pergerakan demi pergerakan mereka akan lebih leluasa terlebih jika masyarakat masuk ke dalam skenario mereka. Sejatinya, teror itu memang diorientasikan pada situasi penuh paradoks, sehingga menjadi celah bagi aktifnya stelsel aktif gerakan.

Kedua, teror sangat mungkin juga menjadi upaya pelarian sejumlah masalah yang menjadi perhatian publik. Jangan biarkan “poyek lupa” yang ingin menjadikan masyarakat mengalami “amnesia” atas sejumlah persoalan penting, sukses diterapkan pada masyarakat. “Proyek lupa” merupakan manipulasi kesadaran kritis masyarakat, untuk tak lagi bersuara secara sukarela. Saat ini dan ke depan kita butuh elit, media, aparat dan masyarakat yang sama-sama saling memberdayakan bukan memperdayakan.

Tulisan ini bisa diakses di web Jurnas:

http://nasional.jurnas.com/halaman/6

Sumber gambar:

www.matanews.com

WIKILEAKS DAN RESPON ISTANA

2011-03-21T06:52:00.000-07:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, 14 Maret 2011)

Opini publik seputar bocoran kawat diplomatik WikiLeaks yang dipublikasikan di dua surat kabar Australia, The Age dan Sydney Morning Herald (SMH), menjadi titik episentrum gempa politik baru.

Hikmahnya bagi Istana, sejumlah isu mengenai reshuffle dan gonjang-ganjing koalisi turun peringkat dari bingkai utama media. Negatifnya, berita yang dilansir menohok langsung kredibilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keluarga, dan Istana. Meski juga ada tokohtokoh lain yang disebut seperti Taufiq Kiemas dan Jusuf Kalla, SBY dan politik kekuasaannya menjadi fokus utama gempa WikiLeakstersebut.

Politik Informasi

Pemberitaan dua surat kabar Australia ini menarik dicermati dalam perspektif komunikasi politik sebagai politik informasi, yakni bagaimana perang informasi berlangsung antarkekuatan lintas negara. Terutama menyangkut bingkai waktu dan isi dari bergulirnya isu, eksistensi media di domain publik,dan relasi antarnegara. Pertama,menyangkut bingkai waktu (framing of time) dan bingkai isi (framing of content) yang membuat isu ini tampak sangat politis.

Bergulirnya isu bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Canberra untuk berunding dengan pelaksana Perdana Menteri (PM) Australia Wayne Swan. Dalam perspektif pengkaji komunikasi politik, konteks kerap menjadi pesan itu sendiri. Kedatangan pejabat tinggi negara seperti selevel wakil presiden sudah tentu akan mengundang liputan media massa, baik dari media di Australia maupun Indonesia. Publikasi bocoran data WikiLeaks ini juga sepertinya mempertimbangkan redanya kegaduhan politik seputar hak angket pajak dan isu reshuffle kabinet di Indonesia.

Persis setelah konsolidasi mitra koalisi, terutama SBY-Ical,isu di kedua surat kabar Australia ini pun digulirkan. Disengaja atau tidak, dalam konteks pembingkaian waktu publikasi, informasi seputar isu ini bisa memalingkan perhatian khalayak. Inilah yang digambarkan Maxwell McCombs dan Donald L Shaw sebagai agenda setting. Dalam tulisan klasik mereka berjudul The Agenda Setting Function of Mass Media (1972) dijelaskan jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan memengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.

Apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya apa yang dilupakan media akan luput juga dari perhatian masyarakat. Efek dalam agenda setting biasanya terdiri atas efek langsung dan efek lanjutan (subsequent effects). Efek langsung berkaitan dengan isu, apakah isu bahwa SBY melakukan abuse of poweritu ada atau tidak ada dalam agenda khalayak. Lalu mana yang akan dianggap paling penting menurut khalayak (salience).

Bagaimana isu-isu itu ”diperingkatkan” oleh khalayak dan apakah ”peringkatnya” itu sesuai dengan “peringkat” dari media. Sementara efek lanjutan (subsequent effects) terkait dengan persepsi. Tentu gatekeepers seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan dari data bocoran WikiLeaks yang mereka terima. Dengan demikian apa yang mereka paparkan di produk jurnalistiknya suka atau tidak suka berpretensi memengaruhi persepsi khalayak di Australia, Indonesia, juga dunia internasional berkenaan dengan kredibilitas politik SBY.

Kedua,terkait dengan eksistensi media di domain publik. Ada perbedaan mendasar antara WikiLeaks dengan The Age dan SMH.WikiLeaks sejak didirikan pada tahun 2006 memang memproklamasikan diri sebagai gerakan transparansi radikal. Pada November 2010, WikiLeaks merilis 250 kawat diplomatik rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di sejumlah negara. Singkatnya gerakan mereka kerap dilabeli dengan sebutan hacktivism. Fenomena seperti ini dibahas panjang lebar oleh Richard A Clarke dan Robert K Knake dalam bukunya Cyber War (2010) sebagai serangan kontemporer yang harus diwaspadai bagi keamanan nasional.

Sementara The Agedan SMH yang sama-sama berada di dalam naungan grup Fairfax Media merupakan media massa komersial yang tentu tak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik dari komodifikasi isu terkait SBY ini.Asas kerja jurnalisme The Agedan SMH tentunya adalah asas jurnalisme. Tentu,menjadi kewajiban yang melekat bagi kedua surat kabar Australia ini untuk memverifikasi data yang bersumber dari Wikileaks dengan memberi peliputan yang cover bothside agar tak terjebak pada pembunuhan karakter, dramatisasi fakta maupun propaganda.

Penyikapan Kasus

Untuk menyikapi bocoran data WikiLeaks, Presiden SBY maupun pihak Istana jangan hanya sibuk menyangkal dan mempertanyakan keakuratan data organisasi hacktivist pimpinan Assange itu. Penyangkalan tanpa paparan substansial dari apa yang diisukan justru hanya akan mengundang kecurigaan dari khalayak. Ada dua langkah strategis yang seyogianya secara intensif dan komprehensif dilakukan Presiden SBY dan orang-orangnya di Istana. Pertama, meminta sesegera mungkin hak jawab atas pemberitaan yang dilansir The Age dan SMH.

Sekali lagi bukan sekadar hak jawab basa-basi, melainkan penyampaian fakta dan data terkait dengan substansi yang digulirkan kedua surat kabar tersebut. Misalnya apa dan bagaimana penanganan kasus korupsi yang melibatkan Taufiq Kiemas. Bagaimana posisi Ani Yudhoyono,BIN, dan hubungan SBY-pengusaha yang diduga ada hubungan transaksional. Penjelasan komprehensif berbasis data dan fakta itulah yang akan diuji oleh khalayak, mana yang paling meyakinkan. Tentu, jika Yudhoyono merasa tidak melakukan apa-apa yang dituduhkan dan tercederai oleh pemberitaan kedua surat kabar tersebut, ada mekanisme hukum yang bisa menjadi saluran penyelesaian.

Kedua, sudah sewajarnya selain memberi nota protes kepada Amerika Serikat (AS) melalui Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, pihak SBY juga meminta klarifikasi sejelas-jelasnya mengenai substansi kawat-kawat diplomatik AS tersebut. Yang berkembang saat ini, terkesan Pemerintah AS tidak menyalahkan maupun membenarkan substansi isunya, melainkan sekadar basa-basi permintaan maaf semata. Beranikah SBY meminta penjelasan terperinci mengenai substansi serta membukanya ke ruang publik? ●

Tulisan ini bisa diakses di Web Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/386835/

Sumber gambar:

www.msn.com

REPOSISI KABINET SETENGAH HATI

2011-03-09T04:39:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Koran Jakarta, Selasa 8/03/2011)

Sejak Susilo Bambang Yudhoyono (Yudhoyono) membentuk pemerintahan jilid kedua dengan konsep politik representasi melalui koalisi besar yang diusungnya, sudah terprediksi jalan terjal akan mengadangnya. Tantangan bukan dari partai nonkoalisi yang jumlah kursinya di DPR hanya 137 kursi, melainkan dari mitra koalisi setengah hati yang kerap menerapkan strategi dua kaki. Saat itu, bangunan koalisi seolah-olah kokoh dan menjadi sistem pertahanan yang sulit dipatahkan karena total menguasai 423 kursi atau 75,54 persen kekuatan nyata di DPR. Di atas kertas, ini merupakan modal politik paling solid yang dimiliki Yudhoyono setelah menuai hasil gemilang dengan memenangi ronde fi nal Pilpres hanya satu putaran.

Kini, situasinya berbeda. Yudhoyono diserang teman sekandang. Manuver demi manuver secara cantik hingga kasar terpapar di muka Yudhoyono dan Demokrat. Mitra “nakal” Golkar dan PKS terus berulah, membuat 11 butir code of conduct yang ditandatangani sekaligus menandai bahwa perkawinan enam partai koalisi seolah-olah tak sakral lagi.

Menarik menyimak pidato Yudhoyono Selasa (1/3) yang mengingatkan agar mitra koalisi menaati kembali butir-butir kesepakatan di antara mereka.

Pertama, tak terbantahkan ada pesan kekecewaan Yudhoyono atas praktik dan etika politik mitranya, terutama PKS dan Golkar. Tentu hal ini merupakan efek kumulatif dari cerai-berainya komunikasi politik Setgab di sejumlah dinamika politik kekinian, seperti tergambar dalam upaya pembentukan hak angket pajak.

Kedua, meski SBY mengancam akan mengambil sikap keras, nampak kalimatnya masih berbalut equivocal communication (EC). Dalam kajian komunikasi, mengutip pendapat Janet Beavin Bavelas dalam bukunya Equivocal Communications (1990), istilah EC ini memiliki pengertian pengemasan pesan yang sengaja dibuat tidak jelas, tidak langsung, dan tidak lugas. Pernyataan Yudhoyono, dari aspek substansi, sesungguhnya bersifat normatif. Tidak memutuskan sikap, masih meraba-raba kemungkinan layaknya sinyal “lampu kuning” untuk para mitra, yang bisa saja ditafsirkan secara berbeda-beda.

Namun, jika melihat karakteristik komunikasi politik Yudhoyono selama ini, pesan itu sesungguhnya masih membuka kesempatan upaya kompromistis. Ada dua sasaran dari langkah Yudhoyono mengulur-ulur waktu dalam pertarungan ini.

Pertama, Yudhoyono mencoba membaca niatan politik (political will) para mitra nakal. Responsnya sudah mulai tampak. Golkar memberi sinyal kembali merapat. Sekjen Golkar Idrus Marham menegaskan partainya menghormati pernyataan Yudhoyono dan siap memperkuat kembali koalisi. Sebaliknya, PKS tampak kian konfrontatif. Para elite PKS “menjaga muka” dan menyatakan dengan sigap mereka siap menerima konsekuensi apa pun terkait keputusan Yudhoyono.

Kedua, sangat mungkin terkait dengan upaya lobi dan negosiasi dengan sementara PDIP sepertinya sulit menyatu dengan atmosfer koalisi. Selain karena sudah menjadi amanat kongres Bali untuk tetap mengawal PDIP sebagai oposisi, kesenjangan komunikasi politik antara Yudhoyono dan Megawati pun terlalu menganga.

Ada hambatan psikopolitis di antara Demokrat-PDIP untuk menyatu. Bagi PDIP, masuk ke kabinet artinya melakukan blunder karena pasti akan tercatat sebagai partai yang tak konsisten atas pilihan sikap politiknya.

Matematika Koalisi

Sekarang ini, tentu Yudhoyono sedang dipusingkan dengan hitung-hitungan politik koalisi. Mengutak-atik peta kekuatan agar tak salah langkah dalam kocok ulang mitra sejalan. Ada beberapa formula yang sepertinya masuk akal dalam matematika koalisi ke depan.

Formula pertama, PKS dikeluarkan dari koalisi dan mempertahankan mitra yang lain. Ini artinya total kursi kekuatan Yudhoyono di DPR 366 kursi (65,36 persen).

Formula kedua, PKS-Golkar sama-sama ditendang dari gelanggang, artinya Yudhoyono akan didukung oleh 260 kursi (46,43 persen), sebuah peta kekuatan yang sangat riskan bagi eksistensi pemerintahan Yudhoyono ke depan.

Formula ketiga, PKS dicerai dan menggandeng pasangan baru, yakni Partai Gerindra, serta tak mengubah posisi mitra lainnya. Skenario ini akan menghasilkan peta kekuatan 392 kursi (70 persen).

Formula keempat, PKSGolkar “ditalak empat” dan memasukkan Gerindra ke koalisi. Skenario ini akan menghasilkan dukungan kursi di DPR berjumlah 286 (51,07 persen). Dari matematika politik di atas, opsi ketiga sepertinya yang paling beririsan dengan gaya kepemimpinan Yudhoyono.

Jelas Yudhoyono adalah pemimpin yang safety player dan senantiasa meminimalisasi segala potensi kekuatan Oleh karena itu, Yudhoyono dan para elite Golkar diprediksi akan mengarah ke zone of possible agreement. Meski demikian, Yudhoyono pasti menyadari bahwa keputusan untuk bersama-sama Golkar bukan tanpa risiko. Jangka pendek, Yudhoyono harus berpikir “angpao” apa yang paling berkesan untuk Golkar, jangka panjang strategi apa yang harus Yudhoyono mainkan agar Golkar tak selalu “nakal” dan terus mencari perhatian. Inilah risiko bangunan koalisi pragmatis yang berbasis politik transaksional. Seandainya Yudhoyono mengambil jalan aman untuk mempertahankan PKS-Golkar dalam kekuasaan, ini pun bukan tanpa risiko.

Risiko pertama, Yudhoyono akan dianggap tak memiliki karakter dalam menghadapi ulah para mitra yang berkoalisi setengah hati. Risiko kedua, jika ada pemakluman politik dari Yudhoyono atas sejumlah sikap mitra koalisi yang bercitarasa oposisi, akan menjadi referensi di masa mendatang bebasnya para mitra menafsirkan segala aktivitas sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing. Dinamika seperti ini tak hanya memunculkan dilema, melainkan juga ujian sejarah atas kepemimpinan Yudhoyono. Tentu Yudhoyono tak ingin dicatat sebagai presiden yang gagal setelah menjabat dua periode.

Saatnya Yudhoyono memikirkan waktu yang tinggal 3,5 tahun lagi. Momentum kocok ulang kabinet atau reposisi kekuatan oposisi seyogianya mengacu pada keefektifan pemerintah yang ditopang oleh kabinet yang kredibel serta sokongan koalisi yang memiliki komitmen untuk melangkah bersama. Sudah saatnya pula Yudhoyono membebaskan diri dari sandra politik harmoni yang mengalunkan nada sumbang akibat orkestra yang tak pernah satu kata.

Tulisan ini bisa diakses di web Koran Jakarta:

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?idkat=18&id=77106

Sumber gambar:

www.matanews.com

MUSIM SEMI REVOLUSI

2011-03-01T21:04:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 2/03/211)

Sejak Desember hingga sekarang, jagat dunia seolah mengalami musim semi revolusi. Pekik perubahan bergema dari Timur Tengah hingga Afrika Utara. Yang terparah, kini dialami Libya yang telah dipimpin Moammar Khadafy sejak tahun 1969. Menurut data dari AFP, demonstran yang mati terbunuh sudah mencapai seribu orang. Tripoli, Benghzi, Al-Bayda, Misurata dan kota-kota lain mencekam serta menghadirkan prahara politik yang sangat parah. Bahrain juga bergolak, negara pulau di teluk Persia dan dihuni 1,3 juta orang ini sudah berhari-hari mengumandangkan revolusi guna menurunkan rezim Al-khalifa. Pekikan revolusi serupa, juga bergema di Aljazair, Jordania, Iran dan lain-lain.

Tren Perubahan

Tak dimungkiri, dalam sejarah gerakan politik seperti dalam peristiwa people power, reformasi ataupun revolusi, satu peristiwa di sebuah negara kerap menginspirasi gerakan di negara lain. Kita bisa menyebut peristiwa pada awal tahun 1989 di lapangan Tianmen, China. Peristiwa ini, menginspirasi robohnya Tembok Berlin, rontoknya Uni Soviet lama serta berbagai gerakan untuk menghancurkan kekuataan partai komunis di berbagai belahan dunia.

Pasca suksesnya gerakan Tunisia yang bergulir sejak 17 Desember 2010, gerakan rakyat di Aljazair mulai mengonsolidasikan diri di jalanan sejak 4 Januari, di Yaman sejak 20 Januari, di Mesir sejak 25 Januari, di Jordania sejak 28 januari, di Suriah sejak 2 Februari di Bahrain sejak 14 Februari sementara di Iran sejak 14 Februari. Sampai saat ini, baru di Mesirlah yang sukses meniru Tunisia dalam menumbangkan rezim berkuasa Hosni Mubarok yang sudah berkuasa 30 tahun.

Ada tiga faktor menarik yang bisa menjadi catatan dalam tren gerakan perubahan baik di Timur Tengah maupun Afrika sekarang ini. Pertama, faktor psikopolitik yang menjadi penyuplai utama motivasi bergerak dan konsolidasi kekuatan kaum oposisi. Sangat lumrah, jika prahara politik yang terjadi di Mesir dan Tunisia, menimbulkan riakan-riakan sama di negara-negara lain terlebih yang memiliki kesamaan atau tautan geopolitik. Faktor psikopolitik yang dominan adalah ketidakpuasaan rakyat atas rezim yang memerintah.

Semakin lama seorang penguasa mencengkramkan kekuasaannya, maka biasanya memiliki kecenderungan untuk represif. Penguasa akan menutup akses dari kekuatan-kekuatan oposisi, melemahkan kekuatan pro demokrasi, serta cenderung mengkooptasi seluruh simpul kekuatan potensial. Dalam kondisi seperti ini yang dominan adalah teknik menyebar ketakutan guna menihilkam partisipasi politik yang berlawanan dengan kekuasaan. Teknik ini sekarang misalnya sedang berlangsung secara frontal Libya dan Bahrain.

Sebenarnya, teknik menyebar ketakutan hanyalah melumpuhkan sementara kekuatan rakyat. Jika menemukan momentumnya, maka ketakutan rakyat yang seolah-olah sudah sistemis itu, justru dapat menjadi daya dorong utama gerakan dan menjadikan si penebar ketakutan sebagai musuh bersama.

Hal seperti itu, misalnya bisa kita lacak dalam gerakan people power yang menumbangkan diktator Ferdinand Marcos di Filipina yang berkuasa selama 21 tahun sejak 1965-1986. Corak yang sama terjadi dalam Revolusi Beludru di Cekoslovakia, tahun 1989. Ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi mengakhiri pemerintahan Gust-v-Hus-k yang berkuasa dari 1975-1989. di Indonesia, kekuasaan rezim Soeharto ditumbangkan oleh gerakan rakyat yang merasa tertindas selama 32 tahun. Ini merupakan fase kekuasaan otoriter yang dipegang Soeharto sejak mengambil alih kekuasaan dari Orde Lama 1965-1998. Viktor Yushchenko memimpin demonstrasi besar-besaran di Ukraina pada tahun 2004. Gerakan yang menakaman dirinya Revolusi Oranye ini, sukses menggantikan Leonid Danylovych Kuchma setelah dua kali masa jabatannya.

Kejenuhan dan ketidakpuasan politik sangat mungkin melanda kepemimpinan Presiden Abdelaziz Bouteflika di Al Jazair, Presiden Ali Abdullah Saleh di Yaman, Perdana Menteri Marouf Al-Bakhit di Jordania, Presiden Bashar al-Assad di Suriah, Raja Hamad Ibn Isa al-Khalifa di Bahrain dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Iran. Kejenuhan maupun ketidakpuasan politik itu, sudah tentu mendapat suntikan mujarab dari kesuksesan di Tunisia dan Mesir.

Kedua, krisis politik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika sekarang, akan sangat ditentukan oleh faktor politik dan keamanan langsung di negara-negara yang bersangkutan. Pengelolaan manajemen konflik oleh penguasa dan militer akan menjadi faktor paling krusial dalam menemukan solusi. Kita bisa melihat sejak Mohammed Bouazizi menjadi martil di Tunisia, maka gelombang pasang gerakan rakyat menghantam keras pemerintahan Ben Ali. Begitu pun di Mesir, blogger bernama Khaled Said telah tewas mengenaskan. Dia dianiaya polisi Mesir setelah mengunduh rekaman video yang memperlihatkan polisi tengah bagi-bagi mariyuana hasil penyitaan di lapangan. Khaled dan beberapa demonstran yang tewas, menyebabkan situasi chaos yang sulit dikendalikan. Pembantain demonstran di Libya yang oleh Moammar Khadafy disebut “kecoa” dan “tikus”, semakin membakar amarah kaum oposan. Tewasnya 8 orang warga Syiah dan pemenjaraan 23 tokoh oposisi di Bahrain, memicu konflik kian eskalatif.

Tentu, gerakan rakyat juga akan ditentukan oleh banyak faktor antaralain adanya tokoh pemersatu kekuatan oposisi, adanya masifikasikan isu melalui media massa, adanya friksi di tubuh militer atau justru militer merestui gerakan rakyat, dan adanya sinyal dukungan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat. Satu lagi, ada trend baru yang tak kalah pentingnya saat ini yakni penggalangan kekuatan di internet melalui situs-situs jejaring sosial. Syarat-syarat tak tertulis inilah yang kerap menentukan suskes tidaknya gerakan revolusi di sebuah negara.

Ketiga, menjalarnya gerakan rakyat juga akan sangat ditentukan oleh kondisi kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Saat krisis politik melanda Indonesia tahun 1998, kaum oposisi di Malaysia juga memanfaatkan momentum ini untuk menggalang kekuataan melawan pemerintahnya. Hanya saja, kekuatan oposisi tidak sukses karena tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia yang lebih baik. Sehingga, pemerintah bisa mereduksi dengan cepat kekuatan oposisi. Tumbangnya Ben Ali dan Hosni Mubarok diantaranya disebabkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di mana-mana. Kemarahan rakyat yang tak sejahtera, akan lebih mudah disulut menjadi gerakan yang dahsyat. Gerakan revolusi tak sukses di Kuwait karena pemerintah di bawah pengendalian keluarga Al Sabah masih mau mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Resiko Politik

Revolusi memang beresiko tinggi, terlebih jika terjadi di negara-negara yang tak menyiapkan diri pasca tumbangnya rezim. Ada beberapa resiko yang lazimnya mengemuka.

Pertama, fragmentasi ideologi dan kepentingan masing-masing kelompok. Saat gerakan rakyat berlangsung dan ada musuh bersama, maka perbedaan bisa diredam. Setelah sukses, biasanya muncul saling curiga dan peluang untuk saling memanfaatkan satu sama lain.

Kedua, godaan pembajakan kekuasaan oleh militer. Misalnya di Mesir, apakah Dewan Agung Militer pimpinan Husein Tantawi merasa cukup dengan hanya mengawal proses transisi politik hingga Pemilu.

Ketiga, ketiadaan figur-figur yang menonjol dan bisa menjadi pemersatu semua kekuatan kaum oposisi. Di Mesir misalnya, apakah alternatif nama-nama seperti Mohammed ElBaradei, Amr Mousa, Ayman Nour, Muhammad Badie, bisa diterima banyak pihak? Tentu, ini merupakan pekerjaan berat setelah euforia kebabasan dirasakan. Biarlah revolusi yang saat ini bersemi di beberapa negara, diuji dan dicatat dalam sejarah, sehingga menjadi pelajaran penting negara lain. Benang merah yang bisa menjadi pelajaran kita, jika tsunami politik sudah melanda, maka tak akan ada satu rezim kekuasaan pun yang mampu menahannya. ***

Sumber Gambar:

www.inilah.com

KANDASNYA ANGKET PAJAK

2011-02-26T05:12:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Pikiran Rakyat, 24/02/2011)

Tarik-menarik kepentingan politik dalam rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pajak terjawab sudah. Pada Selasa (22/02), rapat paripurna DPR memutuskan gagalnya pembentukan Pansus Hak Angket Pajak melalui voting 266 suara tidak setuju dan 264 suara setuju. Inilah kegaduhan politik terbaru di Senayan, yang menjadi contoh dampak demokrasi kolusif berbasis jual-beli “pukulan”. Hal menarik yang patut kita cermati adalah, mengapa rencana ini gagal tidak seperti Pansus Century di waktu sebelumnya? Menarik juga membaca peta kekuatan koalisi pasca kegagalan usulan ini.

Penyebab Kegagalan

Kegaduhan rencana pembentukan Pansus Hak Angket Pajak ini bermula pada Senin, 21 Januari. Sebanyak 30 orang anggota DPR dari sembilan fraksi mengajukkan usulan pembentukan Pansus Angket Mafia Pajak kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, keesokan harinya, 8 orang angggota Fraksi Partai Demokrat menarik kembali dukungan dengan alasan persoalan pajak ini sudah ditangani panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi III dan Komisi XI. Grilya politik dilakukan para politisi terutama dimotori Partai Golkar, PKS dan Hanura. Melajunya usulan hingga ke paripurna menunjukkan pesan kuat bahwa fondasi koalisi dan setgab memang sangat rapuh. Masing-masing parpol anggota koalisi mengembangkan skenarionya sendiri-sendiri dan berupaya mengejar “setoran” baik citra, mekanisme pertahanan diri, hingga posisi dan daya tawar politik.

Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan kegagalan hak angket pajak ini. Pertama, merebaknya aroma kepentingan “sang penabuh gendang”. Dalam hal ini adalah partai Golkar. Tak bisa kita lupakan, Golkar telah sukses besar dalam drama kasus Century. Posisi tawar Golkar melejit bahkan kasat mata agenda-agenda penting Golkar banyak terakomodasi. Skeptisme atas inisiatif hak angket ini membesar karena kuatnya sinyal-sinyal skenario pragmatis.

Hal ini, tentunya dibaca oleh partai-partai non koalisi yang banyak belajar dari manajemen konflik saat Century. Penentu dalam voting kemarin adalah posisi Partai Gerindra. Andai saja Gerindra sikap politiknya memihak para inisiator pembentukan pansus, maka tentu ceritanya akan berbeda. Perbedaan suara yang tipis menjadi sinyal kuat, solidnya suara Golkar, PKS, PDIP dan Hanura.

Kedua, mentahnya isu sehingga tak menjadi snowball dukungan yang memiliki efek resonansi memadai baik di internal DPR sendiri maupun di luar. Opini yang berkembang di masyarakat lebih banyak curiga dan menggugat track record DPR dalam urusan seperti ini. Memang masifikasi isu dan dukungan publik, bukanlah faktor langsung dalam kegagalan pembentukan pansus. Hanya saja menjadi variabel antara yang sangat efektif menjadi daya dorong ledakan isu hingga berpotensi menjadi titik episentrum kepedulian dan rasa percaya diri para anggota DPR itu sendiri. Penggiat, pengamat dan para tokoh ormas banyak mengingatkan publik agar publik tak larut dalam euforia kohesivitas simbolik yang penuh kesia-siaan dalam rencana Hak Angket Pajak ini.

Saat Century, para inisiator hak angket sukses memberi kesan kepada publik bahwa upaya mereka direstui oleh para tokoh senior negeri ini. Sebut saja nama-nama seperti Gus Dur, Syafii Maarif, Din Syamsuddin, KH. Hasyim Muzadi, dll. Sehingga, hal ini menjadi kekuatan moral tersendiri bagi para inisiator untuk menyolidkan barisan. Proses “menggoreng” isu Hak Angket Pajak tak memperoleh antusiasme publik, sehingga tidak cukup kuat menjadi tekanan moral bagi partai-partai di DPR. Kita masih ingat, saat dukungan publik meluas atas rencana pembentukan Pansus Century, maka Demokrat tak bisa mengelak dan di injury time mau tidak mau harus mendukung. Tekanan publik seperti itu tak mengemuka dalam pengajuan hak angket pajak sehingga benteng pertahanan Demokrat yang disokong PPP, PKB,PAN plus Gerindra tetap unggul tipis.

Modal publsitas pembentukan pansus hak angket pajak ini kurang memadai baik di media massa maupun media jejaring sosial (social network). Media massa lebih berhati-hati bahkan kerap mencurigai bau busuk kepentingan di balik pembentukan hak angket. Diskursus di dunia maya pun nampak lesu, seolah menjadi penanda para partisipan dan aktivis cyberdemocracy di situs jejaring sosial tak lagi percaya pada prilaku para politisi Senayan. Hak angket mengalami delegitimasi dan memberi ruang bernafas bagi Demokrat untuk memenangi kontestasi.

Peta Kekuatan

Sesungguhnya jika meraba peta kekuatan, saat Century merebak kita bisa menangkap ketidaknyamanan SBY dan Demokrat atas “kenakalan” Golkar dan PKS. Namun, tak ada pilihan lain selain menerapkan zona of possible agreement. Politik akomodasi menjadi solusi meski jika para politisi Demokrat mau jujur, peristiwa Century telah menciderai dan menjadi duri dalam daging pemerintahan SBY periode kedua. Namun, pilihan aman menjadi putusan karena masih percaya Golkar maupun PKS merupakan kekuatan menentukan. Pertimbangan inilah yang membuat SBY harus merelekan diri berbagi kuasa dengan Ical dan Golkar.

Pergulatan hari ini tentu tak akan lepas dari investasi dan kontestasi menuju 2014. Setiap partai menggadang-gadang cara menumbangkan rival utamanya sejak dini. Golkar dan PKS merupakan kekuatan yang konsisten menjadi partai koalisi bercitarasa oposisi. Agenda Demokrat sekarang, tentu saja mengamankan pemerintah SBY-Boediono dari marabahaya. Posisi PDIP sudah sangat jelas yakni masih menghormati keinginan Megawati untuk tetap oposisi, meski banyak elit PDIP yang juga rindu masuk kekuasaan.

Pasca gagalanya Hak Angket Pajak ini, sangat mungkin dilakukannya reevalusi bangunan koalisi. Demokrat nampaknya akan lebih percaya diri dalam menentukan sikap tegas terhadap mitra koalisi yang kerap tak sehati. Belum matinya peluang bermitra dengan partai besar lain seperti PDIP dan partai menengah seperti Gerindra akan menghidupkan asa Demokrat berpaling dari Golkar dan PKS. Skenario lain, Demokrat tak menyatakan pecah kongsi tetapi diam-diam mereduksi kekuatan mitra “nakal” tersebut hingga menjelang 2014.**

Tulisan ini bisa diakses di web Pikiran Rakyat:

http://epaper.pikiran-rakyat.com/

Sumber Gambar:

www.okezone.com

TREN REVOLUSI 2.0

2011-02-26T05:08:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, 19/02/2011)

Kosakata revolusi kini kembali populer. Beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika terkena dampak lanjutan krisis politik di Tunisia dan Mesir. Tumbangnya rezim Zine al-Abidine ben Ali dan Hosni Mubarak memompa semangat juang para demonstran jalanan di Aljazair,Yaman,Mesir,Yordania, Bahrain, Iran dan Libya. Suksesnya revolusi Tunisia dan Mesir menginspirasi proses konsolidasi oposisi dan gerakan radikal revolusioner.

Satu hal menarik dari peristiwa revolusi di Tunisia dan Mesir adalah pelibatan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai alat persuasi, diseminasi, sekaligus konsolidasi kekuatan para demonstran.Salah seorang demonstran kenamaan Mesir yang juga eksekutif pemasaran Google,Wail Ghonim, secara tegas menyebut revolusi Mesir sebagai Revolusi 2.0.Hal ini mengingatkan intensifnya penggunaan web 2.0 dalam menciptakan dan mengintensifkan jejaring para demonstran.

Generasi Ketiga

Dilihat dari perspektif komunikasi politik, hal ini kian menunjukkan eksistensi generasi baru pemanfaatan internet secara intensif dan masif dalam politik. Satu dekade lalu, Blumler dan Kavanagh sebagaimana dikutip oleh Ward & Cahill dalam tulisan mereka, Old and New Media: Blogs in The Third Age of Political Communication,menyebut gejala ini sebagai era kemunculan komunikasi politik generasi ketiga.

Generasi pertama banyak memanfaatkan kekuatan face-to-face informal.Generasi kedua bersandar pada penguasaan media-media mainstream seperti televisi, koran, radio, majalah, dan lain-lain sehingga memunculkan adagium “siapa menguasai media maka akan menguasai dunia”. Generasi ketiga pada kekuatan interaktivitas dan basis multimedia yang memungkinkan orang saling bertautan tanpa harus bertemu secara fisik sebelumnya. Revolusi politik memang sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia.

Dalam banyak catatan sejarah, optimalnya sebuah gerakan revolusi biasanya karena ada musuh bersama. Sejarah mencatat,namanama seperti Ferdinand E Marcos (Filipina), Mobutu Sese Seko (RD Kongo), Manuel Antonio Noriega (Panama), dan Olusegun Obasanjo (Nigeria), Soeharto (Indonesia) Hosni Mubarak (Mesir), Ben Ali (Tunisia) telah sukses menjadi simbol musuh bersama di negaranya masing-masing. Selain itu, adanya massifikasi isu yang disebar oleh kaum penentang melalui berbagai saluran media massa.

Semua diktator seperti Marcos yang berkuasa di Filipina selama 21 tahun (1965-1986), Soeharto yang berkuasa 32 tahun di Indonesia (1965-1998), Hosni Mubarak yang berkuasa di Mesir 30 tahun dan Ben Ali yang berkuasa di Tunisia selama 23 tahun paham betul bahwa media massa berpengaruh besar sehingga mereka secara sistematis dan terencana menjadikan media sebagai ideological state apparatus (ISA). Kita bisa melihat contoh di Mesir, media cetak seperti Al Ahram, Al Akhbar, dan Al Jumhuriyah serta berbagai stasiun televisi dikendalikan oleh pengaruh Hosni Mubarak. Semula mereka menyebut para demonstran sebagai pengecut dan antek-antek asing. Baru setelah Hosni Mubarak terukur tumbang, media-media mainstream serempak berubah 180 derajat mendukung para demonstran.

Karena rawannya media maintream dikuasai oleh rezim diktator dan pemilik modal, media jejaring sosial menjadi saluran yang dianggap tanpa distorsi. Menurut data TechCrunch,Christopher Golda dari Backtype misalnya mencatat terdapat 28 tweet terkirim per detik pada Jumat (14/1) waktu Tunisia. Bahkan Twitter dan Facebook menjadi alat mobilisasi para demonstran. Di Mesir Wael Ghonim memulai gerakan oposisi di Facebook pada Juni 2010.Pada 6 Juni 2010,seorang blogger Mesir bernama Khaled Said tewas mengenaskan karena dianiaya polisi Mesir. Penyebabnya, Khaled mengunduh rekaman video yang memperlihatkan polisi tengah bagi-bagi mariyuana hasil penyitaan di lapangan.

Kematian Khaled memicu kohesivitas para pemakai internet lainnya.Saat itu Ghonim membuat akun Facebook”My Name is Khaled Said”.Kemudian Ghonim yang memiliki nama maya ElShaheed membuat akun Facebook baru bernama ”We are All Khaled Said”. Ghonim mengunggah foto-foto Khalid Said dan dalam sekejap Facebook itu memiliki 450.000 anggota. Di grup ”We are All Khaled Said” itu pula Ghonim merencanakan aksi demonstrasi pada 25 Januari. Apa yang digalang Ghonim dan facebookers lain memompa semangat para kaum muda berdemonstrasi di jalanan.

Jika revolusi di Cekoslovakia yang menumbangkan rezim Gust-v- Hus-k pada 1989 dikenal sebagai Revolusi Beludru,revolusi di Ukraina tahun 2004 yang melengserkan Leonid Danylovych Kuchma disebut sebagai Revolusi Oranye, maka revolusi di Mesir merujuk pada perkataan Wael Ghonim menyebut gerakannya sebagai Revolusi 2.0. David D Kirkpatrick dan David E Sanger di The New York Times (13/2) mengelaborasi peran sharing informasi di antara para aktivis demonstran Tunisia dan Mesir melalui Facebook. Dari berbagai strategi menghadapi dan bertahan dari serangan petugas keamanan di saat demonstrasi sampai teknik menghindari aksi mata-mata pemerintah.

Aktivis Cyber

Web 2.0 adalah sebuah penamaan yang diberikan terhadap perkembangan internet generasi kedua yang memungkinkan penggunanya berinteraksi melalui terbentuknya suatu hubungan dan sharing. Contoh web generasi ini adalah Facebook,YouTube,danWikipedia. Menurut Joseph R Dominic, dalam The Dynamics of Mass Communication (2009), internet generasi pertama atau web 1.0 hanya memungkinkan penggunanya sebagai konsumen dari konten internet, sedangkan pada internet generasi kedua para penggunanya bisa membuat atau berbagi konten. Singkatnya, web 1.0 bersifat statis, sementara web 2.0 bersifat dinamis. Interaksi pengguna dan web master tak lagi hanya satu arah.

Hampir keseluruhan sistem baru dari interaksi sosial sudah maju, mencakup really simple syndication (RSS feeds), dan penggunaan situs jejaring sosial.Kemungkinan untuk saling berinteraksi inilah yang menyebabkan terjadinya komunikasi intensif di antara sesama pengguna internet untuk tujuan politik seperti penggalangan demonstran. Proses ini yang dalam literatur komunikasi dikenal sebagai computer mediated communication (CMC) atau penggunaan komputer untuk menciptakan, menyampaikan, mengirimkan,menyebarkan, atau menerima pesan-pesan yang dari satu orang ke orang lain baik bersifat one-to-one, one-to-many, many-to-many. Efektivitas media jejaring sosial inilah,yang kemungkinannya tak disadari sejak awal oleh para penguasa diktator mengingat perkembangan teknologi yang tak familier di eranya.

Kemunculan aktivis yang memanfaatkan dunia cyber kian menguatkan potensi internet sebagai ruang publik baru yang sama pentingnya seperti Tiananmen Square dalam revolusi di China, Tahrir Square di Kairo Mesir, Semanggi dalam Reformasi 1998 di Indonesia, serta sejumlah tempat bersejarah lain.Sama-sama menyuarakan penentangan dan mobilisasi gerakan oposisi demi tumbangnya rezim otoritarian. Ada dua tipologi aktivis cyber dalam perubahan politik.Pertama, hacktivist dengan gerakannya yang dikenal sebagai hacktivism. Istilah ini dipopulerkan oleh Joel S Hirschhorn dalam Hacktivism for Cyber Democracy. Haktivisme ini merupakan kombinasi keterampilan pemrograman komputer, berpikir kritis, kemarahan, dan kemuakan atas sistem politik baik di sebuah negara atau transnasional.

Sosok seperti Julian Assange dan aktivis yang tergabung dalam Wikileaks disebut sebagai contoh tipe ini. Sejak 2006, Assange dkk membobol dan membocorkan dokumen-dokumen rahasia untuk memerangi korupsi dan rezim ketertutupan informasi. Kedua, adalah diseminator yang memosisikan diri sebagai fasilitator informasi politik untuk dibagi ke pihak lain. Harapannya, informasi yang diolah tersebut bisa merangsang berbagai partisipasi politik yang diharapkannya.Sosok Wael Ghonim di Mesir merupakan contoh representatif dari tipe ini.

Tren Revolusi 2.0 kini hinggap di Aljazair,Yaman,Yordania,Bahrain, Iran dan mungkin negara-negara lain. Ini memberi pesan bahwa internet akan terus merembes ke berbagai negara, apa pun bentuk rezimnya.(*)

Tulisan bisa diakses di web Harian Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/382772/

DISTORSI POLITIK MEDIA

2011-02-26T05:02:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Sinar Harapan, 9/2/2011)

Setiap 9 Februari selalu diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Tahun ini, puncak HPN ke-65 digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini merupakan momentum tahunan bagi para jurnalis dan pelaku industri media untuk melakukan refleksi, pemetaan diri dan kelembagaan, penajaman visi profesi, serta merumuskan berbagai formula inovatif dalam memosisikan peran dan fungsi pers di tengah dinamika masyarakat. Pers adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Pers merupakan satu di antara kekuatan nyata infrastruktur politik yang selalu menyumbang perspektif di setiap penggal perjalanan bangsa dan negara ini.

Hierarki Pengaruh

Industri media dan profesi jurnalis yang ada di dalamnya senantiasa terlibat dalam dialektika penuh warna sepanjang masa. Hubungan media dan negara pun tak pernah berada di satu dimensi serupa. Pers kerap kali mengalami dilema untuk menentukan sikap, terutama saat jurnalis harus bernegosiasi dengan sejumlah faktor abadi kerja jurnalisme. Menurut Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese dalam bukunya Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content (1991:121), ada lima faktor yang biasanya membentuk hierarki pengaruh dalam media.

Pertama, individu pekerja media. Sesungguhnya para jurnalis ini sangat penting karena tak hanya berperan sebagai pembawa kabar, melainkan juga sebagai pengkonstruksi realitas sekaligus diseminator informasi. Oleh karenanya, sangat diperlukan kapasitas diri tak hanya di level kemampuan profesional, melainkan juga keteguhan moral dan kepekaan sosial. Sayangnya, hingga kini masih banyak media yang menutup mata dari keterjagaan profesi jurnalis mereka.

Problem mendasar yang hingga kini masih banyak ditemukan antara lain gaji yang tak memadai, lemahnya kesadaran inhouse training, dan kebijakan perekrutan yang tak mengacu pada kompetensi profesi. Jika kebutuhan dasar personal, profesional, dan moral tak terpenuhi, maka tentu akan merangsang tumbuh kembangnya jurnalis liar yang kerap berakrobat di lapangan. Hal ini seyogianya menjadi bahasan serius bagi para jurnalis dan pemilik media dalam rapat-rapat HPN tahun ini.

Kedua, rutinitas media yang terkait dengan ritme kerja dan publikasi informasi. Media-media konvensional seperti televisi, koran, majalah maupun tabloid memiliki tantangan baru dengan semakin dinamisnya new media. Akses situs jejaring sosial dan weblog interaktif memunculkan citizen journalism yang kian interaktif dengan para pencari dan pengguna informasi.

Media konvensional memang akan tetap bertahan. Jika rutinitas media ini sudah dipastikan kalah cepat dari media baru, tentu harus memiliki kelebihan di kedalaman dan keterjagaan kualitas informasi yang disajikannya. Era konvergensi teknologi selayaknya disikapi dengan tangkas, sehingga media massa akan tetap ada untuk memberi kontribusi positif bagi khalayak.

Ketiga, terkait dengan kebijakan organisasional. Hal paling krusial dalam industri media saat ini adalah kepemilikan (ownership). Indonesia sudah memasuki fase liberal media yang memungkinkan siapa pun pemilik modal besar untuk menguasai bisnis media. Fenomena yang menonjol beberapa tahun belakangan ini adalah kian intensifnya para politikus kita untuk menguasai media.

Kita bisa melihat secara gamblang, misalnya, pertarungan dua stasiun berita Metro TV dan TVOne yang tak semata urusan bisnis tetapi juga politik. Sejak Surya Paloh dan Abu Rizal Bakrie bertarung di konvensi Golkar hingga sekarang, rivalitas kedua sosok politikus ini pun tergambar nyata dalam seluruh ekspresi simbolik pemberitaan media mereka. Berita kerap menjadi bias dan sangat tendensius pada saat mengangkat persoalan-persoalan yang memiliki irisan dengan para pemiliknya.

Keempat, adalah level ekstra media. Hal ini terkait biasanya dengan posisi pemerintah dan kelompok kepentingan. Media, sekali lagi merupakan entitas yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya, dalam setiap perubahan era politik, media harus memosisikan dirinya secara tepat. Pemerintah kerap tergoda untuk mengkooptasi media jika kekuasaan bersifat hegemonik.

Sebaliknya, penguasa juga kerap berselingkuh dengan pengusaha media dalam penguasaan opini publik. Posisi media seyogianya tetap mengacu pada imparsialitas. Media menjadi alat kontrol yang efektif sekaligus public sphere yang berdayaguna. Di level inilah sering muncul skeptisme publik terhadap media. Masihkah media massa mampu menjaga peran politiknya dari residu kekuasaan atau kepentingan golongan?

Kelima, faktor ideologi yang dominan memengaruhi isi media. Saat ini, ideologi dominan tersebut tak lain adalah kapitalisme. Hukum pasar menjadi kenyataan sekaligus keniscayaan. Tantangan terbesar bagi para jurnalis dalam menyikapi hukum pasar adalah distorsi isi dan peran media hanya pada standar-standar ekonomi semata yakni keuntungan. Media kerap tak kuasa untuk menahan hasrat untung, meski harus mengorbankan idealisme dan profesionalitas.

Resonansi Politik

Kita tak menyangkal salah satu kekuatan media massa adalah membentuk realitas sosial. Gebner dalam buku Boyd-Barret, Approach to Media: a Reader (1995), memperkenalkan konsep resonansi. Hal ini terjadi saat media massa dan realitas sebenarnya menghasilkan koherensi yang powerfull di mana pesan media mengkultivasi secara signifikan. Ketika realitas media mirip dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungannya, proses resonansi itu berlaku.

Dalam konteks kekuataannya inilah media menjadi alat ampuh dalam pembentukan opini publik.

Dalam kajian komunikasi politik, operasi opini publik pada khalayak sama dahsyatnya seperti operasi militer. Dengan caranya yang halus, informasi merembes perlahan dalam kesadaran khalayak. Bahkan, media sangat mungkin menjadi alat ampuh untuk manipulasi keadaan serta pengendalian.

Hal yang paling penulis risaukan terkait peran jurnalis dan media massa ke depan adalah distorsi politik media. Akan semakin banyak godaan bagi jurnalis dan media untuk berperan dalam rivalitas politik menuju pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014. Berbagai manuver dan skenario politik sudah mulai digulirkan oleh para politikus. Kasus demi kasus dipublikasikan dan secara sistematis didesain untuk memancing kegaduhan publik.

Di tengah kontestasi antarkekuatan yang kian intensif inilah, politik media harus jelas dan tegas. Media bukan alat kekuasaan juga bukan alat politisasi. Meski kerap menjadi kelompok yang diam, khalayak sebenarnya akan mengevaluasi bagaimana institusi-institusi media berkiprah. Jadi, cepat atau lambat jika gratification sought (kepuasan yang dicari) khalayak tak ditemukan, media tersebut akan ditinggalkan.

Tulisan ini bisa diakses di web Sinar Harapan:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content_96/read/distorsi-politik-media/

Sumber gambar:

www.matanews.com

SKENARIO POLITIK HAK ANGKET PAJAK

2011-02-26T04:58:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 8/2/2011)

DPR merupakan representasi paling nyata dari proses politik yang pekat dengan partarungan kepentingan. Senantiasa menjadi titik episentrum dari berbagai ledakan politik yang menimbulkan riakan bahkan gelombang opini publik.

Hal terbaru yang menjadi “mainan” baru para politisi Senayan adalah kembali digulirkannya inisiatif untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket mafia pajak. Sebuah skenario politik yang harus dibaca secara cermat agar kita tak selalu larut dalam euforia kohesivitas simbolik yang penuh kesia-siaan.

Pelajaran Century

Hiruk-pikuk bermula pada Senin, 21 Januari. Sebanyak 30 orang anggota DPR dari sembilan fraksi mengajukkan usulan pembentukan Pansus Angket Mafia Pajak kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun, keesokan harinya, 8 orang angggota Fraksi Partai Demokrat menarik kembali dukungan dengan alasan persoalan pajak ini sudah ditangani panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi III dan Komisi XI.

Langkah Demokrat ini pun lantas diikuti Fraksi PKB dan PPP. Namun, kafilah pun tetap berlalu, para inisiator hak angket yang umumnya dari Golkar, PDI-P dan PKS menyerahkan usulan hak angket ini kepada pimpinan DPR, Rabu (2/2). Sebagaimana kita ketahui dalam tata tertib DPR hanya mensyaratkan 25 dukungan anggota DPR agar usul penggunaan hak angket dibicarakan di rapat paripurna.

Mungkinkah ruang publik kita akan kembali masuk ke pusaran skenario para politisi Senayan? Kita tentu ingat bagaimana hiruk-pikuk pembingkaian berita (news framing) media sejak hak angket Century disahkan DPR pada 1 Desember hingga Maret 2010 . Nyaris tak ada jeda, seluruh energi bangsa ini tersedot ke skandal Century, sehingga melahirkan euforia publik akan tuntasnya skandal ini. Tak berlebihan kiranya, jika kita menyebut kasus ini sebagai skandal berdampak sistemik! Banyak berita positif di negeri ini menjadi marginal dan terabaikan.

Jika kita bandingkan, ada tiga perbedaan mendasar terkait dengan modal utama bergulirnya hak angket kasus Century dan kasus mafia perpajakan. Pertama, hak angket Century mendapat dukungan luas di internal anggota DPR. Setelah Tim-9 meretas jalan, mayoritas anggota DPR termasuk dari Demokrat mendukung pembentukan Pansus, meskipun dengan motif yang berbeda-beda. Sementara hak angket pajak, jalan untuk bersepakat sepertinya akan sangat terjal mengingat terjadi kesenjangan komunikasi politik antar para inisiator dan fraksi-fraksi. Skeptisme atas inisiatif hak angket ini membesar karena kuatnya sinyal-sinyal skenario pragmatis di balik upaya pembentukan Pansus.

Kedua, dalam hak angket Century muncul dukungan eksplosif dari tokoh masyarakat, kelompok penekan (pressure group), serta kelompok kepentingan (interest group). Para inisiator hak angket Century saat itu sukses memberi kesan kepada publik bahwa upaya mereka direstui oleh para tokoh senior negeri ini. Sebut saja nama-nama seperti Gus Dur, Syafii Maarif, Din Syamsuddin, KH. Hasyim Muzadi, dll., yang secara gamblang menyatakan dukungan mereka atas upaya pengusutan kasus Century. Dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) dan organisasi intra maupun ekstra kampus pun sangat intensif.

Sementara dalam kasus hak angket mafia pajak, justru tak menunjukkan greget testimoni dukungan para tokoh. Tentu, bukan karena para tokoh tersebut tak menghendaki dibongkarnya jaringan mafia pajak, melainkan keragu-raguan atas itikad hakiki dari pembentukan hak angket mafia pajak ini. Benarkah para politisi Senayan mau mengungkap kasus secara tuntas, atau sekedar skenario yang akan berujung transaksi politik seperti lazimnya terjadi?

Ketiga, hak angket Century memiliki modal publisitas yang memadai dari media massa dan media jejaring sosial (social network). Kita melihat ada kecenderungan persepsi positif dari berbagai media massa baik cetak, elektronika maupun new media (internet) terkait dengan setiap pemberitaan mengenai hak angket Century ini. Modal opini publik ini tak bisa dianggap remeh, karena berbagai news framing yang dikemas dan didistribusikan oleh media berpengaruh dalam menaikan dan menurunkan citra seseorang atau sekelompok orang. Begitu pun kohesivitas dalam berbagai situs jejaring sosial seperti di Facebook dan Twitter cenderung lebih banyak mendukung hak angket Century.

Muncul fenomena konvergensi simbolik di antara sesama pengguna situs jejaring sosial hingga mereka lebih diperteguh untuk bersama-sama dalam gerakan memberi dukungan misalnya terlihat dalam grup Facebook “1.000.000 Pendukung Hak Angket Century”.

Sementara dalam pembentukan hak angket mafia pajak, nampaknya media lebih berhati-hati bahkan kerap mencurigai aroma politik di balik pembentukan hak angket ini. Diskursus di dunia maya pun nampak lesu, seolah menjadi penanda para partisipan dan aktivis cyberdemocracy di situs jejaring sosial tak lagi percaya pada prilaku para politisi Senayan.

Apa hasil nyata pansus Century? Yang menonjol ada dua, pertama lahirnya para selebritis baru dari Senayan, sebagai buah publisitas yang intensif dan masif. Kedua, tergusurnya Sri Mulyani Indrawati dari gelanggang. Golkar misalnya, sukses memainkan skenario Century yang membuat posisi tawarnya meroket sehingga bisa mencengkramkan taringnya di Setgab.

Hasil maksium yang dicapai hanyalah rekomendasi setengah hati, atau rujukan ke penegak hukum tanpa daya dorong memadai. Bola panas di lempar ke penegak hukum, lantas para politisi asik-ma’syuk dalam zona nyaman kesepakatan para elit. Inilah ironi yang menyayat hati, di saat rakyat berharap setinggi langit agar kasus Century menjadi terang benderang.

Mafia Pajak

Kita tentu tidak berharap darah segar bangsa dan negara ini dihisap terus oleh para mafia yang bergentayangan. Pergerakan mereka yang nyaris tak tersentuh harus dihentikan melalui kasus-kasus nyata yang kini terpapar di meja hukum. Jika seksama menapaki jejak rekam para pelaku lapangan seperti Gayus, bukan mustahil penegakan hukum bisa sampai ke para Godfather.

Lagi-lagi, di saat seperti inilah skenario politik biasanya menjadi alat ampuh pengendalian. Ada beberapa catatan kritis terkait dengan rencana pembentukan hak angket mafia pajak agar kita tak terkena “proyek lupa”.

Pertama, jangan sampai hak angket mafia pajak direduksi hanya sekedar pemenuhan hasrat pragmatis jangka pendek. Misalnya, hanya menskenariokan upaya pembubaran Satgas Mafia Pajak. Tak dimungkiri, ada irisan negatif di antara para personel Satgas Mafia Pajak dengan beberapa elit parpol. Namun, sungguh tak elok, jika DPR menurunkan derajat hak angket hanya untuk target seperti itu.

Kedua, kita tentu tak berharap skenario hak angket melahirkan gejala groupthink dalam tradisi para politisi partai di negeri ini. Gejala ini oleh Irving Janis dalam bukunya Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982) digambarkan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas tinggi yang seringkali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang mereka ambil. Para kader partai di Pansus sangat mungkin kembali ke tradisi lama yakni berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan.

Hal ini, menyebabkan minimnya ide-ide yang tak populer atau tak serupa dengan elit utama di partai mereka. Jika pun ada yang berbeda, maka akan dilabeli sebagai penyimpang atau tak loyal pada garis kebijakan partai. Di level ini, kita patut mengingatkan agar hasrat membentuk pansus, jangan sampai karena kelatahan mengikuti keinginan para elit partainya. Terlebih, jika di antara mereka juga terkait dengan persoalan mafia pajak. Jangan sampai ada semangat kekitaan yang menyandera penegakan hukum melalui skenario politik.***

Tulisan ini bisa diakses di web Jurnas:

http://www.jurnalnasional.com/show/index/158546?rubrik=Opini

Sumber gambar:

www.matanews.com

PARADOKS KOMUNIKASI SBY

2011-02-26T04:54:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Sinar Harapan, 25/1/2011)

Inilah negeri yang tak pernah sepi dari paradoks. Setiap hari, beragam episode tersaji dalam bingkai media dan menjadi kegaduhan politik di ruang publik. Sejak Jumat (21/1), giliran pidato SBY pada Rapim TNI dan Polri yang mejadi sorotan tajam dan mengundang polemik, baik di media mainstream, situs jejaring sosial, maupun obrolan di pinggir jalan. Untuk kesekian kalinya, SBY membuat blunder dalam komunikasi politik di hadapan publik. Penggalan kalimat SBY bahwa gaji presiden belum naik selama enam atau tujuh tahun sontak mengundang reaksi keras dan dianggap tak pantas diucapkan di saat seperti sekarang.

Efek Bumerang

Satu hal yang seyogianya diingat SBY, bahwa sosok simbolik sang presiden kini disematkan dalam performa ritual dan sosial dirinya. Hal ini mewajibkan SBY selektif dalam mengeluarkan pernyataan. Sisi personal SBY terkonstruksi utuh dalam jabatan dan kekuasaannya. Dia juga dibayangkan sebagai representasi sosok pemimpin dengan seribu satu harapan rakyatnya. Wajar jika apa pun pernyataan SBY akan mendapatkan perhatian khalayak luas, termasuk curahan hatinya sekalipun.

Jika dianalisis dari perspektif komunikasi politik, pidato SBY yang menyisipkan curhat kenaikan gaji itu telah melahirkan efek bumerang bagi kredibilitas sang Presiden.Memang, jika didengar utuh sesungguhnya pernyataan SBY itu dimaksudkan untuk tujuan komunikasi persuasif. Ada beberapa metode yang biasanya digunakan dalam komunikasi persuasif.

Pertama, icing device yang menitikberatkan pada sentuhan-sentuhan emosional. Dengan begitu, diharapkan dengan sentuhan emosional ini muncul empati dan kohesivitas kelompok yang kian solid. Kedua, pay off idea yang biasanya dilakukan dengan memberi harapan atau iming-iming. Misalnya kerap dilakukan dalam masa kampanye, di mana janji diumbar agar mendapatkan dukungan atau suara. Ketiga, fear erousener dengan cara menakut-nakuti, ancaman hukuman atau tekanan mental. Metode persuasi ini lazim kita temui saat kekuasaan mengarah ke sifatnya yang hegemonis atau otoriter.

Dalam konteks pidato SBY soal gaji yang tak pernah naik, tampaknya metode persuasi yang awalnya dimaksudkan adalah icing device. Kalimat SBY yang meminta untuk menyampaikan informasi ke seluruh jajaran TNI/Polri, bahwa gajinya tak naik selama enam atau tujuh tahun, dirangkai secara utuh dengan pernyataan bahwa hal tersebut telah menjadi niatan presiden. Dia ingin menunjukkan, bahwa upaya menyejahterakan prajurit TNI dan Polri bukanlah retorika, janji-janji kosong atau kebohongan semata-mata. Dengan demikian, makna pernyataan yang dibangun SBY sesungguhnya adalah sentuhan emosional dengan menciptakan kesan dirinya rela berkorban tak naik gaji, sebelum para prajurit TNI dan Polri mendapatkan kenaikan yang layak, tepat, dan adil.

Hanya saja, dalam praktiknya pernyataan SBY tersebut justru ditafsirkan secara berbeda, sehingga melahirkan efek bumerang yang tidak menguntungkan citra dan kredibilitas SBY. Respons publik di media massa massa, situs jejaring sosial, forum-forum diskusi, maupun beragam ajang perbincangan nyaris seragam, yakni curhat SBY soal gajinya yang tak pernah naik itu tak layak diumbar ke publik. Bahkan, di situs microblogging Twitter, para tweeps (pemilik akun Twitter) kini ramai menyindir SBY dengan menggalang gerakan ”Help Salary Presiden”. Lelucon dengan lontaran ide menggalang koin untuk presiden.

Tentu saja kita masih ingat gerakan koin untuk Prita Mulyasari yang sempat heboh di tahun 2010. Saat itu, masyarakat dengan sukarela dan penuh antusiasme menyisihkan koin-koin uang mereka untuk membantu Prita yang sedang kesulitan menghadapi RS Omni Internasional. Kritik lucu tapi cerdas “koin untuk presiden” ini tentu saja bukan eskpresi kohesivitas masyarakat. Sebaliknya, ini justru ekspresi kekesalan bahkan mungkin kemuakan atas curhat SBY yang kurang perhitungan.

Respons Publik

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa respons publik sangat negatif terhadap curhatnya SBY. Pertama, curhat SBY telanjur ditangkap sebagai sinyal ketidakpekaan atas kenyataan sosial di mana kaum papa ada di mana-mana, bahkan kerap kali melampaui angka-angka statistik versi pemerintah. Curhat lantas dianggap sebagai keluhan bahkan kecengengan. Padahal, masyarakat pun tahu kalau gaji Presiden RI itu sebesar Rp 62 juta plus dana taktis yang bisa dipergunakan sebesar 2 miliar. Tentu saja, menjadi sangat ironi jika dengan gaji dan dana taktis sebesar itu, sang Presiden masih curhat soal gajinya yang tak naik selama enam atau tujuh tahun.

Meminjam konstruksi berpikir teori Manajemen Privasi Komunikasi dari Petronio dalam bukunya Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclousure (2002), kita membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus disimpan dari orang lain berdasarkan “kalkulus mental” dengan mempertimbangkan kriteria penting tidaknya sesuatu yang mau kita sampaikan. Sah-sah saja SBY curhat pada rakyatnya, namun harus jelas bobot isu yang dibicarakan, sehingga tak menyisakan tanya, mengapa seorang Presiden mau menjerembabkan diri pada kubangan isu yang artifisial dan memuakkan rakyat Indonesia.

Kedua, curhat soal gaji muncul di tengah kredibilitas pemerintah yang melemah. Akhir-akhir ini, perhatian publik masuk secara bersama-sama dalam pusaran kasus Gayus. Masyarakat merasakan kuatnya cengkeraman para Godfather dalam kasus ini. Praktik mafia hukum dan mafia perpajakan nyaris sempurna terpapar di muka khalayak.

Situasi ini tak hanya menyesakkan, tetapi juga melahirkan frustrasi masif karena pemerintah nampak tak serius mengungkap kasus ini secara tuntas. Wajar, jika rakyat menjadi sensitif dan tersakiti saat pemimpinnya tak menunjukkan prestasi mengungkap kasus Gayus, yang ada malah curhat soal gaji yang sejatinya merupakan kepentingan perseorangan.

Ketiga, opini publik yang liar seputar curhat SBY, tentu juga menjadi santapan empuk para lawan politiknya. Sebagaimana kita ketahui, tak ada opini publik yang tak dikonstruksi. Dalam konteks inilah politisasi mendapatkan momentum dan sukses menghajar citra sang presiden. Sulit menghindari keseharian SBY yang tanpa politisasi. Namun, dengan curhat yang semena-mena seperti soal kenaikan gaji ini, maka politisasi akan menjadi-jadi. SBY tentu manusia biasa yang berhak curhat, namun sang Presiden tentu harus berkomunikasi secara terukur dan tak melukai rakyat yang telah memercayainya.

Penulis adalah Kandidat Doktor Komunikasi Politik Unpad dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute.

Tulisan ini bisa diakses di web Sinarharapan:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/paradoks-komunikasi-sby/

KOMPLIKASI TAHUN POLITIK

2011-02-26T04:50:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto
(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Jurnal Nasional, 24/1/2011)

MOMENTUM pergantian kepemimpinan nasional baru akan berlangsung 2014. Namun gegap gempita rivalitas politik sudah membahana mulai dini. Jika diamati berbagai tingkah pola para politisi menampakkan jelas birahi kekuasaan yang kian menggelegak. Mereka terus mencari panggung mempertontonkan teater politik di hadapan publik. Tahun 2011 pun bisa dilabeli sebagai tahun politik, karena berbagai kekuatan secara nyata mulai berhadap-hadapan. Prematurkah kontestasi ini? Jika dilihat dari keadaban publik, wajar jika menilai prematur. Sebab, sekarang ini saatnya para elit bersinergi mengoptimalkan kinerja dalam membangun Indonesia lebih baik.

Penyakit Lama

Istilah komplikasi jika merujuk ke dunia kesehatan kerap diartikan sebagai pencampuran beragam penyakit secara bersamaan karena muncul penyakit baru yang menambah penyakit lama. Komplikasi bisa berarti pencampuran kusut dan rumit dari berbagai hal. Dalam konteks politik tahun 2011, kita melihat sejumlah faktor baru bisa menjadi katalisator komplikasi politik di Indonesia. Faktor-faktor baru ini bercampuraduk dengan penyakit politik yang sudah ada. Hingga meningkatkan stadium sakit bangsa dan negara ini. Jika tak diwaspadai, bukan mustahil akan menyebabkan pembusukan politik (political decay) yang dapat mengakibatkan kegagalan sebuah negara.

Penulis mendeteksi sejumlah penyakit lama bersemayam dalam praktik politik di negri ini. Pertama, kian akut demokrasi kolusif (collusive democracy). Majalah The Economist pada 23 Oktober 2010, dalam laporan yang berjudul SBY's Feet of Clay mengutip Harvard Kennedy School: Ash Center for Democratic Governance and Innovation telah mempopulerkan kembali terminologi dan praktik demokrasi kolusif di Indonesia.

Demokrasi kolusif mengacu kepada perilaku politik yang lebih memilih 'ko-opsi' dan konsensus daripada kompetisi politik secara fair. Penanda nyata demokrasi kolusif nampak dalam akomodasi politik di kabinet sebagai wujud pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati. Hampir tiada parpol oposisi yang efektif di parlemen, dan hubungan promiscuous (sering gonta-ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Hubungan promiscuous ini memiliki residu yakni aliansi politik yang tidak tidak pernah mapan.

Parpol-parpol yang tergabung dalam aliansi sangat mudah berubah arah. Hingga, kita kerap mendapatkan perilaku parpol pendukung pemerintah bercitarasa oposisi. Hal lain sangat krusial dalam aliansi parpol adalah akar konsolidasi yang sangat rapuh. Aliansi dibangun semata-mata karena pertimbangan jangka pendek, tanpa basis kesamaan ideologis serta kerap mengingkari konstituen mereka. Hasilnya, pemerintah yang terbentuk tak lagi leluasa menciptakan prestasi karena akan disibukkan dengan berbagai pilihan strategi kolaborasi, akomodasi atau kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain. Inilah penyakit lama pasca reformasi yang tak kunjung sembuh hingga sekarang. Muncul upaya saling sandera atas sejumlah persoalan dan kelemahan lawan. Hingga orientasi tindakan politik akan saling bertemu dalam misi penyelamatan kepentingan masing-masing.

Kedua, tunduknya sistem dalam hegemoni para politisi. Posisi ini kerap menimbulkan paradoks dalam praktik sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Negara demokrasi baik, biasanya menempatkan sistem kuat dan mampu mengatasi fragmentasi kekuatan politik. Sebab, memiliki prinsip-prinsip yang dijalankan secara kredibel, konsisten dan berdayaguna.

Penyakit lama negeri ini, sistem secara sengaja ditundukkan dan dimandulkan oleh perselingkuhan abadi para pengusaha dan penguasa. Para pemilik kapital dan pemangku otoritas berkolaborasi dalam mengamankan sejumlah proyek “bancakan”. Politik lantas disulap menjadi alat ampuh pengendalian bahkan manipulasi. Misal, pada kasus mafia pajak dan mafia hukum dalam skandal Gayus. Politik sangat ampuh dijadikan alat transaksi para pengusaha hitam yang menjadi Godfather tak tersentuh di belakang Gayus. Praktik perselingkuhan ini terus terjadi sejak era Orde Baru hingga sekarang. Layaknya kerja para mafioso, mereka sangat sulit diseret ke pengadilan karena sistem penegakkan hukum pun tak luput dari cengkraman kekuasaan ekonomi-politik para Godfather.

Katalisator

Kini, penyakit-penyakit menahun dalam politik negeri ini telah bercampur dengan sejumlah faktor dinamis yang bermunculan bak cendawan di musim hujan. Akibatnya, komplikasi politik menjadi kenyataan tak terhindarkan. Paling tidak ada tiga faktor utama yang bisa menjadi katalisator komplikasi politik di tahun ini. Pertama, terkait “gairah nakal” para politisi petualang, sedari awal memang mencari momentum dan rujukan hukum untuk mencari kartu truf dalam transaksi politik dengan kekuasaan SBY. Misal, dengan memainkan peluang pemakzulan (impeachment). Para politisi petualang ini, kini sibuk hitung-hitungan politik terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan penghapusan Pasal 184 ayat 4 UU No 27/2009 tentang MRP,DPR, DPD dan DPRD yang lazim disingkat UU MD3.

Bagaimanapun putusan MK ini sesunggunya sudah tepat dan layak diapresiasi. Alasannya sangat kuat, dimana UU tak mungkin bertentangan dengan konstitusi. Dalam Pasal 7B ayat (3) dan UUD 1945 dinyatakan hak menyatakan pendapat cukup dengan dukungan 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR. Pasal 184 ayat 4 UU No 27/2009 mensyaratkan 3/4 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR hadir.

Tentu, putusan MK ini memiliki implikasi politis. Hal positif adalah menguatnya posisi DPR terutama dalam fungsi kontrol. Karena sekarang hak menyatakan pendapat (HMP) bukan lagi hal mustahil. Jika dimanfaatkan bagi penguatan fungsi legislatif, tentu hal sangat positif. Namun, putusan MK juga tak dapat menghilangkan begitu saja residu negatif bawaan para politisi petualang. Yakni, rangsangan menekan pemerintah SBY-Boediono dengan momok impeachment. Jalan pemakzulan SBY-Boediono tidaklah semudah membalik tangan. Harus ada pembuktian atas sejumlah syarat pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Memang, ada potensi komplikasi politik dari berbagai manuver yang bertebaran sekarang. Tentu, penulis berharap DPR memiliki posisi kuat, tetapi juga pesimis para politisi yang ada bisa mengoptimalkan peran mereka berkhidmat pada kepentingan rakyat. Justru, yang dikhawatirkan akan muncul transaksi-transaki baru dengan memanfaatkan secara serampangan peluang impeachment ini.

Kedua, mumi Century berpotensi menimbulkan komplikasi politik. Mega skandal Century yang sangat diharapkan publik memperoleh titik terang dengan sangat mahir “digoreng” oleh para politisi untuk menjadi komoditas politik. Kita tentu masih ingat pasca Sri Mulyani, Mantan Menteri Keuangan dikorbankan dan Setgab terbentuk, kasus Century perlahan menepi. Kasusnya tak dihapus, melainkan dimumikan! Hingga, skandal ini tetap utuh dalam balutan kebohongan para elit dan sewaktu-waktu bisa dipanggil kembali untuk menjadi alat penekan. Tahun ini, bola liar Century tampak akan kembali bergulir dan mengemuka di berbagai liputan media.

Ketiga, terkait paket UU Politik. Komplikasi sangat mungkin terjadi karena masing-masing kekuatan bukan berpikir membuat sebuah regulasi yang komprehensif. Melainkan lebih pada investasi menguntungkan parpol masing-masing. **

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Jurnal Nasional:

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?berita=156799&pagecomment=1&rubrik=Opini

Sumber gambar:

www.inilah.com

MENAKAR KONSOLIDASI PARPOL

2011-02-26T04:46:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, 19/1/2011)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan satu di antara bahasan paket Undang-Undang (UU) Politik yakni berkaitan dengan revisi atas UU No 2/2008 tentang Partai Politik.

Aturan main tentang parpol ini kini tertuang dalam UU No 51/2010. Hingga kini undang-undang ini masih melahirkan reaksi keras terutama dari kalangan parpol kecil yang merasa terancam keberadaannya. Meski demikian, seiring dengan pengesahan undang-undang itu,muncul juga fenomena konsolidasi kekuatan politik dari parpolparpol kecil untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan datang.

Perbaikan Parpol

Tujuh belas parpol kecil yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional (FPN) menganggap pengesahan undang-undang parpol ini tidak demokratis. Sejumlah aturan main dianggap secara sengaja telah “membunuh” parpol nonparlemen. Dinamikanya, kini mereka berupaya melakukan perlawanan hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Benarkah terjadi pembunuhan sistemik parpol kecil?

Tentu saja, pandangan ini tidak tepat.Upaya pengetatan aturan sesungguhnya menjadi keniscayaan jika kita berkeinginan memperbaiki kualitas sistem kepartaian. Di UU Parpol hasil revisi ini muncul sejumlah pengetatan aturan antara lain berkenaan verifikasi parpol baru maupun lama. Proses verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM harus selesai 2,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

Artinya, sejak 17 Januari hingga paling lambat Agustus 2011,verifikasi harus sudah usai.Parpol yang tak siap memenuhi syarat-syarat yang diminta tak akan bisa menjadi kontestan pemilu. Misalnya, parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,75% kabupaten/ kota, serta minimal 50% kecamatan di seluruh Indonesia. Partai harus didirikan dan dibentuk oleh 30 orang serta didaftarkan minimal oleh 50 orang.

Sesungguhnya, jika dibaca dalam konteks perbaikan kualitas kepartaian dan perbaikan pemilu, waktu verifikasi 2,5 tahun sebelum hari H pemilu itu sudah tepat. Karut-marut verifikasi parpol menyumbang pada kekalutan persiapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Bagi parpolparpol kecil,terdapat waktu untuk melakukan hitung-hitungan politik, apakah mereka sesungguhnya siap atau tidak menjadi kontestan pemilu.

Jika ternyata tak siap, cukup memberi kesempatan untuk menempuh strategi lain seperti melakukan agregasi kepentingan politiknya melalui parpol besar atau memutuskan penggabungan diri ke dalam kekuatan baru yang ditopang sejumlah parpol kecil yang saling memiliki kecocokan. Begitu pun bagi penyelenggara pemilu, jika verifikasi parpol sudah bisa diselesaikan jauh-jauh hari, mereka bisa fokus pada persiapan- persiapan lain.

Problem Pemilu 2009 dan sebelumnya, prokontra atas keikutsertaan parpol peserta pemilu, telah mengurangi fokus bahkan memiliki efek domino pada ketidakberesan persiapan lain yang sama pentingnya. Sebenarnya, ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh partai- partai kecil yang saat ini ada.

Pertama, pengetatan aturan main tentang parpol di UU No 51/2010 sepertinya sangat berat untuk direalisasikan parpol-parpol kecil terlebih jika parpolnya baru didirikan belakangan ini.Kedua,parpol kecil juga harus mempertimbangkan aturan lain yang sama beratnya ke depan, yakni terkait rencana kenaikan parliamentary threshold (PT) dari 2,5% ke angka yang lebih tinggi lagi.

Pasal 202 ayat (1) UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif mengharuskan parpol yang tak memperoleh suara minimal 2,5% tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sementara dalam pembahasan atas revisi UU No 10/2008 ini,wacana yang menguat adalah menaikkan angka PT meski besarannya belum disepakati di DPR.

Strategi Alternatif

Menjawab tantangan ini, parpol- parpol kecil sepertinya sudah mulai membuat strategi alternatif. Hal ini dapat kita baca melalui rencana 12 parpol dari 17 parpol kecil yang mengonsolidasikan diri di Forum Persatuan Nasional (FPN). Selain melakukan judicial review ke MK, mereka juga berencana menjajaki ada fusi parpol pada awal 2011.

Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS),Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),Partai Persatuan Daerah (PPD),Partai Patriot,Partai Pemuda Indonesia (PPI).Selain itu, juga terdapat Partai Pelopor, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI),Partai Indonesia Sejahtera (PIS),Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sementara lima parpol lainnya yang belum menyepakati rencana fusi adalah Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN),Partai Matahari Bangsa (PMB),dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam format fusi, parpol-parpol kecil itu akan melebur ke dalam wadah sekaligus identitas baru.

Fusi parpol ini pernah kita alami melalui ketetapan UU No 3/1975. PPP adalah hasil fusi dari Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Sedangkan PDI merupakan hasil penggabungan dari PNI,Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Seluruh satuan kekaryaan bergabung ke dalam Golongan Karya. Hanya,bedanya saat itu fusi dipaksakan oleh rezim Soeharto sebagai bagian dari korporatisme politik, sementara sekarang lebih karena pertimbangan strategis untuk mengantisipasi aturan main yang telah disahkan.

Tantangan terbesar dalam rencana fusi parpol-parpol kecil sekarang ini adalah pada kearifan politik elite mereka. Mampukah mereka melampaui fragmentasi kekuatan politik yang saat ini cair dan beragam? Hal tersulit adalah penyatuan secara formal organisasional dari mereka yang sebelumnya terpisah baik platform maupun kepentingannya masingmasing. Egoisme pragmatis kelompok harus ditekan sekaligus mengedepankan rasionalitas dalam hitung-hitungan politik ke depan.

Titik krusialnya adalah konsensus politik yang harus diformalkan dalam identitas baru jika memang menjadikan format fusi sebagai pilihan. Ide fusi ini sebenarnya sulit direalisasikan mengingat track record para elite parpol kita yang teramat sulit menyatu dalam satu wadah baru hasil peleburan faksifaksi yang sangat beragam di dalamnya.

Karena itu, parpol-parpol kecil juga seyogianya memikirkan alternatif lain selain fusi misalnya ide berkonfederasi dengan parpol besar yang memiliki irisan baik di level ideologi maupun platform partai. Proses konfederasi idealnya dilakukan sebelum pemilu sehingga parpol-parpol kecil itu tak perlu “berdarah-darah” memaksakan diri maju sebagai kontestan pemilu, tapi mengagregasi kepentingan mereka dengan parpol besar atau menengah yang dirasa cocok dengan mereka.

Hal ini pun memang butuh proses komunikasi politik yang tak mudah,namun lebih realistis dibanding peleburan identitas partai-partai secara formal dan struktural. Konsolidasi kekuatan parpol sekali lagi diperlukan untuk memperkuat sistem kepartaian kita. Karena itu,Kementrian Hukum dan HAM yang akan melakukan verifikasi juga harus serius. Jangan sampai aturan-aturan yang telah ditetapkan dilanggar atau diakali karena berbagai deal politik dan ketidaksiapan pemerintah.

Satu hal yang harus diberi catatan kritis adalah rencana Kementerian Hukum dan HAM yang hanya akan memverifikasi dokumen yang diajukan parpol dan tak akan melakukan verifikasi lapangan. Alasan untuk tidak ke lapangan sangat sederhana,yakni pekerjaan ini membuat capek dan mahal!

Tentu saja alasan ini menjadi rancu dan tak memiliki basis rasionalitas substantif dalam memandang verifikasi sebagai tindakan meneliti kelengkapan dan kebenaran syarat parpol.Kita tentu berharap tak lagi muncul akal-akalan dalam implementasi pengetatan syarat parpol karena hal ini akan menjadi godaan bagi parpol-parpol kecil yang akan berkonsolidasi untuk kembali ngotot menjadi kontestan pemilu.(*)

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/376796/

Sumber Gambar:

www.matanews.com

DAMPAK POLITIS PUTUSAN MK

2011-02-26T04:42:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Sinar Harapan, 14/1/2011)

DI tengah hiruk-pikuk soal kasus Gayus, muncul berita mengejutkan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terkait dengan langkah MK mengabulkan permohonan penghapusan Pasal 184 Ayat 4 UU No 27/2009 tentang MRP, DPR, DPD dan DPRD yang lazim disingkat UU MD3.

Sebagaimana diketahui, April 2010, Bambang Soesatyo (Golkar), Lily Wahid (PKB), dan Akbar Faisal (Hanura) memasukkan permohonan pembatalan Pasal 184 Ayat 4 UU MD3 tersebut. Permohonan tersebut dikabulkan MK, Rabu (12/1), dan tentu akan melahirkan dinamika baru tak hanya di ranah hukum, melainkan juga politik. SBY, Partai Demokrat, dan berbagai kekuatan politik lainnya akan sibuk melakukan hitung-hitungan ulang sekaligus berupaya memosisikan putusan tersebut dalam konstelasi politik ke depan.

Pemetaan Politik

Keputusan MK memang sudah tepat terutama jika menjadikan UUD 1945 sebagai rujukan. Secara nyata terdapat paradoks antara aturan main yang ada di UU dan yang tertera di konstitusi kita UUD 1945. Dalam Pasal 184 Ayat 4 UU No 27/2009 dinyatakan “usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.”

Hal ini secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 7B Ayat (3) dan UUD 1945. Di pasal tersebut dinyatakan bahwa hak menyatakan pendapat cukup dengan dukungan 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR. Sebagai gambaran, mari kita komparasikan juga dengan isi Ayat (7) Pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Dengan memosisikan konstitusi UUD 1945 sebagai rujukan tentunya keputusan MK ini sulit terbantahkan.

Dampak utama dari keputusan MK ini tentu saja adalah tekanan bagi kekuasaan SBY. Mengingat substansi pasal ini terkait dengan momok pemakzulan (impeachment) yang sangat dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan kekuasaan SBY periode kedua. Sebelum keputusan MK ini ada, kekuasaan SBY nyaris tak tersentuh dari serangan pemakzulan. Selain modal dasar kursi Partai Demokrat, SBY juga merasa aman dengan dukungan PKS, PAN, PKB, PPP, dan Partai Golkar. Sebelumnya, syarat kuorum agar hak menyatakan pendapat itu lolos ialah dukungan dari 3/4 atau 420 anggota DPR. Namun, dengan dikabulkannya uji materi oleh MK, kuorum proses pemakzulan presiden/wakil presiden hanya membutuhkan 2/3 atau 373 anggota dewan. Pemakzulan memang bukan sesuatu yang mudah karena hak menyatakan pendapat yang menduga presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, membutuhkan rangkaian proses hukum dan politik. Hanya saja, kini pemakzulan bukan lagi sesuatu yang tak mungkin dilakukan.

Efek Domino

Sebagai putusan hukum yang memiliki implikasi politis, tentu putusan MK ini memiliki residu politik yang harus diantisipasi. Residu bawaan yang tak terhindarkan adalah merangsang “gairah nakal” para politikus petualang. Dengan kembali adanya peluang untuk melakukan pemakzulan presiden maupun wakil presiden, sangat mungkin dijadikan amunisi baru untuk jual beli kasus. Sudah menjadi pengetahuan umum, saat ini deretan kasus mengantre di penegak hukum. Misalnya, kasus mega skandal Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus, kasus Susno Duadji, dan sejumlah kasus lain.

Tak dipungkiri, sejumlah kasus itu memiliki irisan politik dengan orang atau sekelompok orang di partai politik. Berbagai kartu truf dikeluarkan para politikus untuk sama-sama mengamankan zona berbahaya yang mengancam kekuasaan mereka. Konfigurasi kekuasaan politik kita memang karut-marut. Tak cukup jelas, mana partai koalisi pendukung pemerintah dan mana yang benar-benar oposisi.

Sehingga, kita kerap menemukan jejak partai koalisi yang bercita rasa oposisi seperti dalam kasus Century. Sangat mungkin, peluang pemakzulan ini dimanfaatkan untuk menyandera sejumlah masalah yang melilit elite dalam praktik demokrasi kolusif.

Ciri menonjol pemerintahan SBY periode kedua adalah kekuasaan yang dibangun atas dasar koalisi besar. Tujuannya adalah meminimalkan konflik dan mereduksi kekuatan oposisi. Asumsi SBY, dengan koalisi enam parpol di parlemen sekaligus konsolidasi kekuatan di Sekretariat Gabungan (Setgab) telah menjadi garansi bagi kekuasaannya hingga 2014. Hanya saja, dinamikanya tidak demikian, sejumlah kasus membuat Setgab “meriang”. Terjadi sejumlah iritasi komunikasi di antara partai-partai pendukung pemerintah yang bergabung di Setgab akibat pertentangan kepentingan yang menyeret kekuasaan ke dalam transaksi-transaksi elite, meski jauh dari harapan publik.

Namun demikian, putusan MK ini sepatutnya kita lihat dari sisi positifnya yakni menumbuhkan optimisme perimbangan kekuasaan yang kembali akan mendapatkan tempat. Pemerintahan SBY-Boediono telah mengantongi modal politik memadai karena memenangi pemilu. Celakanya, alih-alih menciptakan zaken kabinet, yang ada justru obesitas birokrasi sekaligus menjadi penampungan sejumlah orang parpol. Sangat sulit memosisikan pendapat rakyat dalam fragmentasi kekuasaan politik yang hegemonik seperti sekarang.

Pemerintah tak bisa diingatkan karena tak cukup alat kendali yang efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Dengan putusan MK ini, tentunya DPR harus mengoptimalkan fungsi kontrol mereka terutama jika presiden dan wakil presiden melanggar aturan main yang disepakati dalam berbagai regulasi. Dialektika relasional antara DPR dengan pemerintah pascaputusan MK ini seyogianya bermanfaat untuk memperkuat sistem dan struktur politik kita.

Tulisan ini bisa diakses di web Sinarharapan:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/dampak-politis-putusan-mk/

Sumber gambar: www.flickr.com

POLEMIK GEDUNG DPR

2011-02-26T04:37:00.001-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di PIkiran Rakyat, 11/1/2011)

Memulai tahun 2011 DPR langsung membuat gebrakan. Bukan prestasi seputar legislasi bukan pula soal optimalisasi fungsi pengawasan dan anggaran, melainkan isu lama yang hidupkan lagi, yakni pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru 36 lantai ini, rencananya akan menyedot APBN kurang lebih 1,3 triliun. Sementara dana tahap awalnya akan digelontorkan dari APBN 2011 sebesar 800 miliar.

Argumentasinya tetap mengacu pada over kapasitas gedung DPR yang ada, terutama jika menampung para anggota DPR plus tenaga ahli alat kelengkapannya. Hal baru yang cukup membuat kita terheran-heran adalah padunya suara para politisi senayan lintas fraksi, sehingga kebijakan pembangunan gedung mewah itu kian bulat menjelma menjadi kebijakan dewan. Jika tak ada aral melintang, maka dalam masa persidangan III tahun sidang 2010-2011 yang akan berlangsung pertengahan Januari, rencana ini intensif dibahas.

Inilah strategi “mundur satu langkah untuk maju seribu langkah” dari para politisi yang konon klaimnya adalah wakil rakyat. Setelah diguncang kerasnya resistensi opini publik yang memuncak di bulan September-Oktober 2010, DPR mengendapkan usulan. Media massa saat itu menjadi saluran ampuh dalam menyuarakan protes masyarakat. Masifikasi penentangan, membuat benteng pertahanan DPR goyah. Dari pola bertahan, menjadi akomodatif dan akhirnya terpaksa kompromistis dengan suara pemilik mandat, yakni rakyat Indonesia.

Itu tentunya cerita lama, dinamikanya kini DPR kembali tampil percaya diri. Persis seperti pemain bola yang baru bangkit dari cidera, pergerakannya gesit dan jika tak diantisipasi akan leluasa mengembangkan permainan. Ada beberapa hal yang sudah semestinya mendapat perhatian masyarakat seiring dengan pembahasan kembali rencana ini.

Pertama, menyangkut besaran anggaran. 1,3 Triliun masih merupakan angka yang fantastis! Saat menunda rencana pembangunan gedung baru DPR di akhir 2010 lalu, DPR menjanjikan akan meninjau ulang skema anggaran yang terkesan tak miliki sense of crisis. Saat itu, usulannya berkisar di angka 1,8 triliun dengan ornamen segala fasilitas yang tak terkait langsung dengan efektivitas kerja-kerja DPR. Penurunan angka ke 1,3 triliun juga masih menunjukkan belum signifikannya peninjauan ulang tersebut.

Tentu, kita harus menyadari betul bahwa APBN kita masih harus terbebani oleh cicilan hutang pemerintah sebesar 100 triliun per tahun dari perkiraan hutang di 2010 yang mencapai kurang lebih 1.878 triliun. Satu keharusan di saat APBN kita terbebani cicilan hutang, adalah penghematan agar pemerintah punya daya dalam menyelaraskan laju birokrasinya. Mengeluarkan anggaran di atas 1 triliun untuk gedung baru, tentu saja tak mendukung pencanangan program efisiensi tadi.

Kedua, rencana ini dapat menciptakan communication gap antara para politisi Senayan dengan rakyat. Satu asumsi yang dapat kita rasakan adalah DPR tidak menunjukkan auranya sebagai wakil rakyat, akan tetapi lebih menyerupai suara kaum “bangsawan” senayan. Konsep perwakilan kita tentu bukan mengacu pada versi John Locke (1632-1704). Locke dalam karyanya Two Treatises of Government menyatakan legislatif merupakan lembaga perwakilan masyarakat, hanya saja masyarakat yang dimaksud adalah kaum bangsawan. DPR sebagai wakil rakyat tentunya merujuk pada perspektif Secondat de Montesquieu. Dalam karyanya Spirits of the Laws, Montesquieu menekankan legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sedari awal dibuat guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, termasuk rakyat jelata.

Tentu, aspirasi masyarakat atas rencana pembangunan gedung baru itu sudah sangat jelas, yakni menolak rumah rakyat dijadikan monumen keangkuhan para “bangsawan” Senayan. Resistensi masyarakat tentunya sangat beralasan.

Pertama, dalam rencana pembangunan gedung baru beberapa waktu lalu, yang menonjol adalah berbagai fasilitas yang tak terlampau relevan dengan fungsi kerja dewan. Seharusnya jika pun rencana ini mau tetap dihidupkan kembali sekarang, hal pertama yang mestinya dijelaskan Ketua DPR yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ialah fasilitas-fasilitas apa saja yang logis dan mendesak dimiliki sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tentu, hal ini penting disampaikan mengingat hakekat dasar gedung DPR sebagai rumah rakyat. Misalnya ruang hearing yang representatif, public sphere untuk penyampaian aspirasi yang memadai dan tak mengganggu fasilitas jalan umum, penguatan perpustakaan dewan demi keunggulan berbagai draft-draft legislasi yang disusun oleh badan legislasi beserta staf ahlinya. Jika Marzuki Ali, saat jumpa wartawan, Jum’at (7/1) itu menyentuh penggambaran-penggambaran gedung dewan yang ramah pada rakyat, tentu akan mengurangi sinisme yang mengarah pada rencana tersebut.

Kedua, sangat wajar muncul resistensi kembali mengingat adanya kesan kuat kolaborasi lintas fraksi. Saat muncul gelombang penentangan masyarakat beberapa waktu lalu, banyak anggota dewan tampil di media menyuarakan penolakan. Jadi, jika tiba-tiba saat ini wakil rakyat menjadi paduan suara untuk bersepakat, lumrah memunculkan kecurigaan. Sebuah kebijakan, apalagi menyedot biaya besar, sudah selayaknya mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat bukan semata-mata didasarkan atas persekongkolan.

Ketiga, menyangkut waktu yang menjadi konteks pengumuman kembali rencana tersebut. Mengapa harus disampaikan mendahului prioritas-priotas kerja DPR lainnya. Setumpuk pekerjaan rumah 2010 belum usai termasuk revisi UU Pemilu yang mendesak. Akan lebih elegan jika DPR mengawali 2011 ini dengan menunjukkan stimulus kerja optimal ke publik baik di fungsi legislasi, kontrol maupun anggaran. Bukan serta-merta menstimulasi dengan rencana pembangunan gedung baru. Lagi-lagi ini menunjukkan cara berkomunikasi politik yang lemah.

Tulisan ini bisa diakses di web Pikiran Rakyat:

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=171233

BAHAYA LATEN PERSEKONGKOLAN DPR

2011-02-26T04:34:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Jurnal Nasional, 10/1/2011)

SAAT Orde Baru berkuasa, mendengar istilah bahaya laten senantiasa diasosiasikan dengan komunisme. Hingga setiap saat diperingatkan selalu waspada atas ideologi ini. Bahaya laten sesungguhnya dipahami sebagai bahaya tak tampak di permukaan, tetapi terus bergerak aktif menemukan momentum aktual menjadi kenyataan. Modus bahaya laten biasa menghidupkan jejaring aktif dan menunggu lengahnya masyarakat, saat mewujud dalam realitas ada, teramat sangat melumpuhkan.

Mengamati pergerakan persekongkolan para politisi Senayan dalam kasus pembangunan gedung baru DPR, seolah mengingatkan kembali pada istilah bahaya laten ini. Tentu penggunaan istilah ini, tidak dalam konteks mengasosiasikan para anggota DPR dengan komunisme. Melainkan menggambarkan betapa pergerakan untuk tetap meloloskan kebijakan yang nyata-nyata ditentang banyak pihak ini sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai segenap elemen masyarakat.

Membeli Waktu

Baru beberapa hari ini mengawali tahun 2011, sudah beredar kabar tak sedap dari Senayan. DPR mengawali kiprah di tahun ini dengan mengumumkan proyek pembangunan gedung baru tetap dijalankan! Sebuah paradoks kehormatan yang secara disengaja dibuat dan menjadi penanda kebebalan para wakil rakyat. Lebih fantastis lagi, rencana pembangunan gedung 36 lantai ini, disetujui seluruh fraksi di DPR. Artinya, usulan pembangunan gedung DPR yang sempat mengendap beberapa bulan pascapenentangan luar biasa dari masyarakat itu, hanyalah strategi “membeli waktu” dari para kolaborator. Diam-diam stelsel aktif para pengusul menjalar ke berbagai fraksi melalui proses lobi, hingga sempurna menjadi noktah kehormatan dewan di awal tahun.

Dalam tulisan saya Menyoal Rumah Bangsawan Senayan di Harian Jurnas (7/9/10), saya mengemukakan dua alasan mengapa rencana pembangunan gedung baru DPR itu layak ditentang. Pertama, faktor pemborosan uang rakyat di tengah situasi negara dan bangsa yang masih terpuruk. Saat itu, saya mengutip data yang disampaikan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta, pada April 2010, memprediksi utang pemerintah diperkirakan Rp1.878 triliun atau naik dibandingkan posisi awal utang tahun 2010 yang hanya di kisaran Rp1.600 triliun rupiah. Tentu ada beban berat bagi APBN mencicil kurang lebih Rp100 triliun per tahun. Karena itu, para elitee termasuk yang DPR wajib efisiensi anggaran, bukan sebaliknya. Menghamburkan uang hanya untuk kepuasan dan kehormatan segelintir orang.

Jika pun alasan untuk memberi solusi atas overkapasitas yang terjadi di DPR, seyogianya gedung dibangun secara sederhana dengan anggaran rasional dan punya sense of crisis. Kedua, logika publik secara otomatis akan resisten dengan pembangunan gedung mewah di saat fungsi-fungsi dewan sangat jauh dari kategori optimal. Jejak rekam fungsi legislasi jeblok, rapor merah fungsi pengawasan, serta tak jelas cetak biru fungsi anggaran, membuat wibawa DPR terus tenggelam dari satu periode ke periode berikutnya. Kali ini, para politisi Senayan kembali sangat percaya diri menyatakan show must go on! Rencana bangun gedung baru tetap berjalan, meski rakyat terheran-heran melihat kebebalan yang dipertontonkan. Kali ini, saya memiliki sejumlah kritik atas rencana itu.

Pertama, sungguh mengherankan mengapa DPR mengawali tahun baru justru dengan pengumuman rencana gedung baru ini. Tentu, siapa pun yang mengkaji komunikasi politik sangat paham, konteks waktu adalah pesan itu sendiri. Di awal tahun, masyarakat biasa mengawali dengan berbagai resolusi menjadi lebih baik. Menciptakan suasana baru yang dapat memberikan impresi guna menumbuhkan harapan berkehidupan lebih baik. Tahun 2010, telah sukses menjadi panggung buram politik DPR. Fungsi dan peran para wakil rakyat tak berjalan optimal.

Citra dewan tak beranjak dari performa babak belur seperti periode sebelumnya. Jika para elite di DPR paham peran komunikasi, tentu saja jauh akan lebih komunikatif jika mereka mengawali tahun ini dengan menyosialisasikan berbagai rencana strategis DPR selama setahun ke depan. Sekaligus menunjukkan ke khalayak luas apa saja yang telah dan sedang dicapai oleh DPR selama 2010. Jumpa wartawan di awal tahun (7/1), justru secara sengaja menghadirkan bingkai berita (news framing) tak menguntungkan bagi citra maupun kinerja DPR. Buktinya, kini DPR kembali direpotkan oleh reaksi keras berita dan opini media yang skeptis atas rencana.

Tentu, terpaan berita miring media akan terus bergulir hingga rencana ini dibahas di masa persidangan III tahun sidang 2010-2011, pertengahan Januari. Kedua, sangat nyata diungkapkan rencana itu sudah disepakati oleh seluruh fraksi. Padahal bahasan formal baru pertengahan Januari. Jika pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie itu benar, persekongkolan itu sudah sukses tanpa sedikit pun menyisakan rasa malu kepada rakyat. Ini tentu terkait rekam jejak pernyataan beberapa elite parpol yang duduk di fraksi-fraksi DPR. Media tentu mencatat, saat rencana ini mencuat ke publik dan memuncak di September-Oktober 2010, sejumlah politisi DPR bersuara lantang menyatakan penolakan mereka di media massa. Lantas jika semua fraksi sudah setuju, ke mana suara mereka sekarang?

Wajar jika kita menyimpulkan itulah watak DPR sesungguhnya, yakni kemunafikan berjamaah! Di media mereka menciptakan realitas “seolah-olah” prorakyat yang dalam tulisan Jean Baudrillard, The Precession of Simulacra, dikategorikan sebagai simulasi realitas. Tindakan yang membentuk persepsi palsu atau seolah-olah mewakili kenyataan. Ruang pemaknaan di mana tanda-tanda yang saling terkait dianggap tak harus memiliki tautan logis. Satu wujud nyata dari simulasi realitas yang kerap membahayakan adalah reality by proxy yakni ketidakmampuan kesadaran dalam membedakan antara realitas dan fantasi. Inilah wujud simulasi realitas yang sangat menjengkelkan publik.

Ketiga, di awal rencana pembangunan gedung diperkirakan menghabiskan dana Rp1,8 triliun. Sekarang pun diprediksi masih di atas Rp1 triliun. Lantas di mana janji pimpinan DPR yang saat pengumuman penangguhan rencana ini, menyatakan akan menekan biaya secara signifikan hingga tak terlampau membebani APBN 2011. Semua menjadi terkesan akal-akalan dan sangat dangkal.

Paradoks Kehormatan

Bisa saja pembahasan rencana ini melaju dengan mulus dan menjadi kesepakatan seluruh fraksi di DPR. Namun, satu hal yang pasti, ini akan memunculkan paradoks kehormatan bagi lembaga yang kerap dilabeli sebagai “rumah rakyat” ini. Sangat wajar jika memunculkan valensi harapan (violation valence). Dalam Expectancy Violations Theory (teori pelanggaran harapan) dari Judee Burgoon, pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan-pesan ditampilkan. Misal, bagaimana saat norma-norma komunikasi politik seperti penulis gambarkan sebelumnya dilanggar para politisi DPR. Dalam valensi pelanggaran para komunikator berusaha menginterpretasi makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukai atau tidak.

Opini publik yang keras menentang pembangunan gedung baru DPR berbiaya tinggi itu tentu lahir dari interpretasi kritis dan menjadi sinyal ketidaksukaan khalayak. Skeptisme publik memang kerap tercermin dalam spiral keheningan, tapi di lain waktu bisa hadir dalam tsunami penentangan. Sebagai politisi, para anggota DPR tentu paham akan hal itu. Karena itu, sebelum kehormatan DPR porak-poranda karena tsunami opini publik, maka persekongkolan itu harus dihentikan. Jangan sampai DPR tetap melaju. Persis seperti ucapan Don Corleone ke Johnny Fontane tentang Woltz dalam Film The Godfather “I'm gonna make him an offer he can't refuse”!

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Jurnal Nasional:

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Opini&berita=155246&pagecomment=1

DILEMA SANG PRESIDEN

2011-02-26T04:26:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Seputar Indonesia, 28/12/2010)

Salah satu bidang yang patut kita berikan catatan dalam refleksi akhir tahun 2010 adalah komunikasi politik SBY di fase kedua pemerintahannya. Sejak berpasangan dengan Boediono, gaya komunikasi Istana memang berubah dibanding saat Jusuf Kalla menjabat sebagai wakil presiden.

Kini SBY kokoh di puncak hierarki kuasa dalam struktur istana, tanpa khawatir ada matahari kembar yang kerap menciptakan situasi paradoks terutama dalam manajemen kehormatan sang Presiden.Peristiwa demi peristiwa terjadi sepanjang tahun, dan tampak jelas benang merah dilema sang Presiden dalam mengartikulasikan substansi pesan dan balutan gaya komunikasinya di tengah otoritas yang di genggamannya.

Memudarnya Impresi

Meski pasangan SBY-Boediono menang dalam satu putaran, dan modal politik di Parlemen sangat memadai akibat koalisi tambun yang digalang, ternyata tak lantas membawa harapan meyakinkan di awal pemerintahannya.

Fase 100 hari pemerintahan SBY yang berakhir 28 Januari 2010 berakhir nyaris tanpa impresi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan memudarnya impresi di awal pemerintahan SBY. Pertama, bingkai 100 hari yang dikemas dalam kinerja sejumlah kementerian tak sukses memalingkan perhatian khalayak.Meskipun pemerintah mengklaim Program Kerja 100 Hari telah terpenuhi dengan sukses, kenyataannya program- program tersebut telah tertutupi oleh hiruk-pikuk pemberitaan di ranah hukum dan politik. Sejumlah isu seperti skandal kasus Bank Century, kasus Antasari Azhar,kriminalisasi Bibit-Chandra, dan penanganan kasus Anggodo lebih lekat dalam perhatian publik.

Hal ini sekaligus menempatkan Program Kerja 100 Hari pemerintahan sebatas di wilayah pinggiran.

Kedua, menguatnya gejala disonansi kognitif di tengah masyarakat. Publik semula mengharapkan SBY mampu menjadi pemimpin kuat dan transformasional.Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan politik yang diambil SBY banyak yang tidak sesuai harapan publik misalnya dalam penyelesaian kasus Century,SBY justru sibuk membentuk Setgab yang disinyalir menjadi mekanisme deal-deal politik antarelite pascapansus Century. Aroma kurang sedap berhembus di balik mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari jabatannya sebagi menteri keuangan. Pengunduran diri SMI yang penuh puja-puji mulai dari SBY hingga elite partai yang kerap berseberangan hanyalah realitas semu yang disebarkan melalui realitas simbolik media massa.

Inilah “the game of political words”yang sesungguhnya menutupi realitas dasar, yakni karutmarutnya penyelesaian hukum. Dalam konteks inilah, asumsi bahwa SMI telah dikorbankan di altar suci kekuasaan seolah mendapatkan konfirmasi, pada saat Setgab segera mengambil alih berbagai “resep” kebijakan strategis sebelum siap dihidangkan ke publik.Sidang-sidang DPR dan kebijakan pemerintah lantas hanya menjadi panggung depan dari berbagai resep Setgab tersebut. Inilah paradoks demokrasi yang sukses menarik kembali kartelisasi politik dalam dinamika politik Indonesia kontemporer.

Relasi Komunikasi

Selain impresi yang memudar di awal pemerintahannya,kita juga mencatat peningkatan gaya agresivitas verbal sang Presiden selama 2010. Hal ini dalam beberapa konteks menjadi iritasi antara Presiden dan rakyat,yang jika tak diwaspadai dapat menyebabkan infeksi di fase kedua pemerintahan sang Presiden. Iritasi itu misalnya terjadi saat menjelang evaluasi setahun pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2010.

Isu ada kekuatankekuatan yang akan menggulingkan pemerintahan SBY kembali dihembuskan orang-orang dekat Istana.Tuduhan semacam ini pun sudah beberapa kali disampaikan oleh istana misalnya menjelang Evaluasi 100 Hari pemerintahan juga sesaat menjelang peringatan Hari Antikorupsi pada 2009.Benarkah akan ada penggulingan kekuasaan? Nalar publik pun seolah tak memiliki tautan argumentasi dan fakta yang mendukungnya.Justru, hal ini memperkuat kesan fobia pemerintah atas kritisisme publik yang saat itu kian eskalatif. Jika pun hal itu sekadar manajemen konflik,tetap tak elok terutama dalam pendidikan politik bagi masyarakat.

SBY di beberapa kesempatan terbuka mengkritik para aktivis dan kelompok kritis.Yang menonjol misalnya saat SBY berang karena ada demonstran yang membawa kerbau besar bernama “SiBuYa”. Dalam konteks inilah kita bisa melihat dilema komunikasi SBY. Di satu sisi ingin tampil prima dalam mengomandani fase kedua pemerintahannya ini, di sisi lain juga kerap terjebak pada hiperealitas politik citra.Manajemen kehormatan diri berlebih agar tidak mendapat rintangan signifikan dari kaum kritis dan oposisi di DPR menyebabkan lambannya daya gerak pemerintah karena butuh waktu untuk mengonsolidasikan kekuatan koalisi yang juga kerap memanfaatkan momentum untuk kepentingan politik masingmasing.

Zona Nyaman

Refleksi akhir tahun ini juga tak bisa melupakan peristiwa konflik Malaysia-Indonesia. Isi pidato SBY di Mabes TNI pada 1 September 2010 mengenai hubungan RI-Malaysia seolah-olah kian mempertegas jati diri SBY sebagai penganut politik harmoni, sekaligus pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan yang selalu ingin menempatkan posisi politiknya di zona nyaman. Uraian panjang lebar SBY sangat datar, terprediksi dari jauh-jauh hari, dan tak memunculkan sikap serta solusi baru dalam mengurai benang kusut relasi antagonistik kedua negara. SBY tampaknya tak mau mengambil risiko politik dari konflik yang terjadi.Argumentasi SBY sekilas tampak rasional dan faktual yakni berhubungan dengan kepentingan nasional.Ada tiga poin yang disinggung SBY, yakni akar historis, pergaulan di ASEAN, dan aspek ekonomi.

Menurut SBY,Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat. Dia bahkan menggarisbawahi hubungan RI-Malaysia ini yang paling erat dibanding negara-negara lain dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Hubungan Indonesia dan Malaysia, menurut SBY, adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN, bahkan organisasi ini bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir antara lain karena kokohnya fondasi hubungan bilateral Indonesia - Malaysia. Sementara faktor ekonomi yang disinggung SBY menyangkut dua juta TKI yang bekerja di Malaysia. Lagi-lagi,SBY memberi penekanan bahwa jumlah ini merupakan yang terbesar di luar negeri.

Tanpa rincian yang jelas,SBY bahkan menyimpulkan bahwa keberadaan TKI di Malaysia itu membawa keuntungan bersama.SBYpun mengutip data investasi Malaysia di Indonesia lima tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah USD1.2 miliar,dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah USD534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai USD11,4 miliar pada 2009.Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia sungguh kuat. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara. Tak ada yang salah dengan paparan SBY terkait fakta-fakta tersebut.

Sayangnya, setelah menunjukkan posisi penting Malaysia bagi Indonesia tersebut, kita tak menemukan kalimat penjelas yang meyakinkan dan tegas,bagaimana meletakkan kepentingan nasional tersebut dalam bingkai kedaulatan dan kehormatan sebuah bangsa. Saya khawatir, pernyataan SBY yang menempatkan Malaysia begitu powerful ini akan meletakkan posisi Indonesia sebagai subordinat dalam persepsi individu maupun pemerintahan Malaysia. Adakah solusi yang ditawarkan SBY? Ada memang,tapi tak cukup meyakinkan publik karena SBY hanya menawarkan solusi tunggal yakni melalui penuntasan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Langkah nyatanya adalah Joint Ministerial Meeting yang digelar di Kinabalu, Malaysia, 6 September 2010. Sampai saat ini tak begitu jelas apa hasil konkret pertemuan tersebut bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Dari sejumlah catatan tersebut, kita tentu berharap SBY di tahun-tahun mendatang hingga akhir fase kedua pemerintahannya bisa menunjukkan sosok pemimpin yang lebih transformatif.Tak hanya menjaga kemasan kata-kata retoris,tapi juga mampu menunjukkan tautan kata-kata indahnya dengan realitas politik yang kian membaik.(*)

Tulisan ini bisa diakses di web Harian Seputar Indonesia:

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/372137/

Sumber gambar: www.inilah.com

LOGIKA PEMILIHAN GUBERNUR

2011-02-26T04:22:00.000-08:00

Oleh: Gun Gun Heryanto

(Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Sinar Harapan, 21/12/2010)

Salah satu isu kontroversial yang menonjol pada tahun 2010 adalah isu mengenai pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

Hal yang merisaukan sekaligus menjadi sumber polemik antara pemerintah dengan berbagai pihak adalah rancangan aturan yang akan mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD. Tawaran ini memiliki banyak kerancuan logika, sekaligus berpotensi memutar bandul perjalanan demokrasi ke era ketertutupan seperti lazimnya pada masa Orde Baru.

Kerancuan Logika

Ada dua argumentasi utama yang kerap disodorkan oleh para pendukung pemilihan gubernur oleh DPRD. Pertama, gubernur itu merangkap dua jabatan sekaligus, yakni kepala daerah dan juga wakil pemerintah pusat di daerah. Lantas, muncul simplikasi bahwa peran gubernur itu sangat terbatas, sementara risiko politik yang harus ditanggung dalam kontestasi jauh lebih besar dan lebih rawan dibanding dengan pemilihan bupati atau wali kota. Untuk membuat masuk akal argumentasi ini, biasanya mereka merujuk pada proses implementasi otonomi daerah yang basis utamanya di tingkat kabupaten dan kota.

Argumen bahwa peran gubernur itu terbatas dalam konteks otonomi daerah tentu sangat rancu. Hal itu hanya mencoba menyederhanakan otonomi hanya dalam perspektif administrasi pemerintahan semata. Padahal, jika kita kembali ke titik awal semangat reformasi yang menjadi landasan awal otonomi daerah, tentu kita akan menemukan substansi desentralisasi kekuasaan dalam konteks otonomi.

Konsep desentralisasi itu sendiri merujuk pada dua aspek, yakni administrasi dan politik. Perspektif desentralisasi adminitrasi memungkinkan transfer tanggung jawab administratif dari pemerintahan pusat ke pemerintahan lokal. Sementara itu, dalam perspektif politik, desentralisasi dipahami sebagai transfer kekuasaan dari tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki teritorial.

Pemerintahan Orde Baru yang terpusat, telah direformasi dan memunculkan semangat demokratisasi. Tak adil rasanya jika demokratisasi itu hanya berlangsung di pusat. Salah satu di antara penandanya adalah pemilihan paket presiden dan wapres secara langsung. Tentu, di daerah pun demokratisasi harus dijalankan melalui pemilihan kepala daerah yang dikehendaki rakyat. Hal ini akan memberi peluang partisipasi politik rakyat hingga ke akar rumput. Dalam konteks inilah, pilkada harus dipahami sebagai alat pemberian legitimasi rakyat terhadap pemimpin daerah. Bukan sebaliknya, pilkada dikerdilkan sebagai mekanisme politik yang berisiko dan tak berimbang dengan posisi gubernur yang hanya dianggap sebatas wakil pemerintahan pusat di daerah.

Kedua, pilkada dianggap terlalu berbiaya tinggi. Tak hanya dalam biaya finansial, tetapi juga dalam biaya sosial. Setiap kontestasi pilkada berlangsung, gelontoran dana nyaris tak terhindarkan. Atmosfer pilkada berbiaya tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab demokrasi di berbagai daerah berlangsung tak sehat. Selain itu, pilkada juga dituduh menjadi pangkal keruwetan masalah-masalah sosial seperti tawuran, demonstrasi, dan kekerasan. Apakah benar, mengembalikan pilkada gubernur ke DPRD akan menekan biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat dan penyelenggara? Bisa jadi mekanisme pemilihan oleh DPRD justru akan kembali memapankan tradisi upeti ke parpol atau gabungan parpol. Upeti yang menjadi akses pencalonan diri kandidat oleh partai-partai yang berkuasa di DPRD, bisa jadi sama atau lebih besar dari pengeluaran pilkada langsung seperti sekarang.

Satu hal lagi yang sangat krusial dan lebih mahal dari sekadar angka-angka adalah keleluasaan masyarakat sipil berdemokrasi. Pilkada adalah koreksi terhadap demokrasi tidak langsung (perwakilan) yang lazimnya dipraktikkan di era Orde Baru.

Dalam demokrasi perwakilan, kepala daerah dan wakilnya memang dipilih oleh DPRD. Sementara itu, saat ini, demokrasi bersumber langsung pada pilihan rakyat. Untuk menekan biaya finansial bisa saja dibuat pengetatan aturan dalam proses pilkada, baik bagi penyelenggara pemilu maupun para kandidat. Sementara untuk mengurangi biaya sosialnya, pilkada harus diselenggarakan oleh orang-orang yang kredibel, independen, memiliki aturan jelas dan transparan, serta dapat menyediakan saluran penyelesaian konflik.

Domain Pemilu

Satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa sejak lahirnya UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah merevisi ketentuan penyelenggara pemilu yang diatur di dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No 32 Tahun 2004 menempatkan pilkada dalam domain pemerintahan daerah. Sementara itu, UU No 22 Tahun 2007 menempatkan pilkada dalam domain pemilu.

Konsekuensinya, KPU dengan berbagai tugas dan kewajibannya memiliki independensi menyelenggarakan pilkada. Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD tentu akan menjadi blunder karena menempatkan pemilihan kepala daerah dalam domain politik legislator. Hal ini menambah keruwetan karena harus ada penyelarasan dengan pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2007 yang saat ini juga sedang berlangsung di DPR.

Pemilihan gubernur oleh DPRD juga mengancam keberadaan calon-calon independen. UU No 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari UU No 32 Tahun 2004 memberikan revisi substansial terhadap proses pilkada dengan mengakomodasi calon independen. Meski di banyak daerah calon independen kalah, tetapi mekanisme ini memberi ruang ekspresi demokrasi bagi masyarakat. Hal ini menjadi sangat sulit dilakukan saat pemilihan dikembalikan ke DPRD, yang notabene adalah representasi partai-partai politik.

Pemilihan gubernur oleh DPRD bisa menyuburkan kembali kartelisasi Politik. Alokasi kekuasaan dilakukan segelintir elite sehingga melahirkan monopoli untuk mengamankan agenda-agenda mereka. Menurut Dan Slater dalam tulisannya, Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power after Democratic Transition (2004), menyatakan bahwa Indonesia kerap terjebak dalam politik kartel yang melahirkan kolusi demokrasi (collusive democracy). Pemilihan oleh DPRD juga bisa memupuk feodalisasi politik akibat tak terhindarinya restu para pemilik otoritas yang berada di puncak hierarki kekuasaan parpol.

Tulisan ini bisa diakses di web sinarharapan:

http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/logika-pemilihan-gubernur/